SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
SUMBER - SUMBER
HUKUM
Oleh : Sri Ratih Harmanti
Sri Ratih Harmanti
Dimanakah hukum itu dapat diketemukan ?
Dimanakah hakim dapat mencari atau
menemukan hukumnya yang dapat digunakan
sebagai dasar putusannya?
● Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum
● Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum
yang sekarang berlaku
● Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara informal
kepada peraturan hukum
● Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum
● Sebagai sumber terjadinya hukum
Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti
Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan
hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat
menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan
hukum mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor
yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari
mana berasalnya isi norma hukum. Ringkasnya, sumber hukum adalah asal
mula hukum.
Sumber Hukum dibagi 2
Hukum Formiil
Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan
memperoleh kekuatan hukum.
Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang
(statute), kebiasaan (custom), keputusan-
keputusan hakim (jurisprudence, jurisprudentie),
traktat (treaty), dan pendapat sarjana hukum
(doktrin).
Hukum Materiil
• Tempat dari mana materi hukum itu diambil
• Merupakan faktor yang membantu pembentukan
hukum
• Hubungan sosial, politik, sosial ekonomi, corak,
peradaban (agama dan kebudayaan) serta letak
geografis dan konfigurasi internasional.
Undang – Undang (Statute)
Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang
memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan
dipelihara oleh penguasa negara.
Pasal 1 angka 2 UU 10 th 2004 ( UU 12/2011 ) Peraturan per-UU-
an adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum
.
Hierarki Peraturan Per Undang – Undangan
di Indonesia
.
Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011
● UUD NRI 1945
● Ketetapan MPR UU/ PerPU
● Peraturan Pemerintah
● Peraturan Presiden
● Peraturan Provinsi
● Peraturan Kabupaten/Kotamadya
Beberapa Azaz Per – UU – an
.
• Presumptio iuris et de yure
• Lex superiori derogat legi inferiori
• Lex posteriori derogat legi priori
• Lex specialis derogat legi generalis
Perjanjian
Perjanjian Internasional (Treaty )
● Perjanjian antar negara memuat peraturan-
peraturan hukum yang mengikat secara umum
● Perjanjian antar negara dibedakan antara Treaties
dan Agreement
● Treaties adalah perjanjian yang harus disampaikan
kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum
disahkan oleh Presiden (politik luar negeri, ekonomi,
kewarganegaraan dll)
● Agreement adalah perjanjian yang mengandung
materi lain
Perjanjian dalam ruang lingkup privat
• Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih
• Asas pacta sun servanda (pasal 1338 BW)
• Memenuhi syarat sahnya perjanjian 1320 BW
Merupakan tindakan menurut pola tingkah laku
yang tetap, ajeg, lazim, normal dalam masyarakat
tertentuSetiap daerah atau golongan mempunyai
kebiasaan berbeda dengan yang lainnya
Putusan pengadilan yang berisi kaidah atau
peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak
yang bersangktan atau terhukum
Suatu putusan hakim itu tidak berdiri sendiri,
tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk
peristiwa serupa yang terjadi kemudian ( demi
kesatuan dan kepastian hukum).
Yurisprudensi
Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana
hukum ternama/terkemuka. Doktrin berkaitan erat dengan
yurisprudensi. Hakim dalam memutus sebuah perkara
seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang
memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya
Kebiasaan
Doktrin
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by
Flaticon, and infographics & images by Freepik
THANKS!
Do you have any questions?
sriratiharmanti@gmail.com
083899871323
@sratihrmnti

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a SUMBER SUMBER HUKUM

Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
Meita Purnamasari
 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
mhanxrama99
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Aulia Ulil Fadhilah
 
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Mas Mito
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
dimahana
 

Semelhante a SUMBER SUMBER HUKUM (20)

Sistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasionalSistem hukum dan peradilan internasional
Sistem hukum dan peradilan internasional
 
