UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional meskipun menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Beberapa masalah utama UMKM adalah keterbatasan modal, kemampuan penguasaan teknologi, serta iklim usaha dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan dukungan berupa pembinaan manajemen, pelatihan, pemberian modal, serta penciptaan iklim usaha yang

1. PKM
Sosialisasi Strategi Ekonomi Masyarakat Desa melalui Usaha
Mikro, dan Kecil Menegah (UMKM) pada Era New Normal
RUDI AZHAR
Lubuklinggau,25Okterber2021
O
S
S

2. Lingkup Materi
2
 Definisi UMKM
 Karakteristik UMKM
 Permasalahan UMKM
 Peranan Strategis /Kontribusi UMKM dalan
Perekonomian Nasional
 Sistem Pembiayan UMKM
 Strategi Pengembangan UMKM

3. SOSIALISASI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Universitas Bina Insan Lubuklinggau
3
 Menteri Negara Koperasi & UKM :
 UMKM adalah: Usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan suatu
badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan
maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak
termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya Rp.200 Juta
atau mempunyai hasil penjualan rata-rata pertahun Rp. 1 Milyar dan
usaha tersebut berdiri sendiri.
 Kementrian Koperasi dan UKM ;
 menggolongkan suatu usaha sebagai usaha kecil jika memiliki
omset kurang dari Rp 1 milyar per tahun. Untuk usaha menengah
batasannya adalah usaha yang memiliki omset antara Rp 1 sampai
dengan Rp 50 milyar per tahun

4. Definisi UMKM
Pengertian Usaha Kecil
4
 Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha Kecil
adalah : *Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha
kecil. *Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp ,00 , tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp ,00 sampai dengan
paling banyak Rp ,00

5. KLASIFIKASI JENIS USAHA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008

6. .
6
 Usaha Kecil & Mikro :
 Milik Individu (WNI)
 Berbadan Hukum
 Kekayaan bersih maksimal Rp.200 Juta
 Hasil penjualan (nilai omzet) rata-rata Rp. 1 Milyar
pertahunnya.
USAHA MENENGAH:
Adalah badan usaha milik warga negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 Juta –
Rp. 10 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

7. • Kriteria Usaha Mikro :
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Penjualan Tahunan paling banyak/ < Rp.300.000.000,-
Kriteria Usaha Kecil
Kekayaan bersih > Rp.50.000.000,- s.d. Rp.500.000.000
tidak termasuk tanah dan bangunan.
Penjualan tahunan > Rp.300.000.000,- s.d.
Rp.2.500.000.000,-
Kriteria Usaha Menengah
kekayaan bersih > Rp.500.000.000,- s.d. Rp.
10.000.000.000,-tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha
Penjualan tahunan > Rp.2.500.000.000 s.d.
Rp.50.000.000.000
Sumber : Undang-undang no.20 Tahun 2018 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
KRITERIA USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH

8. Klasifikasi Usaha dilihat dari Nilai
Kekayaannya :
8
NILAI KEKAYAAN
USAHA KECIL &
MIKRO
Maksimal Rp. 200 Juta
USAHA MENENGAH Rp. 200 Juta – Rp. 10 Milyar
USAHA BESAR Diatas Rp. 10 Milyar

9. Klasifikasi Usaha dilihat dari Jumlah Tenaga
Kerjanya:
9
JUMLAH TENAGA KERJA
USAHA KECIL & MIKRO : 1 – 4 Orang
USAHA MENENGAH : 20 – 99 Orang
USAHA BESAR : Diatas 99 Orang

10. Departemen Industri &
Perdagangan:
10
 (UU No.9 Tahun 1995 ) Usaha Kecil merupakan
bagian dari industri dan dagang kecil yang
merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
perseorangan atau rumah tangga maupun satu
badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau
jasa untuk diperniagakan secara komersial yang
mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.
200 Juta dan mempunyai nilai penjualan Rp. 1
Milyar atau kurang pertahunnya

