http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2014/01/05/membandingkan-jaminan-kesehatan-nasional-dengan-obamacare#.Us95yPRDvMU

1. SENIN | 6 Januari 2014/4 Rabiul Awal 1435 H
www.pelitaonline.com - pertama dan penting
No. 12.776 Tahun XXXIX Harga Eceran Rp3.000,-/Langganan Rp60.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Ekonomi
Politik
Hukum
Kesra
HALAMAN 2
HALAMAN 3
HALAMAN 5
HALAMAN 6
Pebisnis Harus
Antisipasi Tahun Politik
KPK Harus Tangkap
Koruptor Kakap
Kenaikan Harga LPG
Dicurigai Bermotif Politik
Jangan Jadikan Isu Agama
sebagai Pintu Masuk Konflik
Layanan
Pelanggan
(021) 8370 6765
(021) 8378 7120
AP
Konvensi Partai Demokrat
Mekanisme Baru Mencari Pemimpin Nasional
Jakarta, Pelita
Setelah empat bulan ber­
jalan, Konvensi Calon Pre­
siden Partai Demokrat
ternyata tak seperti di­
tuduhkan ber­
bagai ka­
langan.
Tudingan konvensi berjalan
tanpa greget, kurang ada gaung,
dan rendah apresiasi dari ma­
syarakat relatif tidak terbukti.
Justru masyarakat bawah,
baik kader partai maupun bu­
kan, sangat antusias dengan
mekanisme penjaringan capres
yang belum pernah ada di Indo­
nesia ini. Blusukan ke-11 peser­
ta konvensi dari September-De­
sember 2013 dalam memperke­
nalkan visi, misi, dan program­
nya mendapat animo luar biasa
dari masyarakat yang disam­
bangi para peserta.
Ketua Komite Konvensi Mu­
hammad Maftuh Basyuni me­
nyampaikan hal ini kepada
Harian Pelita, di Sekretariat
Komite, Jakarta, Minggu (5/1).
“Selama ini kita tidak
kekurangan uang. Kalau sela­
ma ini dinilai tidak ada gaung­
nya, karena semua peserta itu
kan sendiri-sendiri blusukan ke
daerah, dengan caranya sendi­
ri juga. Waktu kami ke Yogya­
karta, saya dapat laporan dari
masyarakat sudah banyak yang
blusukan ke sana. Masyarakat
juga antusias. Di akar rumput
itu sangat terasa gaungnya kon­
vensi, hanya saja tidak diang­
kat media,” kata mantan Men­
teri Agama Kabinet Indonesia
Bersatu I ini.
Ketua Delegasi Indonesia
pada Pertemuan Tingkat Men­
teri OKI (2004) ini juga me­
ngatakan, bila animo dan per­
hatian masyarakat yang bukan
kader Partai Demokrat saja be­
gitu tingginya, apalagi apresi­
asi dan dukungan dari kader
dan pengurus Partai Demokrat
di Daerah. Semua kader, dan
pengurus, katanya, saling bahumembahu, mengawal, dan me­
nyukseskan sosialisasi semua
peserta konvensi.
“Apalagi animo kader De­
mokrat, itu sangat cukup ba­
gus. Sebelas peserta konven­
si itu dikawal, didukung, dan
dibantu oleh kepengurusan di
daerah. Seperti dalam mobi­
lisasi massa dan lainnya,” ujar
Maftuh.
Tingginya apresiasi dan ani­
mo masyarakat ini, kata man­
tan Duta Besar Indonesia untuk
Arab Saudi dan Oman ini, kare­
na konvensi capres Partai De­
mokrat merupakan mekanisme
baru yang belum pernah dilaku­
kan oleh partai mana pun di In­
donesia.
Dengan sifat yang semi-terbu­
ka, konvensi capres Partai De­
mokrat membuka peluang bagi
tokoh-tokoh potensial di partai
maupun nonpartai yang tidak
memegang jabatan ketua umum
partai untuk menjadi capres.
“Selama ini kan yang menjadi
capres didominasi oleh mereka
yang ketua umum partai saja.
