2. KETENTUAN
Presiden menyampaikan RUU tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir. (UU 17/2003)
Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah
pemeriksaan selesai dilakukan. (UU 15/2004)
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR
dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. (UU
15/2004)
2
3. JENIS PEMERIKSAAN
• Pemeriksaan atas laporan keuangan
• LHP memuat opini
Pemeriksaan
Keuangan
• Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta
pemeriksaan aspek efektivitas.
• LHP memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
Pemeriksaan
Kinerja
• Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
(pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan
keuangan dan pemeriksaan investigatif)
• LHP memuat kesimpulan
Pemeriksaan
dengan tujuan
tertentu
3
UU 15 Tahun 2004:
4. OPINI ATAS PEMERIKSAAN LK
Kriteria pemberian opini:
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. efektivitas sistem pengendalian intern
Jenis opini:
1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
3. opini tidak wajar (adversed opinion)
4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of
opinion)
4
5. CAPAIAN PERBAIKAN OPINI AUDIT BPK ATAS
LKPP, LKBUN, DAN LKKL
5
OPINI AUDIT ATAS LKKL DAN LKBUN
Opini 2006 2007 2008 2009 2010
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 7 16 35 45 53
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 38 31 31 26 29*)
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 36 33 18 8 2
Tidak Wajar (Adverse) - 1 - - -
Jumlah 81 81 84 79 84
*) Termasuk LKBUN
6. 6
Semakin menurunnya jumlah temuan BPK
terhadap LKPP:
Tahun 2004: 57 temuan
Tahun 2005: 40 temuan
Tahun 2006: 34 temuan
Tahun 2007: 34 temuan
Tahun 2008: 26 temuan
Tahun 2009: 18 temuan
Tahun 2010: 18 temuan
PERKEMBANGAN JUMLAH TEMUAN AUDIT BPK
7. PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (1-5)
No Masalah
LKPP
2008 2009 2010
1 Perbedaan data
penerimaan
perpajakan antara
catatan Bendahara
Umum Negara (SAU)
dan catatan
Direktorat Jenderal
Pajak (SAI)
Data penerimaan
sebesar Rp3,4 T
belum
terekonsiliasi
Data penerimaan
sebesar Rp1,26 T
belum terekonsiliasi
dan pembatalan
transaksi (reversal)
sebesar Rp1,59 T
belum dapat
ditelusuri transaksi
penggantinya
Data penerimaan sebesar
Rp965,40 M belum
terekonsiliasi serta
pembatalan transaksi
(reversal) sebesar Rp3,39
T belum dapat ditelusuri
transaksi penggantinya
2 Pengakuan Belanja
Subsidi dan
Pendapatan PPN
DTP belum dapat
diyakini
keawajarannya
Pemerintah belum memiliki pengaturan
yang jelas atas mekanisme PPN
Ditanggung Pemerintah
Mekanisme PPN DTP tdk
sesuai dengan UU PPN.