11. CONTOH-CONTOH UMKM:
1,Petani tunalahan
2.Nelayan tanpa perahu
3.Industri kecil (skala rumah tangga)
4.Usaha kerajinan tangan
5.Pedagang kecil/asongan
6.Pengecer koran, dan seterusnya
11
Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, antara lain:
MASALAH INTERNAL:
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah usaha UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap pasar dan perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang

12. UU UMKM
Ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah
pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang
dipekerjakan terbatas.
Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis,
kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan
ekonomi nasional.
UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

13. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, antara lain:
MASALAH EKSTERNAL:
1) Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha
kecil,
2) Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan,
3) Kurangnya dukungan,
4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
13
MASALAH INTERNAL:
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah
usaha UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap
pasar dan perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang
masih kurang

14. UMKM sebagai sebuah Organisasi ekonomi/bisnis
memiliki ciri spesifik:
14
 Struktur ekonomi organisasi sangat sederhana
 Mempunyai karakter khas
 Tanpa elaborasi
 Tanpa staf yang berlebihan
 Pembagian kerja yang lentur
 Memiliki hirarki manajemen yang kecil
 Sedikit aktivitas yang diformalkan
 Sangat sedikit yang menggunakan proses perencanaan
 Jarang memberikan pelatihan terhadap karyawan
 Jumlah karyawan sedikit
 Pengusaha sulit membedakan aset pribadi dan aset perusahaan
 Sistem akuntansi kurang baik (biasanya bahkan tidak memiliki
pembukuan)

15. Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Sektor Industri untuk
berkembang :
15
1. Poor Decesion making
ability, yakni lemahnya
kemampuan dalam mengambil
keputusan.
2. Management imcompetence,
yakni ketidakmampuan
manajemen.
3. Lack of experience, yakni
kurang berpengalaman
4. Poor financial control, yaitu
lemahnya pengawasan terhadap
keuangan.
5. Deterioration of working capital,
yakni kemerosotan posisi modal kerja,
6. Declining sales, artinya sering
menemukan penurunan pada volume
penjualan.
7. Declining profit, yaitu buruknya
manajemen mendorong terjadinya
penurunan laba atau keuntungan.
8. Icreasing debt, sebaliknya hutang terus
meningkat.

16. UU UMKM
Ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah
pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang
dipekerjakan terbatas.
Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis,
kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan
ekonomi nasional.
UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

17. UU UMKM
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi
kriteria Usaha Mikro (omset sd 300jt; modal sd 50jt)).
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil omset 300jt-2,5m, modal 50jt-500jt_
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. (omset 2,5m – 50m, modal 500jt-10m)

18. Ciri-Ciri UMKM “Usaha Mikro Kecil dan
Menengah”
18
Adapun ciri-ciri UMKM “Usaha Mikro Kecil dan Menengah” yang diantaranya yaitu:
 Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu.
 Tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
 Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
 Sumber daya manusia “SDM” didalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mempuni.
 Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah.
 Biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan
non bank.
 Pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.

19. Menurut skala usaha pada tahun 1997 dan 2003 atas dasar harga
konstan 1993, PDB untuk UMKM mengalami pertumbuhan sebesar
3,82 % dari 249,572 milyar pada tahun 1997 sampai 259,1 milyar pada
tahun 2003. (BPS dan Kementrian Koperasi dan UKM, 2011) Meskipun
UMKM telah menunjukan peranannya dalam perekonomian nasional,
namun masih mengadapi hambatan atau kendala baik bersifat intern
dan ekstern
19

20. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, antara lain:
MASALAH EKSTERNAL:
1) Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha
kecil,
2) Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan,
3) Kurangnya dukungan,
4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
20
MASALAH INTERNAL:
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah
usaha UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap
pasar dan perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang
masih kurang

21. Pada umumnya permasalahan yang
dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), antara lain meliputi :
21
 Jenis barang usahanya tidak
tetap,dapat berganti pada
periode tertentu;
 Tempat usahanya tidak selalu
menetap, dapat berubah
sewaktu-waktu;
 Belum melaksanakan
administrasi keuangan yang
sederhana dan tidak
memisahkan antara keuangan
keluarga dengan keuangan
usaha
 Penciptaan Iklim Usaha yang Kondisif
 Bantu Permodalan Pemerintahan
 Perlindungan Usaha
 Pengembangan Kemitraan
 Pelatihan Pemerintah
 Membentuk lembaga khusus
 Memantapkan Asosiasi
 Mengembangkan Promosi

