Dokumen tersebut membahas tentang integrasi nasional dan bela negara. Secara garis besar dibahas mengenai pentingnya memahami nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika untuk membangun integrasi nasional, serta kewajiban dan bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

1. INTEGRASI NASIONAL DAN
BELA NEGARA
Kelompok 5
Anggota :
Sabela Devita Silvia Tri Rahayuningrum Sekar Jasmine Perangai Ayu
Ubaidillah Fajar Maulana Ulfa Nikmatul Lutfiana Vionita Vara Fitrianti
Yulia Andriyani Zaenal Rizal Afani

2. ANCAMAN TERHADAP
NEGARA INDONESIA
MEMBANGUN INTEGRASI NASIONAL
MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP NILAI-
NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
MEMBANGUN KESEDIAAN WARGA NEGARA
UNTUK MELAKUKAN BELA NEGARA

3. 1. Aktualisasi Pemahaman Nilai Bhineka Tunggal Ika
2. Perwujudan Nilai Bhinneka Tunggal Ika
MEMBANGUN INTEGRASI NASIONAL
MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP NILAI-
NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

4. AKTUALISASI BIDANG POLITIK
1. Pada saat pemilu, setiap warga negara yang memiliki hak
suara sekalipun mengandung cacat pada tubuhnya
(misalnya tunanetra) wajib difasilitasi untuk
menggunakan hak suaranya tersebut.
2. Kuota keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif
sebesar 30% telah ditetapkan dalam undag-undang. Hal
tersebut merupakan salah satu langkah untuk
menghindari diskriminasi terhadap kaum perempuan.
3. Walaupun berbeda partai politik, setiap anggota DPR
harus mendahulukan kepentingan bangsa dalam setiap
memutuskan kebijakan dan membuat peraturan
perundang-undangan.

5. AKTUALISASI BIDANG HUKUM DAN
PEMERINTAHAN
Contoh akulturasi Bhineka Tunggal Ika dalam hukum dan
pemerintahan :
1. Seorang presiden atau kepala daerah harus dapat
mengakomodasi kepentingan rakyatnya tanpa
membedakan suku, agama, dan status sosial.
2. Para penegak hukum seperti : polisi, pengacara, jaksa, dan
hakim, harus bersikap objektif dan tidak melakukan
diskriminasi kepada semua para pelanggar hukum.
3. Masyarakat dan pemerintah harus mematuhi setiap hukum
yang berlaku di indonesia. Tidak ada perbedaan di mata
hukum antara rakyat kecil dan para pejabat

6. AKTUALISASI BIDANG SOSIAL
BUDAYA
1. Satu suku dengan suku lainnya saling menghormati
tanpa ada perasaan bahwa sukunya lebih baik
dibanding suku lainnya.
2. Setiap orang di negeri ini bangga dan turut serta
dalam mengembangkan kebudayaan nasional

7. AKTUALISASI BIDANG PERTAHANAN
KEAMANAN
1. Setiap WNI wajib memiliki sifat bela negara, baik
ketika kondisi negar dalam keadaan terancam maupun
dalam kondisi aman.
2. Setiap unsur TNI/Polri menjadi pengayom seluruh
lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
3. Setiap individu dan masyarakat turut serta dalam
menjaga keamanan di lingkungan sekitarnya.

8. Perwujudan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika
dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
dalam Memperkuat Integrasi Nasional
Perwujudan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan
yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.
A. Pendekatan Struktural
Merupakan upaya penanaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka
memperkuat integrasi nasional yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara.
Kebhinnekaan suatu negara hendaknya tidak boleh menjadi ancaman bagi negara itu
sendiri sehingga negara harus menghindari kehidupan yang primordialisme (faham
yang mementingkan satu kelompok tertentu). Negara dapat menyelenggarakan
pendidikan berbasis multikultural yang menanamkan kebanggaan akan
kebhinnekaan bangsa. Sehingga kebhinnekaan dapat tertanam sejak dini.

9. B. Pendekatan Kultural
Merupakan upaya penanaman nilai-nilai kebhinekaan kepada
masyarakat, dengan cara memberikan sosialisasi pada seluruh masyarakat
luas guna meningkatkan kesadaran pentingnya kebhinekaan, serta
menciptakan masyarakat yang saling menghormati perbedaan terhadap
kebudayaan bangsa.
Seluruh warga negara harus memiliki tanggung jawab bersama dalam
menanamkan nilai-nilai kebhinekaan untuk memperkuat integrasi nasional.

