Teks tersebut membahas hukum pemilihan umum legislatif dan presiden menurut perspektif Islam. Secara ringkas, wakalah untuk legislatif dalam membuat hukum sekular atau melantik presiden yang akan menerapkan sistem sekular dianggap bertentangan dengan syariah. Namun, wakalah untuk pengawasan pemerintah diizinkan asalkan tujuannya menegakkan syariah. Presiden harus Muslim dan menerapkan sistem Islam. Muslim disarankan tid

1. 23/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/ 1/5
Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
March 24th, 2009 by hafidz
[Al-Islam 448] Tidak lama lagi, Indonesia kembali akan menyelenggarakan Pemilihan Umum
(Pemilu) 2009. Pemilu kali ini, selain untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga memilih Presiden
dan Wakil Presiden. Pemilihan Anggota Legislatif akan diselenggarakan pada 9 April 2009.
Pemilihan Presiden akan diselenggarakan pada awal Juli 2009 untuk putaran pertama, dan
pertengahan September 2009 untuk putaran kedua.
Berdasarkan undang-undang dasar maupun undang-undang yang ada, anggota legislatif
memiliki tiga fungsi pokok: (1) fungsi legislasi untuk membuat UUD dan UU; (2) melantik
presiden/wakil presiden; (3) fungsi pengawasan, atau koreksi dan kontrol terhadap Pemerintah.
Adapun Presiden secara umum bertugas melaksanakan Undang-Undang Dasar, menjalankan
segala undang-undang dan peraturan yang dibuat.
Berdasarkan fakta ini, hukum tentang Pemilu di Indonesia bisa dipilah menjadi dua: Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden.
Pemilu Legislatif
Pemilu Legislatif pada dasarnya bisa disamakan dengan wakalah, yang hukum asalnya mubah
(boleh) berdasarkan hadis Nabi saw.:
« َ‫ر‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﺧ‬ِ‫ﺑ‬ ْ‫ﻲ‬ِ‫ﻠ‬ْ‫ﯾ‬ِ‫ﻛ‬ َ‫و‬ َ‫ْت‬‫ﯾ‬َ‫ﺗ‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ :َ‫ل‬‫ﺎ‬َ‫ﻘ‬َ‫ﻓ‬ َ‫م‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺳ‬ َ‫و‬ ِ‫ﮫ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﷲ‬ ‫ﻰ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬َ‫ﺻ‬ ‫ﱠ‬‫ﻲ‬ِ‫ﺑ‬‫ﱠ‬‫ﻧ‬‫اﻟ‬ ُ‫ْت‬‫ﯾ‬َ‫ﺗ‬َ‫ﺄ‬َ‫ﻓ‬ َ‫ر‬َ‫ﺑ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ِﻟﻰ‬‫ا‬ َ‫ج‬ ْ‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ﺧ‬ْ‫اﻟ‬ ُ‫ْت‬‫د‬َ‫ر‬َ‫ا‬ :َ‫ل‬‫ﺎ‬َ‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ُ‫ﮭ‬ْ‫ﻧ‬َ‫ﻋ‬ ُ‫ﷲ‬ َ‫ﻲ‬ ِ‫ﺿ‬ َ‫ر‬ ِ‫ﷲ‬ ِ‫د‬ْ‫ﺑ‬َ‫ﻋ‬ ِ‫ْن‬‫ﺑ‬ ِ‫ر‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬َ‫ﺟ‬ ْ‫ن‬َ‫ﻋ‬َ‫و‬
‫ﺎ‬ً‫ﻘ‬َ‫ﺳ‬ َ‫و‬ َ‫َر‬‫ﺷ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﺔ‬َ‫ﺳ‬ْ‫َﻣ‬‫ﺧ‬ ُ‫ﮫ‬ْ‫ﻧ‬ِ‫ﻣ‬ ْ‫ذ‬ُ‫ﺧ‬َ‫ﻓ‬»
Jabir bin Abdillah ra. berkata, Aku hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku menemui Nabi
saw. Beliau bersabda, “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya
lima belas wasaq.” (HR Abu Dawud).
Dalam Baiat ‘Aqabah II, Rasulullah saw. juga pernah meminta 12 orang wakil dari 75 orang
Madinah yang menghadap beliau saat itu, yang dipilih oleh mereka sendiri.
Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa hukum asal wakalah adalah mubah, selama rukun-
rukunnya sesuai dengan syariah Islam. Rukunwakalah terdiri dari: dua pihak yang berakad
(pihak yang mewakilkan/muwakkil) dan pihak yang mewakili/wakîl); perkara yang diwakilkan
atau amal yang akan dilakukan oleh wakil atas perintahmuwakkil; dan redaksi akad
perwakilannya (shigat taukîl).

