SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
HAK RELATIF HAK
ABSOLUT
Hak adalah kekuasaan
untuk berbuat atau
tidak berbuat
sesuatu atau
kekuasaan untuk
memiliki sesuatu
yang diperoleh
melalui ketentuan
baik secara hukum
positif atau menurut
aturan lainnya.
Tuntutan untuk
berbuat atau tidak
berbuat sesuatu atau
memenuhi sesuatu
yang diperoleh
melalui ketentuan
baik secara hukum
positif atau menurut
aturan lainnya.
KONSEP HAK
Hukum Perikatan
3
HAK
ABSOLUT
Hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang
menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati
hubungan hukum itu.
Hak Absolut
Subyek Hukum
Objek Hukum
LALU APA ITU SUBJEK HUKUM?
Presentation Title Here
4
OBJEK HUKUM
Hukum Perikatan
5
OBJEK
HUKUM
Hak Absolut
Objek hukum = Benda atau Hak
HAK ABSOLUT KEBENDAAN
Hukum Perikatan
6
HAK MILIK HAK GUNA BANGUNAN HAK GUNA USAHA HAK JAMINAN
HAK RELATIF
Hukum Perikatan
7
HAK
RELATIF
Hak Relatif
Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum
tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban
pada subyek hukum lain tersebut.
Menuntut Hak
Memenuhi Kewajiban
PERBUATAN
HUKUM
DALAM
KUHPerdata
Our experience
shall
solve your problems
Peristiwa Hukum
• Peristiwa hukum menurut Satjipto
Rahardjo dalam bukunya Ilmu
Hukum (hal. 35) adalah sesuatu yang
bisa menggerakkan peraturan hukum
sehingga ia secara efektif menunjukkan
potensinya untuk mengatur
Perbuatan Subyek Hukum
Perbuatan Non-Subyek
Hukum
Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan HUkum
perbuatan yang akibatnya tidak
dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya
diatur hukum serta perbuatannya
bertentangan dengan hukum.
Pasal 1354 KUHPerdata
“Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau
tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk
meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat
mengurusnya sendiri”
Perbuatan Hukum
Presentation Title Here
11
Perbuatan Hukum
Perbuatan Subyek Hukum yang
akibatnya dihendaki oleh si pelaku
Dilakukan oleh Subjek
Hukum
Diatur oleh Hukum
Dikehendaki oleh
Subyek Hukum
Jenis Perbuatan Hukum
Presentation Title Here
12
Perbuatan Hukum Sepihak
•Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan
menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula
Perbuatan Hukum dua Pihak
•Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan
menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi
kedua pihak (timbal balik)
Perbuatan Hukum Sepihak
Pasal 875 KUHPerdata menyebutkan bahwa adapun yang
dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang
memuat pernyataan seorang tentang apa yang
dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia,
dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi
Pasal 1666 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa
hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak
dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna
keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan
itu.
Perbuatan Hukum Dua Pihak
Pasal 1457 KUHPerdata meyebutkan jual beli adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya
untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain
untuk membayar yang telah dijanjikan.
Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu
dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
SCHULD DAN HAFTUNG
Hukum Perikatan
15
KREDITOR DEBITOR
SCHULD
HAFTUNG
Schuld merupakan kewajiban Debitor untuk melakukan
sesuatu terhadap Kreditor, sedang haftung merupakan
kewajiban Debitor mempertanggung jawabkan harta
kekayaan Debitor sebagai pelunasan schuld
MACAM SCHULD DAN HAFTUNG
Hukum Perikatan
16
1. Schuld tanpa Haftung
Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam perikatan alam debitur memiliki hutang
(Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut
pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika
debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah dibayarkan. sisa
utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran dengan perdamaian.
2. Schuld dengan Haftung terbatas
Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat (benefisier) hanya
berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan yang
ditinggalkan.
3. Haftung dengan schuld pada orang lain
Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga memberikan jaminan barangnya untuk dipakai
sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut tidak mempunyai
kewajiban memenuhi prestasi (yang memenuhi kewajiban ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab
atas pemenuhan prestasi.
Thank You!Any Questions?