Sementara tokoh lainnya yang
lebih memiliki kemampuan ti­
dak pernah ada kesempatan un­
tuk, setidaknya ikut berkom­
petisi terpilih menjadi capres,”
ucap Maftuh.
Mekanisme penjaringan calon
pemimpin seperti ini, kata man­
tan Kepala Urusan Rumah
Tangga Istana Kepresidenan era
Presiden Soeharto ini, berharap
jadi model bagi partai lainnya
dalam menjaring capresnya.
“Sehingga seorang calon pre­
siden itu sudah melalui pro­ es
s
pematangan yang panjang. Ka­
lau tidak ada konvensi seper­
ti ini, saya yakin, orang seper­
ti Anies Baswedan, atau yang
bukan ketua umum partai bisa
Halaman 11
Presiden Minta Kaji
Ulang Kenaikan
Harga Elpiji 12 Kg
Jakarta, Pelita
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta
PT Pertamina (Persero) untuk meninjau ulang
kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg).
“Proses Peninjauan kembali
atau kebijakan kenaikan har­
ga elpiji 12 kg, saya harapkan
tetap melalui prosedur dan me­
kanisme yang diatur undangundang. Saya meminta Perta­
mina dan menteri terkait yang
diamanahkan undang-undang
untuk menyelesaikan penin­
jauan kembali itu dalam wak­
tu satu hari, satu kali 24 jam,”
kata Presiden usai memimpin
sidang kabinet terbatas di Ban­
dara Halim Perdanakusuma,
Jakarta Timur, Minggu (5/1).
Rapat dilangsungkan sekitar
setengah jam setelah Presiden
mendarat di Bandara Halim se­
usai melakukan kunjungan ker­
ja di Surabaya.
Dalam rapat tersebut, Pre­
siden didampingi Wakil Presiden
Boediono dan diikuti sejumlah
menteri di antaranya Menteri
Koordinator Perekonomian Hat­
ta Rajasa.
Kemudian Menteri ESDM
Jero Wacik, Menteri Keuangan
Chatib Basri, Menteri BUMN
Dahlan Iskan. Tampak pula Di­
rektur Utama Pertamina Karen
Agustiawan.
Presiden mengatakan, Ming­
gu (5/1) malam para pejabat
terkait melakukan pembahasan
peninjauan tersebut, kemudi­
an Senin (6/1) pagi dikonsulta­
sikan dengan Badan Pengawas
Keuangan (BPK). Selanjutnya,
pada siang harinya disampai­
kan kepada masyarakat.
“Malam ini (Minggu malam,
Red), mereka sudah bekerja,
esok (Senin pagi, Red) konsulta­
si dengan BPK, siang harinya
korporat atau Pertamina su­
dah selesai melakukan penin­
jauan dan kemudian bisa di­
sampaikan kepada masyarakat,
Halaman 11
ASSALAMUALAIKUM
No. 11.877 Tahun XXXVI Harga Eceran Rp3.000,- (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
03
11
EKONOMI
POLHUKAM
METROPOLITAN
Penerimaan Pajak 2010
Suara Partai Islam
Harga Cabai Tembus
Gagal - Menteri Agama Suryadharma, Wamenag Nasaruddin Umar, Sekjen Bahrul Hayat berpegangan
Diprediksi Anjlok di 2014
Rp100.000/Kg
PENCANANGAN HARI KERUKUNAN NASIONALCapai Target
bersama Tokoh-Tokoh Lintas Agama dalam Pencanangan 3 Januari sebagai Hari Kerukunan Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu pagi.
Gerak jalan ini diikuti sekitar 100.000 masyarakat.
npinmas/dm
Assalamualaikum
Membandingkan Jaminan Kesehatan
I
Nasional dengan ObamaCare
Tantangan bagi
BPJS Kesehatan
B
02
www.harianpelita.com
Masa Depan Indonesia
editorial
anyak pertanyaan di sekitar Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) dan Jaminan Kesehatan Nasi­
onal (JKN) setelah keduanya dideklarasikan Presiden
tanggal 31 Desember yang lalu. Padahal, keduanya
telah banyak diinformasikan melalui berbagai iklan
yang cukup gencar di berbagai media, khususnya
Televisi. Ternyata itu pun belum cukup.
