Dokumen tersebut membahas sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran ketentuan perpajakan. Terdapat sanksi berupa denda dan pidana penjara untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar, menolak pemeriksaan, dan lainnya. Dokumen juga membahas sanksi bagi pihak ketiga seperti pegawai pajak dan pihak lain yang melanggar ketentuan kerah
1. BEBERAPA KETENTUAN DALAM PANDUAN INI DAPAT
BERUBAH MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU. WAJIB PAJAK YANG MEMERLUKAN
BANTUAN DAPAT MENGHUBUNGI PETUGAS ACCOUNT
REPRESENTATIVE (AR) YANG ADA DI SEKSI
PENGAWASAN DAN KONSULTASI ATAU PETUGAS HELP
DESK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT, ATAU
BIDANG PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS KANTOR
WILAYAH DJP SETEMPAT, ATAU PETUGAS KP2KP
SETEMPAT
www.pajak.go.id
pusat.pengaduan.pajak@gmail.com
Telepon : (021) 5250208,5251608 ext. 51658,51601,51608
Fax : (021) 5736088
Kring Pajak : 500200
Jl. Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta Selatan 12190
2. PELANGGARAN KETENTUAN PERPAJAKAN
DAN ANCAMAN SANKSI
PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN
PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN WAJIB
PAJAK, SEPANJANG MENYANGKUT
PELANGGARAN KETENTUAN ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI, SEDANGKAN YANG
MENYANGKUT TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA
3. SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
Setiap orang yang karena kealpaannya :
Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau
Menyampaiakn SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah
perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit satu (1) kali
jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak dua (2) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga)
bulan atau paling lama satu (1) tahun.
4. Sanksi tindak pidana di bidang
perpajakan
Setiap orang yang dengan sengaja :
Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor
Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak;
Tidak menyampaikan SPT; atau
Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak
benar atau tidak lengkap; atau
Menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau
5. Setiap orang yang dengan sengaja :
Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain
yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
Tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan, tidak
memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,catatan, atau
dokumen lainnya; atau
Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau diselenggarakan secara program
aplikasi on-line di indonesia; atau
Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,
6. Setiap orang yang dengan sengaja :
Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan
dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
paling banyak empat (4) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar
7. Setiap orang yang dengan sengaja :
Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat satu (1) tahun,
Terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang
dijatuhkan,
Dikenakan pidana dua (2) kali lipat dari ancaman pidana yang
diatur sebagaimana butir b
8. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan
tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat
Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau
tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi
atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak,
dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan
dan paling lama 2 (dua ) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua)
kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi
atau pengkreditan yang dilakukan paling dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau
kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
9. Setiap orang yang dengan sengaja :
menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya; atau
menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara
paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun
serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam
faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan
pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6
(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti
setoran pajak.
10. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi
wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib
Pajak, yang menyuruh melakukan, yang
turut serta melakukan, yang
menganjurkan, atau yang membantu
melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan.
11. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN TIDAK DAPAT DITUNTUT
SETELAH LAMPAU WAKTU SEPULUH
TAHUN SEJAK SAAT TERUTANGNYA
PAJAK, BERAKHIRNYA MASA PAJAK,
BERAKHIRNYA BAGIAN TAHUN PAJAK,
ATAU BERAKHIRNYA TAHUN PAJAK
YANG BERSANGKUTAN
12. DELIK ADUAN DAN SANKSINYA
Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang
melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang
mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah
perpajakan.
Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP
tersebut dapat diancam sanksi pidana sebagai berikut :
1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak antara lain :
Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan lain-lain yang
dilaporkan oleh Wajib Pajak, data yang diperoleh dalam
rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen dan/atau data
yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan
dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan
13. 1._(lanjutan)__dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima
juta rupiah).
2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
merahasiakan masalah perpajakan Wajib Pajak, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak
Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
14. KETERLIBATAN DAN SANKSI BAGI
FIHAK KETIGA
SETIAP ORANG YANG WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU
BUKTI YANG DIMINTA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35
TETAPI DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERI KETERANGAN ATAU
BUKTI, ATAU MEMBERI KETERANGAN ATAU BUKTI YANG TIDAK
BENAR DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA
SATU (1) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 25.000.000 (DUA
PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGHALANGI ATAU
MEMPERSULIT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA
TIGA (3) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK Rp. 75.000.000
(TUJUH PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
15. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35A AYAT (1) YANG BUNYINYA
“Setiap Instansi Pemerintah, Lembaga,Asosiasi, dan pihak lain, waji
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepad
Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peratura
Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2) (yaitu “Dalam hal pihak-pihak yaitu bank, akuntan publik
notaris, konsultan pajak,kantor administrasi,dan/atau pihak ketiga lainny
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaa
pajak,penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajaka
erikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagiha
pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiba
merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali untuk bank, kewajiba
merahasiakan ditiadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan”
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda palin
banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
16. SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN TIDA
TERPENUHINYA KEWAJIBAN PEJABAT DAN PIHAK LAIN YAIT
MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGA
PERPAJAKAN KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, DIPIDANA DENGA
PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) BULAN ATAU DEND
PALING BANYAK RP. 800.000.000 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH).
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN DATA DA
NFORMASI YANG DIMINTA OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIPIDAN
DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 10 (SEPULUH) BULAN ATA
DENDA PALING BANYAK RP. 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENYALAHGUNAKAN DAT
DAN INFORMASI PERPAJAKAN SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIA
KEPADA NEGARA DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA
SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP. 500.000.000,00 (LIM
RATUS JUTA RUPIAH).
KETENTUAN INI BERLAKU JUGA BAGI YANG MENYURUH MELAKUKAN
YANG MENGANJURKAN ATAU MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA D
BIDANG PERPAJAKAN.
