SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
Baixar para ler offline
a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan
teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada
Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya
bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir
17708 atau 1770SS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14
huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007
tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara
Pengambilan Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib
Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1 7708 atau
1 770SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal
Pajak (www.pajak.go.id);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
DIREKTURJENDERALPAJAK,
Mengingat
Menimbang
TENTANG
TATACARAPENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUANTAHUNANBAGI WAJIB PAJAK
ORANGPRIBADIYANGMENGGUNAKANFORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA
e-FILING MELALUIWEBSITE DIREKTORATJENDERALPAJAK(www.pajak.go.id)
PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 1/PJ/2014
KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERAL PAJAK
2. SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun
Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Formulir SPT Tahunan 17708 adalah bentuk formulir SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib
Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi
kerja dari dalam negeri lainnya dan/ atau yang dikenakan Pajak
Penghasilan final dan/ atau bersifat final.
4. Formulir SPT Tahunan 177088 adalah bentuk formulir SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat
8ederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain
dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan
bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
setahun.
1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek
pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 1
MEMUTUSKAN:
PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 17708
ATAU 177088 SECARA e-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id).
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang
Bentuk dan Isi Surat Pernberitahuan, Serta Tata Cara
Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012
tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang
Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- 2-
Menetapkan
9. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah
informasi elektronik yang dilekatkan dan memiliki hubungan
langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain
termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh
Wajib Pajak untuk menunjukkan identitas clan status yang
bersangkutan.
10. Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau
kombinasi angka dan huruf yang di-generate oleh sistem di
Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam
proses e-Filinq melalui website Direktorat Jenderal Pajak
(www.pajak.go.id).
11. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai
status e-SPT yang disampaikan secara e-Filing melalui website
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut
NTPNadalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara
yang diterbitkan melalui ModulPenerimaan Negara (MPN).
5. e-SPT adalah data SPTWajib Pajak dalam bentuk elektronik yang
dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTyang
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara
elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui
internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
7. Electronic Filing Identification Number yang selanjutnya disebut e-
FINadalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk
melaksanakan e-Filing.
8. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)adalah informasi yang meliputi
nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda
Terima Elektronik (NTTE)yang tertera pada hasil cetakan bukti
penerimaan dalam hal e-Filing dilakukan melalui website
Direktorat Jenderal Pajak atau informasi yang meliputi nama,
Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima
Elektronik (NTIE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA)
serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP),yang tertera
pada hasil cetakan SPT Induk dalam hal e-Filinq dilakukan
melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider
(ASP).
- 3-
(1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 harus mendaftarkan diri melalui website
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id] paling lama 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN.
Pasal 5
(2) e-FIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak.
(1) Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN paling lama 1
(satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan
benar.
Pasal 4
(2) e-FIN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak
atau kuasanya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat
menggunakan formulir sesuai Lampiran Peraturan Direktur
Jenderal ini dengan menyertakan:
a. asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk
ditunjukan kepada petugas pajak; dan
b. fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan fotokopi NPWP atau
Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan
c. surat kuasa khusus bermeterai sebagai lampiran formulir
permohonan e-FIN dalam hal permohonan disampaikan oleh
kuasa Wajib Pajak.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap
lengkap dan benar dalam hal:
a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum
sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dalam Master File Nasional Direktorat Jenderal Pajak; dan
