Pengantar pelaksanaan anggaran

Negara dan Daerah
oleh : tatang suwandi

gajahguling

Pokok Bahasan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pendahuluan : pengantar anggaran
negara dan daerah
Perencanaan dan Penyusunan serta
Penetapan APBN dan APBD
Pelaksanaan APBN dan APBD
Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban
APBN dan APBD
Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri
Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri
gajahguling

 Apakah

pengelolaan
keuangan negara itu sama
dengan pengelolaan
keuangan rumah tangga
perorangan atau
perusahaan/swasta ?
 Bila tidak, dimana inti (core)
letak perbedaannya ?
Jelaskan !
gajahguling

UUD 1945;
 UU 17/2003 ttg Keuangan Negara;
 UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara;
 UU 15 2004 ttg Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
 UU NO. 32 Tahun 2004
 UU No. 33 Tahun 2004
 PP, Perpres, Keppres, Permenkeu ,
Permendagri dan Perdirjen PBN terkait.


gajahguling



Untuk apa suatu negara didirikan ?



Akibat apa yang timbul dari adanya
pembentukkan pemerintahan ?



Hal keuangan diatur dimana dan hal
keuangan itu mengatur apa saja ?

gajahguling



1.
2.
3.
4.





Suatu negara didirikan tentu mempunyai tujuan.
Tujuan negara :
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia ;
Memajukan kesejahteraan umum;
Mencerdaskan kehidupan bangsa ;
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial;
Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu
organisasi yang diserahi tugas :
melaksanakan tujuan tersebut, dan
mengatur segala sesuatu yang berhubungan dgn
kepentingan
negara.
Organisasi yg dibentuk dan diberi kuasa oleh negara adalah
pemerintah.
Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi
kekuasaan untuk menjalankan tugas2 dan kepentingan suatu
negara.
gajahguling





Alinea IV pembukaan UUD 1945 :
maka dibentuk pemthan negara yang menyelenggarakan
fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.
Pembentukan pemerintahan menimbulkan adanya hak
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,
- yg perlu dikelola dalam sistem pengelolaan
keuangan negara,
- yg dilaksanakan secara profesional, terbuka dan
bertangung jawab untuk kemakmuran seluruh
rakyat,
- yang diwujudkan dalam APBN/APBD.

gajahguling










APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU;
RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama
DPR guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi
UU. Dalam proses pembahasan itu DPR
memperhatikan pertimbangan DPD.
Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan
oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN
tahun yang lalu.
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan UU (pasal 23 A).
Mata uang negara RI ialah Rupiah (pasal 23 B).
Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan UU
(psl 23 C).

gajahguling

Sub Bidang Pengelolaan Fiskal;
 Sub Bidang Pengelolaan Moneter;
 Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan
Negara yang dipisahkan.


Angka 3 Penjelasan Umum
UU Keuangan Negara
gajahguling

 pengelolaan kebijakan
fiskal dan kerangka
ekonomi makro,

 penganggaran,
 administrasi
perpajakan,

Sub bidang
pengelolaan fiskal

-i s g nu F

 administrasi
kepabeanan,

 PERBENDAHARAAN
 pengawasan keuangan.
Angka 5 Penjelasan Umum
UU Keuangan Negara
gajahguling

KEBIJAKAN DIBIDANG BELANJA NEGARA
 KEBIJAKAN DIBIDANG PENERIMAAN
NEGARA (PERPAJAKAN)


gajahguling

 PERPAJAKAN

DAN PNBP
 PENGANGGARAN BELANJA NEGARA
 PENGELOLAAN UTANG DAN
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN
ANGGARAN
 PENATAAN KELEMBAGAAN
KEUANGAN NEGARA
gajahguling

1.

Fungsi ALOKASI

2.

Fungsi DISTRIBUSI

3.

Fungsi STABILISASI

gajahguling

Fungsi Alokasi
Untuk mengadakan alokasi yg optimal terhadap sumbersumber daya ekonomi yang ada dalam masyarakat, agar
kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan
2. Fungsi Distribusi
Melalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan
distribusi pendapatan yang lebih merata dalam
masyarakat.
3. Fungsi Stabilisasi
Kebijakan fiskal dapat menyebabkan terjadinya kestabilan
yang mantap dalam bidang ekonomi yang berakibat
kestabilan dalam bidang-bidang yang lainnya.kestabilan
mempertahankan kesempatan kerja, kelangsungan
produksi, stabilisasi harga-harga, menjaga neraca
pembayaran luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
1.

gajahguling

Perubahan
mendasar

dari Financial Administration
Ke Financial Management

Semangat yang
melandasi

let
the managers
manage

Pengendalian

Check & Balance
Mechanism

gajahguling

Amanat konstitusi pasal 23 C UUD
1945.
 Apa akibat ditetapkannya UU 17/2003 ?
 Pelaksanaan Perbendaharaan dalam
sistematika UU 17/2003, terlihat dimana
?
 Pendekatan apa saja yang dipakai
untuk mendifinisikan keuangan
negara ?
 Apa pengertian keuangan negara ?


