1. PENDAHULUAN
Tulisan ini adalah critical review dari buku “Manajemen Publik” yang ditulis Waluyo S.Sos,
M.Si dan diterbitkan oleh CV Mandar Maju. Pada buku ini Waluyo mengemukakan tentang
pengalaman yang menunjukkan bahwa kemampuan suatu bangsa dan negara dalam menguasai,
mendayagunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara tepat, berkorelasi secara positif
dengan keberhasilan dalam percepatan pembangunan, ketangguhan, ketahanan nasional bangsa,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkembangnya budaya masyarakat bangsa
tersebut. Bagi bangsa indonesia yang tengah membangun, pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi mempunyai peranan yang penting dan akan sangat mempengaruhi perkembangan dan
dinamika pembangunan nasional. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya ilmu dan teknologi administrasi akan sangat pengaruh terhadap keberhasilan
manajemen pembangunan nasional.
Makalah singkat ini mencoba untuk menggambarkan apa yang ditulis oleh Waluyo, S.Sos, M.Si.
mengenai Manajemen Pemerintahan. Melalui makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi pengembangan Konsep dan Teori Manajemen Khususnya Manajemen Publik dan
Administrasi Publik pada umumnya serta dalam rangka memberikan sumbangan bagaimana
“The Management State” ini dapat dikelola secara efektif dan efisien dalam rangka menunjang
keberhasilan implementasi otonomi daerah yang bergulir saat ini dan gambaran mengenai
bagaimana Peranan Manajemen Pemerintahan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
RINGKASAN
Perubahan Manajemen Pemerintahan
Penulis memaparkan berbagai perkiraan dan kajian yang telah banyak dilakukan oleh orang,
termasuk para ahli masa depan (futurolog). Kennedy (1995) mengemukakan bahwa peranan
organisasi negara-negara mulai tampak terlampau besar karena cenderung ingin menangani dan
menguasai semua urusan masyarakat. Kennedy menyarankan untuk menggunakan kombinasi
yang tepat antara manajemen sumber daya manusia, manajemen kependudukan serta manajemen
teknologi. Ahli masa depan lainnya seperti McRae (1995) menjelaskan bahwa negara negara
dapat tumbuh apabila didukung oleh masyarakat yang efisien. Dari sudut pandang yang lain,
Ohmae (1991) menggambarkan bahwa pada masa mendatang, dunia akan berubah menjadi tanpa
batas. Artinya meskipun batas batas administratif dan fisik suatu negara secara faktual masih ada
akan tetapi kegiatan manusia antar negara menjadi semakin intensif melampaui batas-batas
negara. Bagi Nasbitt (1994) kehidupan manusia sekarang maupun di masa depan dipenuhi
dengan paradoks. Nasbitt mengemukakan bahwa “trend-trend dunia secara luar biasa menuju ke
arah kebebasan politik dan pemerintahan sendiri pada suatu pihak dan pembentukan alinasi

2. ekonomi pada pihak yang lain. Di bidang politik Huntington (1995) mengemukakan tentang
gelombang demokrasi yang ketiga yang ditandai dengan munculnya tuntutan demokratisasi
proses politik dan pemerintahan. Sementara itu Ansari dan Jackson(1996) mengemukakan bahwa
perlunya menerima kenyataan adanya keragaman budaya di lingkungan kerja. Dari sudut
pandang yang lain, Bennis dan Townsend (1996) mengemukakan bahwa akan terjadi perubahan
bentuk organisasi yang semula berbentuk hierarkis menjadi organisasi yang mendatar. Pendapat
mereka tersebut sejalan dengan pendapat Drucker yang mengatakan bahwa dewasa ini kita
sedang bergerak dari masyarakat pekerjaan ke arah masyarakat jaringan.
Dengan demikian semakin menguatnya kedudukan rakyat dihadapan pemerintah maka
pemerintah dituntut untuk kembali kepada kegiatan pokoknya (core business). Seiring dengan
perubahan tersebut maka pengawasan sosial dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga
akan semakin meningkat.
Landasan Pelaksanaan, Permasalahan, Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah.
Keinginan yang kuat untuk melaksanakan otonomi daerah sejak awal dilandasi oleh amanat
dalam UUD 1945 pasal 18 dan penjelasannya antara lain mengamanatkan sebagai berkut :
 Daerah Indonesia akan terbagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Provinsi akan terbagi
menjadi daerah-daerah yang lebih kecil.
 Daerah-daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat administratif belaka sesuai dengan
aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.
 Di daerah daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah.
Jika kita melihat kebelakang, materi UU No 5 tahun 1974 cenderung lebih menitikberatkan
pada efisiensi manajemen pemerintahan sedangkan aspek yang mendorong demokratis
masih belum dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan yang timbul
adalah terjadinya krisis politik yang menghadapkan Indonesia pada berbagai pilihan bentuk
pemerintahan yang tepat di daerah yang jika tidak hati hati bisa menjurus ke arah
disintegrasi bangsa. Demikian pula dengan krisis ekonomi yang terjadi, juga memperlemah
kemampuan daerah dalam sumber pembiayaan dan investasi.
Dalam perkembangannya, muncul berbagai pemikiran yang mendorong untuk melakukan
berbagai penyempurnaan kembali. Dengan kata lain ada upaya pihak-pihak untuk melakukan
resentralisasi kembali.
Disamping adanya permasalahan dan tantangan tersebut, masih terdapat peluang yang dimiliki
daerah tersebut. Kewenangan Kabupaten dan Kota menjadi semakin luas antara lain dalam
perizinan, pengelolaan sumber pembiayaan dan investasi. Apabila dapat diwujudkan akselerasi
penyerahan kewenangan kepada Daerah Kabupaten atau Kota oleh pemerintah pusat, maka