7
8. No Masalah
LKPP
2008 2009 2010
3 Penetapan,
penagihan, dan
Pembayaran PBB
Migas tidak sesuai
peraturan perundang-
undangan
Belum ada dasar
hukum
pembebanan PBB
Migas atas KKKS
yang belum
berproduksi pada
rekening antara
migas dan panas
bumi
Pembebanan PBB
Migas atas KKKS
belum berproduksi
pada rekening
antara migas dan
panas bumi
mengacu pada UU
No.1 Tahun 2010
Penetapan, penagihan,
dan pembayaran PBB
Migas sebesar Rp19,30T
tidak sesuai dengan UU
PBB dan UU Migas
4 Penerimaan Hibah
Langsung Pada KL
Belum seluruhnya
Dilaporkan
Belum ada
mekanisme
pencatatan hibah
langsung yang
diterima KL
Sudah ada
mekanisme
pencatatan hibah
langsung, namun 16
KL belum
melaporkan
penerimaannya
minimal sebesar
Rp778,69 M dan
USD362.54 ribu
18 KL belum melaporkan
penerimaannya minimal
sebesar Rp868,45 M
8
PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (2-5)
9. No Masalah
LKPP
2008 2009 2010
5 Pengelompokkan
jenis belanja pada
saat pengangaran
tidak sesuai dengan
kegiatan yang
dilakukan
Sebesar Rp1,15 T di
KL dan Rp15,75 T
di Bagian Anggaran
Lain-lain (BUN)
Sebesar Rp1,06 T di
KL dan Rp26,61 T di
Bagian Anggaran
Lain-lain (BUN)
Sebesar Rp1,8 T di
tingkat KL dan Rp2,90 T
di Bagian Anggaran Lain-
lain (BUN)
6 Pengendalian atas
Pencatatan Piutang
Pajak Kurang
Memadai
Nilai tidak wajar
piutang belum
dapat diidentifikasi
Piutang pajak
minimal sebesar
Rp4,48 T tidakdapat
ditelusuri dasar
pencatatannya ke
data pendukung
Piutang pajak minimal
sebesar Rp3,5 T tidak
dapat ditelusuri dasar
pencatatannya ke data
pendukung
7 Uang Muka BUN (UM
BUN) belum
dilaporkan dengan
nilai yang wajar
Nilai di Neraca
belum
menunjukkan saldo
yang bisa
ditagihkan ke
lender
Pemerintah telah melakukan penelusuran atas
UM BUN yang bisa ditagihkan, namun
pencatatan dan pengelolaan UM BUN belum
memadai sehingga saldo UM BUN di Neraca dan
klasifikasi berdasar hasil penelusuran belum bisa
diyakini kewajarannya
9
PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (3-5)
10. No Masalah
LKPP
2008 2009 2010
8 Nilai aset tetap yang
dilaporkan belum
nilai wajar
IP dalam proses
dan hasil IP
sebesar Rp77,32 T
belum dibukukan
Penyelesaian IP
mencapai 98% dan
hasil IP sebesar
Rp55,39 T belum
terekonsiliasi &
Rp11,50 T belum
dibukukan
Per 31 Maret 2011, IP
dinyatakan selesai namun
aset tetap senilai Rp5,3 T
belum di-IP, hasil IP
masih berbeda dengan
koreksi di SIMAK BMN
sebesar Rp12,95T, dan
hasil IP sebesar Rp56,42
T belum dibukukan
9 Pembiayaan dari
penarikan Utang Luar
Negeri di LRA belum
selaras dengan NoD
sebagai dokumen
sumber
Transaksi
penarikan sebesar
Rp27 T tidak
terekonsiliasi
dengan NoD
Selisih dapat dijelaskan
10
PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (4-5)
11. No Masalah
LKPP
2008 2009 2010
10 Aset lain-lain (Aset Eks
BPPN dan Aset KKKS)
belum dilaporkan
dengan nilai yang wajar
Belum dilakukan IP
dan penetapan
kebijakan akuntansi
aset KKKS
Sebagian aset lain-lain
telah di-IP. Karena
kebijakan akuntansi
belum ditetapkan dan
IP belum dilakukan,
aset KKKS non tanah
dicatat diluar neraca
Kebijakan akuntansi telah
ditetapkan, sebagian aset
KKKS non tanah telah di-IP
dan dicatat dalam Neraca.
Masih ditemukan
kelemahan dalam
pelaksanaan IP Aset KKKS
dan Aset Eks BPPN
11 Kewajiban Unfunded
Liabilities Program
THT belum diakui
Kewajiban unfunded liabilities senilai Rp8,39
triliun atas program THT PNS yang timbul
akibat adanya kenaikan gaji PNS pada tahun
2007 s.d. 2010, belum diakui
Kewajiban unfunded
liabilities sudah disajikan
pada neraca
12 Perbedaan fisik dan
catatan SAL
Selisih fisik dan
catatan SAL sebesar
Rp461 M dan belum
teridentifikasi
penyebabnya
Selisih fisik dan
catatan SAL sebesar
Rp262 M dan sebagian
besar penyebabnya
dapat teridentifikasi
Selisih fisik dan catatan SAL
sebesar Rp39,87 M namun
koreksi catatan SAL sebesar
Rp1,83 T yang berasal dari
talangan dan
reimbursement-nya belum
dapat diyakini
kewajarannya.