Sebenarnya wajar apabila di awal pelaksanaan timbul berbagai perta­
nyaan hingga ke salahpahaman. Selain sekadar masalah teknis penyeleng­
garaan JKN, juga perundangan turunan UU No 40/2004 yang mungkin
belum sinkron dengan UU Nomor 40/2004. Inilah tantangan yang harus
dihadapi BPJS Kesehatan. Meskipun PT (Pesero) Askes sudah mempersiap­
kan diri sebagai BPJS, berbagai pihak terkait masih merasa belum mem­
peroleh informasi yang cukup. Termasuk DPR, yang bertugas mengawasi
jalannya JKN dan BPJS. Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, di depan acara
diskusi sebuah TV swasta, pekan yang lalu, mengatakan, berbagai Pe­
raturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait penyelenggaraan BPJS
Kesehatan belum sampai ke DPR. Karena itu, pada tingkat pertama, yang
terpenting adalah bagaimana berbagai perundangan turunan UU SJSN
dan UU BPJS bisa secepatnya diketahui masyarakat, sehingga bila diperlu­
kan dapat dikoreksi. Sebagai contoh, pencabutan Perpres terkait Jaminan
Kesehatan Paripurna bagi pejabat negara, sebelum ketentuan itu dilak­
sanakan. Siapa tahu masih akan ada lagi Perpres dan Perpem yang tidak
sesuai dengan UU SJSN dan UU BPJS? DPR, dalam hal ini, wajib mencermati
berbagai Perpres dan Permen turunan UU SJSN dan UU BPJS.
Selanjutnya, satu hal yang penting, pada akhirnya adalah kemampuan
BPJS Kesehatan di dalam memberikan Jaminan Kesehatan sesuai dana
yang tersedia. Kalau dana yang tersedia tidak mencukupi, bagaimana
BPJS Kesehatan bisa eksis? Pengalaman PT Askes, ketika bangkrut pada
tahun 1970-an, mungkin dapat dijadikan pelajaran berharga. Sebab, pada
setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan, terjadinya kemubaziran,
pemakaian yang berlebih (over utilization), tidak perlu (unnecessary utilization) bahkan penyalahgunaan (abuse) merupakan kejadian yang sering
terjadi. Bagaimana dengan sistem pelayanan dan pembayaran pelayanan
kesehatan yang diterapkan BPJS Kesehatan?
Inilah yang perlu memperoleh perhatian dari para pengambil keputu­
san, DPR dan Pemerintah, apakah sistem pelayanan dan pembayaran JKN
yang diterapkan sudah mampu mencegah terjadinya kemubaziran itu.
Dalam waktu dekat, hal ini dapat kita saksikan. Kurun waktu satu atau dua
tahun mendatang, “test case” kinerja BPJS Kesehatan, apakah mampu eksis
atau sebaliknya. Masalah ini perlu kita antisipasi sejak awal.
Namun, implementasi SJSN sudah tidak dapat mundur lagi. Berbagai
kendala yang mungkin akan dihadapi harus dapat dicarikan jalan keluar.
Keterbukaan sangat penting. Termasuk tindak koreksi, apabila diperlukan,
sebagaimana Perpres Jaminan Kesehatan Paripurna bagi para pejabat
yang dibatalkan sebelum diberlakukan, sampai BPJS Kesehatan bisa mene­
mukan sistem yang mantap. Untuk itu, peran segenap lapisan masyarakat
sangat diperlukan, sesuai dengan peran yang bisa diembannya masing–
masing. Kelangsungan hidup penyelengaraan JKN ada di tangan kita ber­
sama, termasuk sebagai peserta. Kritik –kritik yang konstruktif dalam hal
ini sangat diharapkan, agar BPJS Kesehatan dapat tetap eksis dan mampu
memberi pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. n
RABU | 5 Januari 2011/30 Muharram 1432 H
SURAT DARI
AMERIKA SERIKAT
Dr Taruna Ikrar, PhD *
Awal Tahun 2014 merupa­
kan tahun yang memberi ha­
rapan bagi sebagian masyara­
kat Indonesia dalam pelayanan
Kesehatan Masyarakat. Hara­
pan masyarakat Indonesia un­
tuk memiliki Jaminan Keseha­
tan Nasional (JKN) semakin be­
sar, dengan dikeluarkannya Un­
dang-Undang Nomor 24 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasio­
nal dan Udang-Undang Nomor
40 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
yang akan mulai bekerja tahun
2014.
