pengadaan barang

1. TRY OUT PELATIHAN KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR
No Absen :____________________________
Nama :____________________________
Instansi :____________________________
 Soal try out berjumlah 90 soal, dengan rincian :
 Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.
Soal Benar/Salah
 Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah benar, dan
tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah salah.
No Pertanyaan B S
1 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkembang sejalan
dengan kemajuan teknologi. Salah satunya dengan pembentukan
LPSE yang salah satu fungsinya ialah pengelolaan seluruh sistem
informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya.
2 Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I
sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain
dan/atau kelompok masyarakat.
3 Salah satu tujuan Pengadaan Barang/Jasa ialah melaksanakan
pengadaan berkelanjutan.
4 Konsultan manajemen konstruksi boleh merangkap sebagai konsultan
perencana untuk paket pekerjaan konstruksi yang sama.
5 Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas
PA/KPA.
No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai
1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50
2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165
3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40
Jumlah 90 255
*Passing grade 165

2. 6 Salah satu tugas dan kewenangan PA/KPA adalah menyusun dan
menetapkan RUP.
7 Pengadaan komputer melalui e-purchasing senilai Rp. 1 Miliar harus
dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
8 Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah
sebagai berikut: Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan
Penyedia, Perencanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan,
Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
9 Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBN, Hibah
atau Pinjaman Luar Negeri dilakukan bersamaan dengan proses
penyusunan Renja K/L sebelum penetapan pagu indikatif.
10 Pada pengadaan melalui swakelola, Anda diminta oleh PA untuk
membuat perencanaan pengadaan, tetapi Anda menolak dengan
alasan bahwa Perencanaan Pengadaan Menurut PERPRES No. 16
Tahun 2018, hanya dilakukan untuk pemilihan penyedia.
11 Perencanaan Pengadaan melalui pemilihan penyedia harus
menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).
12 Metode dua file digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih
dahulu.
13 Penyusunan spesifikasi teknis berdasarkan merek barang
diperbolehkan untuk pengadaan dengan metode tender cepat.
14 Pengadaan ATK senilai Rp. 10 Juta tidak memerlukan harga perkiraan
sendiri.
15 Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi
dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi
persyaratan teknis.

3. 16 Tender Cepat hanya dapat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan
volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.
17 Kementerian EXY melalui PA telah melakukan Penetapan
Penyelenggara Swakelola tipe I. Kemudian pada pelaksanaan
swakelola tipe ini, PA membuat kesepakatan kerja sama dengan
Kementerian RSX.
18 Dinas PRX melaksanakan swakelola tipe I dengan menggunakan
tenaga ahli 3 orang dari jumlah tim pelaksana sebanyak 10 orang.
19 Pada Pelaksanaan swakelola tipe II di lingkungan Lembaga ABC,
PA/KPA melakukan kesepakatan dengan ORMAS di daerah setempat
dan disetujui oleh pimpinan lembaga.
20 Metode evaluasi prakualifikasi pada jasa konsultan adalah dengan
sistem nilai.
21 Prakualifikasi dapat digunakan untuk pekerjaaan konstruksi kompleks.
22 Pada tender cepat wajib ada masa sanggah banding.
23 Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam
pembuatan HPS.
24 Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan merupakan salah
satu dari keadaan darurat pada pengadaan khusus.
25 Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai
kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam
kontrak awal.
Soal Pilihan Ganda
 Berilah tanda X pada pilihan A, B, C atau D
26. Aspek dalam pengadaan berkelanjutan ialah....
A. Ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

4. B. Ekonomi, sosial dan teknologi
C. Ekonomi, sosial dan politik
D. Ekonomi, sosial dan kebudayaan
27. Salah satu kebijakan untuk mendorong instansi pemerintah mengadakan barang-barang yang berkualitas
adalah....
A. Mendorong penggunaan merk terkenal
B. Mendorong penggunaan produk dalam negeri
C. Menggunakan produk barang/jasa berstandar SNI
D. Mendorong pengadaan berkelanjutan
28. Pengertian prinsip akuntabel dalam PBJP ialah....
A. Harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga
dapat dipertanggungjawabkan
B. Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi
persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
C. Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin
Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh
Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu
terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
D. memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah
untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan
nasional
29. Usaha yang termasuk dalam usaha kecil adalah….
A. Usaha Mikro dan Usaha Kecil
B. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
C. Usaha yang maksimal modalnya hanya Rp. 50 juta
D. Usaha menengah
30. Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai….
A. Paling banyak Rp. 2 Miliar
B. Paling sedikit di atas Rp. 2 Miliar
C. Paling banyak Rp. 1 Miliar
D. Paling sedikit di atas Rp. 1 Miliar

