Rencana Detil Tata Ruang

1. RENCANA TATA RUANG
DAERAH KAB/KOTA
PROVINSI BANTEN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
EKO SUHARNO, A.Ptnh,. M.H.,
Kepala Bidang Penataan dan
Pemberdayaan

2. OUTLINE
4. PENYUSUNAN RDTR
1. PENDAHULUAN
2. INTEGRASI TUGAS DAN FUNGSI TATA RUANG
KE DALAM TUSI KANWIL BPN DAN KANTAH
5. RENCANA TATA RUANG PROVINSI BANTEN
3. BENTUK PEMBINAAN
6. PENUTUP

3. PENDAHULUAN

4. RENCANA TATA
RUANG DAERAH
(RTR DAERAH)
LATARBELAKANG
 Penyelenggaraan penataan ruang merupakan upaya perwujudan ruang
yang aman, nyaman,dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
 Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) DJTR tahun 2020-2024,
program prioritas bidang tata ruang yaitu percepatan penyediaan
produk Rencana Tata Ruang (RTR) khususnya Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dalam rangka mendukung agenda pembangunan Prioritas
Nasional (PN) 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”.
 Penguatan peran RDTR ini juga menjadi fokus dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk mendukung
ekosistem kemudahan berusaha yang terkait dengan persyaratan
dasar dalam penerbitan izin berusaha dan nonberusaha
 RDTR berperan sebagai salah satu instrumen persyaratan dasar
perizinan berusaha melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang terintegrasi dalam layanan Online
Single Submission (OSS)
 Daerah yang belum memiliki RDTR, investor atau pelaku usaha
diwajibkan mengajukan Persetujuan KKPR
 Wilayah yang telah memiliki RDTR atau berada dalam Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (KPBPB), secara otomatis mendapatkan Konfirmasi
KKPR dalam 1 (satu) hari melalui layanan OSS.

5.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang telah dijelaskan, bahwa RDTR
berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten/kota yang mengacu pada RTRW Kabupaten/Kota.
 RDTR berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
 Tata cara penyusunan RDTR sendiri meliputi proses penyusunan,
pelibatan peran masyarakat, pembahasan rancangan RDTR , dan
penetapan RDTR.
 Prosedur penyusunan dimulai dari persiapan,
pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data,
perumusan konsepsi, serta penyusunan rancangan peraturan
kepala daerah.
LATARBELAKANG

6. a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang;
f. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN;
g. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; dan
h. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
DASAR HUKUM

7. RUANG LINGKUP RDTR
• Sesuai Pasal 14 UU No. 26 Tahun 2007 yang telah diubah ketentuannya di
dalam UU No. 11 Tahun 2020, RTR Daerah disusun sebagai perangkat
operasional rencana umum tata ruang yaitu RTRW Kabupaten/Kota yang
memiliki wilayah perencanaan yang luas.
• Penyusunan RDTR kabupaten/kota dapat mencakup kawasan dengan
karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, serta kawasan lintas
kabupaten/kota sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 55 Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.
• RDTR disusun apabila RTRW Kab/Kota perlu dilengkapi dengan acuan lebih
detail untuk pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten/kota, termasuk
peraturan zonasi di dalam RDTR yang berisikan delineasi blok peruntukan,
aturan dasar, dan teknik pengaturan zonasi.
• UU 26/2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penyelenggaraan
penataan ruang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan
pengawasan. RDTR merupakan produk dari kegiatan perencanaan tata
ruang, tepatnya sebagai hasil dari penyusunan rencana rinci tata ruang.

8. URGENSI PENYUSUNAN RDTR
• Adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, izin
pemanfaatan ruang digantikan dengan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam bentuk konfirmasi,
persetujuan, dan rekomendasi.
• RTRW Kab/Kota dapat dijadikan dasar dalam pemberian
persetujuan KKPR, jika Pemerintah Daerah belum menyusun
dan menyediakan RDTR Kab/Kota sebagai dasar konfirmasi
KKPR.
• RTRW belum cukup dijadikan sebagai dasar pemberian
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, sehingga
diperlukan RDTR memiliki peran sebagai acuan dalam
perizinan berusaha menjadi sangat krusial karena adanya
kebijakan OSS (Online Single Submission).