b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
( 1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filinq
melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki e-FIN.
Pasal 3
Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk
menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan
1 7708 atau Formulir SPT Tahunan 1 77088 dapat menyampaikan
SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal
Pajak (www.pajak.go.id).
Pasal 2
- 4-
(6) Dalam hal basil pengisran aplikasi e-SPT dinyatakan lengkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Wajib Pajak
diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima
penyampaian SPT Tahunan.
(5) Hasil pengisian aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya
telah diisi.
(4) Hasil pengisian aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital
dengan cara memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari
Direktorat Jenderal Pajak.
(3) Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi e-SPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meminta kode verifikasi pada website
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
(2) Dalam hal basil pengisian aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak
harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
(NTPN)atas pembayaran PPh Pasal 29 sebagai bukti pembayaran.
( 1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filinq
dengan cara mengisi aplikasi e-SPT dengan benar, lengkap dan
jelas.
Pasal 6
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mencantumkan:
a. alamat surat elektronik (e-mail address); dan
b. nomor telepon genggam (handphone),
untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi dan Bukti Penerimaan
Elektronik.
(3)Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN tetapi tidak
mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), maka atas e-FIN yang telah
diterbitkan tidak dapat digunakan.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sampai batas
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
e-FIN hilang sebelum Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali
permohonan e-FIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- 5-
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 6·Januari 2014
Peraturan Direktur Jcndcral ini mulai berlaku pada saat ditet apka n.
Pasal 10
Pada saat berlakunya Pcraturan Direktur .Jcndcral Pajak 1111,
Peraturan Direk tur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tcntc..mg
Tata Cara Penyarnpaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajih
Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir l 770S at au
l 770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak
(wWAl.pajak.go,id) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal9
Pcnyampaian SPT Tahunan secara e-Filinq melalui website Dirckto ra l
.Ierideral Pajak (~.vww.pajak.go.id) dapat dilakukan sctiap saat ckng<ln
standar Waktu Indonesia Bagian Baral.
Pasal 8
Keterangan dan /a tau dokumen lain tcrkait SPT Tah unan l idu k
disarnpaikan pad.a saat penyampaian SPT Tahunan sccara e-Filiiu]
tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Pasal 7
(8) Wajib Pajak mendapatkan notifikasi alas setiap penyampaian SPT
Tahunan secara e-Filinq melalui website Direktorat Jendcral
Pajak (www.pajak.go.id).
(7) Bukti Pcncrimaan Elcktronik scbagaimana dimaksud padu ay<tl
(6) di sampaikan kepada Wajib Pajak me la lui alamat s u ru t
clckt ron ik (e-mail aclclress) scbagairnaria dimaksud dalarn Pa xul S
ayat (2).
6
*) caret salah satu
( Namajelas )
Yang membuat permohonan,
Demikiansurat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.
Berkenaan dengan permohonan di atas, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data
yang diisikan di atas benar dan telah siap untuk menyampaikan SPTTahunan secara e-Filing
melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dan menyadari sepenuhnya
akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN).
NIK/No.KTP/Passport*)
Alamat e-mail
N0Telepon/ Handphone
Nama WajibPajak
NPWP
Alamat
Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat
Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka bersama ini saya bertindak selaku Wajib
Pajak/Kuasa WajibPajak*) atas:
Yth. KepalaKantor Pelayanan Pajak .
Jalan .
FORMULIRPERMOHONAN e-FIN
LAMPI RAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER- 1/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR
17708 ATAU 177088 SECARA e-FILING MELALUI
WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(www.pajak.go.id)
- I-
1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib
Pajak.
2. Wajib Pajak harus melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi KTP dan menunjukkan
identitas diri Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa khusus (asli} yang dibubuhi meterai
dalam hal permohonan diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak.
Catatan:
diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak.
diisi dengan Nomor Telepon/ Handphone Wajib
Pajak.
NoTelepon/ Handphone
Alamat e-mail
diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ nomor
Kartu Tanda Penduduk atau nomor Paspor dan
Negara asal untuk warga negara asing.
NIK/No.KTP[passport
Alamat
Nama WajibPajak
Jalan
Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan Nama KPP dimana Wajib Pajak
melakukan permohonan e-FIN.
diisi alamat KPP dimana Wajib Pajak melakukan
permohonan e-FIN.
diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai
KTP/ Paspor.
diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang
sebenarnya.
NPWP
PETUNJUKPENGISIAN
FORMULIRPERMOHONANe-FIN
- 2-

