fas

1. Sejarah Perkembangan Hukum
Lingkungan
PP 22 TAHUN 2021

2. Kelompok 2
Hukum Lingkungan D
Bagus Hariyadi
114200015
Muhammad Zikri
114200016
Kharisma Ayu Wulandari
114200017
Kharisma Jati Pratama
114200043
2

3. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM
LINGKUNGAN
3

4. Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang
masih muda yang perkembangannya baru terjadi
pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini.
Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum
Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang
berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk
milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang
lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh
ruang lingkup pengelolaan lingkungan
4

5. hukum modern
Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan
norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia
dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari
kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk
menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung
terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun
generasi-generasi mendatang.
5

6. hukum klasik
Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan
ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama
sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi
sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal
dan kepandaian manusia guna mencapai hasil
semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang
sesingkat-singkatnya.
6

7. aspek Hukum lingkungan
Menurut Prof. Koesnadi, Hukum Lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-
aspek sebagai berikut.
1. Hukum Tata Lingkungan, selanjutnya disingkat HTL, mengatur penataan
lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan
lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup
sosial budaya.
2. Hukum Perlindungan Lingkungan, merupakan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan
lingkungan biotis.
3. Hukum Kesehatan Lingkungan, adalah hukum yang berhubungan dengan
kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi
air, tanah dan udara, dan pencegahan kebisingan
7

8. aspek Hukum lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan, misalnya dalam kaitan
dengan pencemaran oleh industri
5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional, dalam
kaitannya dengan hubungan antarnegara.
6. Hukum Sengketa Lingkungan, misalnya dalam kaitannya
dengan penyelesaian masalah ganti kerugian
8

9. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
9

10. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
Sejak 3 Oktober 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
memperkenalkan nomenklatur izin baru yang bernama
Persetujuan Lingkungan yang merupakan salah satu
instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan
atas persetujuan Amdal dan persetujuan UKL-UPL dan
dimaksudkan sebagai penguatan terhadap instrumen Amdal
dan UKL-UPL tersebut
10

11. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
Dalam perkembangannya sampai dengan di tahun 2018, ada beberapa
tantangan yang dihadapi terkait implementasi pelaksanaan
Persetujuan Lingkungan antara lain:
1. Perbedaan tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen
lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) yang berbeda setiap daerah
walaupun memiliki pedoman yang sama;
2. Perbedaan sumber daya manusia (SDM) penilai Amdal di masing-
masing daerah yang berbeda, sehingga menghasilkan kualitas
Amdal yang berbeda
3. Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur
pelaksanaan Persetujuan Lingkungan dan penerbitan Persetujuan
Lingkungan di kabupaten/kota yang berbeda dengan pengaturan
dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah nya;
11

12. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
4. Kompetensi penyusun Amdal yang masih lemah;
5. Waktu penyusunan serta penilaian Amdal yang
masih lama dan banyak tidak sesuai tata waktu yang
diatur;
6. Gubernur, bupati/walikota yang dengan
pertimbangan tertentu dapat tidak menerbitkan
Persetujuan Lingkungan walaupun telah diberikan
rekomendasi kelayakan oleh Komisi Penilai Amdal.
12

13. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
Pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta
Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong
kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi
seluruh warga Negara Republik Indonesia dan
penyederhanaan regulasi perizinan
13

14. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
Lalu, pada gilirannya tepat pada tanggal 2 Februari 2021 terbitlah
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan
turunan dari Undang-undang Cipta kerja. Dalam PP terbaru ini,
terdapat beberapa butir pengaturan terkait Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:
1. Persetujuan Lingkungan;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
14

15. Perjalanan PP No. 22 Tahun 2021
6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non
B3;
7. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan
Hidup:
8. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
9. Pembinaan dan Pengawasan; dan
10. Pengenaan Sanksi Administratif
15

16. Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2021
terkait hubungan Amdal, persetujuan lingkungan dan
perizinan berusaha.
16

17. perubahan PP No. 22 Tahun 2021
Pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Amdal menjadi prasyarat utama dalam pengambilan keputusan
untuk memberikan izin suatu usaha dan kegiatan. Hal ini diatur dalam
Pasal 3 yang secara rinci menjelaskan prasyarat persetujuan
lingkungan. Di antaranya Amdal dan dokumen UKL-UPL (Upaya
Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) yang
harus dimiliki jika ingin mendapatkan persetujuan lingkungan.
Adapun setelah persetujuan lingkungan diperoleh, akan menjadi
prasyarat mendapatkan izin berusaha dan kegiatan. Persetujuan
lingkungan juga tidak berlaku jika izin usaha telah berakhir
17