9. MANFAAT DAN FUNGSI RDTR
Pada PP Nomor 21 Tahun 2021, RDTR memiliki fungsi sebagai
acuan:
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah
kabupaten/kota;
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota;
c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antarsektor; dan
e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
Manfaat peraturan RDTR adalah:
a. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai;
b. Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik;
c. Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat;
d. Mendorong pengembangan ekonomi; serta
e. Meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan
berusaha melalui penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang

10. Diagram Kedudukan RDTR Dalam Sistem Penataan Ruang

11. INTEGRASI TUGAS DAN FUNGSI
TATA RUANG KE DALAM
TUSI KANWIL BPN DAN
KANTAH

12. • Permen ATR BPN No 17 Tahun 2020 pasal 3 ayat 2b, Kantor Wilayah
menyelenggarakan fungsi pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei
dan pemetaan pertanahan, penetapan hak dan pendaftaran tanah, redistribusi
tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah
sesuai rencana tata ruang, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,
perbatasan dan wilayah tertentu, pengadaan tanah, pencadangan tanah,
konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan, pemanfaatan tanah, penilaian tanah
dan ekonomi pertanahan, pengendalian dan penertiban penguasaan dan pemilikan
tanah, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang,
penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara
pertanahan;
Peran Kantor Wilayah dalam Penyelenggaraan
Rencana Tata Ruang Berdasarkan Permen ATR BPN No. 17 Tahun 2020
• Fungsi Kantor wilayah dalam memfasilitasi penyusunan tata ruang tertuang
dalam Pasal 13. Berdasarkan Pasal 13, bidang yang ditunjuk sebagai fasilitator
pelaksanaan kegiatan penyusunan tata ruang adalah Bidang Penataan dan
Pemberdayaan.
• Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Seksi Penataan dan Pemberdayaan memiliki
tugas untuk memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan
ruang di daerah.

13. INTEGRASI TUGAS DAN FUNGSI TATA RUANG KE DALAM
TUSI KANWIL BPN DAN KANTAH
KANWIL BPN
Ps 13.
Bidang Penataan dan Pemberdayaan
mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan
landreform, pengelolaan dan analisis
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, redistribusi tanah,
pemberdayaan tanah masyarakat,
penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai
rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan
rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang
di daerah, dan penataan wilayah pesisir,
pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah
tertentu
KANTAH
Ps 29.
Seksi Penataan dan Pemberdayaan
mempunyai tugas melaksanakan landreform,
pengelolaan dan analisis penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah
masyarakat, penatagunaan tanah, penataan
tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi
penyusunan rencana tata ruang dan
pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan
wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu

14. INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN PEMBINAAN
PERENCANAAN TATA
RUANG DAERAH OLEH
KANTOR WILAYAH
BPN PROVINSI
• Program 2.1: “Penyelenggaraan Penataan Ruang”
• Sasaran Program: “Terwujudnya perencanaan tata ruang
dan program pemanfaatan ruang yang berkualitas”.
• Indikator Kinerja Program: “Indeks Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang”
DJTR
• Kegiatan: " Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah"
• Sasaran Kegiatan: "Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas"
• Indikator Kinerja Kegiatan: "Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah".
• Output: Materi Teknis RDTR Kab/Kota
KANWIL BPN
• Tujuan 2: "Menyelenggarakan Penataan Ruang yang
Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup
yang Berkelanjutan"
KEMENTERIAN ATR/BPN
• Sasaran Strategis 2: "Peningkatan Kualitas dan
Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Tertib
Pemanfaatan Ruang"
• Indikator Kinerja Strategis: "Indeks
Penyelenggaraan Penataan Ruang"

15. Sasaran kegiatan yang menjadi target kinerja
Kanwil BPN berfokus pada penyediaan rencana
tata ruang daerah yang berkualitas dengan
salah satu output adalah Materi Teknis RDTR
Kab/Kota. Langkah strategis yang dilakukan
guna mencapai output tersebut, yaitu
percepatan penyelesaian dokumen kelengkapan
materi teknis RDTR melalui fasilitasi
penyediaan database penyusunan RDTR
Kab/Kota.

