2. KEADILAN PAJAK
Salah satu sendi keadilan pajak dalam hukum pajak ialah
"perlakuan yang sama" kepada wajib pajak,yang tidak
membedakan kewarganegaraan,agama, aliraj politik dan
sebagainya.
logo
3. Asas falsafah hukum
Asas yuridis
Asas finansial
Asas Equality
Asas certainty
Asas convenience
KEPASTIAN HUKUM
Syarat Syarat pembuatan undang undang
perpajakan
logo
4. Hukum Administrasi
Sanksi administrasi berkaitan dengan maslah-maslah
ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
Contoh : Tidak menyampaikan SPT,atau menyampaikan
SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap karena alpa,dll.
1.
Berupa sanksi administrasi,baik berupa
bunga,denda,tambahan pokok pajak maupun kenaikan yang di
jatuhkan oleh fiskus
logo
Peradilan Dalam Hukum Pajak
5. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan -perbuatan
yang dapat dikategorikan kejahatan.
Misalnya : Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP,memperlihatkan pembukuan,
pencatatan atau dokumrn-dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar,dll.
2. Hukum Pidana
Berupa denda pidana maupun hukuman penjara yang di
jatuhkan oleh hakim
logo
6. Peradilan Administrasi Pajak
logo
1.Peradilan administrasi tidak murni peradilan administrasi
ini hanya melibatkan dua pihak,yaitu pihak wajib pajak dan
fiskus,tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen.
2.Peradilan administrasi murni
Yaitu peradilan administrasi yang melibatkan tiga
pihak,yaitu wajib pajak, fiskus,dab hakim yang mengadili
8. Kekuasaan Pengadilan
pajak
a. Mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan
memutuskan sengketa pajak
b. Dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus
sengketa atas keputusan keberatan, kecuali di tentukan
oleh perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam gugatan, memeriksa dan memutuskan sengketa
atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan
pembetulan atau keputusan lainnya.
d. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam
memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
logo
9. KEBERATAN
Dasar hukumnya adalah pasal 25 UU Ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.Dalam
pelaksanaan nya ketentuan perundang-undangan
perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib
pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu
ketetapan pajak yang di kenakan kepadanya atau
atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
logo
10. Wajib Pajak Dapat Mengajukan Keberatan Atas Suatu
logo
a.surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
b.Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
c.Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
d.Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
e.Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
11. HAL HAL YANG DAPAT DI MINTA OLEH
WP DELAM PENGAJUAN KEBERATAN
Keputusan atas surat keberatan
Sanksi administrasi
kewenangan dalam mengambil
keputusan
logo
12. BANDING
Dasar hukum nya berdasarkan UU NO.14 Tahun 2002
Banding adalah upaya hukum yang dapat di lakukan oleh
wajjb pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat di ajukan banding, berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
GUGATAN
Upaya hukum yang dapat di lakukan oleh wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap pelaksana penagihan pajak atau
terhadap keputusan yang dapat di ajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan
yang berlaku.
13. Persiapan persidangan
a.peradilan pajak meminta surat uraian banding atau surat
tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada
terbanding atau tergugat dalam jangka 14 hari sejak di
terima surat banding/gugatan.
b pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen
susulan kepada pengadilan pajak,jangka waktu 14 hari
sebagaimana di maksud seperti di atas di hitung sejak
tanggal di terima surat/dokumen susulan di maksud.
c.terbanding/tergugat menyerahkan surat uraian
banding/surat tenggapan dalam jangka waktu yang telah di
tentukan.
Cara pemeriksaan dalam persidangan terdapat 2 cara:
1.pemeriksaan dengan cara biasa
2.pemeriksaan dengan cara cepat
14. PEMBUKTIAN
a. Surat atau tulisan
b. Keterangan ahli
c. Keterangan para sanksi
d. Pengakuan para pihak
e. Pengetahuan hakim
PUTUSAN
Putusan pengadilan pajak adalah suatu putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
logo
15. PELAKSAAN PUTUSAN
a.Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan
dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang
berwenang kecuali peraturan perundang undangan
mengatur lain.
b.Apabila putusan pengadilan pejak mengabulkan sebagian
atau seluruh Bandung,kelebihan pembayaran pajak di
kembalikan dengan di tambah imbalan bunga sebesar 2%
sebulan untuk paling lama 24 bulan,sesuai dengan peraturan
perundang undangan perpajakan yang berlaku.
16. PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI
a.permohonan peninjauan kembali hanya dalat di ajukan
satu kali kepada mahkamah agung melalui pengadilan pajak.
b.Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak.
c.permohonan peninjauan kembali dapat di cabut sebelum
putusan dan dalam ha sudah di cabut permohonan
peninjauan kembali tersebut tidak daoat di ajukan kembali.
d.Permohonan peninjauan kembali hanya dapat di lakukan
berdasarkan alasan alasan tertentu.
17. PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS
SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Berdasarkan pasal 25 UU KUP, tidak menyebutkan atas
surat tagihan pajak(SPT),Hal ini karena SPT bukan kah
ketetapan atas pokok pajak melainkan hanya mengenakan
Sanski administrasi,karena SPT tidak bisa di ajukan
keberatan,maka upaya yang dapat di lakukan oleh WP
adalah mengajukan peningkatan kembali jumlah ketetapan
pajak dan sanksi administrasi dalam SPT