5. 31. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperluas peran serta usaha kecil ialah....
A. Mendorong pengadaan berkelanjutan
B. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan
C. Mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik
D. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian
32. Salah satu kebijakan pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan value for money
adalah....
A. Diperbolehkan menyebut merek/tipe
B. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
C. Meningkatkan jumlah anggaran
D. Simplikasi
33. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan
Barang/Jasa ialah....
A. PPK
B. PPHP
C. Penyedia
D. PA/KPA
34. Pihak yang dapat bertindak sebagai agen pengadaan adalah....
A. Instansi lain, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat
B. Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan dan PPHP
C. UKPBJ instansi lain, badan usaha, perorangan
D. Aparat penegak hukum (APH)
35. Pelaku PBJ yang berwenang menetapkan pemenang paket pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp.
150 Miliar….
A. PA
B. Pokja pemilihan
C. APIP
D. Pejabat pengadaan
36. Tugas dari pejabat penerima hasil pekerjaan (PjPHP) ialah….
A. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100 Juta

6. B. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai diatas Rp. 200 Juta dan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 100 Juta
C. Melakukan Pemerikaan, pengujian dan serah terima hasil pekerjaan
D. Membuat berita acara serah terima pekerjaan
37. Tugas tim persiapan swakelola ialah....
A. Tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan
pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
B. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
C. Mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola
D. Menyusun spesifikasi, hps dan rancangan kontrak
38. Tugas PPK dalam persiapan Pengadaan Barang/Jasa ialah....
A. Menetapkan dokumen pemilihan
B. Menetapkan spesifikasi teknis
C. Menetapkan organisasi pengadaan
D. Menetapkan RUP
39. Pelaku PBJ yang berwenang menetapkan pemenang seleksi jasa konsultan dengan nilai paket Rp. 8
Miliar….
A. Pokja Pemilihan
B. PPK
C. KPA
D. PA
40. Pelaku PBJ yang melaksanakan e-purchasing untuk pengadaan laptop dengan nilai paket Rp. 150 Juta
ialah....
A. PPK
B. Pejabat Pengadaan
C. PA/KPA
D. Agen Pengadaan
41. Yang TIDAK termasuk tim Penyelenggara swakelola ialah….
A. Tim perencana
B. Tim pelaksana
C. Tim persiapan

7. D. Tim pengawas
42. Pelaku PBJ yang bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu penyerahan barang/jasa yang akan
diadakan ialah….
A. PPK
B. KPA
C. Pokja Pemilihan
D. Penyedia
43. Ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) ialah….
A. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima
Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
B. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pembayaran Kontrak, Serah
Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
C. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak,
Pengawasan Kontrak, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
D. Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Kontrak, Serah
Terima Pekerjaan, Pengelolaan Penyedia, dan Katalog Elektronik.
44. Anda bekerja di Dinas Pertanian kota ABC. UKPBJ di lingkungan Anda sangat memanfaatkan Katalog
Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Cara pemanfaatan katalog elektronik ialah….
A. Melalui e-purchasing
B. Melalui e-marketplace
C. Melalui e-vendor management
D. Melalui e-green produk
45. Dalam suatu proses rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah ABC, panitia rekrutmen menggugurkan satu orang kandidat disebabkan tidak
memiliki:
A. Memiliki kendaraan sendiri
B. Memiliki karya tulis
C. Memiliki kompetensi
D. Memiliki jaminan
46. Dalam rangka menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD, salah satu fungsi
UKPBJ ialah….