gajahguling





Dari sisi obyek 
Keu negara meliputi semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu
baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban tersebut.
Dari sisi subyek 
Keu negara meliputi seluruh obyek keuangan negara
yang dimiliki oleh negara, dan atau dikuasai oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan
negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara.

gajahguling





Dari sisi proses 
Keu neg mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek keu neg, mulai dari
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan s/d
pertanggungjawaban.
Dari sisi tujuan 
Keu negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan
atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka
penyelenggarakan pemerintahan negara.

gajahguling



Keu neg adalah semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.

gajahguling

Semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya
segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.
Pasal 1 PP 58 tahun 2005
gajahguling










Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan
mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman;
Kewajiban neg untuk menyelenggarakan tugas layanan
umum pemthan neg dan membayar tagihan pihak ketiga;
Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau pihak
lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pd perusahaan negara/daerah;
Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemt dlm rangka
penyelenggaraan tugas pemthan/kepentingan umum;
Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

gajahguling




1.
2.
3.
4.



Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak
yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi
kas daerah.
Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :
Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34
Tahun 2000).
Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo
UU No. 34 tahun 2000).
Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).
Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33
tahun 2004).
Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas
Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945

gajahguling










Aturan2 pokok berupa asas2 umum seperti : asas
tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas
spesialitas dimasukkan dalam UU 17/2003.
Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan
dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu
dokumen anggaran;
Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi
keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen
anggaran.
Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran
untuk suatu tahun tertentu.
Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang
disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
gajahguling



Selain asas2 umum tsb, juga dimasukkan asas2 baru
sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang
baik (best practices) dlm mendukung terwujudnya good
governance dalam pengelolaan keuangan negara, a.l. :
- akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil,
- profesionalisme,
- proporsionalitas,
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara,
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri.

gajahguling











Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna
bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan
menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan
suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan
negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan
secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga
sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,
mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan,
dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh
lembaga audit yang independen.
Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

gajahguling



Presiden selaku kepala pemerintahan memegang
kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai
bagian dari kekuasaan pemerintah.

gajahguling



Kekuasaan pengelolaan keuangan negara :
◦ Dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola
fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan
negara yang dipisahkan;
◦ Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku
pengguna anggaran/pengguna barang kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya;
◦ Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan;
◦ Tidak termasuk dibidang moneter, yang meliputi a.l.
mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan
undang-undang.

gajahguling









Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang
keuangan, pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO) Pemerintah Republik Indonesia.
Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu
pemerintahan.
Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan
berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan
kewajiban negara secara nasional.
Sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.

gajahguling

PRESIDEN
(CEO)
GUB/BUPATI/
WALKOT (CEO)

MENTERI TEKNIS
(COO)

MENTERI KEU
(CFO)

SATUAN KERJA
KUASA PA

KPPN
KUASA BUN

BENDAHARA

gajahguling

Pendelegasian Kewenangan Presiden

Presiden
(sebagai CEO)
Menteri Teknis
(sebagai COO)

Menteri Keuangan
(sebagai CFO)

Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)

Kepala KPPN

(selaku Kuasa CFO)

Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program
Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
gajahguling

Pemisahan Kewenangan
Yang berlaku sampai tahun anggaran 2004

Menteri Teknis
PEMBUATAN
KOMITMEN

PENGUJIAN &
PEMBEBANAN

administratief beheer

Menteri K
euangan
PERINTAH
PEMBAYARAN

administratief
beheer

PENGUJIAN

PENCAIRAN
DANA

Comptabel beheer

gajahguling

Menteri Teknis

PEMBUATAN
KOMITMEN

Menteri Keuangan

PENGUJIAN &
PEMBEBANAN

PENGUJIAN

PERINTAH
PEMBAYARAN

PENCAIRAN
DANA

administratief beheer Comptabel beheer

gajahguling

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM

SATKER

SATKER

KPPN

KPPN

Kuasa Pengguna
Anggaran

Kuasa Pengguna
Anggaran

Kuasa Bendara
Umum

Kuasa Bendara
Umum
gajahguling





Perbendaharaan negara adalah pengelolaan
dan pertanggung jawaban keuangan negara,
termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN
dan APBD.
Dalam pengertian tersebut terkait 2 hal
yaitu:
1. Pengelolaan keuangan negara; dan
2. Pertanggung jawaban atas pengelolaan
keuangan negara.
1 dan 2 tersebut, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan dalam rangka
pelaksanaan APBN/APBD.
gajahguling



Kegiatan pelaksanaan perbendaharaan
negara merupakan bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara, yang
hanya mencakup pelaksanaan dan
pertanggungjawaban APBN/APBD.

gajahguling

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pelaksanaan pendapatan dan belanja
negara/daerah,
Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
negara/daerah,
Pengelolaan kas,
Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah,
Pengolaan investasi dan barang milik
negara/daerah,
Penyelenggaraan akuntansi dan sistim
informasi manajemen keuangan
negara/daerah,
gajahguling

7.
8.
9.
10.