NDONESIA, ditargetkan akan menjadi 10 negara terbesar dibidang ekonomi pada tahun 2025. Pada tahun itu, GDP akan
mencapai sekitar 3,7 sampai 4,7 triliun dolar AS dengan
pendapatan/kapita sebesar sekitar 12.800-16.160 dolar AS/
tahun. Dengan kondisi perekonomian seperti itu, Indonesia
akan menjadi 10 negara terbesar dibidang ekonomi pada tahun 2025 dan enam terbesar pada tahun 2050. Kondisi ekonomi seperti itu, akan dicapai dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7
sampai 8 persen/tahun. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
untuk mewujudkan kondisi itu, Indonesia akan menerapkan kebijakan
ekonomi yang terbuka dengan tetap mempertahankan peran negara.
Sekarang, yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mencapai kondisi seperti itu, atau “road to....” , jalan mencapai tujuan itu. Demikian
berita/kado tahun baru bagi kita semua, sebagai hasil sidang Kabinet
Indonesia Bersatu II di Istana Bogor, di akhir tahun itu.
Angka–angka yang disampaikan di atas, pada hemat kita, bukan
suatu kemustahilan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk
keempat terbesar di dunia yang dikaruniai sumber daya alam yang
besar pula. Syarat untuk menjadi negara besar sesungguhnya sangat
terbuka. Mestinya, Indonesia harus menjadi negara dengan kekuatan
ekonomi terbesar keempat, apabila mengingat jumlah penduduk dan
kekayaan sumber daya alamnya. Kalau pada tahun 2050 baru mencapai negara terbesar keenam, sesungguhnya masih kurang ambisius.
Di pihak lain, mestinya juga perlu ditargetkan kualitas hidup manusia Indonesia. Apakah dengan target kuantitatif sebagaimana di atas,
juga akan berdampak pencapaian target kualitatif. Misalnya apakah
kualitas hidup manusia Indonesia, yang diwujudkan dengan “Humane
Development Index”-nya (HDI) juga akan meningkat. Sejauh ini, kualitas hidup manusia Indonesia masih sangat tertinggal, yang tentunya
mengindikasikan, bahwa kondisi ekonomi kita belum memberi dampak yang besar pada HDI.
Karena itu, penyusunan “road to...”-nya sangat penting. Apakah target kuantitatif sebagaimana dikemukakan di atas mengabaikan target
kualitatif, akan terlihat dari “the road to ....”-nya. Kalau target kuantitaif
di atas mengabaikan target kualitatif, berarti peningkatan PDB sebesar di atas tidak dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Hal ini berarti akan terjadi kesenjangan masyarakat yang semakin besar. ““Gini coeffisiensi“ akan besar, sebagaimana di negara–negara dengan ekonomi pasar bebas/kapitalis. Kalau hal ini terjadi, arah pembangunan ekonomi sudah tentu tidak sesuai dengan Sila kelima Pancasila,
bahwa tujuan buat apa kita berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
Apa yang disampaikan di atas, terkait dengan rencana jangka panjang dan masa depan Indonesia. Tentu akan lebih baik, seandainya masa
depan Indonesia itu juga menjadi perhatian DPR, DPD, dan juga MPR,
ketika Indonesia tidak memiliki lagi GBHN (Garis Besar Haluan Negara)
sebagaimana masa yang lalu. Namun, hal itu tidak berarti DPR/DPD, dan
MPR bisa mengabaikan masa depan bangsa ini. Harapan kita, “the road
to...”-nya akan sesuai dengan tujuan buat apa negara ini didirikan, yaitu
Sila kelima Pancasila. Inilah yang ingin kita titipkan pada KEN, pemerintah, dan MPR. n
Harapan ini tentu merupakan
hadiah tahun baru dari peme­
rintahan SBY-Boediono, kepa­
da masyarakat Indonesia. Se­
bagaimana diketahui, BPJS
merupakan badan hukum de­
ngan tujuan mewujudkan terse­
lenggaranya pemberian jaminan
untuk terpenuhinya kebutuhan
dasar hidup yang layak bagi se­
tiap Peserta dan/atau anggota
INI peristiwa yang sangat lucu dan boleh jadi
hanya terjadi di Indonesia. Saking lucunya kita patut tertawa terbahak-bahak hua ha ha ha. Minggu
lalu di LP (Lembaga Pemasyarakatan) Bojonegoro,
Jawa Timur, ada joki narapidana alias Napi palsu.
