Peraturan Desa menurut

1. 1

2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2006 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2006 tentang Pedoman
pembentukan dan mekanisme
penyusunan peraturan desa. 2

3. 3

4. FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC REGULATION
PUBLIC GOODS
EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF
4

5. 5

6. Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang
tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan.
6

7. 7

8. KEDUDUKAN PERDES
HIRARKI PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN DALAM UU. NO.10 TAHUN
2004 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
:
1) UUD 1945
2) UU/PP PENGGANTI UU
3) PERATURAN PEMERINTAH
4) PERATURAN PRESIDEN
5) PERATURAN DAERAH
a. PERDA PROVINSI
b. PERDA KAB/KOTA
c. PERDES 8

9. Peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersama
Kepala Desa.
9

10. Jenis Peraturan Perundang-
undangan di Desa
• Peraturan Desa
• Peraturan Kepala Desa
• Keputusan Kepala Desa
10

11. Materi Peraturan Desa
 Pemerintahan Desa
 Pembangunan desa
 Pemberdayaan masyarakat
 Penjabaran Peraturan yang lebih
tinggi
11

12. Beber apa hal yang diatur
dg Per des
1. Pembentukan dusun
2. Sebutan dusun atau nama lain
3. SOTK Pemerintahan desa
4. RPJMDesa
5. APBDesa
6. Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa
7. Pengelolaan keuangan oleh Kades
8. Pungutan
9. Lembaga kemasyarakatan
10.Tata ruang 12

13. Materi Peraturan Kepala Desa
Penjabaran pelaksanaan Peraturan
Desa yang bersifat pengaturan.
13

14. Materi Keputusan Kepala Desa
Penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat
penetapan.
14

15. Peraturan Desa
tidak boleh bertentangan
dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan
perundang-undangan yang
lebih tinggi.
15

16. Rancangan Peraturan Desa
diprakarsai oleh Pemerintah Desa
dapat berasal dari
usul inisiatif BPD
Masyarakat berhak memberikan masukan
baik secara tertulis maupun lisan terhadap
Rancangan Peraturan Desa
16

17.  Rancangan Peraturan Desa
dibahas secara bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD.
 Rancangan Peraturan Desa yang
berasal dari Pemerintah Desa,
dapat ditarik kembali sebelum
dibahas bersama BPD.
17

18. TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
1. Penamaan/Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (bila ada)
6. Lampiran (bila ada).
18

19. PENAMAAN/JUDUL
 Setiap Produk hukum mempunyai
penamaan/ judul;
 Penamaan/judul memuat keterangan
jenis, nomor, tahun, tentang produk
hukum yang diatur.
 Nama produk hukum dibuat singkat
dan mencerminkan isi produk hukum.
 Judul ditulis dengan huruf kapital
tanpa diakhiri tanda baca.
19

20. CONTOH
PENULISAN PENAMAAN JUDUL
 Jenis Peraturan Desa
PERATURAN DESA WIJIREJO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
20

21. PEMBUKAAN PERATURAN DESA
 Frasa ‘ Dengan Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa’.
 Jabatan Pembentuk Perdes.
 Konsiderans (menimbang).
 Dasar Hukum (mengingat).
 Frasa ‘Dengan Persetujuan Bersama
BPD Desa …. dan Kepala Desa ….…’.
 Memutuskan.
 Menetapkan.
21

22. PERATURAN DESA WIJIREJO
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WIJIREJO ,
Menimbang: a. ………………………………………………..…………………………………….……....;
b. ……………………………..……………………………………………………….……....;
c. …………………………………………………………………………………………dst;
Mengingat : 1. ……………………………………………………..…………………………………..…....;
2. ……………………………………………………………………………………………....;
3. ………………………………………………………………………………......…...dst;
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIJIREJO.
dan
KEPALA DESA WIJIREJO
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA 22

