PP 81/2010 membahas penguatan birokrasi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas KKN dan meningkatkan pelayanan publik serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Hasil evaluasi LAKIP 2012 menunjukkan bahwa 60% instansi pemerintah perlu perbaikan mendasar. Dokumen ini membahas perlunya merancang model SAKIP baru untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

2. PP 81/’10

3. PP 81/’10
Penguatan birokrasi
pemerintah untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN, peningkatan
pelayanan publik, serta
meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja
birokrasi

4. 32 %
77 %
Hasil Evaluasi LAKIP
2012 : K/L dan Provinsi
18 %
44 %
± 60 % perlu
perbaikan
mendasar
Penurunan Kepercayaan Masyarakat & Kinerja birokrasi

5. Banyak Peraturan
Perundangan tentang
akuntabilitas kinerja
birokrasi : Inpres 7/’99,
KepLAN 589/IX/6/Y/99 dan
239/IX/6/8/’03, PermenPAN
7/’09 dan 29/’10, PP
8/’06

6. Mengapa dengan SAKIP Saat ini,
Kinerja Instansi Pemerintah masih
rendah ?
Bagaimana model SAKIP yang
dapat meningkatnya kinerja dan
akuntabilitas instansi pemerintah ?

7. Critical Review
Desain Model
SAKIP
SAKIP
Puslitbang. SIOAN
Jakarta, 2013
Puslitbang. SIOAN
Jakarta, 2013

8. Penyempurnaan Pencarian Data Penyusunan
TOR Lapangan Laporan
Penyusunan RD Analisis Data dan
& Instrumen Desain Model