Jadi sekarang ini bukan hanya ada nabi palsu, tapi
juga napi palsu. Kisahnya, ada orang yang diputuskan oleh pengadilan untuk masuk bui karena gagal melunasi utangnya. Tapi hebatnya dia kemudian membayar orang lain Rp10 juta untuk menggantikannya masuk
penjara. Kasus itu terbongkar karena ada pengunjung LP yang berniat
menemui napi asli, tapi yang menemuinya kok napi joki. Terus terang
saya angkat topi kepada si napi asli karena ide untuk membayar joki
sungguh ide yang brilian yang patut diapresiasi oleh kita semua tentunya sambil nyengir karena geli. Sayangnya si napi asli rupanya lupa
memberitahu teman-temannya tentang akal bulusnya itu sehingga
ada temannya yang tentu dengan niat baik ingin menjeguknya di LP
dan terbongkarlah kasus itu.
Saya bilang, itu ide cemerlang karena rasanya belum pernah terjadi
di manapun di dunia. Kalau kisah napi siluman yang masuk LP siang
hari, tapi tidur di rumah di malam hari; itu sih sudah biasa. Atau, kisah
napi yang menyulap selnya menjadi seperti hotel bintang lima, juga sudah biasa dijumpai. Tapi membayar joki untuk menjadi napi memang
baru sekali ini saya dengar. Si joki tentu tidak bisa disalahkan begitu
saja karena dia menggunakan alasan kebutuhan ekonomi. Begitu pula
si napi asli tidak boleh langsung disalahkan karena orang kepepet pasti
muncul akal bulusnya untuk menghindari hukuman. Yang harus diusut
adalah petugas kejaksaan, polisi, dan petugas LP yang bersangkutan.
Kasus napi palsu tadi makin membuka mata kita betapa bobroknya
manajemen lembaga hukum kita. Dari talkshow tentang kasus itu di TV
terkuak bahwa dalam berkas penyerahan napi ke LP tidak dicantumkan foto si napi. Jadi petugas penerima napi baru di LP tidak tahu dengan jelas wajah calon penghuni LP-nya. Kita boleh bertanya seberapa
mahalnya sih ongkos membuat foto napi di berkas penyerahan? Atau,
jika kita berburuk sangka jangan-jangan penggunaan joki tadi dilakukan atas dasar kongkalikong si napi asli dengan para petugas yang bersangkutan. Jika dugaan ini benar, wah tampaknya semua lini mulai dari
proses penangkapan seseorang, proses pengadilan dan pemenjaraan
narapidana dipenuhi dengan kongkalikong. Pantaslah semua terdakwa
korupsi senyam-senyum saja di depan pengadilan tanpa ada rasa takut dan rasa bersalah. Mereka tahu bahwa hukum bisa dibeli. Di negeri di mana pengadilan bisa dibeli, kesalahan bisa diubah menjadi kebenaran dan orang tidak bisa lagi membedakan mana yang salah dan
yang benar. Kasihan sekali Indonesia. (Amir Santoso)
yang paling parah,” katanya.
Tak ingin berlamalama larut dalam
kekikukannya,
Priyo langsung
menyambung
dengan per­
nyataannya,
pemerinta­
han SBY-Wa­
pres Boedio­
no akan bera­
khir pada 2014.
Sesuai undang-un­
dang, Presiden SBY
tak diperkenankan
mencalonkan diri
kembali.
