Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan tentang Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak, serta mengembangkan potensi anak. Perda ini mengatur tentang pembentukan gugus tugas, tahapan pengembangan kabupaten layak anak, dan peran desa/kelurahan dalam mewujudkannya. Juga diatur mengenai pembiayaan, ketent

1. RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR…..TAHUN……
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

2. Outline Pembahasan
• Urgensi Pembentukan Perda.
• Landasan Filosofis, Sosiologi dan Yuridis.
• Gambaran Umum Rancangan Perda
• Pengaturan Lebih Lanjut dalam Perkada.

3. Urgensi
• Urgensi perlindungan anak adalah untuk menghindari diskriminasi dan menyiapkan masa
depannya
• menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi
terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
• menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptaan rasa aman, ramah, bersahabat;
• melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupan;
• mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
• mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
dan
• membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

4. Landasan Filosofis
Mewujudkan nilai nilai Pancasila dan
Pembukaan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta Pokok Pokok Pikiran yang
terkandung didalamnya dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap Anak,
penghormatan harkat dan martabat
Anak,dan pemenuhan Hak Hak Anak
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan
pembukaan Undang Undang Dasar
Negara Indonesia tahun 1945.
Landasan Sosiologis
Banyaknya pengaruh buruk terhadap
pengasuhan dan perawatan anak yang berakibat
pada eksploitasi anak secara ekonomi,
kekerasan, penelantaran anak dan bahkan
sampai pada kekerasan seksual pada anak.

5. LANDASAN YURIDIS
1) Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950
Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi Tentang Hak-
Hak Anak);
7) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
8) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan Indikator
Kabupaten/Kota Layak Anak;
10) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

6. Gambaran Umum Rancangan Perda
1.KETENTUAN UMUM
2.MAKSUD DAN TUJUAN
3.PEMENUHAN HAK ANAK
4.TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA
5.DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
6.PEMBIAYAAN
7.KETENTUAN PENYIDIKAN
8.KETENTUAN PIDANA
9.KETENTUAN PERALIHAN

7. PEMENUHAN HAK ANAK
Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan kedalam 5 (lima) klaster meliputi:
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

8. TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA
Tahapan pengembangan KLA meliputi:
a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.

9. Pembentukan Gugus Tugas KLA
• Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi
anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum
Anak
• Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA meliputi :
a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
b. menyusun RAD KLA;
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD
KLA; dan
f. membuat laporan kepada Bupati.

10. DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
• DEKELA menjadi bagian dari KLA.
• DEKELA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di daerah.
• Tahapan pengembangan DEKELA meliputi :
a. persiapan
b. perencanaan
c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus
Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan DEKELA.

11. PEMBIAYAAN
• Pembiayaan KLA dan pengembangannya berasal dari APBD
dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
• Pembiayaan KLA dan pengembangannya yang berasal dari
APBD dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana
pembangunan dan rencana strategis daerah serta dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

12. KETENTUAN PENYIDIKAN
• Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
• Wewenang
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

13. TERIMAKASIH