Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.

1. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM PELAKSANAAN
8 AKSI KONVERGENSI
Disampaikan Oleh :
BUDIONO SUBAMBANG
Pada Persiapan Konsolidasi Tim Pedamping Pusat
Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Desa-Kemendes
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah-III
DITJEN BINA BANGDA
KEMENDAGRI

2. OUTLINE
LATAR BELAKANG PENURUNAN STUNTING
01
PROGRES PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
SECARA NASIONAL
02
03
DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENDAGRI DALAM
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA TAHUN 2021
04

3. LATAR BELAKANG
PENURUNAN STUNTING

4. LATAR BELAKANG
01
03
02
04
Stunting atau sering disebut kerdil atau
pendek adalah kondisi gagal tumbuh
pada anak berusia di bawah lima tahun
(balita) akibat kekurangan gizi kronis
dan infeksiberulang terutama pada
periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan
(HPK). .
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
2018 menunjukkan penurunan prevalensi
stunting di tingkat nasional sebesar 6,4%
selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2%
(2013) menjadi 30,8% (2018), dan data
SGGBI 27,7% (2019).
Global Nutrition Report 2016 mencatat
bahwa prevalensi stunting di Indonesia
berada pada peringkat 108 dari 132
negara. Di kawasan Asia Tenggara,
prevalensi stunting di Indonesia
merupakan tertinggi kedua, setelah
Cambodia.
Sasaran/targetnya sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 adalah menurunkan prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek)
pada anak bawah usia 2 tahun menjadi
14%.

5. PENYEBAB MASALAH SUNTING

6. DAMPAK STUNTING
6

7. PETA PREVALENSI STUNTING NASIONAL TAHUN 2019
(INTEGRASI SSGBI DAN SUSENAS)
Metodologi Perhitungan DataPrevalensiStuntingoleh Kemenkes:
• Target sampel yangdikunjungi 300.000Rumah Tangga(Ruta)dari30.000Blok Sensus (BS) Susenas yangdilakukan olehBadanPusat Statistik(BPS) denganMetode
PPS (ProbabilityPropotional to Size)
19.6
17.7
16.3
37.2
30.8
27.7
14
12.1
10.2
7.4 7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 (Riskesdas) 2018 (Riskesdas) 2019 (SSGBI) 2024 (RPJMN)
StatusGizi
Underweight Stunting Wasting

8. PROVINSI DENGAN PREVALENSI
STUNTING TINGGI , MENENGAH DAN RENDAH
Sumber Data SSGBI tahun 2019 (Kementerian Kesehatan)
Prevalensi Survei
Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)
Tahun 2019
27,7% anak Balita
mengalami stunting
Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Tinggi
NTT, Sulbar, NTB,
Gorontalo, Aceh
Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Rendah
Bali, Kep.Riau,
Kep.Babel, DKI.Jakarta,
Jambi
Provinsi dengan Prevalensi
Stunting Menengah
Jawa Tengah dan
Sumatera Barat

9. KENDALA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUNTING DI DAERAH
STRATEGI NASIONAL
(STRANAS)
1
Penyelenggaraan gizi
spesifik dan sensitif masih
belum terpadu, baik dari
proses perencanaan,
penyelenggaraan , dan
evaluasi.
2
Kebijakan dan program
yang dilaksanakan oleh
berbagai sektor belum
terbukti efektif.
3
Pengalokasian dan
pemanfaatan sumber-
daya dan ana belum
efektif dan efisien.
Keterbatasan kapasitas dalam
penyelenggara program,
ketersediaan kualitas dan
pemanfaatan data untuk
mengembangkan kebijakan,
percepatan penurunan
stunting
Peningkatan cakupan layanan
yang menyasar pada keluarga
1000 hari pertama kehidupan
(HPK).
Secara umum konvergensi,
koordinasi, konsolidasi
program pada berbagai
tingkat pemerintahan
masih lemah.
4
5
6
Dalam Strategi Nasional (Stranas)
Percepatan Pencegahan Anak Kerdil
(Stunting) di identifikasi kendalanya
sebagai berikut :

