Ilmu Hukum

2. 2
Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran islam yang menempati
posisi yang sangat krusial dalam pandangan islam, karena ia
merupakan manifestasi paling konkrit dalam hukum islam sebagai
sebuah agama.
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah
tangga yang (sakinah, mawaddah, warahmah) merupakan dambaan
setiap orang dalam rumah tangga; Bahkan al-Qur’an
memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang
paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh dan kuat.
1. Pengertian Hukum Islam Dan Perkawinan Dalam Islam

3. 2. Pengaturan Tentang Putusnya Perkawinan
• Mengenai definisi pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberi
definisi yang berbeda dengan pernikahan atau perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974
Pasal 1, pernikahan atau disebut perkawinan adalah:
• Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2:
• Perkawinan menurut hukum Islam. adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
• Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), masalah putusnya perkawinan diatur dalam Bab XVI
pasal 113 s.d. pasal 162. Dan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pasal 38
s.d. pasal 41. Dalam PP No 9 Tahun 1975 diatur pasal 19.
3

4. 3. Undang-undang atau peraturan yg digunakan dalam
proses perceraian di pengadilan
1. UU No. 1 Tahun 1974, Undang-undang Perkawinan.
Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak
membedakan cara perceraian agama Islam dan yg non-Islam) bagi yg non-
Islam maka peraturan tata cerai-nya berpedoman pada UU No.1 Th 74 ini.
2. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yg beragama Islam, maka
dlm proses cerai peraturan yg digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam)
3. PP No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 74 mengatur
detail tentang pengadilan mana yg berwenang memproses perkara cerai
mengatur detail tentang tatacara perceraian secara praktik.
4

5. 4.Perceraian /Talak Menurut Hukum Islam
Secara bahasa talak artinya melepas ikatan , baik ikatan yang tampak seperti ikatan kuda,
atau ikatan yang abstrak seperti ikatan pernikahan. Adapun makna secara istilah fikih,
talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan suami istri.
Rukun Talak
• Suami
• Istri
• Sighat/lafaz talak
• Adanya maksud/kesengajaan
mengucapkan talak untuk
menceraikan istrinya secara
sadar.
• Syarat suami yang menalak : Berakal ,
Baligh, dan tidak terpaksa.
• Syarat istri yang ditalak : Istri
merupakan istri sah suami dan tetap
berada dalam penguasaan suami.
Istrinya adalah istri sah dengan akad
pernikahan yang sah.
5
Hukum Talak
• Haram
• Makruh
• Wajib
• Sunnah
Syarat Talak

6. 5. Putusnya Perkawinan Karena Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan
meninggal dunia apakah itu suami atau istri, mana yang lebih dulu atau pun para pihak suami dan
istri secara bersamaan meninggal dunia. Putusnya perkawinan karena kematian sepenuhnya
merupakan kehendak atau kuasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan karena
kematian lazim disebut dalam masyarakat kita dengan istilah cerai mati. Apabila si suami
meninggal, maka si istri selain menjalani masa tunggu/idah, ia berhak mewarisi harta peninggalan
si suami dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya.
6
KHI Pasal 96:
(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang,
harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki secara hukum atas dasar
putusan Pengadilan Agama.

7. 6. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi baik atas keinginan suami atau istri. Ini
artinya baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian ke
pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus gugatan perceraian tersebut.
Apabila gugatan perceraian telah diajukan oleh suami atau istri ke pengadilan yang berwenang,
maka selanjutnya pengadilan lah yang berwenang memeriksa dan memutus apakah gugatan
tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak.
7
Penjelasan lebihnya diatur oleh UU No. 1/1974 pasal 41 Dan Menurut KHI pasal 149

8. KESIMPULAN
Dari pembahasan diatas jelas sudah bahwasanya undang-undang telah mengatur dan membahas
secara rinci atas dapat putusnya suatu perkawinan dengan adanya tiga hal yaitu kematian,
perceraian, dan putusan pengadilan. Pengaturan hal ini dalam undang-undang dimaksudkan tidak
lain demi terciptanya masyarakat yang tertib, harmonis serta keluarga yang bahagia tanpa adanya
saling merugikan satu sama lain antara suami istri, sehingga terlaksananya hak-hak dan
kewajiban masing-masing.
8