Penyusunan laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBN/APBD,
Penyelesaian kerugian negara/daerah,
Pengelolaan Badan Layanan Umum,
Perumusan standar, kebijakan, serta
sistem yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara dalam
rangka pelaksanaanAPBN.

gajahguling

1.

2.

3.

UU tentang APBN/Perda merupakan dasar
bagi pemerintah pusat/daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran
negara/daerah;
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan
yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia;
Semua pengeluaran negara/daerah,
termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang
sesuai dengan program pemerintah
pusat/daerah, dibiayai dengan APBN/APBD.
gajahguling

4.

5.

Anggaran untuk membiayai pengeluaran
yang sifatnya mendesak dan/atau tidak
terduga disediakan dalam bagian
anggaran tersendiri yang selanjutnya
diatur dalam peraturan pemerintah;
Kelambatan pembayaran atas tagihan
yang berkaitan dengan pelaksanaan
APBN/APBD dapat mengakibatkan
pengenaan denda dan/atau bunga.

gajahguling

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN
PENGELUARAN NEGARA
Menteri Teknis

Selaku Pengguna Anggaran
Tahapan Administratif

Menteri Keuangan
Selaku BUN
Tahapan Komtabel

PEMBUATAN
KOMITMEN

PENGUJIAN
PENGUJIAN
Pengujian :
• Wetmatigheid
• Rechtmatigheid
• Doelmatigheid

SPM

Pengujian :
• Substansial :
•Wetmatigheid
•Rechtmatigheid
• Formal

?

gajahguling

CHEQUE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pengguna anggaran;
Bendahara Umum negara;
Kuasa Pengguna Anggaran;
Kuasa Bendahara Umum Negara;
Bendahara Penerima;
Bendahara Pengeluaran.
Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Penguji SPM

gajahguling

Pengguna anggaran adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
anggaran kementerian negara/lembaga.
 Pengguna barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
barang milik negara.
 Setiap menteri/pimpinan lembaga
adalah pengguna anggaran/pengguna
barang bagi kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya.


gajahguling

1.
2.
3.
4.
5.

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
Menunjuk kuasa pengguna
anggaran/pengguna barang
Menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara
melakukan pengelolaan utang dan piutang.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja

gajahguling

6.

7.
8.
9.
10.
11.

melakukan pengujian dan perintah
pembayaran
Menggunakan barang milik negara
melakukan pengelolaan barang milik negara
Mengawasi pelaksanaan anggaran
Menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan
Kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya
gajahguling

Bendahara umum negara adalah
pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum
negara.
 Menteri keuangan adalah bendahara
umum negara.


gajahguling

1.
2.
3.
4.
5.

Menetapkan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan anggaran negara
Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran
Melakukan pengendalian pelaksanaan
anggaran negara
Menetapkan system penerimaan dan
pengeluaran kas negara
Menunjuk Bank dan atau lembaga keuangan
laninya dalam rangka pelaksanaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran
negara
gajahguling

6.

7.
8.
9.

Mengusahakan dan mengatur dana
yang diperlukan dalam pelaksanaan
anggaran negara
Menyimpan uang negara
Menempatkan uang negara dan
mengelola/menatausahakan investasi
Melakukan pembayaran berdasarkan
permintaan pejabat pengguna anggaran
atas beban rekening kas umum negara

gajahguling

10.
11.
12.
13.

14.

Melakukan pinjaman dan memberikan
jaminan atas nama pemerintah
Memberikan pinjaman atas nama
pemerintah
Melakukan pengelolaan utang dan
piutang negara
Mengajukan rancangan peraturan
pemerintah tentang standar akuntansi
pemerintah
Melakukan penagihan piutang negara

gajahguling

15.
16.
17.

18.

19.

Menetapkan system akuntansi dan
pelaporan keuangan negara
Menyajikan informasi keuangan negara
Menetapkan kebijakan dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barnag
milik negara
Menentukan nilai tukar mata uang asing
terhadap uang rupiah dalam rangka
pembayaran pajak
Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum
negara.
gajahguling



Menteri keuangan selaku bendahara umum
negara mengangkat kuasa bendahara umum
negara untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran dalam wilayah kerja yang telah
ditetapkan.



Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan :
- menerima,
- menyimpan,
- membayar atau menyerahkan,
- menata usahakan, dan
- mempertanggung jawabkan uang dan surat
berharga yang berada dalam
pengelolaannya.
gajahguling





Kuasa bendahara umum negara melaksanaan
penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai
dengan ketentuan dalam rangka melakukan
pengendalian pelaksanaan anggaran negara.
Kuasa bendahara umum negara berkewajiban:
- memerintahkan penagihan piutang negara
kepada pihak ketiga sebagai penerimaan
anggaran, dan
- berkewajiban melakukan pembayaran
tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran
anggaran.

gajahguling

 Bendahara

penerimaan adalah orang
yang ditunjuk untuk :
- menerima,
- menyimpan,
- menyetorkan,
- menata usahakan dan
- mempertanggung jawabkan uang
pendapatan negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/satuan kerja kementerian negara/
lembaga/pemerintah daerah.
gajahguling



Bendahara pengeluaran adalah orang yang
ditunjuk untuk :
- menerima,
- menyimpan,
- membayarkan,
- menatausahakan, dan
- mempertanggung jawabkan uang untuk
keperluan belanja negara
dalam rangka pelaksanaan APBN pada
kantor/ satuan kerja kementerian
negara/lembaga/ pemerintah daerah.
gajahguling



Bendahara penerimaan untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada
kantor/satuan kerja di lingkungan
kementerian negara/lembaga.



Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada
kantor/satuan kerja dilingkungan
kementerian negara/lembaga.
gajahguling

Anggaran atau budget adalah jenis rencana yang
menggambarkan rangkaian tindakan atau
kegiatan yang dinyatakan dalam suatu jangka
waktu tertentu
 Menurut suparmoko (1979) anggaran atau budget
adalah suatu daftar atau pernyataan yang
terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran
negara yang diharapkan selama jangka waktu
tertentu biasanya adalah satu tahun.


gajahguling



Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh DPR. (Pasal 1 ayat (7) UU No.
17 tahun 2003)



APBN setiap tahun ditetapkan,
merupakan penjabaran rencana kerja
penyelenggaraan negara untuk kurun
waktu satu tahun anggaran atau 12
bulan.

gajahguling

o

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah di
Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
(Pasal 1 ayat (8) UU No. 17 tahun 2003)

APBD ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
o Tahun anggaran APBD meliputi masa
satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember
o

gajahguling







APBN tahun anggaran 1999/2000 dan APBNAPBN sebelumnya berlaku mulai 1 April
sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.
APBN tahun anggaran 2000 sebagai APBN
transisi jangka waktunya hanya sembilan
bulan yang berlaku mulai 1 April sampai
dengan 31 Desember.
APBN tahun anggaran 2001 dan tahun-tahun
anggaran selanjutnya menggunakan tahun
takwim penuh yang berlaku mulai 1 Januari
sampai 31 Desember setiap tahun.

gajahguling





APBN dituangkan ke dalam suatu struktur dan
fomat yang memuat pengelompokan jenis
transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan
penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya
terhadap posisi keuangan negara dalam kurun
waktu satu tahun anggaran.
Rencana kerja tersebut dituangkan dalam
angka-angka yang dikategorikan ke dalam
kelompok pendapatan negara dan hibah,
belanja negara dan pembiayaan.

gajahguling

Pendapatan negara terdiri atas
penerimaan pajak, penerimaan bukan
pajak dan hibah.
 Belanja negara dipergunakan untuk
menyelenggarakan tugas pemerintahan
pusat dan pelaksanaan perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah.


gajahguling

Struktur dan format APBN sampai dengan
tahun anggaran 1999/2000 dibuat dalam
bentuk skontro, yaitu sisi penerimaan dan
sisi pengeluaran negara diletakkan
berdampingan.
 Sisi kiri berisi catatan penerimaan negara
dan sisi kanan berisi catatan belanja
negara.
 Bentuk ini biasanya dikenal dengan Taccount dan berdasarkan pada prinsip
anggaran berimbang yang dinamis.


gajahguling









Mulai tahun anggaran 2000 struktur dan format
APBN dirubah ke dalam bentuk staffel, yaitu
catatan penerimaan negara dan pengeluarannya
disatuan dalam satu kolom.
Catatan penerimaan ditempatkan di bagian atas,
sedangkan catatan belanja negara ditempatkan
di bawahnya.
Dalam format APBN bentuk staffel ini dapat
memperlihatkan adanya surplus atau defisit
anggaran, dan kemudian dilanjutkan dengan
pembiayaannya baik dari sumber dalam negeri
maupun dari luar negeri.
Bentuk ini kemudian dikenal dengan istilah Iaccount.
gajahguling

A.Penerimaan
Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber
yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang
merupakan sumber utama penerimaan APBN.
Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya
penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN

gajahguling

B.Pengeluaran
Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada
suatu tahun anggaran harus ditutup dengan
penerimaan pada tahun anggaran yang sama.
Berbeda dengan anggaran penerimaan negara
yang diperlakukan sebagai target penerimaan
pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya,
anggaran pengeluaran merupakan batas
pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.

gajahguling

B.Pengeluaran (Cont’d)
Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran
melalui 4 tahap, yaitu:
1. Kewenangan Anggaran
2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran
3. Kewajiban
4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

gajahguling

C.Dana Perimbangan
Dana Perimbangan adalah transfer dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3
jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan,
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

gajahguling

D.Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah
yang memiliki karakteristik khusus yang
membedakan dengan daerah lain, contohnya
propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih
besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di
wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan
mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

gajahguling

F. Defisit dan Surplus
Defisit atau surplus merupakan selisih antara
penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang
melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya
jika penerimaan yang melebihi pengeluaran
disebut surplus.

