Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Permendagri 66 Tahun 2007

1. DIREKTORAT JENDERAL PMD
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. DASAR HUKUM
1. UU No. 25 Th 2004 ttg Sistem
Perenc. Pemb. Nasional;
2. UU No. 32 Th 2004 ttg
Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 33 Th 2004 ttg
Perimbangan Keuangan antara
Pusat dan Daerah ;
4. PP. NO.72 Tentang Desa;
5. PP. No. 79 Tahun 2005
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;
6. Permendagri No. 66 Tahun 2007
ttg Perencanaan Pembangunan

3. PERUBAHAN PARADIGMA PEMBANGUNAN
PERDESAAN
RURAL
DEVELOPMENT
COMMUNITY
RD DEVELOPMEN
CD
CE T
COMMUNITY
EMPOWERMEN
T
MEMBANGUN MASYARAKAT
MASYARAKAT MEMBANGUN

7. Desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas
Wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepetingan
masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat yang diakui
dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. PEMBERDAYAAN
 PEMBERDAYAAN ADALAH
PROSES TRANSFORMASI
POWER PADA YANG LEMAH
(POWERLESSNESS) DAN
PENINGKATAN KEMAMPUAN
AGAR SECARA MANDIRI
MAMPU MENGURUS
KEHIDUPANNYA (Arai, 1995)

9. PEMBER-DAYA-AN
DAYA(Power)
PROSES
PENGUATAN
5 WATT 100 WATT
SUMBER
POWER

10. PENDAHULUAN
Dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah pasal 151 yang berbunyi “
Bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat”.

11. Undang-undang Nomor 25/2004
o Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional menyebutkan bahwa undang-undang
tersebut salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat.
o Jadi keterlibatan masyarakat sudah tidak
lagi menjadi “obyek” pembangunan
melainkan “Subyek” Pembangunan

12. Kegiatan Pembangunan Pedesaan di
Indonesia
Memiliki beberapa karakteristik seperti :
1) Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan dan
pelaksanaan;
2) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengeloaan
keuangannya cukup kuat;
3) Tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang
telah ada;
4) Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah
lokalnya cukup menonjol dengan bantuan teknis dari
konsultan;
5) Belum ada keterpaduan dengan program pembangunan
nasional, baik dalam hal program, lokasi, dana, waktu, dan
mekanisme pengeloaan.3

13. PENDEKATAN
 Keberpihakan pada masyarakat.
 Otonomi dan Desentralisasi
 Partisipatif
 Keswadayaan
 Keterpaduan pembangunan

14. PRINSIP DASAR
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
1. Pemberdayaan;
2. Transparansi;
3. Akuntabilitas;
4. Keberlanjutan;
5. Partisipasi.

15. SIKLUS PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
2. PELAKSANAAN
PEMANFAATAN
PENGEMBANGAN TINDAK
LANJUT
1. PERENCANAAN 3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN
3. PENGENDALIAN/PELESTARIAN
1. PERENCANAAN
a. Monitoring dan Evaluasi;
a. Musrenbang 2. PELAKSANAAN
Dusun/RW/Kampung; b. Penguatan Kelembagaan;
a. Pola Swakelola; c. Pelestarian;
b. Musrenbang Desa/Kel;
b. Pola Kerjasama Oprasional; d. Musyawarah
c. Musrenbang Kecamatan;
c. Pola Swadaya Pertanggungjawaban;
d. Pembiayaan.
e. Musyawarah Serah Terima.

16. BENTUK KEGIATAN
1. Perencanaan
- Musyawarah dusun
- Musyawarah desa
- Musyawarah antar desa
2. Pelaksanaan
- Sosialisasi Program
- Koordinasi persiapan
- Konsolidasi antar pelaku
- Teknis dan bentuk pelaksanaan
3. Pengendalian
- Musyawarah Pelaku
- Monev Partisipatif
4. Pelestarian
- Musyawarah antar desa
- Komponen pendukung
- Teknis dan bentuk pelaksanaan

17. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
a. MUSYAWARAH DUSUN
1) Pemerintah Desa/Kel membentuk kelompok masy di tk
dusun yg anggotanya terdiri dari tokoh masy, tokoh
agama/adat, anggota BPD. Pembentukan tsb ditetapkan
dg Keputusan Kep. Kampung;
2) Struktur Org & Tata Kerja ditentukan oleh, dari dan unt
masy dusun sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat;
3) Proses penyusunan dipandu oleh Kader Pemberdayaan
Masyarakat, sedang pelaksanaan ditentukan dari, oleh
dan untuk masyarakat.