Rabu, 4 Januari 2011
Dzuhur
11.58
Ashar
15.24
Maghrib
18.12
Isya
19.23
Kamis, 5 Januari 2011
Subuh
04.29
nasional guna menyelamatkan kepentingan atlet
dan citra olahraga Indonesia umumnya.
“Pemerintah harHal itu dikemu- Menpora: Jangan
us bertindak tegas
kakan para mantan Ada Diskriminasi
14 untuk menengaatlet nasional yang
di Olahraga
hi kekisruhan ini.
dipimpin Ketua
Baca juga halaman
Persoalan ini tak
Umum Ikatan Atlet
Nasional Indonesia (IANI) Icuk Su- bisa dibiarkan berlarut-larut dimagiarto kepada wartawan, di Jakar- na semua pihak saling mengklaim
sebagai pihak yang paling benar,”
ta, Selasa (4/1).
dampingi beberapa mantan atlet
nasional lainnya seperti Donald
Wailan Walalangi (tenis), Purnomo (atletik), Sutan Harhara dan
Ricky Yacobi (sepakbola), Joko Supriyanto (bulutangkis), Hengky Silatang (tinju), dan Hadi Wiharja
(angkat besi).
Icuk mengatakan, hadirnya
(Bersambung ke hal 15)
InsidenTertulis Pergi ke Kuala Lumpur dan Macau Jakarta, Jumat
keseleo lidah su­
casila Sakti,
dah banyak terjadi pada pe­
(1/10/2010).
jabat Indonesia sebe­
Saat itu, setidaknya melaku­
lumnya. Mantan Ketua
kan kesalahan empat kali.
MPR almarhum Tau­
“Bahwa perjuangan pergerakan
sono adalah nama yang dipakai
Jakarta, Pelita
Gayus
berkunjung ke Bali.
Menkumham Patrialis Akbar,
fiq(4/1), mengaku kaget menKiemas bebera­
Indonesia telah “Padasaat September tertulis dia
sampailah ke­
24
Selasa
ke berbahagia...”
emukan data terkait dugaan kepa kali keseleo li­
pada saat yang Macau dengan menggunakan
Mandala Airlines. Lalu kembali
pergian Gayus Tambunan ke Sindah. Gayus memang tiucap Taufiq putus-putus. kalau titanggal 26 pakai Garuda,
gapura. Nama Itu terjadi saat
dak salah. Lalu tanggal 30
dak ada dalam data perjalanan,
membacakan nas­
Padahal, semestinyake“DanSeptember paspor itu
KL (Kuala Lumtapi nama samaran Gayus saat
pur),” kata Patrialis di
pergi ke Bali yakni Sonny Laksokah Pembukaan
perjuangan pergerakan lokasiJakarta. keMeski tertulis ke­tujuan
no diketahui pergi ke Kuala Lumberangkatan, namun
pur, Malaysia, dan Macau.
Undang-Undang
merdekaan Indonesia telah menurut
Patrialis, berdasarkan catatan ImPihak Menkumham, menurut
igrasi, tidak diketahui ber­
Patrialis, sedang 1945 pada
Dasar menyelidiki mosampailah pada nama Sonny Laksono itu bisa
saat yang bagaimana
dus operandi penggunaan paspor
kembali ke Tanah-Air.
yangupacara peringatan
dilakukan Imigrasi Jakarta
bahagia, dengan selamat sen­
Gayus Tambunan
“Belum diketahui bagaimana
Timur, tempat paspor itu dibuat.
Apalagi yang Kesaktian Pan­ paspor itu, dipajang foto Son- kembalinyarakyat In­
Hari dipakai adalah pa- Di tosa mengantarkan ke sini. Saya perintahspor nomor tertentu yang dise- ny Laksono yang tidak lain ber- kan tim periksa lagi lebih intensif,”
casila di Monu­
donesia....”
diakan untuk seseorang yang ber- tampang Gayus yang pakai wig tegas Patrialis.
nama Margareta yang berumur 5 saat menonton tennis di Bali awal
men Pan­ November 2010. Nama Sonny Lak- terjadi lagi saat hal 15)
Kesalahan
(Bersambung ke ia
tahun.
membacakan sila ketiga Pan­
Menjengkelkan, Tapi Bukan Ancaman
casila. “Persatuan Indonesia
merambah Eropa?