22. Jenis-Jenis UMKM
22
 Pada dekade terakhir ini mulai marak
bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala
rumahan hingga skala yang lebih besar,
berikut ini ada 3 jenis usaha yang termasuk
UMKM yaitu:
 Usaha Kuliner
 Usaha Fashion
 Usaha Agribisnis
CONTOH-CONTOH UMKM:
 Petani tunalahan
 Nelayan tanpa perahu
 Industri kecil (skala rumah tangga)
 Usaha kerajinan tangan
 Pedagang kecil/asongan
 Pengecer koran, dan seterusnya.

23. Permasalahan
UMKM
• Modal usaha
• Kurang tahu cara membesarkan bisnis
• Kurannya inovasi produk
• Kesulitan dalam distribusi dan pemasaran
• Belum memanfaatkan pemasaran online
• Tidak adanya branding / merk produk
• Tidak memberikan perhatian pada pelaggan dengan program loyalitas
• Mengandalkan pembukuan secara manual
• Tidak memiliki mentor
• Tidak memiliki izin usaha resmi

24. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, antara lain:
MASALAH EKSTERNAL:
1) Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha
kecil,
2) Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan,
3) Kurangnya dukungan,
4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
24 MASALAH INTERNAL:
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah
usaha UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap pasar
dan perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang masih
kurang

25. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh UMKM, antara lain:
MASALAH EKSTERNAL:
1) Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha
kecil,
2) Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan,
3) Kurangnya dukungan,
4) Masih kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia.
25
MASALAH INTERNAL:
1) Rendahnya profesionalisme tenaga pengolah
usaha UMKM
2) Keterbatasan modal dan askes terhadap
pasar dan perbankan
3) Kemampuan penguasaan teknologi yang
masih kurang

26. 5 Masalah UMKM dan Cara Mengatasinya
26
1. Minimnya modal usaha
 Modal merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM. Minimnya modal yang dimiliki
para pelaku usaha mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh
pun tidak optimal.
 Untuk itu, banyak para pelaku usaha yang mencoba peruntungan dengan mencari modal melalui pinjaman
bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh pinjaman modal dari
bank sering kali tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM sehingga usaha menjadi mandek.
 Solusi
• : jika Anda termasuk pelaku usaha yang kesulitan mendapat akses pembiayaan, jangan khawatir! Seiring
berkembangnya teknologi, para pelaku UMKM kini bisa mendapat modal tambahan melalui sistem
penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial (fintech). Penggalangan dana ini dikenal dengan
istilah crowdfunding.
• Ada dua jenis crowdfunding, yaitu reward dan equity. Reward merupakan sistem penggalangan dana
berbentuk sponsor yang di dalamnya Anda bisa memberikan imbalan sesuai dengan pendanaan dari donatur.
• Sementara itu, equity merupakan sistem penggalangan dana berbasis investasi dalam bentuk saham dengan
imbalan berupa profit sharing

27. Solusi: oleh karena itu, setiap UMKM sebaiknya memiliki Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili
usaha.
Hal ini diperlukan sebagai bukti yang sah dari pemerintah terkait
kepemilikan usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan
No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 mengenai
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
27
 2. Kesulitan dalam hal perizinan
 Perizinan juga menjadi salah satu masalah UMKM yang sering
dialami di Indonesia. Padahal, izin usaha resmi merupakan hal
penting dalam sebuah usaha, terutama jika berkaitan dengan
pengembangan bisnis dan akses pembiayaan. Tanpa izin resmi,
UMKM tidak akan bisa mengajukan modal sehingga akan sulit
untuk mengembangkan usaha