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiPertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomi
 
sumber sumber hukum
 sumber sumber hukum sumber sumber hukum
sumber sumber hukum
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 
Sistem Hukum di Indonesia.pptx
Sistem Hukum di Indonesia.pptxSistem Hukum di Indonesia.pptx
Sistem Hukum di Indonesia.pptx
 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
Hukum dan peradilan
Hukum dan peradilanHukum dan peradilan
Hukum dan peradilan
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
Aspek hukum ekonomi bisnis (done)
 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
 
Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009Kontrak daganginternasional 30maret2009
Kontrak daganginternasional 30maret2009
 
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptxPertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
Pertemuan 2 - Dasar Hukum dan Etika.pptx
 
Introduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part IIntroduction to Indonesian Law - Part I
Introduction to Indonesian Law - Part I
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 

Último (8)

Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBDPermendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
Permendagri No 15 Tahun 2023 Pedoman Penyusunan APBD
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 

SUMBER SUMBER HUKUM

  • 1. SUMBER - SUMBER HUKUM Oleh : Sri Ratih Harmanti
  • 2. Sri Ratih Harmanti Dimanakah hukum itu dapat diketemukan ? Dimanakah hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang dapat digunakan sebagai dasar putusannya?
  • 3. ● Sebagai asas hukum, sesuatu yang merupakan permulaan hukum ● Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku ● Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara informal kepada peraturan hukum ● Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum ● Sebagai sumber terjadinya hukum Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti
  • 4. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Ringkasnya, sumber hukum adalah asal mula hukum.
  • 5. Sumber Hukum dibagi 2 Hukum Formiil Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil terdiri dari undang-undang (statute), kebiasaan (custom), keputusan- keputusan hakim (jurisprudence, jurisprudentie), traktat (treaty), dan pendapat sarjana hukum (doktrin). Hukum Materiil • Tempat dari mana materi hukum itu diambil • Merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum • Hubungan sosial, politik, sosial ekonomi, corak, peradaban (agama dan kebudayaan) serta letak geografis dan konfigurasi internasional.
  • 6. Undang – Undang (Statute) Undang-undang merupakan suatu peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Pasal 1 angka 2 UU 10 th 2004 ( UU 12/2011 ) Peraturan per-UU- an adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara hukum .
  • 7. Hierarki Peraturan Per Undang – Undangan di Indonesia . Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 ● UUD NRI 1945 ● Ketetapan MPR UU/ PerPU ● Peraturan Pemerintah ● Peraturan Presiden ● Peraturan Provinsi ● Peraturan Kabupaten/Kotamadya
  • 8. Beberapa Azaz Per – UU – an . • Presumptio iuris et de yure • Lex superiori derogat legi inferiori • Lex posteriori derogat legi priori • Lex specialis derogat legi generalis
  • 9. Perjanjian Perjanjian Internasional (Treaty ) ● Perjanjian antar negara memuat peraturan- peraturan hukum yang mengikat secara umum ● Perjanjian antar negara dibedakan antara Treaties dan Agreement ● Treaties adalah perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh Presiden (politik luar negeri, ekonomi, kewarganegaraan dll) ● Agreement adalah perjanjian yang mengandung materi lain Perjanjian dalam ruang lingkup privat • Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih • Asas pacta sun servanda (pasal 1338 BW) • Memenuhi syarat sahnya perjanjian 1320 BW
  • 10. Merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal dalam masyarakat tertentuSetiap daerah atau golongan mempunyai kebiasaan berbeda dengan yang lainnya Putusan pengadilan yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangktan atau terhukum Suatu putusan hakim itu tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian ( demi kesatuan dan kepastian hukum). Yurisprudensi Doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama/terkemuka. Doktrin berkaitan erat dengan yurisprudensi. Hakim dalam memutus sebuah perkara seringkali mengutip pendapat para sarjana yang dipandang memiliki kemampuan dalam persoalan yang ditanganinya Kebiasaan Doktrin
  • 11. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik THANKS! Do you have any questions? sriratiharmanti@gmail.com 083899871323 @sratihrmnti