1. Freeport melakukan pelanggaran dalam kontrak karya dengan melakukan penambangan mineral lain selain tembaga dan melakukan ekspor mineral mentah melanggar peraturan. Perusahaan ini juga kurang transparan dan tidak memperhatikan lingkungan serta masyarakat setempat.
2. Upaya pemerintah melalui renegosiasi kontrak karya belum maksimal untuk meningkatkan keuntungan negara dalam bentuk pajak, royalti, dan
4. PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas
sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah
pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas
terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan
eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan
tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi
Papua.
10. Loyati Freeport
Berdasarkan laporan keuangan Freport McMoran 2009, total royalty
(royalty KK dan additional royalty) sebesar US$ 147 juta (2009), US$
113 juta (2008) dan US$ 133 juta (2007).
Total pendapatan PT. Freeport 2004-2008 = USD 17.893 milyar atau
Rp. 161 triliun. Total untuk Republik Indonesia = USD 4.481 milyar
atau Rp. 40 Triliun. Freeport untung bersih Rp. 121 triliun kurun waktu
2004-2008, penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp. 161
Triliun. Sebagai bentuk sedekah, PT. Freeport Indonesia keluarkan 1%
utk rakyat Papua. Selama kurun waktu 2004-2008 rakyat Papua dapat
1% atau Rp. 1.61 Triliun.
11. 1. Kontrak Karya Freeport adalah tentang penggalian tambang dengan hasil Tembaga. Namun
pada kenyatanyaan perusahaan ini tidak hanya menambang tembaga, melainkan seperti emas,
sirvel, Molybdenum, Rhenium dan bebrapa kandungan lainnya yang tidak kita ketahui
2. Freeport juga melanggra PP No .1 Tahun 2014 Tentang Ekspor Mineral Mentah. Perusahaan itu
selama bertahun tahun mengangkut hasil tambangnya masih berupa tanah dan melakukan
pemurniah di negara asalanya. Jadi selama ini tidak ada yang tahu apa saja yang telah mereka
keruk dari Indonesia
3. Freeport hingga saat ini enggan untuk transparan berapa keuntungan yang diperoleh
4. Freeport tak perhatikan K3 dari pekerjanya
5. Kerusakan Lingkungan di kabupaten mimika juga tak di tanggapi serius oleh Freeport
Pelanggaran Oleh Freeport
12. Upaya Pemerintah Dalam Renegosiasi Kontran Karya Freeport
1. mengenai penyempitan 40% luas wilayah untuk penunjang kegiatan pendukung
menampung sisa operasi, menjadi 127 ribu hektare.
2. kesepakatan kewajiban keuangan PPH badan lebih tinggi 10% menjadi sebesar
35%.
3. Freeport bersedia meningkatkan royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 2012.
4. Freeport bekerjasama dengan Kementerian Prindustrian untuk membentuk
satuan tugas dalam meningkatkan kandungan lokal pertambangan di Papua.
5. kepemilikan saham pemerintah pusat naik akan menjadi 20% selambat-
lambatnya pada 2021.
6. Freeport melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
13. SIMPULAN
Jadi selama ini hampir kurang lebih 50 tahun Freeport di Indonesia memang lebih banyak
merugikan Indonesia, baik dari segi materi, sumber daya alam, lingkungan, kesejahteraan
social. Selama ini Freepot tidak pernah transparan dalam hasil tambangnya, pembayaran
loyalty yang rendah hanya 1%, kepemilikikan saham hanya sampai 20% selama hampir 50
tahun Freeport berdiri, belum lagi pelanggran HAM, kerusakan lingkungan yang di
sebabkan perusahaan ini. Seharus Pemerintah bisa lebih tegas dalam hal ini bahwa kita
semua tau BUMI, AIR DAN UDARA DI KUASAI OLEH NEGARA DAN UNTUK
MENSEJAHTERAKAN RAKYAT. Jika pemerintah lebih berani untuk memutuskan kontak
Freeport bukan lagi renegosiasi yang berujung dengan janji yang tak pernah di tepati.
Indonesia akan lebih menguntung. Kelompok kami yakin Indonesia bisa mengelola
tambang emas terbesar di dunia ini sendiri tanpa harus ada campur tangan asing dan KKN
karena korupsi hanya akan memperburuk Negara dan menghambat laju perkembangan
Ekonomi kita.