28. Secara umum, SIUP dibagi menjadi empat
kategori, yaitu:
28
 SIUP Mikro, yaitu izin usaha untuk usaha sangat kecil atau mikro
dengan kekayaan bersih yang jumlahnya tidak lebih dari Rp50 juta.
 SIUP Kecil, yaitu izin usaha untuk usaha kecil dengan kekayaan
bersih yang jumlahnya antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.
 SIUP Menengah, yaitu izin usaha untuk usaha menengah dengan
kekayaan bersih yang jumlahnya antara Rp500 juta hingga Rp10
miliar.
 SIUP Besar, yaitu izin usaha untuk usaha besar dengan kekayaan
bersih yang jumlahnya lebih dari Rp10 miliar.
Untuk mendapatkan SIUP, Anda perlu mengajukannya melalui
situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) sesuai domisili atau datang
langsung ke kantor pelayanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Daerah Tingkat II di masing-masing kabupaten atau
kotamadya sesuai domisili.

29. 3. Kurangnya pemahaman tentang pemasaran digital
Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin.
Namun, kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi permasalahan
tersendiri yang sering dialami UMKM, terutama jika berkaitan dengan teknologi atau
pemasaran digital.
Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produknya secara online melalui media
sosial atau marketplace, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal
sehingga potensi keuntungan yang diperoleh pun masih belum optimal.
29
• Solusi: untuk itu, para pelaku usaha
perlu meningkatkan pengetahuan
tentang cara melakukan pemasaran
digital dengan tepat sehingga dapat
meningkatkan angka penjualan
produk.

30. 4. Pembukuan masih
manual
30
 Meski Indonesia sudah mulai mendorong pertumbuhan
ekonomi digital, masih banyak pelaku UMKM yang
menggunakan pembukuan secara manual. Jika pembukuan
manual mengalami kerusakan, kehilangan, atau kesalahan,
maka seluruh data akan hilang dan sistem penjualan menjadi
terhambat.
 Padahal, pembukuan merupakan elemen penting dalam
kegiatan usaha dan salah satu syarat wajib yang diperlukan
dalam peminjaman modal. Jika Anda termasuk pelaku
usaha yang masih menggunakan pembukuan manual,
beralihlah ke pembukuan otomatis dengan menggunakan
aplikasi atau sistem pembayaran online yang sudah
terintegrasi.
 Dengan begitu, pencatatan transaksi bisa dilakukan secara
otomatis dan akurat sehingga risiko kerusakan, kehilangan,
ataupun kesalahan data bisa diminimalisas

31. 5. Kurangnya kesadaran membayar pajak
31
 Dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta pelaku UMKM
yang melaporkan pajaknya. Hal ini diprediksi karena banyak pelaku UMKM yang masih
belum menyadari pentingnya membayar dan melaporkan pajak, serta belum mengetahui
cara menghitung pajak.
Padahal, jika pelaku UMKM tidak membayar dan melaporkan pajaknya, mereka akan
dikenakan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatan mereka. Untuk
menghindari sanksi tersebut, lakukan pembayaran pajak paling lambat tanggal 15 setiap
bulannya dengan menggunakan aplikasi PPh Final dari OnlinePajak.

32. Peran UMKM
• Penyangga perekonomian
• Jumlah pengusaha 58,97Juta tahun 2018
• Peningkatan produk domestik bruto
• Penyumbang devisa
• Penerimaan pajak
• Penyerapan tenaga kerja
• Suplier bagi konsumen / perusahaan besar, sebaliknya juga
pelanggan bagi perusahaan besar – bagian dari rantai
distribusi

33. UU UMKM
Ciri ciri UMKM adalah : manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah
pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang
dipekerjakan terbatas.
Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis,
kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan
ekonomi nasional.
UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

34. 34

35. PEMBIAYAAN umkm
35
 Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa
keuangan syariah pasal 1 butir 8 yang dimaksudkan pembiayaan adalah penyediaan
dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota,
calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima
pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada koperasi
sesuai akad disertai pembayaransejumlah imbalan bagi hasil dan atau laba dari
kegiatan yang dibiayaai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

 Menurut Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro,
kecil, menengah yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank,
koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan
memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah

36. Selain berdasar Undang-Undang No. 20 Tahun 2008
adapun sumber pembiayaan (modal) terhadap UMKM
diantaranya
36
1) Modal Sendiri, yakni uang yang dikumpulkan dari tabungan (bila bekerja) atau warisan yang
diwariskan orang tua atau hibah pemberian dari orang lain.
2) Dari Barang yang digadaikan, yakni barang miliki sendiri yang digadaikan baik ke lembaga
formal (seperti Perum Pegadaian) atau informal.
3) Melakukan peminjaman kepada Bank dan Lembaga Keuangan sejenis Bank. Dengan
membayar angsuran sesuai tingkat bunga yang ada.
4) Mendapat modal dengan bermitra dengan pihak lain yang sering disebut sebagai kemitraan
usaha.
5) Mendapat pinjaman dari lembaga Non Formal seperti LSM kemanusiaan dan lembaga
pemberdayaan ekonomi lainnya.
6) Modal dengan mengoptimalkan hubungan dengan supplier (pemasok).

37. PEMBIAYAAN umkm
37  Selain pengembangan pembiayaan sebagaimana diuraikan
diatas masih ada beberapa sistem pembiayaan
(multifinance) yang dapat dimanfaatkan UMKM, antara lain:
modal ventura, anjak piutang (factoring), penyewaan
(leasing), pegadaian, dana BUMN dan sebagainya.
Pemilihannya tergantung UMKM sendiri, berdasarkan
kesesuaian, kemampuan pemenuhan persyaratan dan
prosedur yang ditetapkan masing-masing lembaga
pembiayaan tersebut. Modal ventura merupakan salah satu
program Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan telah
berkembang di daerah-daerah, hampir disetiap
propinsi/daerah istimewa telah berdiri Perusahaan Modal
Ventura Daerah (LMVD) yang menyediakan modal produktif
bagi UMKM.

38. Strategi Pengembangan UMKM yang Efektif
Dilakukan
38
 Menentukan Harga Sesuai dengan Kualitas yang Maksimal. ...
 Memilih Jenis Produk yang Tepat. ...
 Pilihlah Sumber Daya Manusia yang Terbaik. ...
 4. Lakukan Sistem Promosi. ...
 Memilih Dimana Lokasi Paling Strategis.

39. 39
Alat Analisis Strategi Bisnis Porter – Lima kekuatan Kompetitif
Lima Kekuatan Kompetitif Porter
(Porter’s Five Forces)
Sumber: Hasil Studi LPEP, 2016
Faktor Eksternal Perusahaan
KOMPETISI PADA INDUSTRI
KECIL & MIKRO
Persaingan antar-Perusahaan:
Konsentrasi Pasar
Pertumbuhan Pasar
Produktivitas/Efisiensi
Diversifikasi Produk
Inovasi Produk & Teknologi
Oportunitas Pasar Industri
Potensi Pesaing Masuk:
Pesaing Luar Negeri
Pesaing Dalaam &
Luar Jawa Timur
Kemudahan Perizinan
Subtitusi:
Barang Impor
Harga Barang Impor
Barang dari Dalam
& Luar Jawa Timur
Pembeli:
Sensitivitas
Harga Produk
Daya Beli
Pemasok:
Ketersediaan
Input
Harga Input
Ancaman
Pesaing Baru
Ancaman Produk
Subtitusi
Daya Tawar
Pemasok
Daya Tawar
Pembeli

40. 40
Strategi Bisnis & Kebijakan Umum untuk Pengembangan IKM di Jawa Timur  Nasional
Faktor Kunci Strategi Bisnis IKM
No. (Model DEA, Tobit, OLS, AHP, IE Ansoff- Strategi Umum
Pemetaan Problematika, SWOT (Internal-Eksternal) Kompeten Porter
Porter’s 5 Forces, & Value Chain)
Penetrasi Pasar,
Pengembangan Produk,
& Pasar
Diferensiasi &
Keunggulan Biaya
Modal
Bahan Baku
Pemasaran
Kelembagaan
Infrastruktur
Tenaga Kerja
4 Proses Produksi Strategi Defensif
Penetrasi Pasar &
Pengembangan Produk
5
6
7
1
2
3
Reduksi Biaya
Penggabungan
Bisnis
Segmen &
Jangkauan Pasar
Pengembangan
Produk
Pengembangan
Pasar
Pengembangan
Produk
Pengembangan
Produk
Reduksi Biaya
Sumber: Hasil Studi LPEP, 2016
Analisis Stategi Bisnis:
 SWOT
 IE (Internal Eksternal)
 Ansoff – Kompeten
 Porter (Strategi Umum)
Pengembangan
Pasar
Reduksi
Biaya
Pengembangan
Produk
Faktor Kunci:
1. Modal
2. Bahan Baku
3. Tenaga Kerja
4. Proses Produksi
5. Pemasaran
6. Kelembagaan
7. Infrastruktur
Strategi Bisnis