gajahguling

G.Keseimbangan
Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit
anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan
keseimbangan umum.
Keseimbangan primer adalah total penerimaan
dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga,
sedangkan
Kesembangan Umum adalah total penerimaan
dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran
bunga
gajahguling

H.Pembiayaan
Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit
anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang
penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri
meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan
privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi
pinjaman proyek, pembayaran kembali utang,
pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

gajahguling

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG (RPJP)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH (RPJM)
RENCANA KERJA PEMERINTAH
(RKP)
Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan, dan
Program
Strategi & Prioritas APBN
Arah dan Kebijakan Umum
RKA-KL
Program & Kegiatan Unit Kerja
Rancangan Anggaran K/L
Rancangan APBN
gajahguling

(2)

(1)
RKP
Pagu Indikatif
(Maret)

Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dan
Kerangka Ekonomi Makro
(Pertengahan Mei)

(4)

RAPBN
(Agustus)

LKPP
(Juni TA Y)

(7)

(31 Desember)

Pagu Sementara
(Pertengahan Juni)

RUU & NK

(8)

DIPA K/L

(3)

(6)
Rincian Anggaran
Belanja K/L
(Akhir November)

Perpres

(5)

APBN
(Akhir Oktober)

UU
gajahguling

ALUR APBN
Departemen
Keuangan

PLAFON
RAPBN

•
•
•
•

Depkeu
Bappenas
Bank Indonesia
BPS

Asumsi
Makro

•
•
•
•
•
•

Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi
Nilai Tukar
Harga Minyak
Produksi Minyak
Tk. Suku Bunga

.Komisi-Komisi DPR

.Depkeu
.Kementerian/Lembaga

Pembahasan RKA-KL

gajahguling

BAPPENAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS+DEPKEU
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

RPJM

PP

RENSTRA-KL
PAGU INDIKATIF

SEB

PERENCANAAN

RENJA-KL
RKP

PP

PAGU SEMENTARA

SE-MK

RKA-KL


HIMPUNAN RKA-KL


NOTA KEU &
RAPBN

PEMERINTAH+DPR

APBN
RINCIAN APBN

KEMENTRIAN/L+DEPKEU

LKPP

UU
Perpres

PENGESAHAN
ANGGARAN
PELAKSANAAN

DIPA


PENGANGGARAN

UU

PERTNGGJWB

gajahguling






Penganggaran Terpadu (Unified Budget)
Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance
Based Budgeting)
Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran
Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
Framework)

gajahguling

1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara
terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan
kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian
efisiensi alokasi dana.
2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya
operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara
simultan.
Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran
pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi,
penumpukan, dan penyimpangan anggaran.
3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara
terpadu
dalam
rangka
mewujudkan
prestasi
kerja
kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat.
gajahguling

FORMAT LAMA
(s/d 2004)
Belanja Pemerintah Pusat :
1. Pengeluaran RUTIN
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Pembayaran Bunga Utang
d. Subsidi
e. Pengeluaran Rutin Lainnya
2. Pengeluaran
PEMBANGUNAN

FORMAT BARU
(mulai TA 2005)
Belanja Pemerintah Pusat :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
gajahguling

FORMAT LAMA
(s/d 2004)

FORMAT BARU
(mulai TA 2005)

• Belanja Pegawai
(Tidak Mengikat)

Pengeluaran
Pembangunan

• Belanja Barang (Tidak
Mengikat)
• Belanja Modal
• Bantuan Sosial
gajahguling

1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran)
dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang
ditetapkan.
2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesarbesarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas.
3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja
untuk tingkat satuan kerja (satker) dan
kementerian/lembaga.
gajahguling

MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN
bergeser

Besarnya
Jumlah
Alokasi
Sumber Daya

Hasil yang
dicapai dari
penggunaan
sumber daya

gajahguling

Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:
KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan
kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun
anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang
dituangkan dalam prakiraan maju
Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang
disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran
berikutnya.
gajahguling

tahun
guna
telah
tahun

Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:

2007
Saat
kebijakan
diputuskan

2008

2009

(R)APBN

Prakiraan
Maju

2010

Prakiraan
Maju

KPJM
gajahguling

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan
RPJMD

Pelaksanaan
Rencana
DPA-SKPD

RKPD

KUA/PPAS

Nota
Kesepakatan

Verifikasi
DPA-SKPD

Pelaksanaan APBD
Pedoman
Penyusunan RKASKPD

Pendapatan
Belanja

RKA-SKPD

Pembiayaan

RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/Mendagri

Laporan Realisasi
Semester Pertama
Perubahan APBDD

APBD

Penatausahaan

Prtggungjwbn

Pemeriksaan

Penatausahaan
Pendapatan
Bendahara penerimaan
wajib menyetor
penerimaannya ke
rekening kas umum
daerah selambatlambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan
Belanja
Penerbitan SPM-UP,
SMP-GU,SPM-TU dan
SPM-LS oleh Kepala
SKPD
Penerbitan SP2D oleh
PPKD

