Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
•Transferir como PPT, PDF•
2 gostaram•5,054 visualizações
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara akuntabel, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Semelhante a Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (20)
Mais de Muhamad Yogi
Mais de Muhamad Yogi (20)
Último
Último (20)
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 1. PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA 1
- 2. UUD 1945UUD 1945 RAKYATRAKYAT DPR/DPD/DPR/DPD/ DPRDDPRD KEUANGANKEUANGAN NEGARANEGARA PEMERINTAHPEMERINTAH BPKBPK AUDITOR INDEPENDENAUDITOR INDEPENDEN PENGELOLAANPENGELOLAAN PERTANGGUNG JAWABANPERTANGGUNG JAWABAN LHPLHPLHPLHP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA APHAPH 2 APIPAPIP
- 3. Pemeriksa, Terperiksa, dan Stakeholders Pemeriksa Penugasan Fungsi Audit St. HolderAuditee Fungsi Pertanggungjawaban
- 4. 4 DEFINISI PEMERIKSAAN Pemeriksaan adalah: proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
- 5. Pemeriksa Eksternal vs InternalPemeriksa Eksternal vs Internal EKSTERNAL AUDITOREKSTERNAL AUDITOR BPK-RIBPK-RI INTERNAL AUDITORINTERNAL AUDITOR BPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOTBPKP, ITJEN, IT PROV/KAB/KOT 1. BERADA DI LUAR ORGANISASI YANG DI AUDIT (INDEPENDEN) 1. BERADA DALAM ORGANISASI YANG DI AUDIT 2. BERTUGAS MELAKUKAN AUDIT PERTANGGUNG JAWABAN DAN MEMBERIKAN OPINI 4. HASIL AUDIT LEBIH OBJEKTIF 5. HASIL AUDIT LAYAK UNTUK PUBLIK 3. TUJUAN AUDIT UNTUK PENILAIAN/OPINI 2. BERTUGAS MEMBANTU MANAJEMEN MENYUSUN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN YANG BAIK 4. HASIL AUDITNYA TIDAK SEPENUHNYA OBJEKTIF 5. HASIL AUDIT TIDAK/KURANG UNTUK PUBLIK 3. TUJUAN AUDIT UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN
- 6. Maksud PemeriksaanMaksud Pemeriksaan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab Memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN Menegakkan peraturan yang berlaku Mengamankan keuangan negara 6
- 7. Lingkup Pemeriksaan BPKLingkup Pemeriksaan BPK o APBN/APBD o Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri (termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD) o Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan &/ kepentingan umum o Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (yayasan/lembaga yang dibentuk dan pihak lain yang menerima bantuan keuangan pemerintah) 7
- 8. Jenis Pemeriksaan BPK Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan atas laporan keuangan • Bertujuan memberikan opini • Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja • Misalnya investigasi Pemeriksaan atas : • Economy (Spending Less) • Efficiency (Spending Well) • Effectiveness (Spending Wisely) 8
- 9. Memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LKPP dengan mendasarkan pada: 1.Kesesuaian dengan SAP 2.Kecukupan pengungkapan 3.Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan 4.Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan LK – Tujuan Senin, 05 Oktober 2009 9 www.bpk.go.id
- 10. Pemeriksaan LK–Jenis-jenis Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak dapat meyakini LK apakah bebas dari i saji material) Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam LK tidak dapat diandalkan 10
- 11. 11 Peran Aktif BPK Sesuai dengan pasal 8 UU No. 15/2006 ayat 5, BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaannya. Hasil pemantauannya disampaikan kepada lembaga perwakilan. Apabila dalam hasil pemeriksaan BPK ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.
- 12. 12 Apa hasilnya? Banyak kementerian negara/lembaga (KL) dan Pemda memperbaiki transparansi dan akuntabilitas LK, Rekomendasi BPK senantiasa menjadi acuan memperbaiki Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan tindak lanjut oleh aparat yang berwenang terkait korupsi, Hasil pemeriksaan BPK menjadi alat kontrol masyarakat.
- 13. Perkembangan Opini K/L Perkembangan opini BPK terhadap K/L atau Bagian Anggaran (BA) dari TA 2006 sd TA 2009 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan: 13 OpiniBPK TA2006 TA2007 TA2008 TA2009 WajarTanpaPengecualian 7 16 35 45 WajarDenganPengecualian 37 31 30 26 TidakMemberikanPendapat 36 33 18 8 TidakWajar 1 TotalBA(K/L) 80 81 83 79
- 14. 14 Perkembangan Opini LKPD 2006-2009 OPINI 2006 2007 2008 2009 WTP 3 1% 4 1% 12 3% 14 4% WDP 326 70% 283 61% 307 71% 259 74% TW 28 6% 58 12% 28 6% 30 9% TMP 106 23% 122 26% 87 20% 45 13% JUMLAH 463 100% 467 100% 434 100% 348 100%
- 15. Membantu masyarakat dan pengambil keputusan untuk melakukan alternatif pilihan masa depan Mendalami kebijakan dan masalah publik Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah serta ketaatan thd aturan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan Membantu Pemerintah merubah struktur BUMN/BUMN/BLU Membantu Pemerintah untuk mengimplementasikan paket tiga UU KN Upaya Pemberantasan Korupsi dengan melaporkan dugaan tindakan kriminal kepada penegak hukum 15 Arah Peran BPK
- 16. AKUNTABILITAS PUBLIK PUBLIC FUNDS PUBLIC SERVICE PUBLIC GOODS PERS DPR/DPD/DPRD LSM PLANNING, EXECUTING CONTROLLING 16
- 18. AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA OPINI SELAIN WTP TIDAK EFEKTIF TIDAK EFISIEN TIDAK EKONOMIS TINDAK LANJUT TIDAK AKUNTABEL 18
- 19. AKUNTABILITAS BPK RI Pemeriksaan pengelolaan & tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk DPR atas usul BPK & Menkeu Hasil pemeriksaan diserahkan kepada DPR/DPD/DPRD dengan salinan kepada Pemerintah untuk penyusunan LKPP/LKPD Untuk menjamin mutu pemeriksaan oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh BPK negara lain yang menjadi anggota organisasi BPK sedunia BPK negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR.
- 20. Terima kasih Nama : Dr. Cris Kuntadi, SE, MM, CPA, Ak. Jabatan : Kepala Pusdiklat BPK RI Tmp/Tgl Lahir: Banyumas/24 Juni 1969 Pendidikan: Program Doktor Ilmu Administrasi Unibraw Malang (2007-2009) MM UGM Jogjakarta & Erasmus Universiteit Rotterdam Belanda (1998- 2000) FE UI Jakarta (1993-1996) dan STAN Jakarta (1988-1991) Dosen: STAN, Maksi UI, Maksi Unpad, dan Maksi Unand Organisasi: Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia 2010-2014 HP: 0812 7897808, PIN BB 256fc06b, E-mail: cris.kuntadi@bpk.go.id 20