41. 41
Produktivitas
IKM
Berdaya
Saing
Tangguh
Tujuan
Sasaran
Strategi Bisnis
Kebijakan
Program
Pra Roadmap Faktor Kunci:
1. Modal
2. Bahan Baku
3. Tenaga Kerja
4. Proses Produksi
5. Pemasaran
6. Kelembagaan
7. Infrastruktur
Sumber: Hasil Studi LPEP, 2016
Faktor Kunci Strategi Bisnis IKM
No. (Model DEA, Tobit, Visi-Misi Sasaran (SWOT, IE, Ansoff- Kebijakan
OLS, AHP, Pemetaan Kompeten, &
Problematika, Porter’s 5 Tujuan Strategi Umum Porter)
Forces, & Value Chain)
Penguatan Pemberian modal IKM Kredit untuk IKM
permodalan IKM (Modal Investasi & Kerja) (KUR & dana ber
Meningkatkan efisiensi Stabilitas harga bahan baku Monitoring TPID
& kelancaran pasokan (impor) & kelancaran pembangunan in
bahan baku transp-dist-log penataan-pemb
Meningkatkan Peningkatan keterampilan Pelatihan produ
produktivitas tng kerja tenaga kerja
Peningkatan Penggunaan teknologi Bantuan (kemitr
kualitas produk modern/terbaru, inovasi, pelatihan desain
& desain produk pelatihan-penda
Pengembangan pasar Meningkatkan segmen & E-commerce (pe
produk IKM jangkauan pasar (meningkatkan promosi (pamer
penjualan produk IKM) kemitraan-keag
kepabeanan, & b
Penguatan Meningkatkan kapasitas Pelatihan (organ
kelembagaan IKM kelembagaan-organisasi IKM Lap. Keu, perpaj
yang profesional pengembangan
biaya perizinan,
modal, alat, bah
Peningkatan kualitas Pembangunan infrastruktur Pembangunan ja
& kuantitas infrastruktur telekomunikasi & jalan raya frekuensi (broad
pembangunan ja
7 Infrastruktur
Proses Produksi
5 Pemasaran
6 Kelembagaan
1 Modal
Peningkatan
Produktivitas
IKM agar
Berdaya Saing
Tangguh
2 Bahan Baku
3 Tenaga Kerja
4
Pengembangan
Pasar
Pengembangan
Produk
ReduksiBiaya
Strategi Bisnis & Kebijakan Umum untuk Pengembangan IKM di Jawa Timur  Nasional

42. 42
Alat Analisis Strategi Bisnis Porter – Rantai Nilai
Produk
Nilai
Konsumen-
Pelanggan:
Kebutuhan, harga, &
Pendapatan
Infrastruktur Perusahaan:
Kelembagaan & Manajerial
Manajemen Sumberdaya Manusia (SDM):
Organisasi, keterampilan SDM, biaya SDM & biaya tetap/ overhead
Pengembangan Teknologi:
Inovasi & perbaikan teknologi (mesin & peralatan)
Pengadaan-Pembelian:
Ketersediaan & biaya bahan baku (impor)
Pelayanan:
Standar
pelayanan
prima.
Menerima
Pasokan:
Kemitraan dg
pemasok
(menurunkan
biaya input).
Operasi-Proses
Produksi:
Efisiensi, skala
usaha, &
pengalaman
bisnis.
Distribusi &
Logistik:
Biaya
transportasi
(distribusi-
logistik) &
kecepatan
distribusi.
Pemasaran &
Penjualan:
Jenis
pelanggan,
jaringan &
jangkauan
pemasaran,
e-commerce,
& promosi.
Aktivitas Utama
Aktivitas
Pendukung
Rantai Nilai (Value Chain) Industri Kecil & Menengah
Sumber: Hasil Studi LPEP, 2016
Rantai Nilai  Faktor Internal Perusahaan

43. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO,
KECIL, MENENGAH (UMKM)
PP 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
43
 Lampiran PP 24 Tahun 2018

44. UMKM DI ERA DIGITAL
UKM
Leadership
Entrepreneur
Skill manajemen
Penggunaan
teknologi
Produk dan inovasi
Pemasaran
Modal
Pembukuan
Peluang Bisnis 4.0
• Fintech
• Cloud hosting
• Bisnis online
• On demand
services

45. PKM
45
SEKIAN
TERIMA KASIH
ATAS
PEHATIAN
DAN
KESABARANNYA

46. DASAR HUKUM PERIZINAN OSS BAGI
USAHA MIKRO DAN KECIL
46

47. PASAL 5 BAB II PERMENKOPUKM NO 2
TAHUN 2019
ONELINE SINGLE
SUBMISSION

48. PERUBAHAN PARADIGMA PERIZINAN

49. 49
Sistem OSS Launching 9 Juli 2018 melibatkan 25 K/L, 34
Provinsi, 514 Kab/Kota, 12 KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan
Industri.
Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awal dilakukan
melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, Ditjen Dukcapil, dan
Ditjen Pajak.
Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU,
Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM,
Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR.
Operasional pelayananberbantuan
Secara regular dilakukan bimtek kepada pemda, K/L,
pelaku/asosiasi usaha.
Menggunakan satu portal nasional, satu
identitas perizinan berusaha (NIB), dan
satu format izin berusaha (Izin Usaha
dan Izin Operasional/Komersial);
Konsep Perizinan melalui OSS
Perizinan Berusaha diterbitkan
berdasarkan Komitmen yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha;
Pemenuhan komitmen diselesaikan di
K/L dan/atau Pemda.
Sistempelayanan onlineberbasis-web
2 Weeks

50. Penjelasan UmumOSS: Tahap
Pendaftaran
50
PELAKU
USAHA
Perorangan
(Non Badan
Usaha)
OSS*
AHUONLINE
(pengesahan PT)
Mendirikan
Badan
Usaha :
1. PT
2. CV
,Firma
3. Koperasi
Notaris
KS
WP BP
J
S TKAOnline Dukcapil
*Dengan terintegrasinya sistem OSS
terhadap sistem K/L lainnya, maka
data Pelaku Usaha tervalidasi
secara sistem.
SPIPISE
AHU
Online
INSW
NOMOR INDUK
BERUSAHA
NPWP
BPJS Kesehatan
BPJS
Ketenagakerjaan
NIBsekaligussebagai:
1. TDP
2. API
3. AksesKepabeanan

51. MANFAAT OSS
ONELINE SINGLE
SUBMISSION

52. PRASYARAT SEBELUM MENGAKSES OSS
ONELINE SINGLE SUBMISSION

53. PROSEDUR MENGGUNAKAN OSS
ONELINE SINGLE

54. AKTIVASI OSS
ONELINE SINGLE SUBMISSION

55. CARA MENDAPATKAN NIB
ONELINE SINGLE SUBMISSION

56. Keterkaitan Sistem Pemda dengan Sistem
OSS
Sistem Perizinan di Daerah memfasilitasi pelaku usaha untuk pemenuhan komitmen (persyaratan) : (i).
Sarana/Prasarana (Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, dan/atau SLF); (ii) Izin Usaha; (iii) dan penerbitan
Izin Komersial/Operasional
OSS
K/L DPMPTSP
OPD
Koordinasi
Pelaku
Usaha
1
2
3
4
1. Pelaku Usaha mengajuka perizinan
berusaha dan OSS dapat
menerbitkan izin yang berlaku
efektif/ belum
kewenangannya.
3. Pelaku Usaha melakukan
pemenuhan komitmen ke K/L/D.
persetujuan komitmen.
5. K/L/D menotifikasi
pemenuhan komitmen
persetujuan
kepada OSS
dan Izin berlakuefektif.
Keterangan :
5 5
2
3
2. OSSmengirimkan data perizinan dan
komitmen ke K/L/D, sesuai dengan