Penatausahaan
Pembiayaan

Disusun
sesuai SAP

Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Laporan
Keuangan
Diperiksa
oleh BPK

-LRA
-Neraca
-Lap. Arus Kas
-CaLK

Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan
Kewajiban Daerah
-Kas Umum
--Piutang
--Investasi
-Barang
--Dana Cadangan
--Utang
Akuntnsi Keuangan
Daerah

Raperda
Pertanggun
g-jawaban
APBD
gajahguling

Pendapatan

daerah
Belanja Daerah
Pembiayan daerah

gajahguling

APBD

Pendapatan Daerah

• PAD
• Dana
Perimbangan
• Lain-lain
pendapatan
daerah yang sah

Belanja Daerah

• Klasifikasi belanja
menurut organisaasi
menurut fungsi
• Klasifikasi belaja
menurut program
dan kegiatan
menurut jenis
belanja

Pembiayaan Daerah

• Penerimaan
pembiayaan
• Pengeluaran
pembiayaan

gajahguling

PP 58/2005 & Permendagri 13/2006
A.
1.
2.
3.

B.
1.
2.
3.

C.
1.
2.
3.
4.
5.

Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Bantuan Dana
Hibah
Dana Darurat
Dana penyesuaian & Dana Otsus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemda lainnya

PP 24/2005 SAP
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
4.
Lain-lainPAD yang sah
B.
Pendapatan Transfer
Transfer pemerintah pusat-dana
perimbangan
1.
Dana Bagi Hasil
2.
Dana Alokasi Umum
3.
Dana Alokasi Khusus
Transfer pemerintah pusat lainnya
1.
Dana otonomi khusus
2.
Dana penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1.
Pendapatan bagi hasil pajak
2.
Pendapatan bagi hasil pajak
lainnya
C.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah
1.
Pendapatan hibah
2.
Pendapatan dana darurat
A.
1.
2.
3.

gajahguling

Belanja Daerah

Urusan Wajib

Prioritas :
Melindungi dan
meningkatkan
kualitas
kehidupan
masyarakat

Peningkatan
pelayanan
dasar,
pendidikan ,
kesehatan,
fasos,
fasum,sistem
jaminan sosial

Urusan Pilihan

Potensi nyata
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat

Pertambanga
n,perikanan,p
ertanian,perk
ebunan,
perhutanan,
dan
pariwisata

gajahguling

KOMPONEN
POKOK

SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATU
KEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN
SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI

PENDEKATAN
ANGGARAN TERPADU
DALAM RKA-KL
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TIDAK
TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN

PENETAPAN SATUAN KERJA
SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN
UNTUK MELAKSANAKAN
SEMUA KEGIATAN YANG
DITETAPKAN
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA
YG SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN

SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN
PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN
KEGIATAN
gajahguling

KLASIFIKASI EKONOMI
BELANJA PEGAWAI

PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG
DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS
DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN ATAS
PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

BELANJA BARANG

PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS
PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU

BELANJA MODAL
BANTUAN SOSIAL
HIBAH
SUBSIDI
BUNGA UTANG
BELANJA LAIN-LAIN
gajahguling

PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL
YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH
PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI
KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU
PENGELUARAN UNTUK TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB
KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN
NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN
MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG
DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT
PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN
PENGGUNAAN UTANG BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI
PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENIS BELANJA TERSEBUT

KOMPONEN
POKOK
PENDEKATAN
ANGGARAN KINERJA
DALAM RKA-KL

SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
PENCAPAIAN
KELUARAN/OUTPUT
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA
UNTUK MENGHASILKAN KELUARAN
YANG DITENTUKAN

SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KELUARAN YANG JELAS &
TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI
PELAKSANAAN KEGIATAN

PERHITUNGAN ANGGARAN
DIDASARKAN PADA STANDAR
BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS

PEMBEBANAN
ANGGARAN PADA
JENIS BELANJA YANG
SESUAI
gajahguling

Kerangka Konseptual

Penganggaran
Berbasis
Kinerja
Memerlukan
RENSTRA
Isu Stratejik

RENJA

•
•
•
•
•

Program
Sasaran Terukur Program
Pengguna Program
Kegiatan
IK

• Mengendalikan dan mengarahkan setiap
program/kegiatan dg mengacu kepada
rencana
• Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm
merencanakan program/kegiatan
• Menghindari duplikasi
pembiayaan/tumpang tindih anggaran

Komitmen Bersama
Keputusan stratejik untuk
peningkatan kualitas
organisasi, efisiensi &
optimalisasi sumber daya,
evaluasi, dan pelaporan
kinerja

Budget
Entity

gajahguling

Kerangka Konseptual
Penganggaran Berbasis Kinerja
Mempertimbangkan
Alokasi Anggaran

Budget
Execution

Hasil Yang
Diharapkan

•
•
•

RENSTRA
• Visi
• Misi
• Tujuan
• Sasaran
• Strategi

Output
Outcome
Manfaat
Kegiatan

Target Kinerja

Realisasi

Rencana

Pengukuran Kinerja Evaluasi
• Efisiensi
• Efektivitas
• Akuntabilitas
Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja
gajahguling



Specific – jelas, tepat dan akurat

Faktor apa yang paling menentukan keberhasilan?