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados (20)

Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
NPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKPNPWP DAN NPPKP
NPWP DAN NPPKP
 
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakitPresentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
Presentasi badan layanan umum (blu) dan blu rumah sakit
 
Akl 2 metode harga perolehan
Akl 2 metode harga perolehanAkl 2 metode harga perolehan
Akl 2 metode harga perolehan
 
Kup penagihan
Kup penagihanKup penagihan
Kup penagihan
 
Administrasi pajak 12
Administrasi pajak 12Administrasi pajak 12
Administrasi pajak 12
 
Pertemuan 11 akuntansi belanja
Pertemuan 11 akuntansi belanjaPertemuan 11 akuntansi belanja
Pertemuan 11 akuntansi belanja
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Pembetulan SPT
Pembetulan SPTPembetulan SPT
Pembetulan SPT
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
Penyidikan Pajak
Penyidikan PajakPenyidikan Pajak
Penyidikan Pajak
 
makalah NPWP
makalah NPWPmakalah NPWP
makalah NPWP
 
Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham Contoh perhitungan deviden saham
Contoh perhitungan deviden saham
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
PPh 22, 23 dan 4 ayat (2)
 
Wajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaanWajib daftar perusahaan
Wajib daftar perusahaan
 

Destaque

Formulir permohonan e fin
Formulir permohonan e finFormulir permohonan e fin
Formulir permohonan e finOki Darma
 
Format Pengajuan e-fin
Format Pengajuan e-finFormat Pengajuan e-fin
Format Pengajuan e-fintaufiq1988
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasaNie Ajha
 
Form permohonan e fin
Form permohonan e finForm permohonan e fin
Form permohonan e finPutri Marlina
 
Perubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajakPerubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajakAnggih Rebecca
 
Surat kuasa pengambilan
Surat kuasa pengambilanSurat kuasa pengambilan
Surat kuasa pengambilanbagusalamri
 
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Firda Fitri Annisa
 
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKE FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKAgung Susanto
 
Issues on filing of e tds returns and statements
Issues on filing of e tds returns and statementsIssues on filing of e tds returns and statements
Issues on filing of e tds returns and statementsAmeet Patel
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E fillingpresent_ku
 
E Filing Presentations : Income Tax India
E Filing Presentations : Income Tax IndiaE Filing Presentations : Income Tax India
E Filing Presentations : Income Tax IndiaRanjeet Kumar
 
E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14
E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14
E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14Ameet Patel
 

Destaque (16)

Formulir permohonan e fin
Formulir permohonan e finFormulir permohonan e fin
Formulir permohonan e fin
 
Format Pengajuan e-fin
Format Pengajuan e-finFormat Pengajuan e-fin
Format Pengajuan e-fin
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
Form permohonan e fin
Form permohonan e finForm permohonan e fin
Form permohonan e fin
 
Perubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajakPerubahan kode map pajak
Perubahan kode map pajak
 
pendaftaran pajak online
pendaftaran pajak onlinependaftaran pajak online
pendaftaran pajak online
 
Surat kuasa pengambilan bpkb
Surat kuasa pengambilan bpkbSurat kuasa pengambilan bpkb
Surat kuasa pengambilan bpkb
 
Surat kuasa pengambilan
Surat kuasa pengambilanSurat kuasa pengambilan
Surat kuasa pengambilan
 
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
Panduan e-filing (SPT Tahunan Elektronik)
 
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAKE FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
E FILING TATA CARA PENGISIAN PAJAK
 
Surat kuasa pengurusan pembuatan paspor
Surat kuasa pengurusan pembuatan pasporSurat kuasa pengurusan pembuatan paspor
Surat kuasa pengurusan pembuatan paspor
 
Issues on filing of e tds returns and statements
Issues on filing of e tds returns and statementsIssues on filing of e tds returns and statements
Issues on filing of e tds returns and statements
 
Tata Cara E filling
Tata Cara E  fillingTata Cara E  filling
Tata Cara E filling
 
E Filing Presentations : Income Tax India
E Filing Presentations : Income Tax IndiaE Filing Presentations : Income Tax India
E Filing Presentations : Income Tax India
 
E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14
E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14
E filing of income tax returns & tax audit reports for A.Y. 2013-14
 

Semelhante a Formulir Permohonan e-Fin Untuk e-Filing

PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingPenyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingjeworo
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturmateripenyuluhan
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Tjahjo Boedi Santoso
 
E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015Nasrun Chafid
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -superandrosa
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiKPP Pratama Kepanjen
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...Roko Subagya
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 stri wibowo
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxDjonyRosnipa1
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPDMSBaubau
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010agusarwani
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxauliaannisa44
 
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Edwin Irwanto
 

Semelhante a Formulir Permohonan e-Fin Untuk e-Filing (20)

PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-fillingPenyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
Penyampaian SPT Tahunan melalui e-filling
 
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-fakturS-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
S-PPN-001-14-01-Revisi e-faktur
 
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
Apa, Mengapa & Bagaimana Menggunakan e-Filing ?
 