10. PROGRES PELAKSANAAN 8
AKSI KONVERGENSI
SECARA NASIONAL

11. PROGRES PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNANSTUNTING
MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020
KAB/KOTA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI
MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
MELALUI WEB MONITORING AKSI BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN
2019
MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
MELALUI WEBMONITORING AKSI BANGDASECARANASIONAL TAHUN2020
AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8
95,38% 94,62 % 94,23% 93,46% 88,46% 86,54% 86,54% 77,31%
AKSI 1 AKSI 2 AKSI 3 AKSI 4 AKSI 5 AKSI 6 AKSI 7 AKSI 8
88,13% 83,75% 81,88% 85,50% 82,50% 78,75% 80,63% 77,50%
PADA TAHUN 2019, DARI 160 KABUPATEN/KOTA INTERVENSI
142 KAB/KOTA (88,13%) TELAH MELAKSANAKAN 8
(DELAPAN) 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING.
PADA TAHUN 2020 DARI 260 KAB/KOTA INTERVENSI
TERDAPAT 248 KAB/KOTA (95,38%) YANG TELAH
MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN
STUNTING.
Melaksanakan
Belum
95,38%
PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH
MELAKSANAKAN 8 AKSI
KONVERGENSI PENURUNAN
STUNTING
Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, Per 31 Desember 2020

12. JUMLAH DESA/KELURAHAN LOKUS INTERVENSI STUNTING
TERINTEGRASI YANG DITETAPKAN PEMDA
1. Total keseluruhan desa/kelurahan dari tahun 2018
s/d 2021 = 10.937 desa/kelurahan lokus
terintegrasi.
2. Dana alokasi khusus kementerian/lembaga
diberikan menyasar kepada desa lokus yang
sudah ditetapkan pemda.
3. Komitmen kepala daerah selanjutnya menjadi hal
yang sangat penting sehinga konvergensi dari
pusat ke pemda hingga pemerintah desa dapat
terwujud.
4. Pemerintah daerah menetapkan kab/kota lokus
baru dan desa proritas tahun 2021 pada bulan
januari dengan menggunakan data Elektronik
Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis
Masyarakat (e-PPGBM) bulan Agustus dan
Desember tahun 2020. dan kab/kota lokus baru
melaporkan ke Kemendagri melalui web
aksi.bangda.kemendagri.go.id
Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, Per Desember 2020

13. PENGORGANISASIAN DAERAH UNTUK KELEMBAGAAN UPAYA PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI 34 PROVINSI DAN
DARI 260 KABUPATEN/KOTA LOKUS INTERVENSI TAHUN 2020 YANG SUDAH MEMILIKI PERGUB DAN PERBUP/PERWALI
Sudah
91%
Belum
9%
Provinsi
Dari 34 Provinsi, yang sudah
terbentuk SK kelembagaan Pokja
Stunting 31 Provinsi dan yang
masih berproses 3 Provinsi
(Provinsi Bali, Papua, dan Papua
Barat.)
Sudah
88%
Belum
12%
Kab/Kota
Dari 260 Kabupaten/Kota, yang
sudah terbentuk SK kelembagaan
Pokja Stunting 228
Kabupaten/Kota dan yang masih
berproses adalah 32
Kabupaten/Kota.
Sudah
93%
Belum
7%
Bupati/Walikota
Dari 260 Kabupaten/Kota, yang
sudah terbentuk
Peraturan Bupati/Walikota 243
Kabupaten/Kota dan yang
masih berproses 17
Kabupaten/Kota.
Sumber data: https://aksi.bangda.kemendagri.go.id, Per Desember 2020

14. PUBLIKASI PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
TAHUN 2020
HasilPenilaian Kinerja, dapat digunakan sebagai bahan masukan
Kab/Kota Lokus : meningkatkan kinerja di tahun
berikutnya
Kab/Kota Non-Lokus : Bahan pembelajaran untuk dapat
diterapkandalamupaya percepatanpenurunan stunting
KemendagrimelaluI Ditjen Bina Pembangunan Daerah
telah mempublikasi Penilaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten/Kota DalamUpayaPenurunanStunting Oleh
Pemerintah Provinsi Tahun2020

