Dokumen tersebut membahas tentang Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) yang meliputi pengertian, pembentukan, fungsi, komponen dan pembinaannya. Komponen utama Siskamling adalah FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang berperan sebagai motor penggerak dengan melakukan berbagai kegiatan seperti mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, membuat program kerja, dan memantau lingkungan. Pos Kamling

1. Oleh :
KOMPOL ARYO SENO ADJI, SE.
KASI BIN SISKAMLING SUBDIT
POLMAS
DIT BINMAS PMJ

2. MATERI
1. Pengertian Siskamling
2. Pembentukan,Fungsi,Dan Komponen Siskamling
3. Poskamling
4. Pembinaan Siskamling

3. Dasar :
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesisa NOMOR 23 TAHUN
2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling
bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya
kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan
kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
a.menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing;
b.terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap
kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

4. 2. PEMBENTUKAN,FUNGSI,DAN
KOMPONEN SISKAMLING
A.Pembentukan:
Siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan
semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa.
B.Siskamling Berfungsi Sebagai:
a.sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
b.menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:
1.pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang
dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala
awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan
2.preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya
ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing
melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan ,
serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu
lingkungan yang aman, tertib, dan teratur

5. C.Komponen Siskamling
a.FKPM
FKPM adalah motor penggerak Polmas disebut demikian karena dalam FKPM lah semua unsur
berkumpul dalam hubungan kemitraan yang setara, bertindak dan merasa sebagai sebuah satu entitas
yang sama, untuk secara bersama-sama memecahkan permasalah yang tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jadi FKPM merupakan jantung pelaksanaan
Polmas karena di dalam FKPM ini terdapat kolaborasi unsur baik dari Polisi dan masyarakat.
Tugas FKPM meliputi:
a) mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang ada
di lingkungannya;
b) ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi
bimbingan/penyuluhan;
c) membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan masyarakat yang
berkompeten atau konsultan dan menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar untuk pemecahannya;
d) membahas dan menetapkan program kerja dengan memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi dan revisi
bila diperlukan;
e) mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran;
f) melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari
Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak swasta);
g) secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang
berdekatan dengannya; dan
h) menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta
membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengemban Polmas untuk mendapatkan solusi.
a.FKPM
FKPM adalah motor penggerak Polmas disebut demikian karena dalam FKPM lah semua unsur berkumpul dalam hubungan kemitraan yang setara, bertindak dan merasa
sebagai sebuah satu entitas yang sama, untuk secara bersama-sama memecahkan permasalah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu
sendiri. Jadi FKPM merupakan jantung pelaksanaan Polmas karena di dalam FKPM ini terdapat kolaborasi unsur baik dari Polisi dan masyarakat.
Tugas FKPM meliputi:
• mengumpulkan data, mengidentifikasi permasalahan, dan
mempelajari karakteristik potensi gangguan kamtibmas yang
ada di lingkungannya;
• ikut serta mengambil langkah-langkah yang proporsional
dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi
bimbingan/penyuluhan;
• membahas permasalahan sosial aspek kamtibmas yang
bersumber dari wilayahnya dengan memberdayakan
masyarakat yang berkompeten atau konsultan dan
menemukan akar permasalahan serta menentukan jalan keluar
untuk pemecahannya;
• membahas dan menetapkan program kerja dengan
memperhatikan skala prioritas termasuk melakukan evaluasi
dan revisi bila diperlukan;
• mengajukan rancangan/proposal program kerja kepada
Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran;
• melaksanakan program kerja yang telah dibuat sesuai dengan
dukungan anggaran yang tersedia (yang bersumber dari
Pemerintah Daerah atau swadaya anggota FKPM/pihak
swasta);
• secara terus-menerus memantau kegiatan warga dari aspek
keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta wilayah yang
berdekatan dengannya; dan
• menampung keluhan/pengaduan masyarakat yang berkaitan
dengan masalah kamtibmas dan masalah sosial lainnya serta
membahasnya bersama dengan Bhabinkamtibmas/pengemban
Polmas untuk mendapatkan solusi.
Wewenang FKPM meliputi:
a) membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga
sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam
lingkungannya;
b) secara kelompok atau perorangan mengambil
tindakan kepolisian(upaya paksa) dalam hal
terjadi kejahatan/tindak pidana dengan
tertangkap tangan;
c) memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek
baik tertulis maupun lisan mengenai
pengelolaan/peningkatan kualitas
keamanan/ketertiban lingkungan; dan
d) turut serta menyelesaikan perkara ringan atau
perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh
petugas Polmas.
Hak FKPM, meliputi:
mendapatkan fasilitas baik materiil maupun
nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau
disepakati forum khusus, aparat desa dan
dukungan warga;
mendapat dukungan anggaran dari pemerintah
daerah sepanjang tercantum dalam program
kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial
dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hak FKPM, meliputi:
mendapatkan fasilitas baik materiil maupun
nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau
disepakati forum khusus, aparat desa dan
dukungan warga;
mendapat dukungan anggaran dari pemerintah
daerah sepanjang tercantum dalam program
kerja untuk pemecahan masalah-masalah sosial
dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kewajiban FKPM, meliputi:
menjunjung hak asasi manusia dan
menghormati norma-norma agama,
adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat
setempat;
bersikap jujur dalam menjalankan tugas;
tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam
menangani perselisihan/pertikaian;
mengutamakan kepentingan umum/tugas di
atas kepentingan pribadi;
bersikap santun dan menghargai setiap orang
serta bersikap dan berperilaku yang dapat
menjadi contoh dan teladan masyarakat; dan
mengelola administrasi dan keuangan forum
secara transparan dan bertanggung jawab.

6. Dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat
mendorong masyarakat membentuk FKPM atau menitipkan eksistensi FKPM ke dalam pranata adat atau
nama/istilah lain dalam bahasa daerah tertentu atas dasar kesepakatan masyarakat setempat.
Dalam pelaksanaan tugasnya, FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat
kegiatan.
Larangan FKPM meliputi:
1. membentuk suatu-satuan tugas (Satgas-satgas);
2. menggunakan atribut dan emblim (lambang/simbol) Polri dalam organisasi
Forum;
3. tanpa bersama pengemban Polmas, menangani sendiri penyelesaian kasus-
kasus kejahatan dan pelanggaran;
4. Melakukan tindakan kepolisian (upaya paksa)terhadapkasus
5. kejahatan, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan; dan
6. mengatasnamakan atau mengkait-kaitkan hubungan Polmas/FKPM dalam
melakukan kegiatan politik praktis.

8. Wewenang FKPM meliputi:
a.membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga
merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
b.secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan kepolisian(upaya paksa) dalam hal terjadi
kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan;
c.memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai
pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan; dan
d.turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas Polmas.
Hak FKPM, meliputi:
mendapatkan fasilitas baik materiil maupun nonmateriil sesuai yang ditetapkan atau disepakati forum khusus, aparat desa dan
dukungan warga;
mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah sepanjang tercantum dalam program kerja untuk pemecahan masalah-
masalah sosial dalam rangka pembinaan Kamtibmas dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Kewajiban FKPM, meliputi:
menjunjung hak asasi manusia dan menghormati norma-norma agama, adat/kebiasaan dan kesusilaan masyarakat setempat;
bersikap jujur dalam menjalankan tugas;
tidak diskriminatif dan tidak berpihak dalam menangani perselisihan/pertikaian;
mengutamakan kepentingan umum/tugas di atas kepentingan pribadi;
bersikap santun dan menghargai setiap orang serta bersikap dan berperilaku yang dapat menjadi contoh dan teladan masyarakat;
dan
mengelola administrasi dan keuangan forum secara transparan dan bertanggung jawab.

9. Ketua Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dijabat oleh Ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tokoh masyarakat yang
dipilih berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga masyarakat setempat.
(2) Ketua ...
Ketua Siskamling bertugas sebagai pimpinan penyelenggaraan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada warga.

10. Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah seluruh warga,
dan khusus yang terlibat secara fisik untuk melakukan kegiatan adalah:
seluruh kepala rumah tangga;
warga laki-laki dewasa berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun dalam lingkungan RT/RW setempat.
Pelaksana Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekelompok warga
yang ditunjuk dan disepakati oleh musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling.
Pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:
penjagaan;
patroli atau perondaan;
memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir,
dan bencana alam;
memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu
ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang
bertugas di wilayahnya;
melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri;
melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan
pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari Ketua Siskamling.

11. BAB III
POS KAMLING
Pasal 9
Pos Kamling sebagai pusat kegiatan Siskamling dilengkapi dengan kelengkapan antara lain:
prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
daftar penugasan warga dengan jumlah minimal terdiri dari 3 (tiga) orang serta jadwal penugasannya yang ditetapkan oleh Ketua Siskamling;
panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
tujuan kegiatan;
uraian kegiatan;
petugas pelaksana;
jadwal pelaksanaan, dan
catatan hasil pelaksanaan;
d. buku .....
buku catatan/mutasi kegiatan petugas;
sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga;
perlengkapan Penanganan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), penanggulangan bahaya, dan bencana serta peralatan lain yang dirasakan perlu.
Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat tuntunan praktis meliputi:
petunjuk P3K;
petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan bahaya lainnya;
penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada Polri, Petugas Pemadam Kebakaran, ambulance gawat darurat, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan instansi lain terkait yang diperlukan.
Pos Kamling ditetapkan oleh kesepakatan dalam musyawarah warga yang dipimpin oleh Ketua Siskamling dan dapat difasilitasi oleh FKPM.

12. BAB IV
PEMBINAAN SISKAMLING
Pasal 10
Pembinaan Siskamling terdiri dari:
pembinaan struktural; dan
pembinaan teknis dan taktis operasional.
Pasal 11
Pembinaan struktural Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, menjadi tanggung jawab seluruh warga yang dilaksanakan oleh Ketua RT/RW setempat.
Kegiatan pembinaan struktural wajib dikoordinasikan dan diselaraskan dengan kegiatan FKPM setempat.
Pasal 12
Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, menjadi tanggung jawab Polri yang dilaksanakan oleh personel Polri atau pejabat Polmas dari Satuan Kewilayahan Polri setempat.
Pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional pada tingkat strategis terhadap penyelenggaraan Siskamling dilaksanakan oleh Satuan Polri secara berjenjang.
Panduan yang mengatur tentang kegiatan pembinaan kemampuan teknis dan taktis operasional kepada para Pelaksana Siskamling, dilakukan oleh Kepala Satuan Kewilayahan secara berjenjang.