E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015E-Faktur Sosialisasi 2015
E-Faktur Sosialisasi 2015
 
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty  -
Per 08 thn 2017 ttg skd bagi subjek pajak dn indonesia untuk tax treaty -
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
Petunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 sPetunjuk pengisian spt 1770 s
Petunjuk pengisian spt 1770 s
 
Per 43.pj.2015
Per 43.pj.2015Per 43.pj.2015
Per 43.pj.2015
 
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptxPER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
PER 03 2022 Faktur Pajak.pptx
 
00 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 200900 petunjuk 1770 s 2009
00 petunjuk 1770 s 2009
 
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptxPortal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
Portal_Penerimaaan_Negara_Billing_Perbendaharaan (1).pptx
 
F050241613
F050241613F050241613
F050241613
 
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_201000 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
00 petunjuk pengisian_spt_1770_2010
 
Peng 5.pj02.2015
Peng   5.pj02.2015Peng   5.pj02.2015
Peng 5.pj02.2015
 
00 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 200900 petunjuk 1770 2009
00 petunjuk 1770 2009
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptx
 
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
 

Mais de Roko Subagya

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakanRoko Subagya
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanRoko Subagya
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIRoko Subagya
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahRoko Subagya
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanRoko Subagya
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara Roko Subagya
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahRoko Subagya
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakRoko Subagya
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAANRoko Subagya
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...Roko Subagya
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetRoko Subagya
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...Roko Subagya
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIARoko Subagya
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...Roko Subagya
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015Roko Subagya
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETORoko Subagya
 

Mais de Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan...
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 

Último

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Último (14)

Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Formulir Permohonan e-Fin Untuk e-Filing