15. DUKUNGAN KEBIJAKAN
KEMENDAGRI DALAM
PELAKSANAAN 8 AKSI
KONVERGENSI

16. KEMENTERIANDALAM
NEGERIREPUBLIK
INDONESIA
5PILAR STRATEGI NASIONAL
5 PILAR STRATEGI NASIONAL DAN UPAYA MANAJERIAL PEMDA DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI 8 AKSI KONVERGENSI
Komitmen dan
Visi pimpinan
tertinggi negara
Konvergensi,
koordinasi, dan
konsolidasi program
nasional, daerah dan
masyarakat
Mendorong
kebijakan
nutritional food
security
5
4
3
1 2
KampanyeNasional
berfokus pada,
pemahaman,
perubahanprilaku,
komitmen politik
dan akuntabilitas
Pemantauan dan
evaluasi
UPAYA MANAJERIAL PENURUNAN STUNTINGPEMDA MELALUI
PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
Kemendagri memberikan capacitybuilding kepada
pemerintah provinsiuntukbisa membinadan
mengawasi Kabupaten/Kotadalam melaksanakan8
Aksi Konvergensi
8 Aksi
Konvergensi
TugasKemendagri
1. Ditjen Bina Bangda memiliki peran khusus dalam memperkuat kapasitas
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan
konvergensi intervensi gizi prioritas bagi Rumah Tangga 1000 HPK di lokasi-
lokasi prioritas
2. Binwas Provinsi menyasar pelaksanaan aksi konvergensi terkait proses
perencanaan dan penganggaran (Aksi-1 hingga Aksi-8) oleh Kabupaten/Kota
Peran Kementerian Dalam Negeri melalui Berdasarkan Pilar 3 Stranas

17. PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI SEBAGAI UPAYA
MANAJERIAL PENURUNANSTUNTING
KEMENTERIANDALAM
NEGERIREPUBLIK
INDONESIA

18. KONVERGENSI MULTI SEKTOR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING DAN PERBAIKAN GIZI MELALUI INTERVENSI
SPESIFIK DAN SENSITIF
KEPALA DAERAH & DPRD (Komitmen & Kebijakan)
BAPPEDA (Koordinator Program)
ENABLING
FACTOR
KEMENTERIANDALAM
NEGERIREPUBLIK
INDONESIA
1) Layanan pemberian makanan
tambahan (PMT) untuk ibu hamil
kurang energi kronik (KEK) dan balita
kurus
2) Pemberian tablet tambah darah
untuk ibu hamil dan remaja putri
3) Layanan ibu hamil Kontak minimal 4
kali selama kehamilan(K4)
4) Pemberian vitamin A untuk balita
(6 bulan – 59 bulan)
5) Imunisasi dasar lengkap
6) PelayananibuNifas
7) Pemberianzinc balita diare
8) Balita gizi mendapat perawatan
9) ASI eksklusif dan Makanan Pengganti
ASI (MP ASI)
INTERVENSI SPESIFIK
Sektor Kesehatan
(Berkontribusi 30%)
1. Penyediaansanitasiyanglayak
2. Penyediaanair minum yanglayak
3. Konselinggizi dan Bina keluarga
balita
4. Layanan Pendidikan anakusia
dini (PAUD)
5. Program perlindungan sosial:
JKN/Jamkesda, program keluarga
harapan
6. Kawasan rumah pangan Lestari
INTERVENSISENSITIF
Sektor Non-Kesehatan
(Berkontribusi 70%)

19. KEBIJAKAN PENILAIAN
KINERJA DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN TAHUN
2021

20. KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI TAHUN 2021
Tujuan penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur
tingkat kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan
stunting :
(a) memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi
konvergensi penurunan stunting;
(b) mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten/kota
dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi
penurunan stunting,
(c) mengapresiasi kinerja pemerintah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi
konvergensi penurunan stunting.

21. RUANG LINGKUP PENILAIAN KINERJA
TAHUN 2021
Ruanglingkuppenilaiankinerjameliputi
8 (delapan)Aksi KonvergensiPenurunanStunting
Dalam rangka mengukur kinerja
pemerintah kabupaten/kota dalam
pelaksanan 8 (delapan) aksi
konvergensi, maka akan dilakukan
penilaian kinerja pada bulan
April - Mei tahun 2021, khusus untuk
pelaksanaan aksi 5-8 tahun 2020.
Sedangkan penilaian kinerja
pelaksanaan Aksi 1 sd Aksi 8 Tahun
2021, akan dilakukan pada bulan
Aprll-Mei tahun berikutnya.

22. TERIMAKASIH