1. KELAS XI BAB 2 BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

2. Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 2. Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Kompetensi Dasar : 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. 2.2. Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani. 2.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi. 2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Kompetensi Dasar : 2.1. Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi. 2.2. Menganalisis ciri-ciri masyarakat madani.

12. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokratis : Lanjutan …………. No Indikator Uraian / Keterangan 1. Kekuasaan Pemerintah demokratis sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan. Hak wn untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik/pemerintah harus dihormati. 2. Keadilan Keadilan hukum harus benar-benar diupayakan dan perlakuan yang sama didepan hukum, nyata adanya. 3. Kesejahteraan Kesempatan yg sama utk menikmati hasi pembangunan. 4. Peradaban Yang meliputi pengembangan pendidikan, kreativitas, dan kebebasan dalam berinovasi/berkarya. 5. Afeksi Yaitu adanya hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat dilembaga perwakilan. 6. Keamanan Yakni adanya jaminan keamanan bagi seluruh warga negara dalam kehidupannya. 7. Kebebasan Terdapatnya kebebasan dalam berpikir, berbicara dan mengemukakan pendapat sesuai aturan yang berlaku.

13. Lanjutan …………. Gagasan perlunya pembatasan kekuasaan dalam rule of law : RULE OF LAW Pengakuan hak asasi manusia Pemisahaan atau pembagian kekuasaan Pemerintahan menurut hukum Peradilan administrasi dalam perselisihan Supermasi hukum Persamaan dalam hukum

18. Lanjutan …………. Bentuk-bentuk demokrasi menurut Sklar No Bentuk Demokrasi Uraian / Keterangan 1. Demokrasi Liberal Yaitu pemerintahan yg dibatasi oleh UU & pemilu bebas yg diselenggarakan dalam waktu yg ajeg. 2. Demokrasi Terpimpin Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dlm pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi Sosial Yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan utk memperoleh kepercayaan politik. 4. Demokrasi Partisipasi Yaitu menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi Konstitusional Yaitu menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya & menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

21. Lanjutan …………. Pelaksanaannya cenderung bersifat paksaaan “otoriter”. Di negara-negara berkembang pada umumnya Masyarakat masih mencari dan menemukan identitas Ciri yang menonjol adalah eksekutif sangat berperan (dominatif) Di satu sisi nampaknya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun di sisi lain infra struktur politik hanya berperan sebagai pendukung saja.

25. Lanjutan …………. Kriteria masyarakat dan negara yang melakukan demokratisasi, menurut Robert A. Dahl. No Kriteria Uraian / Keterangan 1. Partisipasi Efektif Sebelum sebuah kebijakan dilakukan, seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif. 2. Persamaan Suara Bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. 3. Pemahaman Yang Jelas Setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. 4. Pengawasan Agenda Setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas. 5. Pencakupan Orang Dewasa Sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap, seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya.

30. Lanjutan …………. Identifikasi ada-tidaknya perkembangan masyarakat madani Sifat Partisipatif Sifat Otonom Tidak bebas nilai Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non-dominatif (plural) Termanifestasi dalam organisasi

33. Prasyarat guna menuju masyarakat madani setelah tumbuh dan berkembangnya demokratisasi SISTEM POLITIK NEGARA DEMOKRASI DEMOKRATISASI MASYARAKAT MADANI ( CIVIL SOCIETY ) Secara umum telah memili-ki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang dinamis, tangguh serta berwa-wasan global. Memilliki kemampuan me-menuhi kebutuhan pokok sendiri (mampu mengatasi ketergan-tungan) agar tidak menimbul-kan kerawanan, terutama bidang ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yg tinggi yang mencerminkan antara lain dari kemampuan tenaga-tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan pemba-ngunan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Semakin mantap mengendalikan sumber-sumber pembiayaan dlm negeri (berbasis kerakyatan) yang berarti ketergantungan kepada sumber-sumber pembangunan dari luar negeri semakin kecil/tidak ada sama sekali.

35. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menganalisis Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani Kompetensi Dasar : 2.3. Menganalisis pelaksanaan demorasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru dan reformasi. 2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

37. PETA KONSEP (KD 2.3. & 2.4.) Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagai Sarana Demokrasi DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Liberal (17- 8 - 1950 s.d. 5 - 7 - 1959 Demokrasi Terpimpin (5 - 7 – 1959 s.d. 1965 Demokrasi Pancasila (OrBa) (1966 s.d. 1988) Demokrasi Era Reformasi (1988 s.d. Sekarang) Sistem Distrik Sistem Proporsional Sistem Gabungan Perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

40. Lanjutan ………………. Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo , telah dipersiapkan pelaksanaan pemilu II pada 29 September 1955. Namun, justru kabinet tersebut menyerahkan mandatnya kepada presiden, kemudian dilanjutkan oleh kabinet Bahanuddin Harahap . Pada masa inilah kemudian terlaksananya pemilu 1955, yang dinilai banyak kalangan sebagai satu pelaksanaan Pemilu Indonesia yang bersih. Jatuh bangunnya kabinet diera ini terus berlanjut hingga pada 1959. Pada masa inilah terjadi kekacauan dikalangan konstituante yang tiada berakhir, maka kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 juli 1959.

42. Lanjutan ………………. Sila keempat Pancasila telah ditafsirkan sebagai sistem demokrasi terpimpin. Kata ‘terpimpin’ artinya dipimpin oleh seorang pemimpin atau panglima besar revolusi. Praktik sistem politik demokrasi terpimpin, diwujudkan dalam implementasi kedudukan lembaga-lembaga negara yang justru bertentangan dengan UUD 1945. Presiden banyak menentukan yang bukan kewenangannya. Sidang Umum MPRS 1963, Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Untuk kepentingan melanggengkan kedudukannya, presiden mengusulkan prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pada situasi thn 1965 yang merupakan anti klimaks kekuasaan demokrasi terpimpin.

57. STUDI KASUS Demokrasi Indonesia Dinilai Tanpa Demokrat Demokrasi sebangun dengan cita-cita ideal yang diinginkan pendiri bangsa, mulai dari kemanusiaan, perwakilan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Sayangnya, demokrasi yang berjalan di Indonesia saat tanpa demokrat. Dosen Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latif, mengatakan hal ini dalam Refleksi Kritis Pengalaman Indonesia Pascakemerdekaan di Kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tampil pula sebagai pembicara, anggota DPR Partai Golkar Ade Komarudin, Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Kebangsaan M. Fadjroel Rachman, serta peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Abbas Al-Jauhari. “ Demokrasi kita kehilangan kepemimpinan yang punya otoritas. Meski demokrasi tidak menghendaki otoriter, tetapi otoritas harus ada sehingga ada kepastian hukum. Demokrasi tanpa regulasi yang baik jauh lebih buruk dari kondisi ekonomi yang buruk,” ujarnya. Dalam konsilidasi demokrasi saat ini, menurut Yudi, diuntungkan dengan mencairnya kutub ideologis sebagai salah satu warisan Orde Baru. Orang bisa masuk partai yang beda dengan ormasnya di masa lalu. Sumber : Kompas, 12/1/2007

60. TERIMAKASIH KITA TELAH BERGABUNG SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT WASSALAMUALAIKUM WR.WB.