  • 1. a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, perlu diberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 17708 atau 1770SS; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1 7708 atau 1 770SS secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id); 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan DIREKTURJENDERALPAJAK, Mengingat Menimbang TENTANG TATACARAPENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUANTAHUNANBAGI WAJIB PAJAK ORANGPRIBADIYANGMENGGUNAKANFORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA e-FILING MELALUIWEBSITE DIREKTORATJENDERALPAJAK(www.pajak.go.id) PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 1/PJ/2014 KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERAL PAJAK
  • 2. 2. SPT Tahunan adalah SPT Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 3. Formulir SPT Tahunan 17708 adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/ atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/ atau bersifat final. 4. Formulir SPT Tahunan 177088 adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat 8ederhana bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun. 1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: Pasal 1 MEMUTUSKAN: PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 17708 ATAU 177088 SECARA e-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pernberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan; 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. - 2- Menetapkan
  • 3. 9. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan dan memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak untuk menunjukkan identitas clan status yang bersangkutan. 10. Kode verifikasi adalah sekumpulan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf yang di-generate oleh sistem di Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam proses e-Filinq melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 11. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status e-SPT yang disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). 12. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut NTPNadalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui ModulPenerimaan Negara (MPN). 5. e-SPT adalah data SPTWajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPTyang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). 7. Electronic Filing Identification Number yang selanjutnya disebut e- FINadalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing. 8. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan dalam hal e-Filing dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak atau informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTIE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA) serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP),yang tertera pada hasil cetakan SPT Induk dalam hal e-Filinq dilakukan melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). - 3-
  • 4. (1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id] paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. Pasal 5 (2) e-FIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. (1) Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar. Pasal 4 (2) e-FIN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat menggunakan formulir sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini dengan menyertakan: a. asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk ditunjukan kepada petugas pajak; dan b. fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan fotokopi NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan c. surat kuasa khusus bermeterai sebagai lampiran formulir permohonan e-FIN dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap lengkap dan benar dalam hal: a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Master File Nasional Direktorat Jenderal Pajak; dan b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ( 1) Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filinq melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki e-FIN. Pasal 3 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1 7708 atau Formulir SPT Tahunan 1 77088 dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Pasal 2 - 4-
  • 5. (6) Dalam hal basil pengisran aplikasi e-SPT dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. (5) Hasil pengisian aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen data digitalnya telah diisi. (4) Hasil pengisian aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. (3) Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta kode verifikasi pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). (2) Dalam hal basil pengisian aplikasi e-SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan status kurang bayar, Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)atas pembayaran PPh Pasal 29 sebagai bukti pembayaran. ( 1) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filinq dengan cara mengisi aplikasi e-SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Pasal 6 (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan: a. alamat surat elektronik (e-mail address); dan b. nomor telepon genggam (handphone), untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik. (3)Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN tetapi tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), maka atas e-FIN yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan. (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau e-FIN hilang sebelum Wajib Pajak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan e-FIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. - 5-
  • 6. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 6·Januari 2014 Peraturan Direktur Jcndcral ini mulai berlaku pada saat ditet apka n. Pasal 10 Pada saat berlakunya Pcraturan Direktur .Jcndcral Pajak 1111, Peraturan Direk tur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tcntc..mg Tata Cara Penyarnpaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajih Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir l 770S at au l 770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (wWAl.pajak.go,id) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal9 Pcnyampaian SPT Tahunan secara e-Filinq melalui website Dirckto ra l .Ierideral Pajak (~.vww.pajak.go.id) dapat dilakukan sctiap saat ckng<ln standar Waktu Indonesia Bagian Baral. Pasal 8 Keterangan dan /a tau dokumen lain tcrkait SPT Tah unan l idu k disarnpaikan pad.a saat penyampaian SPT Tahunan sccara e-Filiiu] tetapi wajib disimpan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Pasal 7 (8) Wajib Pajak mendapatkan notifikasi alas setiap penyampaian SPT Tahunan secara e-Filinq melalui website Direktorat Jendcral Pajak (www.pajak.go.id). (7) Bukti Pcncrimaan Elcktronik scbagaimana dimaksud padu ay<tl (6) di sampaikan kepada Wajib Pajak me la lui alamat s u ru t clckt ron ik (e-mail aclclress) scbagairnaria dimaksud dalarn Pa xul S ayat (2). 6
  • 7. *) caret salah satu ( Namajelas ) Yang membuat permohonan, Demikiansurat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya. Berkenaan dengan permohonan di atas, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang diisikan di atas benar dan telah siap untuk menyampaikan SPTTahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), dan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. mengajukan permohonan untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number (e-FIN). NIK/No.KTP/Passport*) Alamat e-mail N0Telepon/ Handphone Nama WajibPajak NPWP Alamat Sehubungan dengan penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka bersama ini saya bertindak selaku Wajib Pajak/Kuasa WajibPajak*) atas: Yth. KepalaKantor Pelayanan Pajak . Jalan . FORMULIRPERMOHONAN e-FIN LAMPI RAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 1/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 17708 ATAU 177088 SECARA e-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (www.pajak.go.id) - I-
  • 8. 1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 2. Wajib Pajak harus melampirkan fotokopi NPWP, fotokopi KTP dan menunjukkan identitas diri Wajib Pajak. 3. Wajib Pajak harus menyampaikan surat kuasa khusus (asli} yang dibubuhi meterai dalam hal permohonan diisi dan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak. Catatan: diisi dengan alamat e-mail Wajib Pajak. diisi dengan Nomor Telepon/ Handphone Wajib Pajak. NoTelepon/ Handphone Alamat e-mail diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ nomor Kartu Tanda Penduduk atau nomor Paspor dan Negara asal untuk warga negara asing. NIK/No.KTP[passport Alamat Nama WajibPajak Jalan Kantor Pelayanan Pajak diisi dengan Nama KPP dimana Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN. diisi alamat KPP dimana Wajib Pajak melakukan permohonan e-FIN. diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak sesuai KTP/ Paspor. diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak yang sebenarnya. NPWP PETUNJUKPENGISIAN FORMULIRPERMOHONANe-FIN - 2-