Berikut petikan wawancara yang kan telahhikmat...”
yang dipimpin olehtidak ada kaitannya denTidak,
dilakukan pada akhir Desember
gan peringatan adanya serangan
2010 lalu. katanya. Padahal, sila ketiga
teror yang kami terima dalam beApakah seharusnya adalah “Persatuan di
Anda melihat seran- berapa bulan terakhir. Namun
BAGI Menteri Dalam Negeri Jer- gan bom bunuh diri
Indonesia”. dalam perdebatan publik yang
luas peristiwa tersebut selalu diman Thomas de Maizière, anca- di Stockholm sebkaitkan dengan jaringan
man teror dari kalangan teror- agai sebuah perSaat membaca sila kelima teroris
global. Inilah yang menjadi peris adalah bentuk perang psikolo- tanda adanya
masalahan di sini.
gis yang seharusnya juga dilawan gelombang teror
kembali terjadi kesalahan. “Ke­
Anda ingin menyatakan
dengan serangan psikologis. Itu- yang Anda kha-
Jadwal berlaku untuk wilayah
DKI Jakarta dan sekitarnya
Rezeki Tanpa Batas dari Allah
(Mereka mengerjakan yang demikian itu --bertasbih
Allah-Red) supaya Allah memberi balasan kepada
(dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah
kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya
“Dari Abu Hurairah r.a beliau
berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda: “Apabila seekor
lalat masuk ke dalam minuman
salah seorang kalian, maka
celupkanlah ia, sebab pada salah
satu sayapnya terdapat penakit
dan pada sayap lainnya ada
obat penawarnya, maka dari itu
celupkan semuanya.”
Pemerintah Diminta Tegas
Atasi Kekisruhan PSSI-LPI
Repotnya Pejabat Keseleo Lidah
Narapidana Palsu
K
Penawar pada
Sayap Lalat
keluarganya. ngan demikian, anggaran terse­
Berdasarakan but digunakan untuk Penerima
protap peye­ Bantuan Iuran (PBI) sebesar
lenggaraan­ Rp16.07 triliun bagi 86,4 juta
nya, BPJS ini masyarakat miskin, sedangkan
terbagi men­ sisanya bagi PNS, TNI dan Polri.
jadi dua, yai­
Di lain, sisi hal yang sama
tu BPJS Ke­ terjadi pada masyarkat Ameri­
sehatan dan ka Serikat, dengan mulai ber­
(HR Abu Daud)
B P J S K e ­ lakunya ObamaCare. Obama­
KERETA TABRAK RUMAH — Ratusan warga melihat rumah yang hancur akibat tertabrak Kereta Api Gajayana di kelurahan Ciptomulyo, Malang, Jawa Timur, Selasa (4/1). Akibat kecelakaan
t e rumah tersebut 1 r ­ care 3 orang lainnya Undang Undang
yang menghancurkan 4n a g a k eorang balita tewas danadalah luka-luka.
n ant/ari bs
JADWAL SALAT
jaan. BPJS Layanan Kesehatan yang lolos
OBAMACARE K e s e h a t a n di Konggres Amerika dan ditan­
Senin, 6 Januari 2014
akan menyelenggarakan pro­ datangani oleh Presiden Obama
Dzuhur 11.59
gram jaminan kesehatan di
Ashar 15.26
Halaman 11
mana program ini akan segera
Maghrib 18.14
dimulai pada tahun 2014. Pelak­
Isya 19.29
sanaan BPJS tahun 2014 didu­ * Staf Akademik, University of Cali­
kung pendanaan dari pemerin­ fornia, Amerika Serikat, dan yang mantan
Wakil
Selasa, 7 Januari 2014
ujar Icuk Sugiarto
Jakarta, Pelita
tah, sebesar Rp26diminta bertindak tegas tterhadap ke­ pebulutangkis nasional.