23. CONTOH
PENULISAN PENAMAAN JUDUL
 Jenis Peraturan Kepala Desa
PERATURAN KEPALA DESA WIJIREJO
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN PASAR DESA
23

24. PEMBUKAAN PERATURAN KEPALA
DESA
 Penamaan/Judul Peraturan
 Jabatan Pembentuk Peraturan
Kepala Desa
 Konsiderans (menimbang).
 Dasar Hukum (mengingat).
 Memutuskan.
 Menetapkan.
24

25. PERATURAN KEPALA DESA WIJIREJO
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
IURAN PEMBANGUNAN PASAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WIJIREJO,
Menimbang: a. ……………………………………………………………………….……………………....;
b. ………………………………………………………………………….…………………....;
c. ……………………..…………………………………………………………..………dst;
Mengingat : 1. …………………………………………………………..…………………………………....;
2. ………………………………………………………………………………………..……...;
3. …………………………………………………..………………………………..…...dst;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WIJIREJO TENTANG IURAN
PEMBANGUNAN PASAR DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
25
Pasal 1

26. CONTOH
PENULISAN PENAMAAN JUDUL
 Jenis Keputusan Kepala Desa
KEPUTUSAN KEPALA DESA WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 65
26

27. KEPUTUSAN KEPALA DESA ………
NOMOR ….. TAHUN …..
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ………………..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .......,
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: b. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: c. bahwa ………………………………………………………………………………………dst
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor…. Tahun…. Tentang… (Lembaran
Daerah Kabupaten…. Tahun …. Nomor …., Tambahan
Lembaran daerah Nomor…..);
: 2. …………………………………………………………………………………………………………;
: 3. ……………………………………………………………………………………………………dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim ….. dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
27

28. Kedua : ……. (dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan)……………………
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
mempunyai tugas sebagi berikut:.
a………………. dst
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim ….. bertanggung
jawab kepada……………………………………………………………………………………..
KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran…
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …………………………
KEPALA DESA
( Nama Jelas )
Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :
1. ……………………………………………………;
2. ……………………………………………………
28

29. KETIGA : dst
KEEMPAT : dst
KELIMA : dst
KEENAM : dst
KETUJUH : Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di …………………………….
pada tanggal ………………………….
KEPALA DESA …………………………….,
(NAMA TANPA GELAR)
29

30. LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM……………………………………..
NO. NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1.
2.
3.
4.
KEPALA DESA ……………..
( Nama Jelas )
30

31. LANJUTAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA
TENTANG…
KESATU : membentuk panitia/Lam
KEDUA : tugas patia
KETIGA : tanggungjawab
KEEMPAT: panitia bertugas s.d
KELIMA : penggunaan anggaran dr
KEENAM : mulai berlaku
31

32. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
BAB II
(JUDUL BAB)
Bagian Pertama
(Judul Bagian)
Pasal ..
(1) ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
(2) …………………………………………………………………………………….…………………………..………………………
dst
a. …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
b. …………………………………………..…………………………………………………………………………………………
dst
1. …………………………………………..………………………………………………………………………….
………………..
2. ……………………………………..
………………………………………………………………………………………….dst
a) ………………………………………..……………………………………………………………………………….
………..
b) …..……………………………..…………………………………………………………………………………………
dst
1) …………………………………..……………………………………………………………………..
……………………
2) …..……….………………..…………………………………………………………………………….……………
dst
Paragraf 1
(Judul Paragraf) 32

33. • Ran Perdes ttg APBDes, pungutan, dan penataan
ruang yg telah disetujui BPD, sebelum ditetapkan
Kades max 3 hari disampaikan oleh Kades kepada
Bupati/Walikota utk dievaluasi.
• Hasil evaluasi Ran Perdes oleh Bupati/Walikota
kepada Kades max 20 hari sejak Ran Perdes tersebut
diterima.
• Apabila Bupati/Walikota blm memberikan hasil
evaluasi Ran Perdes, Kades dpt menetapkan menjadi
Perdes.
• Evaluasi Ran Perdes ttg APBD dapat didelegasikan
kepada Camat. 33

