Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh  tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.

2. X MIA 1
(8)
 ULFA AMIRATHUL Z.
 WILDA OLIVIANI A.
 YEFTA WIDIANTO

3. Penegakkan supremasi hukum di Indonesia masih
lemah. Terbukti dengan masih banyaknya penegak
hukum yang terjerat hukum. Penegakkan supremasi
hukum di Indonesia terlalu bertele-tele dan masih
tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
PENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM

4. KASUS SALAH TANGKAP ORANG OLEH POLISI
• Menurut kami kasus salah tangkap oleh polisi itu
merupakan kesalahan yang cukup fatal karena
korban salah tangkap akan memiliki citra yang buruk
dan dikucilkan serta trauma. Seharusnya polisi
bertanggung jawab atas kerugian yang dialami
korban baik mental maupun materi

5. Hukum adalah keseluruhan norma oleh
penguasa masyarakat yang berwenang
menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap
sebagai peraturan, dengan tujuan untuk
mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau
seluruh tata yang dikehendaki oleh penguasa
tersebut.
Pengertian Hukum Secara
Umum

6. Pengertian Hukum Menurut Ahli
E. Utrecht
Himpunan petunjuk hidup yang menjadi tata tertib suatu masyarakat
dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
A. Ridwan Halim
Peraturan yang tertulis atau tidak tertulis yang pada dasarnya peraturan
tersebut berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati
dalam hidup bermasyarakat.
Sunaryati Hartono
Hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang akan tetapi
jika menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam
hidup bermasyarakat.

7. E. Meyers
Semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi
pengusaha negara dalam melakukan tugasnya.
Kant
Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ni kehendak bebas dari orang yang
satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain,
menuruti peraturan hukum mengenai kemerdekaan.
Leon Duguit
Aturan tingkah laku para anggota masyarakat di mana aturan yang daya
penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi
bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu

8. Pengertian Sistem Hukum
• Sistem hukum di Indonesia : perpaduan beberapa sistem
hukum, agama adat, dan negara Eropa.
• Sistem hukum di Indonesia terdiri dari 3 bagian :
a. Struktur kelembagaan hukum
b. Materi hukum
c. Budaya hukum

9. • Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat
• Peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi
• Peraturan yang bersifat memaksa
• Adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran peraturan
tersebut
Unsur-unsur Hukum

10. • Bentuk
a. Hukum tertulis : hukum yang dicantumkan didalam berbagai
peraturan negara.
Hukum tertulis yang dikodifikasikan seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan perdata.
- Tujuan : kepastian hukum, penyederhanaan hukum, kesatuan
hukum.
- Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan seperti hak merek dagang
dan peraturan kepailitan.
b. Hukum tidak tertulis : hukum yang tidak dituliskan atau tidak
dicantumkan dalam perundang-undangan tetapi dipatuhi oleh
masyarakat, seperti hukum adat.
Penggolongan Hukum

11. • Hukum Nasional : hukum yang berlaku dalam
suatu negara tertentu dan sekaligus merupakan
produk dari negara tersebut.
• Hukum Internasional : hukum yang mengatur
hubungan hukum di dunia internasional.
• Hukum Asing : hukum yang berlaku di negara
lain.
Wilayah Berlakunya

12. • Ius Constitutium : hukum yang berlaku pada saat ini
dalam suatu negara tertentu. Artinya, hukum yang
berlaku pada suatu waktu dalam suatu negara tertentu
(hukum positif)
• Ius Contituendum : hukum yang diharapkan berlaku
pada waktu yang akan datang (yang dicita-citakan)
Waktu Berlakunya

13. hukum yang berlaku dimana-mana, dalam segala waktu
dan untuk semua bangsa di dunia. Hukum tersebut tidak
mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selamanya
(abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat
Hukum Asasi

14. • Hukum satu golongan : berlaku bagi golongan warga
negara tertentu
• Hukum semua golongan : berlaku bagi semua golongan
warga negara tertentu
• Hukum antargolongan : mengatur hubungan 2 orang atau
lebih yang masing-masing tunduk pada sistem hukum
berlainan.
Pribadi Yang Diatur

15. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
yang berwajib
3. Peraturan itu bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut
tegas
5. Berisi perintah dan atau larangan
6. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh
setiap orang
Ciri-ciri Hukum

16. Mengatur
hukum memuat peraturan-
peraturan berupa perintah
dan larangan yang
mengatur tingkah laku
manusia dalam hidup
bermasyarakat demi
terciptanya ketertiban
dalam masyarakat
Memaksa
hukum dapat memaksa
anggota masyarakat untuk
mematuhinya. Apabila
melanggar hukum akan
menerima sanksi tegas
Sifat Hukum

17. 1. Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai
tujuan
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam
pergaulan masyarakat
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada
semua orang
5. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
lahir dan batin
6. Sebagai sarana penggerak pembangunan
7. Sebagai fungsi kritis
Tujuan Hukum