16. BENTUK PEMBINAAN

17. Bentuk Pembinaan
Kegiatan pembinaan juga menjadi wewenang Pemerintah Daerah provinsi yang
dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi tersebut, meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan
ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
c. kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerjasama penataan
ruang antarkabupaten/kota.
Dalam rangka melaksanakan pendampingan penyusunan RDTR, Kanwil BPN
memiliki peran dan kewenangan untuk melakukan Pembinaan Penataan
Ruang sesuai dengan amanat PP Nomor 21 Tahun 2021, yakni melalui
sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman yang terkait
bidang penataan ruang; serta pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan penataan ruang

18. Penentuan lokasi kegiatan fasilitasi penyusunan RTR Daerah
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
• Lokasi merupakan ibukota provinsi;
• Lokasi kabupaten/kota yang mempunyai wilayah desa yang
ditetapkan sebagai desa prioritas nasional;
• Lokasi yang disepakati melalui rapat koordinasi dengan DJTR
(Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
atau Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah
II) dan Pemerintah Daerah.
Jumlah lokasi fasilitasi penyusunan RTR Daerah pada setiap provinsi
berkisar antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) kabupaten/kota sesuai dengan
karakteristik lokasi dan keterjangkauan wilayah sebagaimana
ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran
Belanja (RAB) di setiap provinsi.
Penentuan Lokasi

19. Koordinasi Pemda
Kab/Kota
PELAKSANAAN
Dalam tahapan ini dilaksanakan koordinasi untuk membahas ketersediaan data
dasar dan prosedur maupun tahapan dari identifikasi, verifikasi, dan strukturisasi
data dasar penyusunan RDTR.
Melakukan
Pengumpulan data
dasar untuk
penyusunan RDTR
PELAKSANAAN
Pengumpulan data dasar penyusunan RDTR ini bersumber dari wali data, yaitu
Kementerian/Lembaga terkait atau pemerintah daerah sebagaimana tercantum
pada tabel 2 tentang jenis data dasar penyusunan RDTR. Pengumpulan data ini
dapat dilaksanakan melalui perjalanan dinas pada masing-masing
Kabupaten/Kota tersebut sebanyak 2 (dua) kali setiap lokasi kabupaten/kota.
Pengumpulan data yang bersumber dari Kementerian/Lembaga dapat melalui
perwakilan kementerian/lembaga tersebut yang berada di daerah.
Verifikasi Data
Dasar
PELAKSANAAN
Verifikasi data dasar yang telah terkumpul guna untuk melakukan pengecekan
terkait jenis data, kemutakhiran data, dan tingkat kevalidan untuk digunakan
dalam penyusunan RDTR dilakukan oleh tim pelaksana

20. Strukturisasi Data
Dasar
PELAKSANAAN Strukturisasi data ini diawali folderisasi data yang membedakan data spasial dan
non spasial. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengelompokan data berdasarkan
kelompok data dan jenis data sesuai dengan sebagaimana tercantum pada tabel 2
tentang jenis data dasarpenyusunan RDTR, melalui rapat verfikasi dan strukturisasi
data yang dilakukan 1 (satu) kali di Kanwil.
Melakukan Input
Data Dasar
kedalam Sistem
Penyimpanan
PELAKSANAAN
Folderisasi data dasar yang telah distrukturkan, perlu disimpan dalam 1 (satu)
hard disk setiap kabupaten/kota. Kemudian disampaikan ke Ditjen Tata Ruang
c.q. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.
Pemutakhir berkala
status penyusunan
dan penetapan
RDTR
PELAKSANAAN Tahapan pelaksanaan terakhir adalah pemutakhiran berkala status
penyusunan dan penetapan RDTR termasuk output dari RDTR yang telah
disusun oleh daerah dapat diserahkan kepada Ditjen Tata Riang c.q.
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I atau
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II sebagai
bahan masukan Protaru.

21. PENYUSUNAN RDTR

22. Penyusunan RDTR saat ini berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang beberapa ketentuannya
diubah dan disesuaikan di dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Cipta Kerja,
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta pedoman lainnya
yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam pedoman-pedoman tersebut disebutkan
bahwa muatan RDTR meliputi:
a. Tujuan penataan Wilayah Perencanaan;
b. Rencana struktur ruang;
c. Rencana pola ruang;
d. Ketentuan pemanfaatan ruang; dan
e. Peraturan zonasi.
MUATAN
RDTR

23. • Wilayah Administratif
• Kawasan fungsional, seperti bagian
wilayah kota/subwilayah kota;
• Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang
memiliki ciri perkotaan;
• Kawasan strategis
provinsi/kabupaten/kota yang memiliki
ciri kawasan perkotaan;
• Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang
berupa kawasan pedesaan dan
direncanakan menjadi kawasan
perkotaan.
WILAYAH PERENCANAAN RDTR