Measured – dapat dikuantifikasikan

Karakteristik apa yang dapat dikuantifikasikan?



Achievable – praktis & realistis

Apakah kinerja tahun sebelumnya dapat ditingkatkan?



Relevant – bagi konsumen (masyarakat)

Apakah konsumen menganggap bahwa target yang
ditetapkan yang terpenting?



Timed – batas atau tenggang waktu

Seberapa cepat dapat dicapai?
Berapa lama permintaan dapat direspon?

gajahguling

PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2:
“Dalam penyusunan anggaran berbasis
kinerja diperlukan indikator kinerja, standar
biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap
program dan jenis kegiatan ”

Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4):
“Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri
dengan kapasitas dalam mengembangkan
indikator kinerja, dan sistem pengukuran
kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas
penyusunan kebutuhan biaya, sebagai
persyaratan untuk mendapatkan anggaran”
gajahguling







Agar pengukuran dapat dilakukan, maka
kinerja harus dapat dinyatakan dalam
angka (kuantifikasi).
Oleh karena itu diperlukan indikatorindikator yang dapat menunjukkan secara
tepat tingkat prestasi kerja/kinerja.
Macam Indikator Kinerja:
◦ Indikator Kinerja Kegiatan
◦ Indikator Kinerja Program
◦ Indikator Efisiensi
◦ Indikator Kualitas

gajahguling



Fokus penganggaran dan penelaahan biaya
kegiatan akan bergeser dari input costing ke
per unit cost of output



Perlu koordinasi yang erat antara
Kementerian/Lembaga dengan Kementerian
Keuangan agar standar biaya keluaran dapat
ditetapkan

gajahguling





Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai
seberapa besar perbedaan (gap) antara
kinerja aktual dengan kinerja yang
diharapkan.
Dengan diketahuinya perbedaan (gap)
tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan
peningkatan kinerja dapat dilakukan.

gajahguling

Level
Kinerja
Standar
Kinerja 2
Standar
Kinerja 1
gap
Kinerja Aktual

Waktu
gajahguling

2006
APBN

2007
RAPBN

to

2008
2009
Prakiraan Proyeksi
Maju

t+1

2006
Realisasi

2007
APBN

t-1

t0

2006
PAN
t-2

t+2

Tahun anggaran berjalan 2006
& KPJM 2007-2009

t+3

2009
2008
2010
Prakiraan Proyeksi
RAPBN
Maju
t+1

t+2

Tahun anggaran berjalan 2007
& KPJM 2008-2010

t+3

2010
2007
2008
2009
2011
Realisasi APBN RAPBN Prakiraan Proyeksi Tahun anggaran berjalan 2008
& KPJM 2009-2011
Maju
t-1

to

t+1

t+2

t+3
gajahguling

 Mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka menjaga
kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)
 Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan
penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN)
 Mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis
 Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan
pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien
 Meningkatkan predictabiliy dan kesinambungan pembiayaan suatu
program/kegiatan.
 Memudahkan kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahuntahun berikutnya.
 Mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga
memberikan pelayanan kepada publik.
gajahguling

dalam

Kebijakan Penerapan

Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• Penganggaran terpadu
• Kerangka Pengeluaran
jangka menengah
• Penganggaran berbasis
kinerja

Top
Down

Bottom
Up
Stakeholders

• Optimalisasi penggunaan dana untuk
pencapaian sasaran program
• Penyusunan anggaran dengan perspektif
multi tahun
• Meningkatkan disiplin dan alokasi
anggaran yang efisien dg perkiraan ke
depan (forward estimates)
• Wahana untuk mengubah kebijakan,
program dan kegiatan, mengalokasikan
sumber daya sesuai prioritas dan sasaran
penting pemerintah
• Mengharuskan adanya keterkaitan yang
jelas antara setiap anggaran instansi
pemerintah dg outputs & outcomes
• Mengembangkan informasi kinerja
sebagai pengukuran kinerja, dan
pengukuran biaya
• Mengubah paradigma penilaian kinerja
instansi/unit kerja
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik

gajahguling

Kebijakan Penerapan
• Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
• Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

RPJM
Renstra-KL

Renja - KL
RKP

Renstra-KL

Renja - KL

• Untuk menghubungkan Renstra
dengan anggaran
• Menghindarkan tumpang tindih
program/ kegiatan
• Ketersediaan pendanaan program/
kegiatan yang lintas fungsi, lintas
instansi, lintas daerah
• Menjamin kepastian pendanaan &
pemanfaatan sumber daya secara
efisien, efektif, dan tanggungjawab
yang jelas