18. 4) Setiap peserta melakukan identifikasi potensi
dan permasalahan, merumuskan usulan
kegiatan;
5) Musyawarah diselenggarakan 30 (tiga puluh)
hari sebelum penyelenggaraan musy
desa/kel.
6) Setiap kelompok masyarakat memilih wakil
untuk menjadi peserta dalam
penyelenggaraan musyawarah desa/kel.
7) Pemilihan wakil kelompok ditentukan dari,
oleh dan untuk anggota kelompok
berdasarkan musyawarah dan mufakat dan
dipandu oleh KPM.

19. b. MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN
1) Pemdes/kel memfasilitasi pelaksanaan musyawarah
desa/kel diikuti perangkat kecamatan, desa/kel, BPD,
LKMD/LPM dan para wakil kelompok masy di tk dusun/RW
2) Struktur Org & Tata Kerja ditentukan oleh, dari dan unt
peserta sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.
3) Proses penyusunan dipandu oleh Fasilitator Kecamatan yg
terdiri dr PNS Kecamatan.
4) Musy Desa/kel diselenggarakan 30 (tiga puluh) hari sebelum
penyelenggaraan musyawarah antar desa / kel di
kecamatan.
5) Peserta musyawarah memilih wakil desa/kel yg proses
pemilihannya ditentukan berdasarkan musyawarah mufakat.

20. C. Musyawarah Antar Desa
• Melakukan identifikasi hasil musyawarah desa,
menyusun prioritas usulan kegiatan kecamatan dan
memilah usulan kegiatan sesuai dengan sumber
pendanaan yang dibutuhkan;
• Proses penyusunan prioritas usulan kegiatan
dimaksud hrs disesuaikan dg hasil analisis potensi
pengembangan kecamatan yg bersumber pd profil
desa/kelurahan;
• Hasil musyawarah antar desa akan menjadi bahan
penyelenggaraan forum koordinasi perencanaan
pembangunan daerah yg akan diatur tersendiri.

21. PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
 Kecamatan bersama dg instansi terkait di
kab/kota melaksanakan sosialisasi
program/proyek yg ada di desa pada forum
musyawarah antar desa.
 Melakukan konsolidasi awal untuk
persiapan pelaksanaan program.
 Pelaksanaan pembangunan desa dapat
berbentuk pola swakelola dan pola
kerjasama operasional, pola swadaya,

22. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
 Kecamatan bersama instansi terkait
berkewajiban memfasilitasi evaluasi program
yang telah selesai dilaksanakan dan menyusun
pedoman evaluasi dan tindak lanjut dg
memperhatikan fungsi kelembagaan masyarakat
dan rasa kepemilikan masyarakat.
 Masyarakat desa/kelurahan mendapat prioritas
untuk turut mengevaluasi hasil pelaksanaan
pembangunan.

23.  Apabilaterdapat pekerjaan yang belum
dapat dikerjakan oleh masyarakat
setempat, maka dapat dilakukan oleh
masyarakat diluar desa yang teknis
pelaksanaannya ditetapkan dengan
Peraturan desa.
 Evaluasi dan Tindak lanjut hasil
pembangunan dapat berbentuk mobilisasi
dana, pemeliharaan, perlindungan dan
pencegahan dg menggunakan pola
swakelola dan pola kerjasama
operasional.

24. Pengorganisasian Pengendalian
 Di tingkat Dusun/RW, Pem. Desa bertanggung
jawab atas keberhasilan semua proses
pembangunan partisipatif;
 Di tingkat Kecamatan, Camat bertanggung jawab
atas keberhasilan semua proses pembangunan
partisipatif;
 Di tingkat Kab/Kota, Bupati/Walikota
bertanggung jawab atas keberhasilan semua
proses pembangunan partisipatif.

25.  Di tingkat Propinsi, Gubernur
bertanggung jawab atas
keberhasilan semua proses
pembangunan partisipatif.
 Di tingkat Pusat, Menteri Dalam
Negeri cq Ditjen PMD bertanggung
jawab atas keberhasilan semua
proses pembangunan partisipatif.