18. 1. Sebagai Perlindungan
 Hukum melindungi masyarakat dari ancaman
bahaya
2. Fungsi Keadilan
 Hukum sebagai penjaga, pelindung dan
memberikan keadilan bagi manusia
3. Dalam Pembangunan
 Hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan
negara
Fungsi Hukum

19. 1. Untuk melindungi kepentingan manusia
2. Sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan
masyarakat.
3. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial
(lahir batin).
4. Sebagai alat perubahan social (penggerak
pembangunan)
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis),
6. untuk menyelesaikan pertikaian.
Fungsi Hukum Secara
Umum

20. Menurut…
Penggolongan Hukum
FUNGSI
ISI
SUMBER

21. Hukum formal atau
hukum acara adalah
hukum yang memuat
peraturan yang mengatur
cara-cara melaksanakan
dan mempertahankan
hukum materiil.
Hukum Materiil
adalah hukum yang
membuat peraturan yang
mengatur kepentingan
dan hubungan yang
berwujud atau berisi
perintah dan larangan.
Hukum Materiil Hukum Formal

22. Hukum Publik
Hukum Antar Waktu
Hukum Private
Hukum Tata Negara
Hukum Administrasi Negara
Hukum Pidana
Hukum Acara
Hukum Pribadi
Hukum Keluarga
Hukum Kekayaan
I
S
I
Hukum Waris

23.  hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan yang ditujukan bagi
warga di dalam suatu negara dan bentuknya tertulis
 hukum yang terletak di dalam peraturan kebiasaan(adat) yang terdapat
pada daerah-daerah tertentu dan bentuknya tidak tertulis
 hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian yang
telah disetujui oleh negara-negara yang mengikuti perjanjian(traktat)
 hukum yang terbentuk karena keputusan hakim
Hukum Undang-Undang
Hukum Kebiasaan (adat)
Hukum Traktat
Hukum Jurispudensi

24. Adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang
memenuhi kekuatan yang bersifat memaksa yaitu aturan-
aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi tegas.
Sumber-sumber Hukum
Hakekatnya tempat menemukan dan menggali
hukum.

25. Hukum formal, ada lima
yaitu UU, Kebiasaan,
Keputusan Hakim,
Trakta, Pendapat Sarjana
Hukum
Hukum materil, adalah
tempat dmana materi
hukum diambil, jadi
merupakan faktor
pembantu pembentukan
hukum, dapat ditinjau dari
berbagai sudut.
Hukum Materiil Hukum Formal

26.  segala sesuatu yang dapat
mempunyai hak dan kewajibbanuntuk
bertindak dalam hukum.
Subjek Hukum
Subjek Hukum Manusia Subjek Hukum Badan Usaha

27.  setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama
selaku pendukung hak dan kewajiban.
Manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum karena :
1. Anak dibawah umur, belum menikah
2. Orang yang berada dalam pengampunan dosa yaitu
orang yang sakit ingatan.
 suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan
mempunyai tujuan tertentu.
Syarat badan usaha selaku subjek hukum :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan
anggotanya
2. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan
kewajiban para anggotanya
Subjek Hukum Manusia
Subjek Hukum Badan Usaha

28.  segala sesuatu yang bermanfaat bagi
subjek hukum dan dapat menjadi objek
dalam suatu hubungan hukum
Berupa benda atau barang ataupun hak
yang dapat dimiliki dan bernilai
ekonomis.
Objek Hukum

29. • Jenis objek hukum berdasarkan pasal 10 KUH Perdata
disebut bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
a. Benda yang bersifat kebendaan (
Materiekegoderen)
 Adalah suatu benda yang sifatnya dapat
dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera
terdiri dari benda berubah/berwujud yang
meliputi benda bergerak dan benda tidak
bergerak
b. Benda bersifat tidak kebendaan (
Immateriekegoderen)
 Adalah suatu benda yang dapat dirasakan oleh
panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan
kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu
kenyataan

30.  hukuman yang dijatuhkanpada seseorang yang
melanggar hukum.
Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari
kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya
untuk memaksakan ditaatinya hukum.
Sanksi Hukum

31. • Macam-macam sanksi hukum :
a. Sanksi Pidana, adalah sanksi yang dijatuhakan pada
seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana.
Dibagi menjadi 2, yaitu :
1. Hukum pokok, pasal 10 KUHP :
• Hukuman mati
• Hukuman penjara
• Hukuman kurungan
• Hukuman denda
2. Hukum tambahan, yaitu :
• Pencabuatan beberapa hak tertentu
• Perampasan hak tertentu
• Pengumuman keputusan hakim
b. Sanksi Perdata
c. SanksiAdministrasi

32.  peristiwa yang dalam masyarakat
yang akibatnya diatur oleh hukum.
• Ciri-ciri :
a. Peristiwa hukum terjadi jika ada
norma hukum yang mengaturnya
b. Menimbulkan akibat hukum
Peristiwa Hukum