Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 membahas capaian dan tantangan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia, serta dampak pandemi Covid-19. Strategi ini menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada 2024 melalui lima pilar utama."

1. Jakarta, 23 Agustus 2021
Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
Sekretariat Wakil Presiden
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
CAPAIAN, TANTANGAN DAN PELUANG PELAKSANAAN
…………………………….………………………………………………...
TAHUN 2018 – 2024

2. 1. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018 - 2024
2. Capaian Pelaksanaan Penurunan Prevalensi Stunting
3. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting
4. Pelaksanaan Penurunan Stunting dalam Masa Pandemi Covid -19
Outline Presentasi
2

3. 1. Kondisi Stunting 2018 dan Strategi Nasional
Percepatan Pencegahan Stunting tahun 2018 - 2024
3

4. Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting
2018 - 2024
Untuk merespon kondisi yang ada, pada
tahun 2018 Pemerintah meluncurkan
Strategi Nasional Percepatan Pencegahan
Stunting sebagai acuan bersama dalam
pelaksanaan Program
Dokumen disusun berdasarkan bukti dan
pengalaman Indonesia dan internasional
dalam pelaksanaan program (evidence
based) dan melalui proses konsultasi
publik dengan para pihak.
Dengan Skenario Percepatan, Stranas
menargetkan untuk menurunkan
prevalensi stunting hingga 14% pada
tahun 2024
37,2
30,8
27,67
27,17 26,67 26,17 25,67
25
30,8
27,67
25,97
24,27
22,57
20,87
19
30,8
27,67
24,97
22,27
19,57
16,87 14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skenario Bussines As Usual Skenario Realistis
Skenario Percepatan
4

5. 5 Pilar dan Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting
PrioritasPercepatanPencegahanStunting
Komitmen
danvisi
kepemimpinan
nasionaldan
daerah
PILAR1
Kampanye
nasionaldan
komunikasi
perubahan
perilaku
PILAR2
Mendorong
konvergensi
program
di tingkatpusat
dandaerah
PILAR3
Ketahanan
pangandangizi
PILAR4
Pemantauan
danevaluasi
PILAR5
SasaranPrioritas
Ibuhamildananakusia0-2
tahun ataurumahtangga
1.000HPK
IntervensiPrioritas
• Intervensi gizi
spesifik
• Intervensi gizi
sensitif
Kabupaten/kotaprioritas
• 2018 => 100 kabupaten/kota
• 2019 => 160 kabupaten/kota
• 2020 => 260 kabupaten/kota
• 2021 => 360 kabupaten/kota
• 2024 => semua
kabupaten/kota
Sepuluhprovinsi
prioritas
dengan prevalensi
stuntingtertinggi
sesuaiArahan
Presiden padaratas5
Agustus2020.
5|PILAR
5

6. 2. Capaian Pelaksanaan Penurunan Prevalensi
Stunting 2018 - 2021
6

7. Empat provinsi sudah mempunyai prevalensi stunting di
bawah 20%, yaitu Bali, Kepulauan Riau, Kep Bangka
Belitung dan DKI Jakarta.
Dua provinsi masih di atas 40%, yaitu Sulawesi Barat
dan NTT.
Capaian Penurunan Prevalensi Stunting 2018 - 2020
34
181
299
81
219 214
Kurang dari 20% Antara20% -30% Diatas 30%
2018 2019
Prevalensi Stunting pada Balita pada tahun 2019 adalah 27.7%
(SSGBI). Turun 3,1% dari tahun 2018 (Riskedas).Tahun 2020,
SSGBI belum bisa dilakukan karena pandemi Covid-19. Kabupaten/Kota dengan prevalensi dibawah 20%
naik dari 34 pada 2018 menjadi 81 pada tahun 2019
Pada tahun 2020, Survei Status Gizi Indonesia tidak
dapat dilakukan karena pandemi. Pemerintah sedang
melakukan perhitungan prediksi dengan menggunakan
modelling statistik
7

8. Kemajuan Komitmen Kepala Daerah
Tahun 2018 - 2021
• Sejak tahun 2018,
Sekretariat Wakil Presiden melakukan
advokasi kepada Kepala Daerah dari
lokasi prioritas percepatan
penurunan stunting, untuk
berkomitmen melaksanakan
percepatan penurunan stunting di
wilayahnya.
• Hingga saat ini, seluruh kepala
daerah lokasi prioritas (360
Kabupaten/Kota) sudah
menandatangani komitmen tersebut.
• Melalui Rakornas ini, diharapkan 154
Kepala Daerah yang menjadi lokasi
prioritas juga dapat menunjukkan
komitmennya dalam melaksanakan
percepatan penurunan stunting.
8