RKA - KL
gajahguling

2005

2006

MULAI MENGGUNAKAN
DOKUMEN
PENGANGGARAN TERPADU
- RKAKL

MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN TERPADU
- RKAKL

MULAI MENERAPKAN
KUASA PENGGUNA
ANGGARAN TERPADU –
SATKER

MENYEMPURNAKAN
KRITERIA SATKER SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN
DAN PELAKSANA
KEGIATAN TERPADU

MULAI MENGANUT
KLASIFIKASI EKONOMI
TERPADU – JENIS BELANJA

gajahguling

MENYEMPURNAKAN
KRITERIA JENIS BELANJA
DAN KRITERIA
PEMBEBANAN PADA JENIS
BELANJA

2007
MEMPERSIAPKAN UPAYA
UNTUK BENAR-BENAR
MENGHILANGKAN KESAN
MASIH ADANYA DIKOTOMI
BELANJA RUTIN DAN
BELANJA PEMBANGUNAN

MENGEVALUASI KEMBALI
PEMBEBANAN
PENGELUARAN SEBAGAI
BELANJA ATAU NON
BELANJA – PENDANAAN
ATAU PEMBIAYAAN

2005

2006

2007

MEMPERKENALKAN
DOKUMEN
PENGANGGARAN KINERJA
- RKAKL

MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN KINERJA RKAKL

SINKRONISASI
FUNGSI/SUBFUNGSI/PROG
RAM/KEGIATAN DALAM
RANGKA KONSISTENSI
ANTARA PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN

MULAI MENGGUNAKAN
UNIT PENANGGUNGJAWAB
PENCAPAIAN KELUARAN SATKER

MENYEMPURNAKAN
KRITERIA SATKER SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB
PENCAPAIAN KELUARAN

SUDAH MENYEDIAKAN
SEBAGIAN STANDAR BIAYA
UNTUK MENGHITUNG
ALOKASI PADA KEGIATAN –
SBU/SBK

MEMPERLUAS
PENYEDIAAN STANDAR
BIAYA BAIK YANG
BERSIFAT UMUM MAUPUN
YANG BERSIFAT KHUSUS

gajahguling

2005
MEMPERKENALKAN
DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
KPJM/MTEF – RKAKL
KHUSUSNYA FORM 1.2, 1.4,
1.5, 2.2,.2.4, 3.2, DAN 3.4
MENGENAI PRAKIRAAN
MAJU

2006
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN
KPJM/MTEF

MELETAKKAN DASARDASAR PELAKSANAAN
MTEF/KPJM

SUDAH TERSEDIA
SEBAGIAN STANDAR
BIAYA YANG KELAK AKAN
MEMBANTU DALAM
MEPERHITUNGKAN
PRAKIRAAN MAJU & MTEF

2007
MENYEMPURNAKAN
PENGGUNAAN DOKUMEN
PENGANGGARAN UNTUK
PELAKSANAAN
KPJM/MTEF – KHUSUSNYA
MULAI DIGUNAKANNYA
FORM 1, FORM 2, DAN
FORM 3 UNTUK MULAI
MELAKSANAKAN DASARDASAR KPJM/NTEF

MEMPERLUAS
TERSEDIANYA STANDAR
BIAYA YANG AKAN
SANGAT MEMBANTU
DALAM MEPERHITUNGKAN
PRAKIRAAN MAJU DAN
KPJM
gajahguling

APBN(dalam triliun)

Pendapatan Negara
> Pen. Perpajakan
> Pen. Bukan Pajak
> Hibah
Belanja Negara
> Belanja Pem. Pusat
> Transfer Daerah
Pembiayaan
> Dalam negeri
> Luar Negeri

2010*
992,4
743,3
247,2
1,9
1.126,1
781,5
344,6
133,7
133,9
(0,2)

2011**
1.104,9
850,3
250,9
3,7
1.229,6
836,6
393,0
124,7
125,3
(0,6)

gajahguling

Sumber:
* APBN-P 2010
** APBN 2011

Asumsi Makro
PDB (Triliun Rp)
Pertumb. Ekonomi(%)
Inflasi (%)
Kurs (IDR/USD)
SBI 3 bln (%)
Harga Minyak(USD/brl)
Lift. Minyak (MBCD)

2010*
6.253,8
5,8
5,3
9.200,0
6,5
80,0
0,965

2011**
7.019,9
6,4
5,3
9.250,0
6,5
80,0
0,970

gajahguling

Pengantar pelaksanaan anggaran

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (7)

Semelhante a Pengantar pelaksanaan anggaran

Semelhante a Pengantar pelaksanaan anggaran (20)

Mais de Tatang Suwandi

Mais de Tatang Suwandi (20)

Último

Último (20)

Pengantar pelaksanaan anggaran

Notas do Editor