Dokumen tersebut merangkum konsep otonomi daerah, dasar hukum, tujuan, asas, prinsip, pembagian kewenangan, pelaksanaan, dan dampaknya di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut membahas tentang konsep otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

1. K
E
L
O
M
P
O
K
4
Nama kelompok
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
UNIVERSITAS sriwijaya
1. Amalia Agustina
(06081181419003)
2. Dwi Oktalidiasari
(06081181419019)
3. Mei Ayu Tiara
(06081181419015)
4. Nurul Ain Safura
(06081181419025)
Prodi: Pend.matematika

2. K
E
L
O
M
P
O
K
4

3. K
E
L
O
M
P
O
K
4
A. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah yaitu kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa (inisiatif) sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. K
E
L
O
M
P
O
K
4

5. K
E
L
O
M
P
O
K
4
B. Dasar Hukum Otonomi Daerah
Berikut dasar hukum otonomi daerah yang
diatur lebih lanjut oleh undang-undang.
1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)
2. UUD 1945 Pasal 18 ayat (5)
3. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

6. K
E
L
O
M
P
O
K
4
Dalam UU No. 32 Tahun 2004, bahwa
Daerah berkewajiban untuk:
1. melindungi masyarakat, menjaga
persatuan, kesatuan dan kerukunan
nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

7. K
E
L
O
M
P
O
K
4
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-
undangan sesuai dengankewenangannya; dan
15. kewajiban lain yang diatur dalam perundang-
undangan.

8. K
E
L
O
M
P
O
K
4
C. Tujuan, Asas dan Prinsip Otonomi
Daerah
1. Tujuan Otonomi Daerah
Otonomi yang diberikan oleh
pemerintah pusat kepada daerah ini
bersifat mandiri dan bebas. Pemerintah
daerah bebas dan mandiri untuk
membuat peraturan bagi wilayahnya.
Namun, harus tetap mempertanggung
jawabkannya dihadapan Negara dan
pemerintahan pusat.

9. K
E
L
O
M
P
O
K
4
Selain tujuan diatas, masih terdapat
beberapa point sebagai tujuan dari
otonomi daerah. Dibawah ini adalah
beberapa tujuan dari otonomi daerah
dilihat dari beberapa aspek :
1. Aspek politik,
2. Aspek pemerintahan
3. Aspek sosial budaya
4. Aspek ekonomi

10. K
E
L
O
M
P
O
K
4
2. Asas dan Prinsip Otonomi Daerah
Dalam sistem otonomi daerah, dikenal
tiga asas yakni :
1. Asas desentralisasi
2. Asas Dekonsentrasi
3. Asas tugas pembantuan

11. K
E
L
O
M
P
O
K
4
Atas dasar pencapaian tujuan dan asas,
prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman
dalam pemberian Otonomi Daerah adalah
sebagai berikut (Penjelasan UU No. 32 Tahun
2004) :
1. Prinsip otonomi seluas-luasnya
2. Prinsip otonomi yang nyata
3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

12. K
E
L
O
M
P
O
K
4
D. Pembagian Kekuasaan dalam Kerangka
Otonomi Daerah
Kewenangan yang diserahkan kepada daerah
otonom provinsi dalam rangka desentralisasi
mencakup :
1. Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota
2. Kewenangan pemerintahan lainnya
3. Kewenangan kelautan
4. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani
daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan
kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah
otonom kabuapaten atau kota tersebut.

13. K
E
L
O
M
P
O
K
4
E. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan
dalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Termasuk
diharapkannya penerapan otonomi daerah karena kehidupan
berbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di jakarta.
Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain
dilalaikan. Otonomi Daerah memang dapat membawa
perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah
untuk mengatur diri sendiri.
Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus
dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih
mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru
mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan
kewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi
Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah
keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.

14. K
E
L
O
M
P
O
K
4
Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah
dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:
1. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat
lokal dan LSM yang mendukung telah berkerja sama
dengan dewan setempat untuk merancang suatu
aturan tentang pengelolaan sumber daya
kehutanan yang bersifat kemasyarakatan
(community-based).
2. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana
dengan bantuan LSM-LSM setempat serta para
pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru
tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol
mereka terhadap wilayah perikanan
tradisional/adat mereka.

15. K
E
L
O
M
P
O
K
4
F. Dampak Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1. Dampak Positif
Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah,
diharapkan pelaksanaan otonomi daerah menurut
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang
– Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa dampak
positif :
1. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupan
masyarakat dan pemerintahan akan meningkat;
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses
kepemerintahan, baik dalam proses penentuan
kebijakan, dan pelaksanaan maupun dalam proses
evaluasi dan pengawasan, akan semakin meningkat;
3. munculnya kreativitas dan inovasi daerah untuk
mengembangkan pembangunan daerahnya;
4. meningkatnya gairah birokrasi pemerintahan daerah

16. K
E
L
O
M
P
O
K
4
5. meningkatnya pengawasan atas jalannya
pemerintahan Daerah
6. meningkatnya peranan DPRD sebagai wahana
demokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalam
menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan;
7. pemberian pelayanan umum kepada
masyarakat semakin meningkat, baik kualitas
maupun kuantitas,
8. munculnya semangat kedaerahan yang
menjadi faktor pendorong yang kuat bagi
pengembangan daerahnya, dalam arti
peningkatan Akuntabilitas.

17. K
E
L
O
M
P
O
K
4
2. Dampak Negatif
1. Keinginan bagi daerah otonom untuk meningkatkan
penghasilan asli daerah (PAD) yang berlebihan,
dikhawatirkan akan menimbulkan dampak ekonomi
biaya tinggi, memberatkan masyarakat, dan kurang
terjaminnya kelestarian lingkungan (tidak transparan.
2. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan antar
daerah dan antara daerah dan pusat yang berkaitan
dengan pendayagunaan sumber daya alam, seperti
sumber daya air, hutan, lautan, lingkungan hidup
3. Munculnya egoisme kedaerahan yang sempit yang
mendorong atau menjurus kepada eksklusivisme
daerah dan proteksionisme kedaerahan, sehingga akan
mengganggu kepada makna persatuan dan kesatuan
bangsa.
4. Pelayanan yang diberikan hanya standar minimum.

18. K
E
L
O
M
P
O
K
4
G. Upaya Mengatasi Masalah Yang Terjadi Dalam
Otonomi Daerah Pada Masa Reformasi
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi permasalahan dalam otonomi daerah
adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah pusat harus melaksanakan otonomi
daerah dengan penuh keikhlasan agar daerah
dapat memperoleh hak untuk mengolah
sumber daya di daerah secara optimal.
2. Pemda dalam rangka otonomi daerah perlu
mengembangkan strategi efesiensi dalam
segala bidang.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan secara
sistematis, mensinergikan kegiatan
lembaga/institusiriset pada PTN/PTS di daerah
dengan industri kecil menengah dan tradisional.

19. K
E
L
O
M
P
O
K
4
4. Merekomendasikan kepada pemerintah
untuk memperbaiki dasar-dasar
ekonomi yang sudah rapuh
5. Memanfaatkan dan mengelola sumber
daya alam dengan baik
6. Mendorong desentralisasi
pembangunan daerah

20. K
E
L
O
M
P
O
K
4
Terima Kasih 