Tulisan ini membahas tentang masyarakat madani dengan memberikan pengertian, sejarah pemikiran, karakteristik, dan peran organisasi nonpemerintah dalam masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani didefinisikan sebagai proses pembentukan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebersamaan dalam membangun ikatan sosial dan solidaritas. Karakteristiknya meliputi ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi,

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
—MASYARAKAT MADANI—
OLEH :
YUSNIARI SINAGA
NPM :17211693
KELAS : 2EA27
UNIVERSITAS GUNADARMA – KALIMALANG
TH. 2013

2. KATA PENGANTAR
Pertama sekali penulis ingin panjatkan Puji Syukur atas penyertaan Tuhan YME
dalam penyelesaian karya tulis yang singkat ini. Penulis juga hanturkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas dukungan dari orang tua baik secara moral maupun materiil sehingga
karya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Sri Waluyo selaku Dosen
Pembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini, yang memberikan pencerahan yang
dibutuhkan dalam pengerjaannya. Serta teman sekelas saya, kelas 2EA27 yang turut
berkontribusi memberikan saran ataupun kritik saat proses pengerjaan karya tulis yang
berjudul “Masyarakat Madani” ini.
Pada makalah kedua ini, sesuai dengan saran atau tema yang diberikan dosen, yaitu
mengenai Wawasan Nusantara, saya mengangkat Masyarakat Madani sebagai topik yang
akan dibahas.
Harapan penulis agar melalui tulisan ini dapat memberi sesuatu yang berguna bagi
para pembaca. Disamping itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan
demi penyempurnaan penulisan berikutnya.
Sekian dan terima kasih.
Bekasi, Mei 2013
Penulis
i

3. ii
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Ruang Lingkup ............................................................................................... 1
1.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………… 3
2.1 Pengertian Masyarakat Madani ...................................................................... 3
2.2 Sekilas Pemikiran Masyarakat Madani .......................................................... 3
2.3 Karakteristik Masyarakat Madani .................................................................. 6
2.4 Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik ......................... 8
2.5 Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani ............................ 9
2.6 Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani ..................... 10
BAB III PENUTUP …………………………………………………………………. 11
3.1 Kesimpulan...................................................................................................... 11
3.2 Saran ............................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA ……….………………………………...……………………… 12

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Adanya beberapa kasus yang berkenaan dengan penindasan rakyat yang
dilakukan oleh penguasa merupakan realitas yang sering kali kita lihat dan lita dengan
dalam setiap pemberitaan pers, baik media elektronik maupun media cetak. Sebut saja
kasus penindasan yang terjadi di Indonesia ketika rezim orde baru masih berkuasa,
yakni penindasan dengan keberadaan hak tanah rakyat yang diambil oleh penguasa
dengan alas an pembangunan.
Melihat bagian kecil dari realitas tersebut mimpi Indinesia tentang
terwujudnya suatu masyarakat yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi negara
nampaknya masih perlu perhatian khusus. Hal itu karena kurangnya perhatian dari
pemerintah yang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dari pada
pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan. Tidak hanya pemerintah, sikap
masyarakat yang lebih banyak protes dari pada memberi solusi dan lebih banyak
menyalahkan dari pada memuji juga nampaknya jadi permasalahan utama bagi
terwujudnya masyarakat madani di Indonesia
1.2 Ruang Lingkup
Penulis telah membatasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun
lingkup demokrasi yang akan diungkit dalam tulisan ini ialah:
1. Pengertian Masyarakat Madani
2. Sekilas Pemikiran Masyarakat Madani (Civil Society)
3. Karakteristik Masyarakat Madani
4. Masyarakat Madani di Indonesia : Paradigma dan Praktik
5. Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani
6. Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani
Masyarakat Madani
1

5. 1.3 Tujuan dan Sasaran Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugas
berupa tulisan yang memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Dosen.
Tulisan ini sekaligus ditujukan bagi para pembaca yang masih kekurangan informasi
mengenai masyarakat madani itu sendiri. Sehingga dengan membaca tulisan ini
mereka akan akan mendapat informasi yang lebih dan mampu
mengimplementasikannya sebagai masyarakat yang berkontributif mengharumkan
nama bangsa dan negara sebab memiliki pedoman untuk berbuat yang tercermin pada
ciri khas masyarakat madani sendiri.
Masyarakat Madani
2

