Dokumen tersebut merangkum diskusi publik Bawaslu Kabupaten Lamongan mengenai persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019. Terdapat informasi mengenai tahapan pemilu, jumlah peserta dan penyelenggara pemilu, serta strategi pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran dan menjamin proses pemilu berjalan dengan integritas.
1. Diskusi Publik
PuSHDeK FISIP UNISDA TAHUN 2019
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN
Miftahul Badar (Ketua)
Di Unisda Lamongan, 08 Januari 2019
2. Pemilu 2019
• Pemilu periode ke-
12
• Pemilu ke-4 untuk
Pemilihan Presiden
& Wakil Presiden
secara langsung
• Pemilu serentak
pertama Pemilihan
Legislatif dan
Eksekutif
3. Makna Pemilu
Tanda negara demokratis
Sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih
Sarana untuk memilih dan
menentukan pemimpin
Sarana untuk menentukan
arah kehidupan berbangsa
dan bernegara
6. TAHAPAN UTAMA PEMILU 2019
PENENTUAN PESERTA
PEMILU:
• 03 September 2018 s/d 17
April 2018
DAFTAR PEMILIH
• s/d 18 Maret 2019
PENCALONAN DPD, DPR,
DPRD, Capres-Wapres
• 26 Maret 2018 s/d 21
September 2018
KAMPANYE
• 23 September 2018 s/d 13
April 2019
PEMUNGUTAN &
PENGHITUNGAN SUARA
• 17 April 2019
REKAPITULASI
• 18 April 2019 s/d 22 Mei 2019 PENETAPAN & PERESMIAN
14. Tugas & Wewenang Bawaslu
Pencegahan dan penindakan pelanggaran
Pemilu & sengketa proses; Mengawasi
persiapan dan pelaksanaan tahapan
penyelenggaraan Pemilu
Mengawasi netralitas ASN, netralitas
anggota TNI, dan netralitas anggota Polri
Mengawasi pelaksanaan putusan pejabat
yang berwenang atas pelanggaran
netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan
netralitas anggota Polri
Merekomendasikan kepada instansi yang
bersangkutan mengenai hasil pengawasan
terhadap netralitas ASN, netralitas anggota
TNI, dan netralitas anggota Polri
18. • Ikhtiyar Bawaslu
Meningkatkan koordinasi dengan peserta pemilu demi pencegahan pelanggaran
Membangun komitmen bersama dengan mitra strategis untuk pencegahan pelanggaran
Konsolidasi dengan mitra strategis untuk kerja sama pengawasan partisipatif
Mengupayakan kerja sama para pihak dalam rangka pengawasan & penindakan pelanggaran