9. Kemajuan Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi
Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten/Kota
(July 2021)
Master
Ansit
Aksi-1
Analisa
situasi
Aksi-2
Rencana
kegiatan
Aksi-3
Rembuk
stunting
Aksi-4
Perbup/
Perwali
Aksi-5
Pembina
an
KPM
Aks-6
Manaje
men
data
Aksi-7
Penguku
ran
&
publikasi
Aksi-8
Reviu
tahunan
75%
66%
22%
32%
16%
7%
0% 0% 0%
• Pada tahun 2018 – 2021, Kemendagri telah melaksanakan pendampingan pelaksanaan 8 aksi kovergensi kepada seluruh
(360) Kabupaten/Kota prioritas, yang akan dilanjutkan oleh Kemendagri kepada kabupaten/Kota yang baru.
• Pada pelaksanaannya 8 aksi belum dilaksanakan oleh daerah (hingga Juli 2021, baru 66% sudah menyelesaikan aksi 1
dan 22% Aksi 2 – 4, padahal aksi 1 dan 2 penting untuk integrasikan program dalam perencanaan dan penganggaran)
9

10. Dana Alokasi Khusus (DAK)
untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting 2019 - 2020
Bidang/
Subbidang
2019 2020
Jumlah
Daerah
Pagu
Realisasi
(Penyerapan)
%
Jumlah
Daerah
Pagu Penyaluran %
Kesehatan 472 613,88 454,59 74,05% 461 557,48 465,63 83,53%
Sanitasi 139 742,84 634,39 85,40% 149 526,01 501,88 95,41%
Air Minum 155 764,26 603,54 78,97% 195 912,23 832,19 91,23%
Total 2.120,98 1.692,52 79,80% 1.995,72 1.799,70 90,18%
Alokasi Penyaluran % Salur Penyerapan % Penyerapan
Tahun 2019 1.695,50 1.640,21 96,74% 611,21 36,05%
Stunting-BOKB 32,54 32,54 100,00% 27,79 85,40%
Stunting-BOK 120,00 120,00 100,00% 82,91 69,09%
BOP PAUD 1.542,96 .487,67 96,42% 500,51 32,44%
Tahun 2020 2.701,60 2.700,15 99,95% 482,38 17,86%
Stunting-BOKB 56,10 54,10 96,44% 10,94 19,51%
Stunting-BOK 195,00 193,88 99,42% 30,65 15,72%
BOP PAUD 2.450,49 .452,17 100,07% 440,79 17,99%
DAK Fisik
DAK Non Fisik
Sejak tahun 2019
telah dialokasikan
DAK untuk Mendukung
Percepatan Pencegahan
Stunting Bagi
Kabupaten/Kota
prioritas.
Sumber Data: Kemenkeu

11. 3. Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Program
11

12. • Konvergensi di Tingkat Pusat, Kabupaten dan Desa masih harus terus
didorong dan bukan hal mudah untuk dilakukan. Ini yang harus
menjadi fokus BKKBN sebagai Ketua Pelaksana ke depan
• Cakupan dan Beberapa Indikator Program Masih Rendah:
• Anemia Ibu Hamil: prevalensi nya naik, konsumsi TTD > 90 tablet rendah
• Gizi Remaja
• ASI Ekslusif cakupannya rendah
• Imunisasi: cakupan imunisasi cederung menurun
• PAUD HI: 14,8% anak mengakses PAUD Pra Sekolah; usia 0-2 tahun masih sangat minim.
• Sanitasi dan air minum
• Kampanye Perubahan Perilaku: 6 pesan utama
• Perubahan perilaku tidaklah mudah, butuh waktu dan kontinuitas dalam
pelaksanaannya.
• Sistem surveillance, pemantauan dan evaluasi harus dikuatkan, baik di
tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat nasional.
Tantangan Pelaksanaan
12

13. Arahan Wakil Presiden
Konvergensi percepatan pencegahan stunting
hingga kabupaten/kota dan desa adalah
tantangan terbesar kita. Konvergensi adalah
kata yang mudah diucapkan,
tapi tidak mudah untuk diwujudkan.
Setiap lembaga yang terlibat pencegahan
stunting harus menghilangkan ego sektoral,
karena konvergensi membutuhkan
kerjasama antar pihak.
13