8. A. Membina SDM pengadaan
B. Menghubungkan pelaku pengadaan
C. Meningkatkan transparansi
D. Menghilangkan KKN
47. Pada lembaga ABC, telah dibentuk unit kerja Pengadaan Barang/Jasa. Pihak yang berkewajiban
membentuk UKPBJ pada lembaga ABC ialah....
A. Menteri yang terkait dengan lembaga ABC
B. Pimpinan lembaga ABC
C. Kepala LKPP yang merupakan partner lembaga ABC
D. Kepala Daerah yang merupakan struktur dibawah Lembaga ABC
48. Secara organisasional pada level provinsi yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan
kewajiban pengawasan Pengadaan Barang/Jasa ialah....
A. PPK
B. Kepala daerah
C. Menteri
D. PA/KPA
49. Salah satu penyedia telah ditetapkan sebagai pemenang dan telah menerima SPPBJ. Tiba-tiba penyedia
tersebut mengundurkan diri dengan alasan yang tidak bisa diterima, oleh organisasi pengadaan. Sanksi
bagi penyedia tersebut ialah....
A. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun
B. sanksi pencairan jaminan penawaran dan tanpa sanksi daftar hitam
C. sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun
D. sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun
50. Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 1,5 Milyar dengan pembangunan
jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 2,5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK dianjurkan
dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...
A. Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi
B. Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan efisien jika
dipisah.
C. Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan
memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi

9. D. Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari tender/seleksi
51. Di bawah ini yang TIDAK termasuk ruang lingkup dari perencanaan pengadaan melalui Swakelola ialah....
A. penetapan tipe Swakelola
B. konsolidasi PBJ
C. penyusunan spesifikasi teknis/KAK
D. penyusunan perkiraan biaya/RAB
52. Dinas XYZ melaksanakan swakelola penataran tenaga pangajar. Dalam swakelola ini diperlukan tenaga
ahli dari luar sebagai pembicara. PA kemudian mengisyaraktan agar dalam perencanaan jumlah tenaga
ahli tidak boleh melebihi 50% dari total keseluruhan penyelenggara dan pelaksanaan agar diawas oleh
internal organisasi. Dalam hal ini Dinas XYZ merencanakan swakelola tipe....
A. Tipe IV
B. Tipe II
C. Tipe III
D. Tipe I
53. Dalam suatu perencanaan pengadaan, PPK menyusun spesifikasi yang telah mempertimbangkan
penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI. Panita Pengadaan menyarankan kepada
PPK untuk mempertimbangkan satu aspek lain ialah….
A. Memilih Penyedia yang berpengalaman
B. Mengundang penyedia dengan reputasi yang baik didunia internasional
C. Memaksimalkan produk hijau (green product)
D. Mempertimbangkan tingkat kandungan dalam negeri
54. Metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang yang masuk kategori bersifat rahasia
ialah....
A. E-purchasing
B. Pengadaan langsung
C. Penunjukkan langsung
D. Pengadaan jasa konsultan melalui seleksi
55. Jenis kontrak yang paling tepat untuk pengadaan jasa konsultan pengawasan pembangunan gedung
kantor yang bersifat unik ialah….
A. Waktu penugasan

10. B. Turnkey
C. Kontrak payung
D. Harga satuan
56. Metode pemilihan barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya
pemeliharaan dan nilai sisa ialah....
A. Sistem nilai
B. Biaya selama umur ekonomis
C. Harga terendah
D. Sistem gugur
57. Metode kualifikasi yang tepat untuk seleksi jasa konsultan perorangan ialah....
A. Pascakualifikasi
B. Prakualifikasi
C. Sistem gugur
D. Pembobotan
58. Salah satu pertimbangan penyusunan jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan…..
A. Nilai paket pekerjaan
B. Metode evaluasi
C. Kompleksitas pekerjaan
D. Kebutuhan pengguna akhir
59. Harga Perkiraan Sendiri digunakan sebagai….
A. Menentukan harga satuan timpang
B. Menentukan nilai jaminan pemeliharaan
C. Menentukan uang muka
D. Alat untuk menilai kewajaran harga
60. Ketentuan kontrak tahun jamak dapat berupa…
A. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang harga Satuannya pasti dan tepat untuk setiap unsur
pekerjaan dengan spesifikasi tertentu
B. Pembayaran dilaksanakan berdasarkan persentase dari pekerjaan yang telah diselesaikan pada
tahun anggaran sebelumnya
C. Kontrak yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran

11. D. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
61. Bagaimana ketentuan penyampaian dokumen penawaran dengan metode 1 file ?
A. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
B. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai
C. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem biaya selama
umur ekonomis
D. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi sistem gugur
62. Kriteria keadaan tertentu untuk penunjuk langsung, diantaranya….
A. Lanjutan sewa gedung/kantor
B. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I
C. Konferensi mendadak yang dihadiri oleh presiden/wakil presiden
D. Pekerjaan lanjutan pembangunan gedung
63. Jaminan Pelaksanaan TIDAK diperlukan untuk pengadaan…
A. 5 (lima) buah peralatan operasional kantor dengan nilai Rp.900 Juta
B. Perencanaan gedung sekolah dengan nilai Rp.200 Juta
C. Pekerjaan perbaikan saluran dengan nilai Rp.900 Juta
D. Pembangunan gedung senilai Rp. 1 Miliar
64. Dalam seleksi jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung X dengan metode evaluasi kualitas dan
biaya, pokja pemilihan harus melaksanakan proses prakualifikasi 2 file. Metode evaluasi kulaifikasi yang
paling tepat ialah….
A. Sistem gugur
B. Sistem biaya selama umur ekonomis
C. Sistem gugur dengan ambang batas
D. Sistem pembobotan dengan ambang batas
65. Di bawah ini TIDAK termasuk dalam ketentuan dari pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
swakelola....
A. Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan terhadap pengguna anggaran secara
berkala
B. Tim Pelaksana melaporkan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala
C. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK
D. Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola dengan Berita Acara Serah Terima

12. 66. Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh K/L Penanggung Jawab Anggaran dan dilaksanakan oleh
K/L/PD Pelaksana Swakelola ialah…
A. Swakelola tipe I
B. Swakelola tipe II
C. Swakelola tipe III
D. Swakelola tipe IV
67. Pelaku PBJ yang melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan ialah…
A. PA/KPA
B. Pokja Pemilihan
C. PPK
D. PjPHP/PPHP
68. Yang TIDAK termasuk kewenangan penyelenggara penelitian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah ialah…
A. Menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu pada arah pengembangan penelitian
nasional
B. Menetapkan pelaksana penelitian
C. Menetapkan program penelitian tahunan
D. Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian
69. Tender/seleksi internasional dapat dilaksanakan untuk…
A. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100 Miliar
B. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Simpanan
C. Pengadaan Pekerjaan Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 10 Miliar
D. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
70. Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari
pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan…
A. sebelum Rencana Umum Pengadaan diumumkan
B. sesudah diterbitkannya Surat Penyedia Pengadaan Barang/Jasa
C. sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
D. sesudah disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri
71. Jenis pengadaan yang diperbolehkan permintaan berulang (repeat order) ialah…
A. Pengadaan barang
B. Pengadaan jasa konstruksi

13. C. Pengadaan jasa konsultansi
D. Pengadaan jasa lainnya
72. Metode pemilihan yang paling tepat untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan kriteria tertentu ialah…
A. Penunjukan langsung
B. Pengadaan langsung
C. Epurchasing
D. Tender cepat
73. Waktu yang tepat pada pelaksanaan pemilihan penyedia ialah…
A. Setelah RUP diumumkan
B. Setelah DIPA disahkan
C. Setelah pengumuman Tender
D. Bisa dilakukan kapan saja
74. Salah satu hal dibawah ini yang dapat menyebabkan tender gagal ialah…
A. Kesalahan dalam proses evaluasi
B. Penawaran yang lulus hanya 1 peserta
C. Penawaran peserta dibawah HPS
D. Penawaran peserta yang lulus hanya 2 peserta
75. Tindak lanjut yang dapat dilakukan jika tender gagal ulang mengalami kegagalan, sementara pekerjaan
tersebut tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan publik ialah…
A. Penunjukan langsung
B. Pengadaan langsung
C. Tender cepat
D. Pemasukan penawaran ulang
76. Salah satu bentuk pembayaran prestasi pekerjaan ialah…
A. Bulanan
B. Borongan
C. Sesuai prestasi pekerjaan
D. Tunai
77. Pengadaan Barang/Jasa yang TIDAK wajib mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
ialah…