18. perubahan PP No. 22 Tahun 2021
Sementara PP 22/2021 juga mengatur tentang tambahan usaha yang
mendapat pengecualian Amdal diatur dalam Pasal 10. Terdapat dua jenis
yakni usaha di Kawasan hutan yang telah memiliki rencana Kelola hutan
dan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kedua adalah
kegiatan atau program pemerintah yang memiliki rencana induk
(masterplan) yang juga dilengkapi dokumen KLHS. Adapun jenis usaha
yang dikecualikan sebelumnya diatur dalam PP 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan di pasal 13 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Permen LHK) Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana
Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup
18

19. PERAN MANUSIA BAGI
LINGKUNGAN / EKOSISTEM

20. Pasal 160
Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air
berupa:
1. memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
2. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan
masing-masing ;
3. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan akurat;
4. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
5. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan
pencemar air
Pasal 161 ayat (1)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan
usaha, dalam melakukan pengurangan pencemar air.
20

21. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN

22. Pasal 10 ayat (1)
Pasal 10 ayat (1)
a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kabupaten/kota yang
memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif
dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang
telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian
Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif
dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang telah memiliki
kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah
dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
22

23. Pasal 10 ayat (2)
Pasal 10 ayat (2) Kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan
dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan dengan
pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.
23

24. Studi kasus :
TELUK JAKARTA
TERCEMAR
PARACETAMOL
24

25. TELUK JAKARTA TERCEMAR PARACETAMOL
Pada awal Oktober 2021 terjadi pencemaran limbah paracetamol di teluk Jakarta.
Parasetamol adalah obat penghilang rasa sakit yang sering digunakan untuk
menghilangkan rasa sakit, seperti sakit kepala, sakit punggung, nyeri haid, sakit
gigi, badan ngilu, nyeri otot, dan sakit setelah operasi. Temuan ini dimuat dalam
Buletin Polusi Laut yang diterbitkan oleh sciencedirect.com dengan judul
"Konsentrasi Tinggi Parasetamol dalam Limbah yang Mendominasi Perairan
Teluk Jakarta, Indonesia", penelitian ini menandakan adanya peran aktif dari
masyarakat dalam melaksanakan PP No. 22 tahun 2021 pasal 160 dalam
pemantauan badan air di lingkungan masing-masing. Para peneliti LIPI
menyebutkan, terdapat tiga kemungkinan sumber pencemaran parasetamol di
Teluk Jakarta. Dugaan tersebut yakni berasal dari konsumsi masyarakat yang
berlebihan, rumah sakit, serta industri farmasi
25

26. TELUK JAKARTA TERCEMAR PARACETAMOL
Walaupun kandungan parasetamol yang ditemukan tidak berada di level
yang dapat membahayakan seseorang, namun konsentrasi sangat kecil ini
dapat memberi dampak bukan ke manusia saja, tapi ke hewan dan ekosistem
yang ada di sana sesuai PP No. 22 tahun 2021 pasal 1 (2) dalam upaya
melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakan. Melindungi hak
hewan juga penting bagi kelangsungan hidup manusia. Disampaikan bahwa
konsentrasi tinggi parasetamol yang terdeteksi di Angke dengan kadar 610
ng/L dan Ancol 420 ng/L. Pengambilan sampel air limbah dan pemeriksaan
laboratorium terhadap pemenuhan baku mutu sesuai Peraturan Gubernur
Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah
Bagi Kegiatan dan/atau Usaha.
26

27. TELUK JAKARTA TERCEMAR PARACETAMOL
Pemprov DKI menemukan 2 perusahaan yang tidak taat yang menjadi penyebab
pencemaran limbah paracetamol di teluk jakarta. Karena ketidaktaatan dalam
pengelolaan air limbah, Pemprov DKI mengenakan sanksi administratif yang
mewajibkan PT MEF dan PT B untuk menutup saluran outlet IPAL (Instalasi
Pengolahan Air Limbah) dan melakukan perbaikan kinerja IPAL serta mengurus
persetujuan teknis pengelolaan air limbah dalam rangka pengendalian
pencemaran air. Sanksi administratif ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Nomor 672 tahun 2021 tentang Penerapan Sanksi
Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. MEF dan Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Nomor 671 tahun 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif
Paksaan Pemerintah Kepada PT. B atas ketidaktaatan dalam pengelolaan air
limbah.
27

28. TERIMAKASIH
28