3. otonomi daerah dapat memberikan kontribusi besar tehadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan demikian untuk mengoptimalkan perwujudan pelaksanaan investasi di daerah, salah satu
pendekatan yang dapat dikembangkan yaitu melalui pengembangan business networking. Untuk
efektifnya syatu bisnis jaringan syaratnya antara lain:
a. Something do offer
b. Motivation to network
c. Climate for networking
d. Bonding
e. Strategic planning
Peranan Manajemen Pemerintah dalam Kebijakan Otonomi Daerah
Peranan manajemen pemerintahan dalam upaya menyukseskan pelaksanaan UU 22/1999 setelah
direvisi melalui UU No 32/2004. Organisasi birokrasi harus responsif dan efisien terhadap
kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu perubahan pola pikir dan
pendekatan dari penekanan pada cara, prosedur dan peraturan perundang-undangan. Dalam
pemerintahan modern walaupun banyak kebutuhan masyarakat secara operasional tidak dapat
dipenuhi oleh masyarakat sendiri, pemerintah harus tetap membuat keputusan tentang
berbagaikebijakan yang harus dipenuhi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Ada tiga
fungsi pokok yang ada pada manajemen modern.
a. Perancanaan yang matang
b. Pelaksanaan yang tepat
c. Pengawasan yang ketat
Manajemen modern tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh faktor faktor sebagai
berikut:
a. Faktor Sumber Daya Manusia
b. Faktor Kepemimpinan
c. Sistem Informasi
KESIMPULAN DAN EVALUASI
Bab 5 dari buku yang ditulis oleh Waluyo, S.Sos, M.Si. ini adalah tentang peranan manajemen
pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Waluyo mengemukakan tentang
konsep-konsep, teori-teori, aplikasi, dan implementasi bagaimana “The Management State” itu
dikelola terutama berkaitan dengan proses terwujudnya Good Governance dan peningkatan
kualitas pelayanan publik yang lebih baik di era otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini.
Dalam buku ini, penulis telah memaparkan penjelasan dengan cukup baik, karena pembahasan
telah dibagi menjadi sub-sub yang lebih kecil sehingga lebih memudahkan para pembaca untuk

4. memahami isi tulisan. Tetapi, pada bagian introduksi/awal buku, penulis belum begitu baik,
karena penulis tidak memberikan ilustrasi/penjelasan mengenai sub-sub yang akan di bahas
secara terstruktur. Sebaiknya, penulis memberikan suatu introduksi pada bagian awal untuk
memberitahukan kepada para pembaca tentang apa yang sebenarnya akan dibahas di dalam
tulisan tersebut. Karena, jika pembaca membaca bagian introduksi maka pembaca akan
mendapatkan gambaran mengenai tulisan tersebut.
Pada buku ini juga tidak diberikan informasi mengenai tujuan dan sasaran penulis dalam menulis
buku ini. Apakah penulis ingin memberikan kontribusi kepada para praktisi, umum atau
mahasiswa. Sebaiknya penulis memberikan informasi ini agar lebih jelas sasaran buku ini.
Kemudian mengenai indentitas penulis. Walaupun bab ini merupakan bagian dari satu buku,
buku ini telah diberi sedikit identitas (footnote) sehingga para pembaca yang kebetulan hanya
memiliki bagian dari bab ini mengetahui siapa penulis, apakah memiliki kredibilitas di bidang
tersebut atau tidak.
Secara keseluruhan, dapat diambil beberapa simpulan dari buku tersebut. Pertama, tujuan penulis
baik terhadap mahasiswa, praktisi maupun golongan umum sudah tercapai walaupun penulis
tidak mengemukakannya secara eksplisit pada bagian simpulan. Kedua, penulis juga telah
objektif dalam menilai mengenai lingkungan dan hal ini dapat dilihat dari penyajian data-data
yang baik dan menyajikan sumber-sumber yang cukup jelas. Walaupun, penulis belum
mengemukakan apakah tujuan penulisannya sudah tercapai atau belum, tetapi tulisan ini akan
sangat berguna bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah pada studi ilmu pemerintahan,
dan khususnya kepada reviwer yang sedang menempuh mata kuliah manajemen pemerintahan
akan dapat menambah wawasan serta memberikan suatu wacana baru terhadap kehidupan global.

5. CRITICAL REVIEW
BAB V BUKU MANAJEMEN PUBLIK
BY WALUYO S.Sos, M.Si.
CV MANDAR MAJU, 2007
TUGAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN
SHAFIRA NURUL FIRDAUSTA
125134057
PROGRAM STUDI AKUNTANSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2014