24. • RTRW Kabupaten/Kota dinilai belum efektif
sebagai acuan dalam pelaksanaan
pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang karena tingkat ketelitian
petanya belum mencapai 1:5.000;
• RTRW Kabupaten/Kota sudah
mengamanatkan bagian dari wilayahnya yang
perlu disusun RDTR-nya
KRITERIA PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA

25. A
C
B
D
 Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu
pemerintah daerah dalam penyediaan data dasar
penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
 Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),
yaitu :
a. Tersedianya database RDTR di 3 – 5
kabupaten/kota; dan
b. Terlaksananya identifikasi pemutakhiran secara
berkala status penyusunan dan penetapan RDTR di
seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
TUJUAN DAN SASARAN FASILITASI PENYUSUNAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)

26. RUANG LINGKUP TATA CARA KERJA FASILITASI PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG DAERAH (RDTR)
Penyiapan tim kerja;
Penetapan lokasi
kabupaten/kota yang akan
dilakukan penyusunan data
dasar;
Melaksanakan rapat persiapan
pelaksanaan kegiatan secara
daring/luring;
Mengumpulkan sekurang-kurangnya
30 jenis data dasar di tiap
Kabupaten/Kota untuk 4 (empat)
kabupaten/kota;
Melakukan verifikasi data dasar
yang telah terkumpul;
Melakukan strukturisasi data;
01
02
03
04
05
06

27. RUANG LINGKUP TATA CARA KERJA FASILITASI PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG DAERAH (RDTR)
Melaksanakan rapat hasil
verifikasi dan strukturisasi
data;
Melakukan input data dasar ke
dalam sistem penyimpanan dan
diserahterimakan ke Ditjen Tata
Ruang c.q. Direktorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah
Wilayah I atau Direktorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah
Wilayah II dan pemerintah
kabupaten/kota;
Melakukan koordinasi dengan Ditjen Tata
Ruang c.q. Direktorat Bina Perencanaan
Tata Ruang Daerah Wilayah I atau
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang
Daerah Wilayah II, pemerintah
kabupaten/kota dan kementerian/lembaga;
Menyiapkan pemutakhiran berkala status p
enyusunan dan penetapan RDTR di seluruh
Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan den
gan Direktorat Bina Perencanaan Tata Rua
ng Daerah Wilayah I atau Direktorat Bina
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
I sebagai bahan masukan
Protaru;
Menyusun Laporan Fasilitasi Penyusunan
RDTR di Kabupaten/Kota.
07
08
09
10
11

28. 5 Tahapan
Penyusunan
RDTR
1. Tahap Persiapan
2. Tahap
Pengumpulan
Data Dan
Informasi
3.Tahap
Pengolahan Data
Dan Analisis
4. Tahap
Perumusan
Konsepsi
5. Tahap
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Tentang RDTR

29. Tahapan
Persiapan
1. Penyusunan KAK yang meliputi:
• Pembentukantim penyusun RDTR
dalam bentuk SK yang didalamnya
termasuk penyusunKLHS
• Penyusunan rencana kerja
2. Penetapan metodologi berupa:
• Kajian awal data skunder.
• Penetapan deliniasi wilayah
perencanaan RDTR.
• Persiapan Teknis
• Pemberitaan Kepada Publik

30. Tahapan
Pengumpulan
Data dan
Informasi

31. 1. Analisis struktur internal WP;
2. Analisis sistem penggunaan lahan
3. Analisis kedudukan dan peran WP dalam wilayah
yang lebih luas;
4. Analisis sumber daya alam dan fisik atau
lingkungan WP;
5. Analisis sosial budaya;
6. Analisis kependudukan;
7. Analisis ekonomi dan sektor unggulan;
8. Analisis transportasi (pergerakan);
9. Analisis sumber daya buatan;
10. Analisis kondisi lingkungan binaan;
11. Analisis kelembagaan;
12. Analisis karakteristik peruntukan zona;
13. Analisis jenis dan karakteristik kegiatan yang
saat ini berkembang dan mungkin akan
berkembang di masa mendatang;
14. Analisis kesesuaian kegiatan terhadap 1
peruntukan/zona/sub zona;
15. Analisis dampak kegiatan terhadap jenis
peruntukan/zona/sub zona;
16. Analisis pertumbuhan dan pertambahan
penduduk pada suatu zona;
17. Analisis gap antara kualitas
peruntukan/zona/sub zona yang diharapkan
dengan kondisi yang terjadi di lapangan;
18. Analisis karakteristik spesifik lokasi;
19. Analisis ketentuan dan standar setiap sektor
terkait; dan
20. Analisis kewenangan dalam perencanaan,
pemanfaatan ruang, dan?pengendalian
pemanfaatan ruang.
Tahapan
Pengolahan
Data dan
Analisis