14. 14
Peluang Penguatan Stranas Stunting:
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
Dokumen
Stranas
Percepatan
Pencegahan
Stunting
sudah disusun dan
dilanuching sejak tahun
2018
Stranas Stunting
memerlukan
payunghukum
yang kuat
sebagai
pedoman
pelaksanaan,
maka disusun
Perpres
Peraturan
Presiden
Ditandatangani
Pada Tanggal 5
Agustus 2021:
Perpres No 72
Tahun 2021
tentang
Percepatan
Penurunan
Stunting
Perpres
menguatkan
kerangka
intervensi Stranas
dan Kelembagaan
Penangung Jawab:
Wapres sebagai
ketua Pengarah
dan Kepala BKKBN
sebagai Ketua
Pelaksana

15. Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR-
DPR-DPD tanggal 16 Agustus 2021
”Anggaran Kesehatan akan diarahkan untuk
melanjutkan penanganan pandemic, reformasi
system Kesehatan, percepatan penurunan
stunting, serta kesinambungan program JKN...
Selanjutnya, percepatan penurunan stunting
dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh
kabupaten/kota di Indonesia, dengan
penguatan sinergi berbagai institusi”
15

16. 4. Pelaksanaan Penurunan Prevalensi Stunting
Dalam Masa Pandemi Covid-19
16

17. Arahan Presiden dan Wakil Presiden
tentang Pencegahan Stunting pada Masa Pandemi
Meskipun pada masa pandemi Covid-
19, pencegahan stunting harus tetap
dilakukan. Jangan sampai pandemi
Covid-19 menambah jumlah stunting
di masa yang akan datang. Pemerintah
pusat dan daerah perlu melakukan
program yang inovatif selama masa
pandemic.
Akses pelayanan kesehatan
bagi ibu hamil maupun balita
di Puskesmas dan Posyandu ini
harus dipastikan tetap
berlangsung dan tidak berhenti
di tengah pandemi ini.
(Ratas 5 Agustus 2020)

18. 18
PELAKSANAAN STRANAS PENCEGAHAN STUNTING PADA MASA PANDEMI
Pemerintah mendorong adopsi kebiasaan baru (new normal) dalam pelaksanaan kegiatan penurunan
stunting à modifikasi kegiatan secara daring (online)
PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5
Komitmen dan visi
pimpinan tinggi negara
Kampanye nasional
berfokus pada
pemahaman, perubahan
perilaku, komitmen
politik, dan akuntabilitas
Konvergensi, koordinasi,
dan konsolidasi program
nasional, daerah, dan
masyarakat
Mendorong kebijakan
“nutrional food security”
Pemantauan dan evaluasi
• Pemerintah tetap
berkomitmen untuk
melakukan penurunan
stunting pada masa
pandemi.
• Advokasi kepada
daerah tetap dilakukan
bersama dengan K/L
terkait.
Kampanye diarahkan
pada praktek pemenuhan
gizi, PHBS dan
pemantauan
pertumbuhan secara
mandiri
• Minimalisasi
pemotongan anggaran
untuk penurunan
stunting
• Pendampingan tetap
dilaksanakan
• Intervensi dilanjutkan
dengan modifikasi
• Panduan pelaksanaan
layanan di masyarakat
dikembangkan.
Bantuan Sosial diberikan
kepada masyarakat,
terutama masyarakat
tidak mampu dengan
penambahan jumlah KPM
dan jenis makanan
• Monev tetap
dilakukan.
• Dilakukan studi untuk
menghitung dampak
Covid-19 terhadap
scenario penurunan
stunting

19. 19

20. Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS)
• IKPS adalah indeks yang disusun untuk mengukur kinerja pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting,
yang disusun berdasarkan 5 dimensi, yaitu kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan dan perlindungan
social
• Dari tahun 2018 ke 2019, terjadi kenaikan IKPS sebesar 2,2 poin. Dari tahun 2019 ke 2020, terjadi kenaikan IKPS
sebesar 1,2 poin. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program.
• Dimensi gizi, perumahan dan pangan mengalami kenaikan pada periode 2018 – 2021. Sementara itu dimensi
Kesehatan dan Pendidikan cenderung stagnan. Untuk dimensi perlindungan sosial, cenderung mengalami
penurunan
72,98
68,07
81,17
87,69
42,13
31,51
71,8
80,3
83,3
89,1
41
30,8
73,1
85,1
84,9
88,8
41,7
30
Kesehatan Gizi Perumahan Pangan Pendidikan Perlindungan
Sosial
2018 2019 2020
63,92
66,08
67,3
2018 2019 2020
20