34.  Ran Perdes yang telah disetujui Kepala
Desa dan BPD disampaikan oleh Ketua
BPD dgn surat pengantar kepada
Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
Perdes.
 Penyampaian Ran Perdes oleh BPD
dilakukan dalam jangka waktu min 7
hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama.
34

35.  Ranperdes wajib ditetapkan oleh Kades
dgn membubuhkan tanda tangan dalam
waktu max 30 hari sejak diterimanya
Ranperdes.
 Perdes wajib mencantumkan batas waktu
penetapan pelaksanaan.
 Perdes sejak ditetapkan, dinyatakan mulai
berlaku dan mempunyai kekuatan hukum
yg mengikat, kecuali ditentukan lain di
dalam Peraturan Desa tersebut.
35

36.  Perdes yang ditetapkan, tidak boleh
berlaku surut.
 Perdes yg telah ditetapkan disampaikan
Kades kepada Bupati/Walikota melalui
Camat sebagai bahan pembinaan dan
pengawasan max 7 hari setelah
ditetapkan.
 Perdes dan peraturan pelaksanaannya
wajib disebarluaskan kepada masyarakat
oleh Pemerintah Desa. 36

37.  Peraturan
Desa dan Peraturan
Kepala Desa dimuat dalam Berita
Daerah.
 Pemuatan dilakukan oleh Sekretaris
Daerah.
 Peraturan
Desa dan Peraturan
Kepala Desa disebarluaskan oleh
Pemerintah Desa. 37

38. KETENTUAN PERALIHAN
• Ditempatkan sebelum bab KPnt
• Memuat ketentuan penyesuaian terhadap PUU yang sudah ada pada saat
PUU baru mulai berlaku, agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan
permasalahan hukum
• Dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau
penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu,
termasuk bagi ketentuan yang diberlakukan surut
• Tidak menjastifikasi atau pembenaran/legalitas atas perbuatan atau tindakan
yang tidak mempunyai dasar hukum pada masa lalu
• Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagai PUU yang
memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat
• Harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum
mana yang dimaksud, serta jangka waktu dan syarat berakhirnya
penundaan atau penyimpangan sementara
38

39. KETENTUAN PENUTUP
• Penunjukan organ atau alat
perlengkapan yang
melaksanakan PUU
• Nama singkat
• Status PUU yang sudah ada
• Saat mulai berlaku PUU
39

40. Contoh
• Pada saat PPU ini mulai berlaku, PUU ttg.... dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
• Pada saat PUU ini mulai berlaku, semua Pert per-
uu-an yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
PUU dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalan PUU ini
• PUU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
40

41. PENANDATANGANAN
• Tempat dan tanggal pengesahan atau
penetapan
• Nama jabatan
• Tanda tangan pejabat
• Nama lengkap pejabat yang
menandatangani, tanpa gelar dan
pangkat
41

42. Contoh
Ditempatkan sebelah kanan
Ditetapkan di ……..
pada tanggal ………
KEPALA DESA
……………………,
tdt
(nama tanpa gelar)
42

43. PENGUNDANGAN /PENGUMUMAN
Ditempatkan sebelah kiri
Diundangkan/diumumkan di ………..
pada tanggal ……….
Sekretaris Desa ……..
tdt
(......nama......)
BERITA DAERAH TAHUN……NOMOR….
43

44. PENJELASAN
A. Umum
memuat uraian secara sistematis
mengenai latar belakang pemikiran,
Asas, maksud, dan tujuan penyusunan
PUU dan gambaran umum yang dapat
mencerminkan pokok-pokok muatan
yang terkandung dalam batang tubuh
PUU
44

