SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 2
Baixar para ler offline
7'R
u(#ffrff-
Mengingat : 1.
SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 19 |PM.212/WPPE l2Ot5
TENTANG
PEMBERIAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK
KEPADA
TEDI YULIADI
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a.
b.
bahwa sesuai surat permohonan iztn Wakil Perantara
Pedagang Efek tanggal 23 Desember 2Ol4 yang diterima di
OJK tanggal24 Desember 2Ol4;
bahwa permohonan Sdr. Tedi Yuliadi telah memenuhi
persyaratag dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan
untuk diberikan bin Wakil Perantara Pedagang Efek.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608);
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20ll Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 36t7; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a372);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
27 lPOJK.O4l2Ol4 tanggal 19 November 2Ol4 tentang
Peizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara
Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5636);
5. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 36/PDK.02l2013 Tentang Organisasi Otoritas Jasa
Keuangan tanggal 16 Desember 2Ol3 dan Keputusan
Dewan. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/KDK.02 I 2Ol4 tentang Penetapan dan Pengangkatan
Pegawai Level Jabatan Deputi Komisioner, Kepala
Departemen, dan Direktur di Lingkungan Otoritas Jasa
Keuangan tanggal 28 Maret 2OL4;
2.
3.
-2-
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 6|KDK.O2|2O14 tanggal 6 Februari 2OL4 tentang
Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Nomor Ol I LS IKDKIXJI l2OL2
tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN WAKIL PERANTARA
PEDAGANG EFEK KEPADA TEDI YULIADI.
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
Salinan sesuai
Kepala Bagian
Memberi izin Wakil Perantara
Tedi Yuliadi dengan alamat di
OO9lOO4, Kel. Lenteng Agung,
Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
Pedagang Efek kepada
Lenteng Agung, RT/RW
Kec. Jagakarsa, Jakarta
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan serta
dapat diperpanjang.
Apabila di kemudian'hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana
mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Anggota Dewan Komisioner;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II;
3. Yang bersangkutan.
dengan;aslinya,
Administrasi,
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Jarrruati 2015
a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR PENGAWASAN LEMBAGA EFEK
Ttd
AGUS SAPTARINAv'
,
-:.1 it
",.,ii , ,' *'-,';':"-:-I ,n

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Nurman syah
 
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdbFormat proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Sasak Gurantang
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
ppbkab
 

Mais procurados (16)

Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Kup presentation pemblokiran
Kup presentation pemblokiranKup presentation pemblokiran
Kup presentation pemblokiran
 
Hasan bisri forum anti-korupsi
Hasan bisri forum anti-korupsiHasan bisri forum anti-korupsi
Hasan bisri forum anti-korupsi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
 
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
Tinjauan Kerugian Negara dari Sudut Undang-Undang Keuangan Negara Dalam Penye...
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
Perpres no 9_2011
Perpres no 9_2011Perpres no 9_2011
Perpres no 9_2011
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdbFormat proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
Format proposal permohonan pinjaman kepada lpdb
 
Urus services man power
Urus services man powerUrus services man power
Urus services man power
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
 
Pengurusan ijin KITAS
Pengurusan ijin KITASPengurusan ijin KITAS
Pengurusan ijin KITAS
 

Destaque (6)

Union Bank Recognitions
Union Bank RecognitionsUnion Bank Recognitions
Union Bank Recognitions
 
JPM Chase recognitions
JPM Chase recognitionsJPM Chase recognitions
JPM Chase recognitions
 
Various risks of internationalsing
Various risks of internationalsingVarious risks of internationalsing
Various risks of internationalsing
 
Состав комиссии КДН
Состав комиссии КДНСостав комиссии КДН
Состав комиссии КДН
 
Graphene.
Graphene.Graphene.
Graphene.
 