14. A. Pengadaan meja dan kursi Dinas pendidikan kabupaten X
B. Pengadaan bahan bakar minyak yang harganya sudah dipublikasi secara luas
C. Pengadaan kendaraan kenadaraan dinas
D. Pengadaan bahan makanan untuk penanganan keadaan kahar
78. Organisasi dimana Anda bekerja, akan melakukan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari
APBN. Menurut rencana pengadaan yang telah disetujui pihak yang berwenang di organisasi Anda,
pemilihan penyedia akan dilakukan 2 bulan setelah hari ini dengan menggunakan seleksi. Kemungkinan
jenis pengadaan yang akan dilakukan pemilihan penyedianya ialah….
A. Barang
B. Jasa Lainnya
C. Pekerjaan Konstruksi
D. Jasa Konsultasi
79. Dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa di suatu organisasi, terjadi perbedaan pendapat antara
Pimpinan dengan staf pengadaan tentang metode pemilihan penyedia. Pimpinan memberikan arahan
untuk melakukan tender, sedangkan staf bersikukuh untuk melakukan seleksi karena kebutuhannya
berupa pengadaan laptop. Menurut PERPRES No.16 Tahun 2018, pendapat yang tepat ialah…
A. Pendapat pimpinan
B. Pendapat staff
C. Pendapat pimpinan dan staff
D. Tidak ada yang benar
80. Organisasi Pemerintah Daerah X, mendapatkan hibah dari luar negeri. Pimpinan Daerah X kemudian
memberikan arahan kepada PA di salah satu perangkat daerah untuk menggunakan sebagian dana
tersebut dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpin PA tersebut.
Namun PA tersebut menolak dengan alasan bahwa Pengadaan Barang/Jasa TIDAK dapat menggunakan
dana hibah dari luar negeri. PA mengatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan dari
dana APBN/APBD. Menurut PERPRES 16/2018. Jika Anda diminta menyelesaikan permasalahan di atas,
yang akan anda lakukan ialah…
A. Meminta Pimpinan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi kepada PA, karena telah
menolak sarannya
B. Menyarankan PA untuk membaca kembali PERPRES 16/2018 pasal 18, tentang ruang lingkup
pengadaan pemerintah
C. Meminta PA untuk mengikuti training Pengadaan Barang/Jasa di luar negeri

15. D. Menyarankan PA untuk mengikuti PERPRES 16/2018 pasal 2, tentang ruang lingkup
pemberlakuan PERPRES.
81. Seorang PPK diminta membuat KAK untuk keperluan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian
yang menggunakan dana sebagian dari pinjaman luar negeri. Menurut Anda, apakah tindakan PPK ini
memenuhi PERPRES 16/2018 tentang ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian?
A. Tidak, seharusnya Pengadaan Barang/Jasa tidak menggunakan dana pinjaman luar negeri
B. Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa akan digunakan untuk keperluan pelayanan
seharusnya berasal dari APBD
C. Tidak, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat menggunakan dana keseluruhan
dari hibah.
D. Memenuhi, karena Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat menggunakan dana
sebagian atau seluruh dari pinjaman.
82. Pada bulan September 2017, Pokja pemilihan sedang melakukan tender pekerjaan jasa konstruksi
Puskesmas senilai Rp.5 Miliar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan waktu pelaksanaan
selama 3 bulan. Tender pertama ada tiga penawaran yang masuk dan semua gugur saat evaluasi teknis.
Tender ulang ada 2 penawaran yang gugur di evaluasi harga. Tender ulang tidak bisa dilakukan karena
waktu yang sudah mendesak dan kebutuhan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda. Salah satu
alternatifnya dengan penunjukkan langsung. Pelaku PBJ yang berwenang memberikan rekomendasi
penunjukan langsung untuk kasus diatas ialah..
A. PPK
B. Inspektorat/APIP
C. Pokla Pemilihan
D. PA/KPA
83. Pada tender pekerjaan konstruksi dengan nilai paket Rp. 50 miliar, pelaku usaha yang merasa dirugikan
dapat melakukan sanggah ke pokja pemilihan, selanjutnya jika tidak puas terhadap jawaban sanggah
oleh pokja pemilihan dapat mengajukan sanggah banding. Pelaku PBJ yang berwenang menjawab
sanggah banding tersebut ialah…
A. KPA
B. Pokja pemilihan
C. APIP
D. APH