10. MEMBANGUN KESEDIAAN WARGA
NEGARA UNTUK MELAKUKAN BELA
NEGARA

11. ARTI PENTING BELA NEGARA
Upaya setiap warga untuk mempertahankan NKRI dari segala bentuk
ancaman. UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan
tata cara penyelenggaraan pertahanan negara yang dilakukan oleh TNI dan
komponen bangsa lain. Prinsip penyelenggaraan pertahanan sbg berikut:
1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan
kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
2. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya
pertahanan negara.
3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada
kemerdekaan dan kedaulatan.
4. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut
politik luar negeri yang bebas aktif.
5. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan
seluruh rakyat.
6. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM,
kesejahteraan umum, dll.

12. Arti penting kesadaran warga negara untuk bela
negara, yaitu sebagai berikut.
1. Sebagai syarat berdirinya suatu negara.
2. Untuk melindungi kedaulatan negara.
3. Untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara.
4. Untuk semua warga negara agar memiliki
kewajiban dan hak yang jelas dalam ikut serta
terhadap pembelaan negara.

13. DASAR HUKUM DAN PERATURAN
TENTANG KEWAJIBAN BELA NEGARA
1. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep wawasan
nusantara dan keamanan nasional.
2. UU No. 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan
rakyat.
3. UU No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam NRI.
Diubah oleh UU No. 1 Tahun 1988.
4. Tap MPR No. VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan
Polri.
5. Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri.
6. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 dan Pasal 27 Ayat 3.
7. UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara.

14. PARTISIPASI WARGA NEGARA
DALAM UPAYA BELA NEGARA
1. Membantu pihak penegak hukum dalam mencari dan menangkap
perilaku kejahatan
2. Menjaga dan menghormati lambang-lambang kedaulatan negara
misalnya lambang negara dan bendera negara
3. Membantu dan meringankan korban bencana alam
4. Meleatarikan SDA dengan cara menanam tumbuhan, mengadakan
penghijauan, tidak merusak lingkungan
5. Memerangi segala bentuk kejahatan
6. Menciptakan dan memelihara kebersihan
7. Ikut mengawasi keamanan wilayahnya masing-masing
8. Melaporkan segala hal yang dianggap mencurigakan, meresahkan,
dan mengancam keamanan warga pada pihak terkait

15. Secara Fisik dan Non-fisik :
1. Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki
rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan
kewarganegaraan disamping menjaga hak dan kewajiban
warga negara , didalamnya juga mencakup pemahaman
tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara .
kewajiban memuat pendidikan kewarganegaraan dalam
kurikulum pendidikan dasar , menengah dan tinggi
merupakan wujud dari keikutsertaan warga negara dalam
upaya upaya bela negara dalam rangka penyelenggaraan
pertahanan negara.
BENTUK USAHA BELA NEGARA

16. 2. Pelatihan dasar kepemimpinan
Salah satu contoh komponen warga negara yang mendapat
pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun
dalam oganisasi resimen mahasiswa (menwa) . anggota
resimen mahasiswa tersebut merupakan komponen bangsa yang
telah memiliki pemahamn dasar –dasar kemiliteran dan bisa
didaya gunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara.
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI
Berdasarkan pasal 10 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002 , TNI
merupakan komponen utama dalam kegiatan bela negara .
dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat
pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI
memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan
keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan
bangsa , melaksanakan operasi militer selan perang dan ikut
serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian
regional dan internasional

17. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi
Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga
negara yang mempunyai profesi tertentu ntuk
kepentingan pertahanan negara termasuk dalam
menanggulangi dan atau memperkecil akibat yang
ditimbulkan oleh perang , bencana alam atau bencana
lainya, seperti polisi , tenaga medis tim SAR petugas
palang merah indonesi (PMI) relawan dan pramuka

18. BENTUK USAHA BELA NEGARA
Secara Umum :
1. Upaya bela negara terhadap ancaman militer
2. Upaya bela negara terhadap ancaman penyalahgunaan
narkoba
3. Upaya bela negara terhadap ancaman KKN
4. Upaya bela negara terhadap ancaman perusakan lingkungan
5. Upaya bela negara terhadap ancaman kemiskinan
6. Upaya bela negara terhadap ancaman kebodohan
7. Upaya bela negara terhadap ancaman lunturnya persatuan
dan kesatuan bangsa lain.
8. Upaya bela negara terhadap ancaman budaya yang negatif
9. Upaya bela negara untuk mengharumkan nama bangsa di
mata dunia

19. ••••••••••••••••••••••••••••••••••