26. PEMBIAYAAN
 APBN;
 APBD Propinsi;
 APBD Kabupaten/Kota;
 APBDes;
 Swadaya Masyarakat;
 Sumber dana lain yang sah.

27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMB. MASYARAKAT DAN DESA
DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2012

28. LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
RENCANA PEMBANGUNAN DESA
RPJMD/K
RPTD/K
Penyusu Rencana Pembangunan (Dasa Wisma, RT, RW, Dusun, Lingkungan,
nan Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat, LKD, dll).
Rencana pembangnan yang sudah ada danannya.
Rencana Rencana pembangunan paduan antara swadaya masyarakat dan dana
yang sudah ada
Penentuan
Peringkat
Pengkajian Tindakan
Pengkajia Pemecahan Masalah
n
Keadaan Penentuan Peringkat Masalah
Desa,
Dusun, Pengelompokan
RT, RW Masalah
Daftar Daftar Daftar
Masalah dan Masalah dan Masalah dan
Potensi Potensi Potensi
Sketsa Desa Kalender Bagan
Musim Kelembagaan

29. PENGKAJIAN KEADAAN KAMPUNG
A. Pengertian
Sketsa Desa adalah gambaran Desa secara kasar/umum
mengenai keadaan sumber daya fisik (alam maupun
buatan)
B. Tujuan
- Menyadari akan jenis, jumlah, dan mutu sumber daya di Kampung;
- Menyadari cara, pola dan tingkat pemanfaatan sumber daya
tersebut;
- Dapat mengali masalah untuk pemecahan masalah;
- Dapat menyamakan persepsi tentang masalah yang dihadapi
bersama di kampung
C. Hal-hal yang Perlu Digambar dalam Sketsa Kampung
- Batas-batas Kampung
- Sumber daya alam
- Penggunaan lahan
- Sumber daya buatan (prasarana dan sarana)

30. CONTOH SKETSA DESA

31. CONTOH FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN POTENSI
SKETSA DESA
No. Masalah Potensi
1 2 3
Jalan desa di wilayah • Batu
RW 07 sepanjang 1.500 m • Pasir
Rusak berat • Tenaga gotong royong
Lingkungan perumahan • LKMD dan PKK.
penduduk RW 13 tidak • Kader-kader di
sehat. kampung.
Banyak anak balita di RW • Puskesmas pembantu.
13 menderita penyakit • Posyandu
campak. • Kader Posyandu
Tambak/kolam ikan • Kolam lahan tambak.
kurang dimanfaatkan lagi • Aliran/irigasi.
oleh petani tambak. • Petani tambak.
Jembatan di Dusun Pakis • Batu dan Pasir
longsor. • Kayu dan Bambu
• Tenaga Gotong Royong

32. TEKNIK PENGKAJIAN KALENDER MUSIM
(1) Pengertian
Kalender musim adalah alat untuk mengetahui masa-
masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat
dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut
pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah
dan berulang-ulang
(2) Tujuan
- Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan
dengan pemenuhan kebutuhan dasar kesejahteraan
- Untuk mengetahui masa-masa kritis bagi kehidupan
masyarakat, yaitu masa-masa tertentu dimana
masyarakat menghadapi banyak masalah

33. CONTOH KALENDER MUSIM
Hujan Pancaroba
Masalah/ Kemarau
Keadaan/
Pe Me Jun
Kegiatan Sept Okt Nov Des Jan
b
Mar Apr
i i
Juli Agst.
Masa tanam ** ** *** *
*
Masa panen ** ** *** *
* *
Banjir ** *** **
*
Kesehatan
- Penyakit ** *** **
malari
*
-Penyakit diare * ** *** ** *** ****
*

34. Contoh Daftar Masalah dan Potensi
dari Kalender Musim
No. Masalah Potensi
1 2 3
1. Pada musim hujan banyak - Puskesmas pembantu
masyarakat di Dusun Taman - Posyandu
dan Pakis terserang penyakit - Bidan kampung
- Kebun obat keluarga
2. Di tiga dusun pada musim -Sungai
kemarau kekurangan air bersih
-Mata air di luar desa
-Batu, pasir
-Biaya dari swadaya
3. Di Dusun Pakis sebagian besar - Selokan/parit
rumah penduduk tergenang air
- Batu, pasir
1 m pada musim hujan
- Gotong royong masyarakat