11
PERKEMBANGAN PERMASALAHAN LKPP (5-5)
12.
13. PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI
“WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP 2010
1. Penagihan, pengakuan dan pencatatan penerimaan perpajakan yaitu:
1) Pengakuan Pendapatan PPN DTP sebesar Rp11,28 triliun tidak sesuai
dengan PPN;
2) Penagihan PBB Migas sebesar Rp19,30 triliun tidak menggunakan surat
tagihan yang diatur dalam UU PBB dan pengakuannya tidak menggunakan
data dasar pengenaan pajak yang valid; dan
3) transaksi pembatalan penerimaan (reversal) senilai Rp3,39 triliun tidak
dapat ditelusuri ke data pengganti.
2. Pencatatan Uang Muka BUN tidak memadai, yaitu:
1) Saldo Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun tidak
didukung rincian baik per jenis pinjaman, per dokumen pencairan dana
talangan maupun dokumen usulan penggantiannya (reimbursement);
2) Nilai dana talangan dan penggantian Tahun 2009 s.d. 2010 masing-masing
sebesar Rp1,14 triliun dan Rp1,43 triliun yang tidak dapat diidentifikasi; dan
3) Nilai pengajuan penggantian lebih kecil sebesar Rp2,92 triliun
dibandingkan reimbursement-nya.
13
14. PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN OPINI
“WAJAR DENGAN PENGECUALIAN” LKPP 2010
3. Pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak yaitu:
1) Penambahan piutang menurut data aplikasi piutang berbeda sebesar
Rp2,51 triliun dengan dokumen sumbernya yaitu SKPKB atau STP; dan
2) Pengurangan piutang PBB berbeda sebesar Rp1,03 triliun dengan
penerimaannya.
4. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap yaitu:
1) Nilai koreksi hasil IP berbeda dengan hasil koreksi pada SIMAK BMN
sebesar Rp12,95 triliun;
2) Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp5,34 triliun pada 8 K/L
belum dilakukan IP;
3) Hasil IP pada empat K/L senilai Rp56,42 triliun belum dibukukan; dan
4) DJKN sampai saat ini belum dapat mengukur umur manfaat untuk setiap
Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan
terhadap Aset Tetap.
14
15. TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKPP TAHUN 2010
I. Sistem Pengendalian Intern (13)
II. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
undangan (5)
15
16. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (1-3)
1. Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp965,40 Miliar
Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI
dan Reversal Perpajakan Senilai Rp3,39 Triliun Tidak Dapat
Diyakini Kewajarannya
2. Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh
Migas Tidak Optimal Sehingga Selisih Kewajiban PPh Migas
Sebesar Rp1,25 Triliun Tidak Dipantau dan Kekurangan PPh
Migas Sebesar Rp2,60 Triliun Belum Ditagih.
3. Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam
Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas
Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal
Sebesar Rp1,43 Triliun.
4. Penerimaan Hibah Langsung Minimal Sebesar Rp868,43 Miliar
pada 18 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola di
Luar Mekanisme APBN.
16
17. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (2-3)
5. Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak
Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70
Triliun.
6. Uang Muka dari Rekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang
Disajikan Belum Dapat Diyakini Kewajarannya.
7. Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak oleh DJP Tidak
Memadai.
8. Aset Tetap yang Dilaporkan Belum Seluruhnya Dilakukan IP,
Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung
dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai.
