Rule of Law

2. RULE OF LAW
PendidikanMatematika
Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan
Universitas Sriwijaya

4. RULE OF LAW
(Pelaksanaan dan
Penegakan
Hukum)
Arti Pelaksanaan
dan Penegakan
Hukum
Aparat Penegak
Hukum
Faktor-faktor yang
Mempengaruhi
Penegakkan Hukum
Hubungan Rule of
law dengan Negara
dan HAM
Negara Hukum

5. Arti Pelaksanan dan Penegakan Hukum
Pelaksanaan hukum terjadi karena tiap-tiap individu
menaati dengan kesadaran bahwa apa yang ditentukan
hukum tersebut adalah sebagai suatu keharusan. Pelaksanaan
hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu
dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan
alat-alat perlengkapan negara.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya
upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

6. Aparat Penegak Hukum
Setiap pelanggaran hukum materill menimbulkan perkara
(perdata, pidana dan tata usaha negara). Pelanggaran
hukum tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim
sendiri,melainkan dengan cara hukum formil, sebab
hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengantur tentang bagaimana caranya menjamin
ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materill.
Hakim merupakan aparat hukum yang memberikan
putusan yang menentukan hukumya terhadap setiap
perkara.

7. • Kepolisian
• Kejaksaaan
• Pengadilan
• Lembaga Pemasyarakatan
Perkara
Pidana
• Pejabat pegawai negeri
sipil yang diberi wewenang
khusus oleh undang-
undang
Tindak
Pidana
Khusus
• Hakim
• Pengadilan
Perkara
Perdata

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum,
yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat,
yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
ditetapkan
5. Faktor kebudayaan,
yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

9. Hubungan Rule of law
dengan Negara dan HAM
A. Hubungan Rule of Law dengan Negara
Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia seharusnya
mempertimbangkan hal-hal:
1. Keberhasilan rule of law tergantung pada sejarah dan
corak
masyarakat hukum dan pada kepribadian masing-
masing
bangsa.
2. Rule of Law adalah suatu institusi sosial, memiliki
struktur
sosiologis dan akar budaya sendiri

10. B. Hubungan Rule of Law dengan HAM
Peerenboom menyatakan bahwa rule of law hanyalah
satu komponen untuk sebuah masyarakat yang adil. Nilai-
nilai yang ada dalam rule of law dibutuhkan untuk jalan
pada nilai-nilai penting lainnya. Dengan demikian rule of
law adalah jalan tetapi bukan ‘tujuan’ itu sendiri
Menurut Peerenboom sampai sekarang kita gagal
untuk memperlakukan kemiskinan sebagai pelanggaran
atas martabat manusia dan dengan demikian hak
ekonomi, sosial dan budaya tidak diperlakukan sama
dalam penegakan hukumnya seperti hak sipil dan politik.
Dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya,
menurutnya rule of law saja tidak akan cukup untuk dapat
menjamin pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya
tanpa adanya perubahan tata ekonomi global baru dan
adanya distribusi sumber alam global yang lebih adil dan

11. Negara Hukum
Pengertian negara hukum
berlawanan dengan
pengertian negara
kekuasaan. Dasar pemikiran
negara hukum berajak dari
adanya kebebasan rakyat
(liberte du citoyen), bukan
kebebasan negara (gloire de
l’etat).
Hukum bersifat menentukan
kekuasaan dan negara
diabadikan untuk rakyat.
Tujuannya adalah untuk
memelihara ketertiban
hukum(rechtorde) dan
mengabdi kepada
kepentingan umum
yang berdasarkan
kebenaran dan
keadilan.

12. Dua tipe negara hukum
yang terkenal:
• Sentralnya adalah negara Inggris dan
Amerika
• Tipe negara anglo saxon bertumpu
pada the rule of the law.
• Menuut A.V.Dicey, the rule of law
terbagi dalam 3 unsur pokok.
Tipe Anglo
Saxon
• Sentralnya adalah negara Jerman,
Prancis, Belgia, Belanda
• Pada tipe ini, yang berdaulat adalah
hukum sehingga hukum memandang
negara sebagai subjek hukum yang
dapat dituntut bila melanggar hukum.
Tipe Eropa
Kontinental

13. Tiga Unsur Pokok
Tipe Anglo Saxon
1. Supermacy of the law,
2. Constitution Based On
Human Rughts
3. Equality before The Law
yaitu adanya
jaminan hak-hak
asasi didalam
konstitusi. Hal ini
merupakna
penegasan bahwa
hak-hak asasi
harus dilindungi.
yaitu hukum
mempunyai
kedudukan
yang paling
tinggi.
yaitu segala warga
negara bersama
kedudukannya didalam
hukum. Rakyat
maupun penguasa
berhak mendapatkan
perlindungan hukum
dan wajib pula
mematuhi hukum.

14. THANK YOU