6. BAB II
PEMBAHASAN
Istilah Masyarakat Madani di Indonesia memiliki banyak kesamaan istilah dan
penyebutan, namun berbeda dalam karakter dan peran satu dari yang lain. Merujuk
pada sejarah perkembangan masyarakat sipil di Barat, banyak para ahli di Indonesia
yang menggunakan istilah berbeda untuk maksud yang serupa yaitu masyarakat sipil
yang umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara yang
dikenal dewasa ini.
2.1 Pegertian Masyarakat Madani
Frasa Masyarakat Madani pertama kali dimunculkan oleh Anwar Ibrahim,
Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Ibrahim, masyarakat madani
merupakan system social yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin
keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan rakyat.
Ciri-ciri masyarakat madani menurut Ibrahim:
1. Budaya yang majemuk (multiculturanl).
2. Memiliki hubungan timbal balik (reprocity).
3. Sikap saling mamahami dan menghargai.
Menurut Dawam Rahardjo, defenisi dari Masyarakat Madani yaitu sebagai
suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan
bersama, seperti warga negara bekerja sama membangun ikatan social, jaringan
produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat nonnegara.
Menurut Azyumardi Azra bahwa Masyarakat Madani merupakan lebih dari
sekedar gerakan prodemokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan
masyarakat berkualitas dan bertamadun (civility).
2.2 Sekilas Pemikiran Masyarakat Madani
Pemikira tentang masyarakat madani ada sejarahnya. Sejarah tersebut dibagi atas
beberapa fase agar lebih mudah membedakan masa satu dengan yang lain.
Masyarakat Madani
3

7. Fase-fase tersebut ialah:
1. Fase Pertama
Seorang filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) memandang bahwa civil
society (masyarakat sipil) merupakan system kenegaraan atau identik dengan
negara itu sendiri. Selanjutnya dikembangkan oleh yang lainnya, seperti:
- Marcus Tullius Cicero (106-43 SM),
Istilah yang digunakan untuk menunjuk pada masyarakat sipil yaitu societies
civilizes, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunits lain. Rumusan
Cicero ini lebih menekankan pada konsep civility atau kewargaan di satu pihak
dan urbanity, yakni budaya kota di lain pihak. Kota dalam pengertian itu,
buakn hanya sekedar sebuah sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagai
pusat kebudayaan dan pusat pemerintahan.
- Thomas Hobbes (1588-1679 SM)
Sebagai entitas negara civil society mempunyi peran untuk meredam konflik
dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia
mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku
politik) setiap warga negara.
- John Locke (1632-1704 SM)
Menurut Locke civil society tidaklah absolute dan harus membatasi perannya
pada wilayah yang tidak dapat dikelola masyarakat dan memberikan ruang
yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan
proporsional.
2. Fase Kedua
Adam Ferguson 1767 lebih menekankan visi etis pada ciil society dalam
kehidupan social. Pemhamannya ini lahir tifak jauh dari pengaruh revolusi
industry dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan social yang mencolok. Ia
yakin bahwa public secara alamiah memiliki spirit solidaritas social dan sentiment
moral yang dapat menghalangi munculnya kembali despotisme.
3. Fase Ketiga
Thomas Paine 1792 memberi makna bahwa civil society sebagai sesuatu yang
berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antithesis negara.
Menurutnya, civil society adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan
kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas
Masyarakat Madani
4