35. TEKNIK PENGKAJIAN BGAN
KELEMBAGAAN
(1) Pengertian
a. Bagan kelembagaan ialah suatu
gambaran keadaan peranan
(manfaat) lembaga-lembaga di
kampung bagi masyarakat.
b. Sebagai alat kajian bagan
kelembagaan adalah alat untuk
menggali masalah masalah yang
berhubungan dengan peranan
(manfaat) lembaga-lembaga di desa
bagi masyarakat dan potensi yang

36. (2) Tujuan Pengkajian Masalah dan Potensi
dari Bagan Kelembagaan
 Untuk mengetahui jumlah lembaga
yang berperan di kampung ;
 Untuk mengetahui susunan pria dan
wanita yang aktif dalam lembaga di
kampung ;
 Untuk mengetahui besarnya manfaat
lembaga yang dirasakan oleh
masyarakat;
 Untuk mengetahui sering tidaknya
hubungan antara lembaga di kampung
dengan masyarakat;

37. Contoh Bagan Kelembagaan
KPD Krg
♀♂
Kelompok Taruna
Tani ♀♂
♀♂
LKMD
♀♂
Masyakat
Simpan .
Pinjam PKK
♀♂ RT ♀
♂
PEM.KAMPUNG
♀♂
Puskesmas
♀♂
KUD
♀♂

38. CONTOH FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN
POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
Lembaga Masalah Potensi
1 2 3
Kelompok Tani Kegiatan kelompok tani - Lembaga
di dusun Pakis Macet - Pengurus lengkap
Koperasi Unit Kurang bermanfaat - Ada program pelatihan
Desa (KUD) dalam memasarkan hasil - Ada kredit bunga Rendah
Pertanian
LKMD Pengurus LKMD sebagian - Pengurus lengkap
besar tidak tampak - Tenaga potensial ada
kegiatan

39. PEMILIHAN TINDAKAN
PENGELOMPOKAN DAN PENENTUAN PERINGKAT
MASALAH
(1) Pengertian
Pengelompokan masalah adalah upaya
untuk menghimpun, memeriksa kebenaran,
mengetahui kualitas, dan menentukan pilihan
masalah yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat dan kondisi kampung.
Penentuan peringkat masalah merupakan
proses kegiatan mengkaji berat ringannya
masalah dan menyusun urutan sesuai
kemampuan dan kondisi masyarakat.

40. (3) Dasar-dasar Pengelompokan Masalah
 Obyektif, artinya sesuai dengan kenyataan lapangan. Untuk itu, data
yang diperoleh dari tiga alat kajian masih perlu dibandingkan
dengan data sekunder, seperti profil kampung dan monografi
kampung;
 Jujur, artinya dalam mengelompokkan masalah tidak dibenarkan
memasukkan hal baru sesuai kepentingan diri sendiri atau pihak
tertentu;
 Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus diperiksa benar-
benar apakah sesuai kenyataan di masyarakat yang ada pada saat
ini atau tidak;
 Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, bukan perorangan
atau pribadi, artinya masalah tersebut memang benar-benar
masalah yang terjadi di masyarakat, bukan keinginan yang
fantastis;
 Bahwa mengelompokkan masalah bukan mencari atau menyusun
masalah sendiri, tetapi menata, mengkaji, dan menetapkan
kelompoknya terhadap data masalah yang telah dihimpun melalui
tiga alat kajian keadaan kampung

41.  Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus
diperiksa benar-benar apakah sesuai kenyataan
di masyarakat yang ada pada saat ini atau tidak;
 Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat,
bukan perorangan atau pribadi, artinya masalah
tersebut memang benar-benar masalah yang
terjadi di masyarakat, bukan keinginan
yang fantastis;
 Bahwa mengelompokkan masalah bukan
mencari atau menyusun masalah sendiri, tetapi
menata, mengkaji, dan menetapkan
kelompoknya terhadap data masalah yang telah
dihimpun melalui tiga alat kajian keadaan
desa.