Ke­ua Ikatan Imuwan Indonesia
Pemerintah triliun, di­
Di hadapan para wartawan,
kisruhan yang 2014. De­
persepakbolaan
anggarkan di RAPBN tengah melanda Internasional Icuk hadir sebagai pembicara di- Subuh 04.21
Pelita Hati
eseleo lidah bisa me­
nimpa siapa saja. Tak
terkecuali politisi. Se­
cara umum, berbeda
dengan warga biasa, keseleoa
lidah politisi tentu menyangkut
masalah serius.
Itu yang terjadi dengan Ke­
tua DPP Partai Golkar Priyo
Budi Santoso dalam sebuah
acara live talkshow di salah
satu stasiun radio, Sabtu
(4/1/2014). Elite Partai Golkar
itu mengatakan, Presiden Susi­
lo Bambang Yudhoyono akan
tutup usia pada 2014.
“Pak SBY kan akan tutup
usia di 2014. Eh, maksudnya
tutup buku, usia pemerinta­
hannya akan berakhir di 2014,”
kata Priyo. Wakil Ketua Umum
Partai Amanat Nasional (PAN)
Drajad Wibowo yang duduk per­
sis di sebelahnya langsung ter­
tawa seraya langsung memberi­
kan komentar. “Ini slip of tongue
HIKMAH
kepada
mereka
mereka
kepada
Menkumham: Paspor “Sonny Laksono”
Pakai Foto Gayus Berwig
lah alasannya mengapa dia sempat memberikan peringatan kepada publik Jerman tentang akan
adanya serangan teror, meskipun
serangan itu tidak terjadi di dalam
negeri.
Kepada Majalah Der Spiegel,
Thomas de Maizière juga memaparkan banyak hal tentang
pentingnya kerahasiaan negara
dan betapa jengkelnya dia membaca laporan WikiLeaks. Namun
watir-
Taufiq: PDIP
Jadwal berlaku untuk wilayah
Ingin CapresDKI Jakarta dan sekitarnya.
Cawapres Muda
Jakarta, Pelita
Ketua MPR yang juga
politisi senior PDIP, Taufiq
Kiemas menuturkan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak akan
maju Pilpres 2014. PDIP
tengah mempersiapkan kader muda, berumur antara
40-50 tahun.
Kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/1), Taufiq menyebut pada tahun 2014 nanti Megawati Soekarnoputri
sudah berusia 67 tahun,
sehingga tidak akan mencalonkan lagi.
“Kalau saya rasa Ibu
Mega tahun 2014 sudah 67
tahun, saya rasa kita sudah regenerasi lah. Dengan
kata lain Ibu Mega nggak
nyalon lagi, saya rasa ke
tokoh muda,” kata Taufiq.
Taufiq kemudian men-
6 Januari
1941 - Franklin Delano Roo­
sevelt menyampaikan Four
Freedoms Speech (Pidato Em­
pat Kebebasan) dalam State of
the Union Address.
HARI LAHIR: Hendarman Supan­
dji, Jaksa Agung Indonesia sejak
9 Mei 2007 hingga 24 September
2010 (1947); Rowan Atkinson,
pemeran Mr. Bean (1955); Ardina 15)
(Bersambung ke hal
Rasti, Aktris Indonesia (1986).
bahwa perdebatan
publik
Halaman 11 di Jerman
setelah peringatan
akan adanya teror
pada 17 November
lalu adalah sebuah
kesalahan?
Tidak demikian,
namun kemungkinan adanya konsekuensi negatif selama hampir
egaskan kembali keinginannya membina komunikasi yang lebih baik dengan
Partai Demokrat. Menurutnya komunikasi yang baik
ini bisa berujung pada kebersamaan di Pilpres 2014.
“Saya rasa Demokrat juga
punya tokoh muda kalau
kita bicara capres,” paparnya.
PDIP, lanjut Taufiq, siap
mendukung siapapun capres yang akan diajukan oleh Partai Demokrat.
Dengan semangat kebersamaan PDIP akan memberikan cawapres ke Partai Demokrat pada saatnya nanti.
“Saya kira siapa pun capres, mau Bu Ani atau siapa
silakan ya,” katanya.
Berbeda dengan Taufiq,
Ketua DPP Partai Golkar
Priyo Budi Santoso tidak
di Kendari
Malang
Hubungi : A. Yani