45. LANJUTAN
1. Perdes dpt diberi penjelasan bila perlu
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk
Perdes atas norma tertentu dlm BT, dalam memberi
penjelasan atau jabaran dr norma yang diatur, sehingga
tidak mengakibatkan multi tafsir atas norma yang diatur
3. Tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk
membuat pert lebih lanjut, sehingga harus dihindari
rumusan berupa norma
4. Disusun bersama dengan materi muatan
5. Suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal / ayat yang
membutuhkan penjelasan gunakan tanda baca petik
(“……”)
45

46. B. Pasal demi pasal
- tidak bertentangan dengan materi pokok yang
diatur dalam BT
- tidak memperluas atau menambah norma yang
ada dalam BT
- tidak melakukan pengulangan atau materi
pokok yang diatur dalam BT
- tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau
pengertian yang telah dimuat di dalam KU
46

47. Contoh
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “mufakat” adalah
……………
Pasal 10
Cukup jelas.
47

48. LAMPIRAN
• Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
PUU ybs
• Dalam hal PUU memerlukan lampiran, harus dinyatakan
dalam BT dgn pernyataan bahwa “ ..... sbgmn dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari PUU ini”
• Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda
tanda tangan pejabat yang mengesahkan/ menetapkan
PUU ybs dan tanpa tanggal
48

49. Contoh
Ditempatkan sebelah kanan
KEPALA DESA
……………………,
tdt
(nama tanpa gelar)
49

50. 50

51. PERATURAN DESA ………..
NOMOR ….. TAHUN …..
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR …. TAHUN …. TENTANG …..
KEPALA DESA,
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: b. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: c. bahwa ………………………………………………………………………………………dst
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Nomor.. Tahun.. Tentang… (Lembaran
aerah Republik Indonesia…. Tahun …. Nomor ….,
Tambahan Lembaran Negara Nomor…..);
: 2. …………………………………………………………………………………………………………;
: 3. ……………………………………………………………………………………………………dst
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA
NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ….
51

52. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa …..Nomor …. Tahun …. tentang …. diubah sebagai
berikut:
1. Diantara BAB IX dan BAB X di sisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut:
D. Pasal 10 ditambah ayat (5), yang berbunyi :
“(5)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan satu pasal “Pasal 14A” baru yang berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 14A
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
F. Dalam Pasal 18, perkataan “………………………………………………………………” dibaca “……………………………….”
G. Dalam ayat (2) dari Pasal 20, diantara perkataan “……………………….” dan “…………………………………”
disisipkan perkataan “…………………………………………….”
A. Dalam ayat (2) dari Pasal 27, perkataan “ …………………………………..” dihapus.
52

53. Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang ……….
Ditetapkan di ……………….
pada tanggal …………………………
KEPALA DESA
……………………..
53

54. 54

55. PERATURAN DESA …………..
NOMOR ….. TAHUN …..
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA………..
NOMOR …. TAHUN …. TENTANG …..
KEPALA DESA ………
Menimbang : a. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: b. bahwa ……………………………………………………………………………………………;
: c. bahwa ………………………………………………………………………………………dst
Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor…. Tahun…. Tentang… (Lembaran
daerah Kabupaten …. Tahun …. Nomor …., Tambahan
Lembaran daerah Nomor…..);
: 2. …………………………………………………………………………………………………………;
: 3. ……………………………………………………………………………………………………dst
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DESA ….. NOMOR …. TAHUN …. TENTANG ….
55

56. Pasal 1
Mencabut Peraturan Desa Nomor …. Tahun …. tentang
…………………………………………………
Pasal 2
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiapn orang ……….
Ditetapkan di ……………..
pada tanggal …………………………
KEPALA DESA ………..
………………………………………………
….
56

57. PENOMORAN
SETIAP PRODUK HUKUM DILAKUKAN
PENOMORAN OLEH SEKRETARIS
DESA
57

58. Mohan maaf atas segala
Kesalahan …… 58