SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 1
Nama:
SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014
Body:
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
Badan yang dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan
bagi Badan Usaha. Formulir ini berlaku untuk Tahun Pajak 2014
dan dan seterusnya.
Biasa disebut dengan Formulir 1771.
Formulir ini telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
Pengguna:
Wajib Pajak Badan
Tanggal Berlaku:
Kamis, 3 Juli 2014
Tautan:
SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 s.d. 2013
Status:
Masih berlaku
Jenis Pajak:
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29
Files:
Formulir SPT 1771-TKB_0.pdf
Lampiran Khusus SPT 1771-TKB_0.zip
Referensi:
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-34/PJ/2010
Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-19/PJ/2014

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingPenyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
jeworo
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
heri baskoro
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
Triyani Budianto
 
SPT form induk 1771
SPT form induk 1771 SPT form induk 1771
SPT form induk 1771
Ukat Hidayat
 
Perkiraan Biaya Proyek
Perkiraan Biaya Proyek Perkiraan Biaya Proyek
Perkiraan Biaya Proyek
Muhammad Amri
 
Strategi Operasi Untuk Barang Dan Jasa
Strategi Operasi Untuk Barang Dan JasaStrategi Operasi Untuk Barang Dan Jasa
Strategi Operasi Untuk Barang Dan Jasa
henrianto leo
 
Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)
Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)
Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)
msahuleka
 
Session 7 risk and return & portofolio
Session 7   risk and return & portofolioSession 7   risk and return & portofolio
Session 7 risk and return & portofolio
iyandri tiluk wahyono
 

Destaque (20)

Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingPenyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
 
Sosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
Sosialisasi Pengisian SPT untuk KaryawanSosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
Sosialisasi Pengisian SPT untuk Karyawan
 
EFEKTIFITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN BADAN ...
EFEKTIFITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN BADAN ...EFEKTIFITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN BADAN ...
EFEKTIFITAS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN BADAN ...
 
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keuAnalisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
Analisis koreksi fiskal_atas_laporan_keu
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinKonsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
Laporan laba rugi
Laporan laba rugiLaporan laba rugi
Laporan laba rugi
 
IT of DJP Indonesia
IT of DJP IndonesiaIT of DJP Indonesia
IT of DJP Indonesia
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
SPT form induk 1771
SPT form induk 1771 SPT form induk 1771
SPT form induk 1771
 
Belt Tracking & Conveyor Maintenance
Belt Tracking & Conveyor MaintenanceBelt Tracking & Conveyor Maintenance
Belt Tracking & Conveyor Maintenance
 
Perkiraan Biaya Proyek
Perkiraan Biaya Proyek Perkiraan Biaya Proyek
Perkiraan Biaya Proyek
 
Strategi Operasi Untuk Barang Dan Jasa
Strategi Operasi Untuk Barang Dan JasaStrategi Operasi Untuk Barang Dan Jasa
Strategi Operasi Untuk Barang Dan Jasa
 
Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)
Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)
Rekonsiliasi bank (bank reconciliation)
 
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir PerpajakanFungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
Fungsi dan Cara Pengisian Formulir Perpajakan
 
Session 7 risk and return & portofolio
Session 7   risk and return & portofolioSession 7   risk and return & portofolio
Session 7 risk and return & portofolio
 

Mais de Roko Subagya

KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
Roko Subagya
 

Mais de Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 

Último (8)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Petunjuk Komplit SPT Tahunan Badan

  • 1. Nama: SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2014 Body: Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dipergunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan bagi Badan Usaha. Formulir ini berlaku untuk Tahun Pajak 2014 dan dan seterusnya. Biasa disebut dengan Formulir 1771. Formulir ini telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya Pengguna: Wajib Pajak Badan Tanggal Berlaku: Kamis, 3 Juli 2014 Tautan: SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 s.d. 2013 Status: Masih berlaku Jenis Pajak: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Files: Formulir SPT 1771-TKB_0.pdf Lampiran Khusus SPT 1771-TKB_0.zip Referensi: Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-34/PJ/2010 Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-19/PJ/2014