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
 
Konsep kepemilikan dalam islam
Konsep kepemilikan dalam islamKonsep kepemilikan dalam islam
Konsep kepemilikan dalam islamSifa Siti Mukrimah
 
Presentasi tanda baca
Presentasi tanda bacaPresentasi tanda baca
Presentasi tanda bacaSofyan Argi
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Makalah tentang syirik
Makalah tentang syirikMakalah tentang syirik
Makalah tentang syirikamrin syahrafi
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Adnan Fauzi Siregar
 
Definisi dan pengertiannya
Definisi dan pengertiannyaDefinisi dan pengertiannya
Definisi dan pengertiannyaIr. Zakaria, M.M
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Makalah Filsafat Pancasila
Makalah Filsafat PancasilaMakalah Filsafat Pancasila
Makalah Filsafat Pancasilaliuenxiu97
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaARY SETIADI
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 

Mais procurados (20)

HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Konsep kepemilikan dalam islam
Konsep kepemilikan dalam islamKonsep kepemilikan dalam islam
Konsep kepemilikan dalam islam
 
Presentasi tanda baca
Presentasi tanda bacaPresentasi tanda baca
Presentasi tanda baca
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Hukum waris
Hukum warisHukum waris
Hukum waris
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Makalah tentang syirik
Makalah tentang syirikMakalah tentang syirik
Makalah tentang syirik
 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompil...
 
Definisi dan pengertiannya
Definisi dan pengertiannyaDefinisi dan pengertiannya
Definisi dan pengertiannya
 
Kalimat efektif ppt
Kalimat efektif pptKalimat efektif ppt
Kalimat efektif ppt
 
Qardh dan Ariyah
Qardh dan AriyahQardh dan Ariyah
Qardh dan Ariyah
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Trial dan error 2
Trial dan error 2Trial dan error 2
Trial dan error 2
 
Makalah Filsafat Pancasila
Makalah Filsafat PancasilaMakalah Filsafat Pancasila
Makalah Filsafat Pancasila
 
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di IndonesiaPresentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
Presentasi Masalah Korupsi Di Indonesia
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 

Semelhante a Hak relatif dan absolut

Semelhante a Hak relatif dan absolut (20)

Hukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakaiHukum perikatan pakai
Hukum perikatan pakai
 
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptxPPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
PPT_Kelompok 1_Hukum Perikatan_Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam PerikatanAzas Perikatan & Macam-macam Perikatan
Azas Perikatan & Macam-macam Perikatan
 
Unconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.pptUnconfirmed 3661.ppt
Unconfirmed 3661.ppt
 
PERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.pptPERTEMUAN 12.ppt
PERTEMUAN 12.ppt
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
Materi uk3
Materi uk3Materi uk3
Materi uk3
 
hukum perjanjian
hukum perjanjianhukum perjanjian
hukum perjanjian
 
Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1Hukum perikatan powerpoint1
Hukum perikatan powerpoint1
 
5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan5. sahnya perikatan
5. sahnya perikatan
 
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptxppt bab 3 aspek hukum.pptx
ppt bab 3 aspek hukum.pptx
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.pptASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
ASPEK_HUKUM_DALAM_EKONOMI_STIE_AA_5_denis.ppt
 
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptxHUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
HUKUM-PERIKATAN-PPM.pptx
 
Hukum Perikatan
Hukum PerikatanHukum Perikatan
Hukum Perikatan
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
Pih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukumPih pengertian dasar ilmu hukum
Pih pengertian dasar ilmu hukum
 
VIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptxVIII Peristiwa Hukum.pptx
VIII Peristiwa Hukum.pptx
 

Mais de IAIN Ponorogo

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderIAIN Ponorogo
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatIAIN Ponorogo
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modernIAIN Ponorogo
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaIAIN Ponorogo
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copyIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianIAIN Ponorogo
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianIAIN Ponorogo
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadIAIN Ponorogo
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamIAIN Ponorogo
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islamIAIN Ponorogo
 

Mais de IAIN Ponorogo (19)

Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah genderAnalisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
Analisis komparatif konsep mahar dan nafkah ramah gender
 
Sumber perikatan
Sumber perikatanSumber perikatan
Sumber perikatan
 
Perjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominatPerjanjian nominat dan anominat
Perjanjian nominat dan anominat
 
Perjanjian di era modern
Perjanjian di era modernPerjanjian di era modern
Perjanjian di era modern
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Penyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketaPenyelesaian sengeketa
Penyelesaian sengeketa
 
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copyPengertian dan ruang lingkup hukum perikatan   copy
Pengertian dan ruang lingkup hukum perikatan copy
 
Materi bea-materai
Materi bea-materaiMateri bea-materai
Materi bea-materai
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Keadaan hukum
Keadaan hukumKeadaan hukum
Keadaan hukum
 
Keabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjianKeabsahan perjanjian
Keabsahan perjanjian
 
Berakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjianBerakhirnya perjanjian
Berakhirnya perjanjian
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Rukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akadRukun dan syarat akad
Rukun dan syarat akad
 
Macam perikatan
Macam perikatanMacam perikatan
Macam perikatan
 
Kedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islamKedudukan hukum perikatan islam
Kedudukan hukum perikatan islam
 
Asas perjanjian
Asas perjanjianAsas perjanjian
Asas perjanjian
 
Macam akad dalam islam
Macam akad dalam islamMacam akad dalam islam
Macam akad dalam islam
 

Último

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfSumardi Arahbani
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Sumardi Arahbani
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptxmohamadhafiz651
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...Indra Wardhana
 

Último (9)

PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdfUU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
UU-HKPD-Bahan-Sosialisasi-UU-No-1-tahun-2022-HKPD.pdf
 
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
Naskah Akademik Tentang Desa Adat Tahun 2023
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 

Hak relatif dan absolut

  • 2. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau kekuasaan untuk memiliki sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik secara hukum positif atau menurut aturan lainnya. Tuntutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau memenuhi sesuatu yang diperoleh melalui ketentuan baik secara hukum positif atau menurut aturan lainnya.
  • 3. KONSEP HAK Hukum Perikatan 3 HAK ABSOLUT Hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak Absolut Subyek Hukum Objek Hukum
  • 4. LALU APA ITU SUBJEK HUKUM? Presentation Title Here 4
  • 5. OBJEK HUKUM Hukum Perikatan 5 OBJEK HUKUM Hak Absolut Objek hukum = Benda atau Hak
  • 6. HAK ABSOLUT KEBENDAAN Hukum Perikatan 6 HAK MILIK HAK GUNA BANGUNAN HAK GUNA USAHA HAK JAMINAN
  • 7. HAK RELATIF Hukum Perikatan 7 HAK RELATIF Hak Relatif Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Menuntut Hak Memenuhi Kewajiban
  • 9. Peristiwa Hukum • Peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum (hal. 35) adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur Perbuatan Subyek Hukum Perbuatan Non-Subyek Hukum Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan HUkum perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum.
  • 10. Pasal 1354 KUHPerdata “Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri”
  • 11. Perbuatan Hukum Presentation Title Here 11 Perbuatan Hukum Perbuatan Subyek Hukum yang akibatnya dihendaki oleh si pelaku Dilakukan oleh Subjek Hukum Diatur oleh Hukum Dikehendaki oleh Subyek Hukum
  • 12. Jenis Perbuatan Hukum Presentation Title Here 12 Perbuatan Hukum Sepihak •Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula Perbuatan Hukum dua Pihak •Perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbal balik)
  • 13. Perbuatan Hukum Sepihak Pasal 875 KUHPerdata menyebutkan bahwa adapun yang dinamakan wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi Pasal 1666 KUHPerdata memberikan penjelasan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu.
  • 14. Perbuatan Hukum Dua Pihak Pasal 1457 KUHPerdata meyebutkan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar yang telah dijanjikan. Pasal 1548 KUHPerdata menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.
  • 15. SCHULD DAN HAFTUNG Hukum Perikatan 15 KREDITOR DEBITOR SCHULD HAFTUNG Schuld merupakan kewajiban Debitor untuk melakukan sesuatu terhadap Kreditor, sedang haftung merupakan kewajiban Debitor mempertanggung jawabkan harta kekayaan Debitor sebagai pelunasan schuld
  • 16. MACAM SCHULD DAN HAFTUNG Hukum Perikatan 16 1. Schuld tanpa Haftung Terjadi pada perikatan alam (naturlijk verbintenis). Dalam perikatan alam debitur memiliki hutang (Schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya dapat ditemukan dalam hutang yang timbul karena perjudian. Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah dibayarkan. sisa utang seorang pailit setelah dilakukan pembayaran dengan perdamaian. 2. Schuld dengan Haftung terbatas Misalnya dalam pewarisan, ahli waris yang menerima warisan secara bersyarat (benefisier) hanya berkewajiban membayar utang-utang yang ditinggalkan pewaris terbatas seharga harta kekayaan yang ditinggalkan. 3. Haftung dengan schuld pada orang lain Misalnya dalam perikatan pihak ketiga, pihak ketiga memberikan jaminan barangnya untuk dipakai sebagai jaminan oleh debitur terhadap kreditur. Dalam hal ini pihak ketiga tersebut tidak mempunyai kewajiban memenuhi prestasi (yang memenuhi kewajiban ialah debitur) namun tetap bertanggungjawab atas pemenuhan prestasi.