42. (4) Cara Menyusun dan Menggunakan Alat
Ukur (Kriteria) dengan Model Skoring
a. Tentukanlah secara musyawarah kriteria-kriteria atau
dasar-dasar penilaian yang akan dijadikan ukuran untuk
memilah-milah tingkat pentingnya (peringkat) masalah-
masalah tersebut untuk diatasi. Berikut ini contoh
kriteria-kriteria yang dapat digunakan :
– Dirasakan oleh orang banyak
– Sangat mendesak untuk diatasi
– Sangat parah
– Menghambat peningkatan pendapatan
– Sering terjadi, dan lain sebagainya
b. Tuliskan dasar-dasar penilaian tersebut pada kartu
dan tempelkan di tempat yang telah tersedia.

43. (5) Cara Menentukan Prioritas Masalah Dengan Tabel
Skor
 Membuat format tabel skor.
 Hamparkan di hadapan peserta.
 Kajilah setiap masalah dengan indikator yang ada pada
tabel skor dengan memberi skor antar 1-5.
 Tiap satu masalah dijumlahkan skor masing-masing
indikator.
 Berilah urutan terhadap jumlah skor terbanyak sampai
terendah dengan angka pada setiap masalah.
 Berilah urutan prioritas pada jumlah skor dengan angka
romawi, yang terbanyak adalah prioritas I (pertama) dan
diurutkan sampai yang terendah.
 Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama,
kajilah kembali indikator yang mempunyai skor sama

44. CONTOH FORMULIR PENGELOMPOKAN
DAN PENENTUAN PERINGKAT MASALAH
KRITERIA
Jumlah
No Masalah Dirasakan Tersedia Peringkat
Nilai
oleh Sangat Menghambat Sering Potensi
Banyak Parah Peningkatan Terjadi untuk
Orang Pendapatan Memecahkan
1 2 3 4 5 6 7 8 9

45. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
(1) Pengertian
Penentuan peringkat tindakan merupakan
suatu kegiatan untuk menetapkan urutan
peringkat tindakan melalui skoring. Namun
sebelumnya perlu dilakukan pengkajian
terhadap pemecahan masalah
Pengkajian tindakan pemecahan masalah
merupakan kegiatan menganalisis masalah
dengan berbagai penyebab yang
dibandingkan dengan potensi pendukungnya

46. (2) Tujuan
 Mengetahui penyebab masalah serta
potensi yang dapat memecahkan
penyebab masalah secara tepat.
 Mengkaji lebih lanjut tindakan
pemecahan masalah pada kegiatan
sebelum ini.
 Diperolehnya urutan tindakan yang
layak (dapat) dilaksanakan di
kampung/ desa/kelurahan.
 Terpilihnya jenis kegiatan yang akan
dijadikan dasar penyusunan rencana
pembangunan.

47. 3. Langkah-langkah Penentuan Peringkat
tindakan
Penentuan penyebab masalah dilakukan dengan cara
berikut:
1). Daftar berbagai penyebab langsung
2). Analisis langsung dari beberapa penyebab yang
berakibat langsung terhadap masalah dan mudah
dilakukan di desa.
3). Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung.
Penentuan potensi atau sumber daya yang diperkirakan
dapat memecahkan masalah dengan berbagai penyebabnya
dengan cara sebagai berikut :
1). Daftar berbagai potensi yang ada dan diperkirakan
dapat memecahkan masalah dan penyebabnya.
2). Analisis potensi yang paling cocok untuk memecahkan
masalah dan mudah diusahakan di desa.
3). Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung.

48. 4). Ukuran Penentuan Peringkat
Tindakan
 Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak
cukup dengan kesepakatan–kesepakatan tetapi perlu
didukung dengan kriteria–kriteria/ukuran yang dapat
membantu memperkuat kesepakatan yang
partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir
penentuan peringkat tindakan haruslah dirumuskan
secara baik, tidak tumpang tindih, jelas mengukurnya
dan besar pengaruhnya terhadap tindakan yang
diukur. Setelah kriteria penentuan peringkat tindakan
disepakati bobot skor masing -masing kriteria.
Contoh :
 Pembobotan 1 – 5
 Pembobotan 1 – 10
 Pembobotan 1 – 20

49. CONTOH FORMULIR PENENTUAN
PERINGKAT TINDAKAN
K r it e r I a
Tindakan Pemenuhan Dukungan Dukungan Jumlah Peringkat
No Masalah Penyebab Potensi yang Kebutuhan Peningkatan Potensi Nilai Tindakan
layak orang Pendapatan Mengatasi
Banyak Masyarakat Masalah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10