57. TDP
• Tanda
Daftar
Perusahaa
n
API
• Angka
Pengenal
Impor
(APIP/APIU)
akses
kepabeana
n
• dahulu nomor
induk
kepabeanan
NIB: Nomor IndukBerusaha
PENDAFTARAN
Pengelompokan Jenis Perizinan
Berusaha :
1.Izin Usaha.
2.Izin Komersial atau Operasional.
Seluruh perizinan berusaha yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan sektor, dikelompokan
sebagai Izin Usaha atau Izin
Komersial atau Operasional.
PERIZINAN BERUSAHA
PerizinanBerusahadengan OSS

58. PERBANDINGAN MEKANISME PERIZINAN LAMA DAN BARU
PRINSIP DASAR PP 24 TAHUN 2018

59. IZIN USAHA
•Izin Usaha
Sektoral
•SIUP
(otomatis)
KOMITMEN KOMITMEN
• Izin Edar
• Sertifikat
• Lisensi
• Persetujuan
Impor;
• Dll.
•Izin Lokasi
•Izin
Lingkungan
•Izin Mendirikan
Bangunan
•SLF
IZIN KOMERSIAL/
OPERASIONAL
•Daftar
Izin
Komersia
l/
Operasio
nal
Peran K/L/D dalam Proses Pemenuhan Komitmen
• Data NIB,Permohonan Izin Lokasi,Izin Lingkungan, Izin Usaha,dan Daftar Izin Komersial/Operasional dikirimkan
keDPMPTSPmelalui Webform. Permohonan Data IMB dikirimkan keSIMBG.
• SistemOSStelah terkoneksi dan terintegrasi dengan 32 SistemK/L(house tohouse).
NOMOR INDUK
BERUSAHA
DPMPTSP K/L/DPMPTSP

60. PEMERINTAHKABUPATEN/ KOT
A
(DPMPTSP)
PEMERINTAHPROVINSI
(DPMPTSP)
PEMERINTAHPUSA
T
(Kementerian/Lembaga)
Penerbitan Perizinan Berusaha
SARANA
penerbitan
perizinan
PEMERINTAHPUSA
T
(BKPM) LEMBAGAOSS

61. LAYANAN OSS PADA DPM PTSP

62. Presiden
SATGAS
Nasional
OSS/ BKPM
SATGAS K/L
Pendukung
SATGAS
Leading
Sector
SATGAS
Provinsi
SATGAS
Kab/Kota
Sekjen Sekjen Sekretaris Daerah
Up/Down Line
Keterangan
Garis Koordinasi
Garis Pendukung
Garis Penugasan
L
L
L
Laporan Per Bulan
• SATGAS Nasional bertanggung
jawab penuh terhadap pemantauan
proses perizinan berusaha dan wajib
melapor setiap bulan kepada
Presiden.
• SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota
Wajib: (1) mengawal dan membantu
penyelesaian setiap perizinan
berusaha; (2) mengidentifikasi
perizinan yang perlu direformasi
(dimudahkan atau distandarkan); dan
(3) melaporkan semua kegiatan berusaha
dan permasalahannya kepada
SATGAS Nasional.
• SATGAS Leading Sector adalah
SATGAS yang paling bertanggung
jawab terhadap pembinaan,
pengembangan, dan pelayanan
perizinan berusaha suatu sektor atau
urusan.
• SATGAS Pendukung adalah
SATGAS yang wajib mendukung
perizinan yang diperlukan oleh
Leading Sector untuk penyelesaian
suatu investasi/berusaha.
DPMPTSP DPMPTSP DPMPTSP
Sekretaris Daerah
DPMPTSP
6
Struktur Satuan Tugas Perpres No. 91 Tahun 2017

63. SEKIAN TERIMA KASIH