4. Definisi SAKEMKM
SAK EMKM merupakan standar akuntasi keuangan yang dapat digunakan
oleh entitas untuk memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang
signifikan sebagaimana dalam SAK ETAP dan definisi dan karakteristik dalam
Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM).
5. Definisi UMKM
UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan menengah. UMKM diatur
berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.
• Usaha Mikro
usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro.
6. • Usaha Kecil
usaha ekonoomiproduktifyangberdirisendiri,yangdilakukanoleh perorangan atau badan usaha
yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
• Usaha Menengah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
7. Kriteria UMKM
Entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan,memenuhi definisi dan kriteria
usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu
termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, oleh pemerintah diberikan
batasan yang telah memenuhi seluruh kriteria atau karakteristik berikut :
1. Kriteria Usaha Mikro :
- Kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 lima puluh juta
rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 tiga
ratus juta rupiah.
8. 3. Kriteria Usaha Menengah:
- Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil:
- Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 lima puluh juta rupiah
sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 lima ratus juta rupiah
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 tiga
ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua
setengah milyar rupiah.
10. • Menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan
ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan
keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut.
• Meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor.
Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya.
Tujuan LaporanKeuangan
11. Posisi Keuangan
Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset,
liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam
laporan posisi keuangan.
1. Aset
sumber daya yang dikuasai
oleh entitas sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan yang
dari mana manfaat ekonomik
di masa depan diharapkan
akan diperoleh olehentitas.
2. Liabilitas
kewajiban entitasyang timbul
dari peristiwa masa lalu, yang
penyelesaiannya
mengakibatkan arus keluar
dari sumber daya entitas yang
mengandung manfaat
ekonomik.
3.Ekuitas
hak residual atas aset
entitas setelah
dikurangi seluruh
liabilitasnya Aset.
12. Kinerja
Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai
penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam
laporan laba rugi.
• Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode
pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan
liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal.
• Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode
pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan
liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh
distribusi kepada penanam modal.
13. Pengakuan Unsur-Unsur
Laporan Keuangan
Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan
suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang
memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
• Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat
dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas, dan
• Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.
14. Pengukuran Unsur-Unsur
Laporan Keuangan
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk
mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan
keuangan.
Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM
adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah
kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset
tersebut pada saatperolehan.
15. Pengakuan yaitu. proses pencatatan atau pencantuman secara formal ke
dalam suatu laporan keuangan dari entitas seperti aktiva,kewajiban,pendapatan,
dan pengeluaran.
Pengukuran yaitu, proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap unsur laporan keuangan.
Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan
beban dalam ED SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari
kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Prinsip Pengakuan &
Pengukuran Pervasif
16. Asumsi Dasar
• Dasar Akrual
- Pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika
memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos tersebut.
• Kelangsungan Usaha
- Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi
entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis.
• Konsep Entitas Bisnis
- Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak
berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan
secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya
17. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan
1. Aset
Aset diakui ketika manfaat
ekonominya di masa depan akan
mengalir ke entitas dan dapat
diukur dengan andal.
2. Liabilitas
Liabilitas jika pengeluaran sumber daya
yang mengandung manfaat ekonomi
dipastikan akan dilakukan untuk
menyelesaikan kewajiban entitas dan
jumlahnya dapat diukur andal.
3.Penghasilan
Penghasilan diakui jika
kenaikan manfaat ekonomi di
masa depan telah terjadi dan
dapat diukur secara andal.
4. Beban
Beban diakui jika penurunan
manfaat ekonomi di masa
depan telah terjadi dan dapat
diukur secara andal.
19. SAK EMKM merupakan standar akuntasi keuangan yang berdiri sendiri
yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa
akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dalam SAK ETAP dan
definisi dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara
eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi
dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan
berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan
pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan
antara suatu usaha/entita dengan usaha/entitas lainnya.
KESIMPULAN
20. Buah anggur buah kiwi
Dihabiskan oleh si affan
Cukup sekian presentasi dari kami
Kurang lebih nya mohon dimaafkan