17
18. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (3-3)
9. Sistem Penyaluran, Pencatatan, dan Pelaporan Realisasi
Belanja Bantuan Sosial Tidak Menjamin Pemberian Bantuan
Mencapai Sasaran yang Telah Ditetapkan.
10. Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian
Aset Eks KKKS Belum Memadai
11. Pengendalian Penatausahaan Aset Eks BPPN yang Berasal
dari Tim Koordinasi Belum Memadai
12. Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan
Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana
Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas.
13. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda
dengan Rincian Fisik Kas
18
19. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1. Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak
Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas Sehingga Realisasi PBB
Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya
2. Penyelesaian PPN sebesar Rp11,28T melalui Mekanisme Pajak
Ditanggung Pemerintah Tidak Sesuai dengan UU PPN.
3. PNBP pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum
dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar
Rp213,75 Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN
4. Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan
Aturan yang Jelas.
5. Realisasi Belanja Barang di 44 KL Sebesar Rp110,48 Miliar dan
USD63.45 Ribu Tidak Dilaksanakan Kegiatannya, Dibayar Ganda,
Tidak Sesuai Bukti Pertanggungjawaban, dan Tidak Didukung
Bukti Pertanggungjawaban.
19
20. TEMUAN TERKAIT SPI PADA K/L TAHUN 2010
20
No Temuan Terkait SPI
Jumlah
Kasus
1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan (seperti pencatatan tidak/belum dilakukan atau
tidak akurat, Proses penyusunan laporan keuangan tidak
sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan
pelaporan belum didukung SDM yang memadai)
226 kasus
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja (seperti perencanaan kegiatan
tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan
pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara dan hibah
tidak memadai)
134 kasus
3. Kelemahan struktur pengendalian intern (seperti entitas
tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau
keseluruhan prosedur, dan SOP yang ada pada entitas tidak
berjalan optimal atau tidak ditaati)
159 kasus
Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011
21. 21
TEMUAN TERKAIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PADA K/L TAHUN 2010
Sumber: BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011
23. 23
PENYUSUNAN RENCANA TINDAK
Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan.
Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan.
Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh)
hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan
Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap
Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN, dan
LKPP
24. 24
ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (1)
K/L PEMERINTAH (MENKEU) BPK
LKKL
(Unaudited)
LKKL
(Unaudited)
Penyusunan
LKPP (Unaudited)
Audit LKKL
LHP
LKKL
LKPP
(Unaudited)
LHP
LKKL
LKPP
(Unaudited)
LKKL
(Unaudited)
Penyusunan
Rencana Tindak
1 2
Paling lambat tgl 28 Feb TA Berikutnya
Paling lambat
tgl 31 Maret TA
Berikutnya
Paling lambat 2 bln
stlh menerima LKKL
25. 25
ALUR PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (2)
K/L PEMERINTAH (MENKEU) BPK
Penyusunan
Rencana Tindak
Audit LKPP
LHP
LKPP
LHP
LKPP
Rencana
Tindak
1 2
Paling lambat 60 hari
stlh menerima LHP
LKKL
Rencana
Tindak
Rencana
TindakRencana
TindakPaling lambat 60
hari stlh menerima
LHP LKPP
MONITORING TINDAK LANJUT
26. 26
ALUR PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING
TINDAK LANJUT
K/L PEMERINTAH (MENKEU) BPK
Laporan
Monitoring
Setiap akhir bulan
Juli, Nov tahun
berjalan, dan akhir
bulan Maret tahun
berikutnya
MONITORING
TINDAK LANJUT
Laporan
Monitoring
Rencana
Tindak LKKL
Rencana
Tindak LKPP
MONITORING
TINDAK LANJUT
Laporan
Monitoring
DPR
Laporan
Monitoring
Rencana
Tindak LKKLRencana
Tindak LKPP
27. 27
FORMAT RENCANA TINDAK
NO.
TEMUAN
PEMERIKSAAN
KLASIFIKASI TEMUAN
RENCANA TINDAK
JADWAL
PENYELESAIAN
I II III
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan:
1. Nomor urut
2. Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam
LHP.
3. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan
dalam tahun anggaran berjalan
4. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan
paling lambat dalam tahun anggaran berikutnya.
5. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan
paling lambat dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.
6. Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan
pemeriksaan BPK.
7. Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan
klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5)
28. 28
CONTOH
FORMAT RENCANA TINDAK
NO. TEMUAN PEMERIKSAAN
KLASIFIKASI
TEMUAN
RENCANA TINDAK
JADWAL
PENYELESAIAN
I II III
1. Penerimaan hibah langsung
minimal sebesar Rp868,43 miliar
pada 18 K/L belum dilaporkan
kepada BUN dan dikelola di luar
mekanisme APBN.
X 1. Menyempurnakan Sistem
Akuntansi Hibah (revisi
PMK 40/PMK05/2009) dan
peraturan teknis lainnya,
yang antara lain mengatur
sanksi, penunjukan satker
yang bertanggung jawab
atas hibah, perlakuan
transaksi penerimaan
hibah non kas, serta
metode dan format
konfirmasi.
2. Mengintensifkan
sosialisasi tentang
akuntansi dan pelaporan
hibah langsung yang
diterima oleh K/L
Des 2011
29. 29
FORMAT MONITORING PENYELESAIAN
TINDAK LANJUT
NO.
TEMUAN
PEMERIKSAAN
KLASIFIKASI
TEMUAN RENCANA
TINDAK
JADWAL
PENYELE-
SAIAN
PROGRESS
PER ... 20X1
UNIT
PENANGGUNG
JAWAB
KET.
I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keterangan:
1. Nomor urut
2. Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam LHP.
3. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berjalan
4. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat
dalam tahun anggaran berikutnya.
5. Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan paling lambat
dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.
6. Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan pemeriksaan BPK.
7. Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai
kolom (3), (4), dan (5)
8. Diisi dengan progress atau perkembangan penyelesaian rencana tindak per periode
9. Diisi dengan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian rencana tindak.
10. Diisi dengan keterangan seperlunya
30. 30
CONTOH LAPORAN MONITORING
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
NO
TEMUAN
PEMERIKSAAN
KLASIFIKASI
TEMUAN
RENCANA TINDAK
JADWAL
PENYELE
SAIAN
PROGRESS
PER Sept 2010
UNIT PNG
JAWAB
KET
I II III
1. Penerimaan hibah
langsung minimal
sebesar Rp868,43
miliar pada 18 K/L
belum dilaporkan
kepada BUN dan
dikelola di luar
mekanisme APBN
X 1. Menyempurnakan
Sistem Akuntansi
Hibah (revisi PMK
40/PMK05/2009)
dan peraturan
teknis lainnya,
yang antara lain
mengatur sanksi,
penunjukan satker
yang bertanggung
jawab atas hibah,
perlakuan
transaksi
penerimaan hibah
non kas, serta
metode dan format
konfirmasi.
2. Mengintensifkan
sosialisasi tentang
akuntansi dan
pelaporan hibah
langsung yang
diterima oleh K/L
Des 2011 1. Penyempurnaan
SIKUBAH masih
dalam proses
pembahasan
2. Sosialisasi akan
dilaksanakan pada
bulan Oktober 2011,
baik pada tingkat
pusat, maupun
satker di daerah
DJPB
K/L
-
31. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
Sesuai UU 15/2004, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan.
Hasil pemantauan BPK menjadi bagian dari LHP atas laporan
keuangan.
Status pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan LKPP:
31
No. LHP LKPP
Jumlah
Temuan
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Sesuai
Blm
Sesuai/Selesai
Belum
Ditindaklanjuti
1 Tahun 2009 18 4 14 -
2 Tahun 2008 11 2 9 -
3 Tahun 2007 4 1 3 -
4 Tahun 2006 1 1 - -
5 Tahun 2005 1 - 1 -
Total 35 8 27 0