8. tanpa paksaan. Civil society harus lebih dominan dan sanggup mengontrol negara
demi keberlangsungan kebutuhan anggotanya.
4. Fase Keempat
Dalam pandangan G. W. F. Hegel (1770-1831), civil society merupakan
kelompok subordinatif terhadap negara. Pandangan ini menurut pakar politik
Indonesia, Ryaas Rasyid, erat kaitannya dengan perkembangan social masyarakat
borjuasi Eropa yang pertumbuhannya ditandai oleh perjuangan melepaskan diri
dari cengkeraman dominasi negara.
Berbeda dengan Hegel, Karl Marx memandang civil society sebagai
masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan civil
society merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari
penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan manusia,
civil society harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa
kelas.
Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi
produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Gramsci meletakkan masyarakat madani
pada superstruktur yang berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai
political society. Menurutnya,civil society merupakan tempat perebutan posisi
hegemoni di luar kekuatan negara, aparat mengembangkan hegemoni untuk
membentuk consensus dalam masyarakat.
5. Fase Kelima
Pada periode ini wacana civil society dikembangkan oleh Alexis de
‘Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pengalaman demokrasi Amerika,
dengan mengembangkan teori civil society sebagai intitas penyembangan
kekuatan. Bagi de ‘Tocqueville, kekuatan politik dan civil societylah yang
menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya
pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam civil society, maka warga
negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.
Di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society
diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan
Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional dalam
rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Jakarta. Istilah itu
diterjemahkan dari bahasa Arab mujtama’ madani, yang diperkenalkan oleh Prof.
Masyarakat Madani
5

9. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri
ISTAC. Kata “madani” berarti civil atau civilized (beradab).
Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari,
tsaqafi atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-
hal yang ideal dalam kehidupan.Konsep masyarakat madani bersifat universal dan
memerlukan adaptasi untuk diwujudkan di Negara Indonesia mengingat dasar konsep
masyarakatmadani yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan keadaan
sosial-budaya masyarakat Indonesia.
Konsep Masyarakat Madani sangat baru dikalangan masyarakat Indonesia
sehingga memerlukan proses dalam pengembangannya. Hal ini bukan merupakan hal
yang mudah, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang efektif, sistematis,
serta kontinyu sehingga dapat merubah paradigma dan pemikiran masyarakat
Indonesia.
2.3 Karakteristik Masyarakat Madani
Beberapa unsure pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani ialah wilayah
public yang bebas (free public sphare), demokrasi, toleransi, kemajemukan
(pluralism), dan keadilan sosial (social justice).
1. Wilayah Public Yang Bebas (Free Public Sphare)
Yang dimaksud dengan Free punlic sphere adalah adanya ruang publik yang
bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang
bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-
transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.
Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjut
dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bias diartikan sebagai warga negara
memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik.
2. Demokrasi
Demokrasi merupakan prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society
yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud.
Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan
dilakukan oleh, dari dan untuk negara.
3. Toleransi
Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani
untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang
Masyarakat Madani
6

10. dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan adanya kesadaran masing-
masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang
dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda.
Toleransi menurut Nurcholish Madjid yaitu merupakan persoalan ajaran dan
kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara
pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil
itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “mamfaat” dari pelaksanaan ajaran
yang benar.
Azyumardi Arza pun meyebutkan bahwa masyarakat madani (civil society)
lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga
mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (civility). Civilitas
meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima
pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.
4. Kemajemukan (Pluralism)
Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme
harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan
yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-
hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima
kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang
tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu dengan bernilai positif, merupakan
rahmat Tuhan.
Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi
tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutya adalah pertalian sejati
kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement of diversities
within the bonds of civility).Bahkan Pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi
keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan
pengimbangan (check and balance).
Lebih lanjut Nurcholish mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada
orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat
yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah
merupakan dekrit Allah dan desigh-Nya untuk ummat manusia. Jadi tidak ada
masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dengan sebangun dalam segala segi.
Masyarakat Madani
7

11. 5. Keadilan Sosial (Social Justice)
Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian
yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang
mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya
monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan padasatu kelompok
masyarakat. Seara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam
memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).
2.4 Masyarakat Madani di Indonesia : Paradigma dan Praktik
Indonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauh
sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang
diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional
dalam dalam perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi
perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi
berbasis islam, seperti Serikat Islam (SI), Hahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah, telah menunjukan kiprahnya sebagai komponen civil society yang
penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.
Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana
seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia yaitu yang
pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa
sistem demokrasi tidak munkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam
masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Kedua, pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yang
menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada
pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang
demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.
Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama
pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua
pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi,
berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses
pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas
menengah.
Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan
masyarakat madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan
Masyarakat Madani
8