16. 84. Kementerian XYZ akan melakukan pembelian obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama
kurun waktu 1 tahun. PA di Kementerian kemudian menyarankan untuk melakukan pembelian secara
elektronik dengan terlebih dahulu mencantumkan daftar obat-obatan yang akan dibeli selama 1 tahun
ke depan, metode pemilihan yang tepat untuk pengadaan tersebut ialah…
A. E-Marketplace
B. E-Purchasing
C. E-Tendering
D. E-Seleksi
85. Bulan Januari, unit kerja ABC meminta untuk dipasok sejumlah kebutuhan alat tulis. Pada bulan Februari
kembali meminta kebutuhan yang sama. Bulan Maret dan April kebutuhannya sebagian besar sama
walaupun ada sedikit tambahan. Anda sebagai Pokja Pemilihan berdiskusi dengan pengguna tersebut
dan menyarankan…
A. Agar pengguna tetap melakukan pola permintaan seperti di atas
B. Agar pengguna meningkatkan nilai pengadaan dengan pola yang sama
C. Agar pengguna melakukan konsolidasi untuk mengurangi biaya transaksi
D. Agar pengguna berusaha menambah volume dari penguna lain.
86. Penggabungan paket pembangunan gedung sekolah bernilai Rp. 1,5 Milyar dengan pembangunan
jembatan baja sepanjang 100 meter bernilai Rp. 2,5 Milyar di lokasi yang berdekatan TIDAK dianjurkan
dengan alasan tidak termasuk dalam ketentuan...
A. Menyatukan paket-paket pengadaan secara terintegrasi
B. Menyatukan paket-paket pengadaan yang menurut sifatnya akan lebih mudah dan efisien jika
dipisah.
C. Menyatukan paket-paket pengadaan yang besar dan kecil, padahal jika dipisah akan
memberikan kesempatan kepada usaha kecil untuk berpartisipasi
D. Memecah paket-paket Pengadaan Barang/Jasa, menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari tender/seleksi
87. Dampak jika dalam menyusun paket tidak mempertimbangkan kemampuan penyedia antara lain…
A. Meningkatnya Daftar kebutuhan
B. Mendapatkan penyedia yang kurang kompeten untuk memenuhi kebutuhan
C. Bertambahnya jumlah penyedia yang mengikuti tender
D. Berkurangnya kompetisi dan meningkatnya harga penawaran

17. 88. Untuk melestarikan bumi dari pemanasan global dimasa yang akan datang peran seorang pelaku
pengadaan salah satunya ialah…
A. Membuat kebutuhan dengan KAK yang dingin saja
B. Membuat kebutuhan dengan spesifikasi tahan panas
C. Membuat spesifikasi/KAK yang ramah lingkungan
D. Membuat spesifikasi/KAK yang sesuai SNI
89. Seorang PPK terlibat adu argumentasi dengan panitia pemilihan tentang konsolidasi paket-paket yang
telah diterbitkan PPK sebanyak 5 Paket. Dalam persiapan pemilihan penyedia, UKPBJ menggabungkan
paket menjadi 3 paket. PPK kemudian menyampaikan tindakan UKPBJ ini kepada PA/KPA sebagai
pelanggaran terhadap PERPRES No.16 Tahun 2018 pasal 21. Pendapat Anda terhadap keadaan di atas
ialah…
A. Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PPK dalam tahap perencanaan, dan persiapan
B. Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh UKPBJ pada saat persiapan
C. Konsolidasi hanya dapat dilakukan oleh PA/KPA pada saat perencanaan
D. Konsolidasi dapat dilakukan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ pada tahap perencanaan.
90. Pada tender pekerjaan jasa konstruksi dengan nilai HPS : Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ada
3 penawaran yang masuk yaitu PT. A, PT. B dan PT. C dimana PT. A merupakan penawar terendah
dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 7.900.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), setelah
dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga secara mendalam PT. A mampu melaksanakan
pekerjaan. Jika ditetapkan sebagai pemenang, berapa nilai jaminan pelaksanaan yang harus diserahkan
oleh PT. A ?
A. 5 % dari nilai penawaran
B. 5 % dari nilai total HPS
C. 5 % dari nilai kontrak
D. 5 % dari nilai HPS