32. Tahapan
Penyusunan Konsepsi
RDTR
Hasil kegiatan perumusan konsepsi
RDTR terdiri atas:
• Tujuan penetapan WP
• Rencana Struktur Ruang
• Rencana Pola Ruang
• Ketentuan Pemanfaatan Ruang
• Peraturan Zonasi
Catatan:
Perumusan konsepsi RDTR turut
memperhatikan rekomendasi
penyempurnaan KRP dalam KLHS
serta melibatkan tim penyusun KLHS.
Penyusun RDTR dan penyusun KLHS
bersama-sama melakukan konsultasi
publik.

33. Tahapan Penyusunan Rancangan
Peraturan RDTR
Penyusunan rancangan peraturan RDTR dalam
bentuk RAPERKADA, meliputi:
• Penyusunan kajian kebijakan RAPERKADA
RDTR
• Penyusunan RAPERKADA RDTR

34. Data Dasar RDTR
Kependudukan
Ekonomi
Fisik Dasar dan
Lingkungan
Sarana dan Prasarana
Pemanfaatan Ruang dan
Penguasaan Tanah
Kebijakan
HASIL KELUARAN
DATAPENYUSUNAN RDTR

35. HASIL
KELUARAN
RDTR
A. Data Dasar RDTR
1) Batas Administrasi
2) Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
3) Digital Elevation Model (DTM atau DSM)
4) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) / Peta Dasar
Lainnya
B. Kependudukan
1) Jumlah Penduduk (time series)
2) Struktur Demografi
3) Dinamika Pertumbuhan Penduduk
C. Ekonomi
1) Data PDRB
2) Peta Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bum
3) Data dan Peta LP2B atau Lahan Baku Sawah
(LBS)
4) Data dan Peta Lokasi Industri, Perdagangan dan
Jasa
5) Data dan peta lokasi pariwisata dan cagar budaya
6) Data produksi dan luas area sektor ekonomi
lainnya
D. Fisik Dasar dan Lingkungan
1) Peta Ketinggian Lahan
2) Peta Kelerengan (Kemiringan Lahan)
3) Peta Geologi
4) Peta Jenis Tanah (Skala Semi Detail)
5) Peta Sistem Lahan (Geomorfologi)
6) Peta Rata-rata Curah Hujan Tahunan
7) Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB)
8) Peta Penggunaan Lahan Eksisting
9) Peta Hidrologi (Sumber Daya Air
Permukaan)
10)Peta Batas Daerah Aliran Sungai (DAS)
11)Peta Hidrogeologi
12)Peta Kawasan Hutan

36. HASIL
KELUARAN
RDTR
F. Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
1) Peta Intensitas dan Tata Bangunan Eksisting
2) Peta Guna Bangunan Eksisting
3) Peta Bidang Tanah/P4T
4) Peta Izin Pemanfaatan Ruang
5) Peta Zona Nilai Tanah (ZNT)
E. Sarana dan Prasarana
1) Peta Jaringan Jalan
2) Peta Prasarana Transportasi Darat, Laut, dan Udara
3) Peta Jaringan Air Minum
4) Peta Jaringan Listrik
5) Peta Jaringan Telekomunikasi
6) Peta Jaringan Pengelolaan Air Limbah
7) Peta Jaringan Persampahan
8) Peta Jaringan Sumber Daya Air
9) Peta Jaringan Drainase
10) Peta Fasilitas Kesehatan
11) Peta Fasilitas Pendidikan
12) Peta Fasilitas Peribadatan
13) Peta Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi
14) Peta Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum
15) Peta Fasilitas Pertahanan dan Keamanan
16) Peta Sebaran Ruang Terbuka Hijau Publik
17) Peta Sebaran Ruang Terbuka non Hijau
G. Kebijakan
1) Peta Pola Ruang ( RTRW, RDTR Kaw. Bersebelahan)
2) Peta Struktur Ruang ( RTRW, RDTR Kaw. Bersebelahan)
3) Buku Tatralok (Tataran Transportasi Lokal)
4) RIPIDA (Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah)
5) RIPARDA atau RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah)
6) Masterplan Drainase
7) RISPAM (Rencana Induk Pengembangan Sistem
8) Penyediaan Air Minum)
9) RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan
10) Perumahan dan Kawasan Permukiman) dan RP2KPKP
11) (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
12) Permukiman Kumuh Perkotaan)
13) Masterplan Persampahan
14) Rencana Kontijensi Bencana