12. tersebut, sebaliknya untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan
kekuatan negara dibutuhkan gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tiga
paradigma ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi
sekarang melalui cara:
1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas
menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri
secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus menempatkan
diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional,
tantangan pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangi
perannya sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madani
yang tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga
demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintah
untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh
lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan
kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara
secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan
demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsur
masyarakat melalu prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh dan
untuk warga negara.
2.5 Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani
Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas ari peran gerakan sosial,
gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang
didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (state), perusahaan atau pasar, dan
masyarakat sipil. Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat gerakan politik yang
berada diranah negara dan gerakan ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh
Sidney Tarrow yang melihat political parties berkaitan dengan gerakan politk, yakni
sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh parti politik melalui
pemilu., gerakan ekonomi berkaitan dengan lobby dimana terdapat upaya melakukan
perubahan kebijakan publik tanpa harus menduduki jabatan politik tersebut.
Berdasarkan pemetaan diatas, secara empiris ketigaya dapat saling bersinergi,
pada ranah negara dapat menjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol
Masyarakat Madani
9

13. dalam pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial.
Sebagai contoh gerakan sosial oleh masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti
Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) mempunyai
kaitan dengan kelompok atau parpol di ranah politik maupun kelompok bisnis pada
sisi yang lain.
2.6 Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani
Istilah Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan NGO (Non-
Governmental Organization). Yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional,
istialh ini merujuk pada organisasi non negera yang mempunyai kaitan dengan
organisasi non pemerintah, istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh
komunitas internasional.
Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semua
organisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintah, dan
tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah, karena cakupan
pengertiannya yang luas, penggunaan istilah organisasi non pemerintah sering
membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompok
masyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi
masyarakat tingkat bawah, istilah organisasi non pemerintah bagi mereka yang tidak
setuju memakai istilah ini berpotensi memunculkan pengertian tidak menguntungkan.
Pemerintah khususnya menolak menggunakan istilah itu dengan alasan makna
organisasi non pemerintah terkesan “ memperhadapkan “ serta seolah-olah “oposan
pemerintah, pengertian organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat
non pemerintah, di dalamnya bisa termasuk serikat kerja, kaum buruh, himpunan para
petani atau nelayan, rumah tangga, rukun warga, yayasan sosial, lembaga keagamaan,
klub olahraga, perkumpulan mahasiswa, organisasi profesi, partai politik, atau pun
asosiasi bisnis swasta.
Masyarakat Madani
10

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, dapat penulis
simpulkan bahwa:
1. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madani
di antaranya wilayah public yang bebas, demokrasi, toleransi, kemajemukan dan
keadilan social.
2. Masyarakat sipil mengejawantah dalam berbagai wadah social politik di
masyrakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi
komunitas, media dan lembaga pendidikan.
3. Masyarakat madani itu memiliki tujuan yang bisa dilihat dari segi politik dan segi
ekonomi. Dalam arti politik, masyarakat madani (civil society) bertujuan
melindungi individu terhadap kesewenang-wenangan negara dan berfungsi
sebagai kekuatan moral yang mengimbangi praktik-praktik politik pemerintah dan
lembaga-lembaga politik lainnya. Dalam arti ekonomi, masyarakat madani (civil
society) berusaha melindungi masyarakat dan individu terhadap ketidak pastian
global dan cengkeraman konglomerasi dengan menciptakan jaringan ekonomi
mandiri untuk kebutuhan pokok, dalam bentuk koperasi misalnya. Oleh karena
itu, prinsip masyarakat madani bukan pencapaian kekuasaan, tetapi
diberlakukannya prinsip-prinsip demokrasi dan harus selalu menghindarkan diri
dari kooptasi dari pihak penguasa.
3.2 Saran
Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan
integrasi nasional dan politik, reformasi system politik demokrasi, pendidikan dan
penyadaran politik.
= = = = = SEKIAN & TERIMA KASIH = = = = =
Masyarakat Madani
11

15. Masyarakat Madani
12
DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku:
Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Ubaedillah, E dan Abdul Rozak (ed.). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani. edisi-3. Jakarta: Indonesian Center for Civic Education
Sumber internet:
http://wahyuagungriyadiblog.blogspot.com/2011/06/sejarah-dan-perkembangan-civil-
society.html
http://caecarioz.blogspot.com/2012/06/karakteristik-masyarakat-madani.html