21. Hasil Study Persepsi Masyarakat
tentang Stunting Tahun 2020
Pernah Mendengar
Stunting
97%
97,9%
Memahami
Definisi Stunting
dengan Benar
97,3%
Memahami Resiko
Stunting dengan
Benar
93,5%
Memahami
Dampak Stunting
Bagi Kecerdasan
66%
Memahami
Pernikahan Dini
Bersiko Melahirkan
Anak Kurang Gizi
74,4%
Memahami Cuci
Tangan Pakai Sabun
Penting untuk
Pencegahan Stunting
78,6%
Memahami
Pentingnya ASI
Ekslusif
81,1%
Memahami
Pentingnya Tablet
Tambah Darah
83,3%
Tenaga
Kesehatan
83,3%
Tokoh
Masyarakat
75,7%
Internet
52,9%
TV
Pemahaman Umum: Pemahaman Intervensi Penting: Sumber Informasi:
21

22. Secara umum, terjadi kenaikan cakupan intervensi spesifik pada periode 2018 – 2020, kecuali untuk:
• Bayi sampai 6 bulan mendapatkan ASI Ekslusif: turun dari 2018 – 2020
• Remaja Puteri yang memperoleh TTD: turun dari 2018 – 2020. Dimungkinkan karena sekolah online, sehinggaTTD tidak dapat dibagikan.
• Ibu Hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah 90 Tablet: turun tipis dari 2019 – 2020
• Ibu Hamil Kurang Eenergi Kronik (KEK) memperoleh makanan tambahan: turun tipis dari 2019 - 2020
• Tingkat Kedatangan ke Posyandu (D/S) tahun 2020 mengalami penurunan. Dimungkinkan sebagai dampak PSBB pandemi Covid 19.
Sumber Data: https://sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id
Kemajuan Cakupan Intervensi Spesifik
Tahun 2018 – 2020 (%)
86,4
81,2
84,6
71,2
65,3
68,7
83,9
48,5
68,4
77,9
93,5
85,2
86,2
90,7
88,7
79,7
75,6
67,7
65,8
89,6
46,6
73,9
81
81,5
78,8
78,7
89
85,78
88,54
77,6
78,97
53,96
78,97
39,53
61,27
82,91
93,37
87,21
86,23
Ibu Hamil KEK
Mendapat
Makanan
Tambahan
Ibu hamil
mendapat
TTD min 90
tablet
Ibu nifas
dapat Vit A
Bayi
mendapat
IMD
Bayi kurang 6
bulan
mendapat ASI
Eksklusif
Bayi sampai 6
bulan
mendapat ASI
Eksklusif
Balita Kurus
dapat
Makanan
Tambahan
Rematridapat
TTD sesuai
% D/S % N/D Jumlah bayi6-
11 bulan
dapat Vitamin
A
Jumlah balita
12-59bulan
dapat Vitamin
A
Jumlah balita
6-59bulan
dapat Vitamin
A
2018 2019 2020
22

23. Pada periode 2018 – 2020, cakupan intervensi sensitif juga mengalami tren
kenaikan, kecuali untuk Wanita Usia Subur menggunakan KB yang mengalami
penurunan tipis.
(sumber Data: Susnas 2018 – 2020)
Kemajuan Cakupan Intervensi Sensitif
Tahun 2018 – 2020 (%)
49,8
23,6
68,6
58,8
73
71,9
72
47,9
8,8
35,1
70,2
58,7
73,6
74,4
0
47,8
13,8
36,7
73,8
59,1
75,2
77,2
75,5
WUS
Menggunakan
KB
Keluarga 1000
HPK Penerima
BPNT
Rumah Tangga
dengan Fasilitas
CTPS
Rumah Tangga
dengan Sanitasi
Layak
Rumah Tangga
dengan Air
Bersih Layak
Rumah Tangga
dengan Air
Minum Layak
Balita Memiliki
Akte Kelahiran
Desa Memiliki
PAUD
2018 2019 2020
23

24. Alokasi Anggaran Program
Terkait Percepatan Pencegahan Stunting
pada Kementerian dan Lembaga TA 2019 - 2021
• Program yang terkait dengan
percepatan penurunan stunting
tersebar di banyak Kementerian dan
Lembaga
• Total alokasi Dana tahun 2020
mengalami kenaikan dari 27,5T
menjadi 39 T. Kenaikan terjadi karena
penambahan dana Bansos untuk
meminimalisir dampak Covid 19.
• Pada tahun 2021, dari 19 K/L terkait,
total alokasinya adalah Rp 35,3T; yang
92% nya dilaokasikan terkait intervensi
sensitif; 6,7% terkait intervensi
spesifik; dan 1,1% untuk dukungan
pelaksanaan.
• Program dilaksanakan oleh KL melalui
berbagai mekanisme, baik itu DAK,
Dekonsentrasi maupun ekseksusi
secara langsung oleh K/L.
24