FlashAir x Bluemixで自動応答
FlashAir x Bluemixで自動応答FlashAir x Bluemixで自動応答
FlashAir x Bluemixで自動応答
 

Semelhante a Izin WPPE Tedi

Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...
Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...
Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...
Deni Mawar
 
Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012
Dyah Nuryovita
 
Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012
Dyah Nuryovita
 
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
PA_Klaten
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
andri wijaya
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
ppbkab
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
rsd kol abundjani
 
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdfPermen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
YusufAdiPutera
 

Semelhante a Izin WPPE Tedi (20)

Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
Perka bkpm ri no 15 tahun 2015
 
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
Perka bkpm ri no 14 tahun 2015
 
Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...
Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...
Peraturan kepala bkpm no. 12 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permoho...
 
standart-pelayanan-2021.pdf
standart-pelayanan-2021.pdfstandart-pelayanan-2021.pdf
standart-pelayanan-2021.pdf
 
Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012
 
Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012Daftar efek syariah nov 2012
Daftar efek syariah nov 2012
 
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
2012 Perda penyelenggaraan penanaman modal
 
Juknis 010-2011
Juknis 010-2011Juknis 010-2011
Juknis 010-2011
 
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
9964 bkpm 5_2013_tentang_pedomandantatacaraperizinandannonperizinanpenanamanm...
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
 
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
 
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
Perka bkpm ri no 17 tahun 2015
 
Perpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadin
Perpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadinPerpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadin
Perpim 6-2021-perubahan-perpim-6-2020-perjadin
 
58 impor barang_modal_bukan_baru_2010
58 impor barang_modal_bukan_baru_201058 impor barang_modal_bukan_baru_2010
58 impor barang_modal_bukan_baru_2010
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN MODA...
 
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009
 
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdfPermen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013.pdf
 
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
Perda no-5-tahun-2011-ttg-retribusi-perizinan-tertentu.docxprobolinggo
 
Angka pengenal impor
Angka pengenal imporAngka pengenal impor
Angka pengenal impor
 
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODALPERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
PERDA KOTA MAGELANG NO 1 TAHUN 2013 PENANAMAN MODAL
 

Izin WPPE Tedi

  • 1. 7'R u(#ffrff- Mengingat : 1. SALINAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR KEP- 19 |PM.212/WPPE l2Ot5 TENTANG PEMBERIAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK KEPADA TEDI YULIADI DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. b. bahwa sesuai surat permohonan iztn Wakil Perantara Pedagang Efek tanggal 23 Desember 2Ol4 yang diterima di OJK tanggal24 Desember 2Ol4; bahwa permohonan Sdr. Tedi Yuliadi telah memenuhi persyaratag dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan bin Wakil Perantara Pedagang Efek. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); Undang-undang Nomor 21 Tahun 2OLl tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36t7; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a372); 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 lPOJK.O4l2Ol4 tanggal 19 November 2Ol4 tentang Peizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636); 5. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/PDK.02l2013 Tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan tanggal 16 Desember 2Ol3 dan Keputusan Dewan. Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/KDK.02 I 2Ol4 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Level Jabatan Deputi Komisioner, Kepala Departemen, dan Direktur di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 28 Maret 2OL4; 2. 3.
  • 2. -2- 6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6|KDK.O2|2O14 tanggal 6 Februari 2OL4 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Ol I LS IKDKIXJI l2OL2 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK KEPADA TEDI YULIADI. Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA Salinan sesuai Kepala Bagian Memberi izin Wakil Perantara Tedi Yuliadi dengan alamat di OO9lOO4, Kel. Lenteng Agung, Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Pedagang Efek kepada Lenteng Agung, RT/RW Kec. Jagakarsa, Jakarta Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan serta dapat diperpanjang. Apabila di kemudian'hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Para Anggota Dewan Komisioner; 2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II; 3. Yang bersangkutan. dengan;aslinya, Administrasi, Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Jarrruati 2015 a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DIREKTUR PENGAWASAN LEMBAGA EFEK Ttd AGUS SAPTARINAv' , -:.1 it ",.,ii , ,' *'-,';':"-:-I ,n