37.  Penetapan RDTR terlebih dahulu harus mendapatkan
persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat (Menteri).
 Setelah mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri,
sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, Bupati/Wali Kota wajib menetapkan rancangan
peraturan kepala daerah (Ranperkada) tentang RDTR
kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi Menteri.
 Jika telah mencapai 2 (dua) bulan sejak mendapat persetujuan
substansi belum ditetapkan Ranperkada oleh Bupati/Wali
Kota, RDTR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan
Peraturan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Presiden.
PENETAPAN RDTR

38. RENCANA TATA RUANG
PROVINSI BANTEN

39. 01
02
Rencana Tata Ruang Provinsi Banten
Provinsi Banten memiliki RTRW
Provinsi
RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten berjumlah 8
03
RDTR Wilayah Perencanaan
Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten berjumlah 42

40. Peraturan Daerah RTRW Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Kabupaten/Kota Peraturan Daerah RTRW
Kabupaten Serang Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Serang Tahun 2011 -2031
Kabupaten PandeglangPeraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda
Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2011 Tentang
RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031
Kabupaten Lebak Masih Dalam Proses Revisi (PERDA sebelumnya:
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034)
Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun
2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031
Kabupaten/Kota Peraturan Daerah RTRW
Kota Tangerang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tangerang Tahun 2012-2032
Kota Cilegon Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Cilegon Tahun 2020 - 2040.
Kota Tangerang
Selatan
Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031
Kota Serang Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Serang Tahun 2020-2040

41. Progres RDTR Kabupaten/Kota Provinsi Banten
Kabupaten/Kota RDTR WP Progres Jumlah Total
Kabupaten Serang Kramatwatu Masih Proses 8
Kragilan Masih Proses
Ciruas Masih Proses
Baros Masih Proses
Waringin Kurung Masih Proses
Pontang Masih Proses
Anyar Masih Proses
Pabuaran - Ciomas Masih Proses
Kabupaten
Pandeglang
Carita Sudah PerBup 2
Panimbang Masih Proses
Kabupaten Lebak Maja Masih Proses 1
Kabupaten
Tangerang
Balaraja Masih Proses 1
Kabupaten/Kota RDTR WP Progres Jumlah Total
Kota Tangerang Seluruh Kecamatan Masih Proses 13
Kota Cilegon Grogol Masih Proses 4
Pulau Merak Masih Proses
Ciwandan Sudah PerWal
Citangkil Sudah PerWal
Kota Tangerang
Selatan
Seluruh Kecamatan Masih Proses 7
Kota Serang Kasemen Permohonan
Persub
6
Walantaka Permohonan
Persub
Curug Permohonan
Persub
Taktakan Permohonan
Persub
Serang Sudah Perda
Cipocok Jaya Sudah Perda

42. KOTA SERANG
 RDTR BWP CURUG
 RDTR BWP
WALANTAKA
 RDTR BWP TAKTAKAN
 RDTR BWP KASEMEN
KAB. TANGERANG
 RDTR BWP CIKUPA
KAB. PANDEGLANG
 RDTR BWP
PANIMBANG
KAB. SERANG
 RDTR BWP KRAMAT
WATU
KOTA CILEGON
 RDTR KAWASAN
PURWAKARTA-
JOMBANG
 RDTR KAWASAN
CIBEBER-CILEGON
TARGET LOKASI
FASILITASI PENYUSUNAN
RTR PROVINSI BANTEN

43. PENUTUP

44. Berdasarkan Pasal 28 Permen ATR BPN No. 17 Tahun 2020,
Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Kanwil Banten
akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin
untuk memfasilitasi penyusunan RDTR dimulai dari
analisis sampai dengan output analisis penyusunan RDTR,
sehingga mencapai perencanaan wilayah yang terarahkan
dengan penggunaan analisis sesuai kebutuhan wilayah
perencanaan dan output yang dihasilkan dapat
merumuskan konsep perencanaan wilayah sesuai dengan
karakteristiknya, serta menjawab konsep muatan RDTR
agar penentuan konsep menjadi tepat dan efisien.
Maka dari itu, BPN Kanwil Banten Siap
dalam pelaksanaan RDTR agar tercapainya
perencanaan kota yang lebih tertata.

45. Terima Kasih