2. 23/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/ 2/5
Jika semua rukun tersebut terpenuhi maka yang menentukan apakahwakalah itu islami atau
tidak adalah amal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh wakil.
Terkait dengan anggota legislatif, hukum wakalah terhadap ketiga fungsi pokoknya tentu
berbeda. Wakalah untuk membuat perundang-undangan sekular dan wakalah untuk melantik
presiden/wakil presiden yang akan menjalankan sistem sekular tentu berbeda hukumnya
dengan wakalahuntuk melakukan pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah.
Berkaitan dengan fungsi legislasi, setiap Muslim yang mengimani Allah SWT wajib menaati
syariah Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah; baik dalam kehidupan pribadi,
keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah SWT telah
menegaskan:
Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah (QS Yusuf [12]: 40).
Allah SWT juga menyatakan bahwa konsekuensi iman adalah taat pada syariah-Nya (Lihat: QS
an-Nisa’ [4]: 65; al-Ahzab [33]:36). Tidak boleh seorang Muslim mengharamkan apa yang telah
Allah halalkan atau menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Tentang hal ini, Adi bin Hatim
ra. berkata: Saya pernah mendatangi Nabi saw. ketika beliau sedang membaca surah
Bara’ah:
Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah
dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putra Maryam (QS at-Taubah [9]: 31).
Beliau bersabda, ”Mereka memang tidak menyembah para alim dan para rahib mereka.
Namun, jika para alim dan para rahib mereka menghalalkan sesuatu, mereka pun
menghalalkannya. Jika para alim dan para rahib mereka mengharamkan sesuatu, mereka
pun mengharamkannya.” (HR at-Tirmidzi).
Karena itu, menetapkan hukum yang tidak bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah adalah
perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam, bahkan dapat dikategorikan sebagai
perbuatan menyekutukan Allah SWT.
Dengan demikian, wakalah dalam fungsi legislasi yang akan menghasilkan hukum atau
peraturan perundangan sekular tidak boleh, karena hal tersebut merupakan aktivitas yang
bertentangan dengan akidah Islam.
Wakalah untuk melantik presiden/wakil presiden juga tidak boleh, karenawakalah ini akan
menjadi sarana untuk melaksanakan keharaman, yakni pelaksanaan hukum atau peraturan
perundangan sekular yang bertentangan dengan syariah Islam oleh presiden/wakil presiden
yang dilantik tersebut. Larangan ini berdasarkan pada kaidah syariah yang menyatakan:

3. 23/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/ 3/5
(ٌ‫م‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫ﺣ‬ ِ‫ام‬َ‫ر‬َ‫ﺣ‬ْ‫اﻟ‬ ‫ﻰ‬َ‫ﻟ‬ِ‫ا‬ ُ‫ﺔ‬َ‫ﻠ‬ْ‫ﯾ‬ِ‫ﺳ‬ َ‫و‬ْ‫ﻟ‬َ‫ا‬)
Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan pada perbuatan haram adalah juga
haram.
Adapun wakalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap
Pemerintah adalah boleh selama tujuannya untuk amar makruf nahi
mungkar. Wakalah semacam ini merupakan wakalahuntuk melaksanakan perkara yang
dibenarkan oleh syariah Islam.
Namun demikian, harus ditegaskan bahwa pencalonan anggota legislatif dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat syar’i, bukan
dibolehkan secara mutlak. Syarat-syarat tersebut adalah:
1. Harus menjadi calon dari partai Islam, bukan dari partai sekular. Dalam proses
pemilihannya tidak menempuh cara-cara haram seperti penipuan, pemalsuan dan
penyuapan, serta tidak bersekutu dengan orang-orang sekular.
2. Harus menyuarakan secara terbuka tujuan dari pencalonan itu, yaitu untuk
menegakkan sistem (syariah) Islam, melawan dominasi asing dan membebaskan
negeri ini dari pengaruh asing. Dengan kata lain, calon wakil rakyat itu menjadikan
parlemen sebagai mimbar (sarana) dakwah Islam, yakni menegakkan sistem Islam,
menghentikan sistem sekular dan mengoreksi penguasa.
3. Dalam kampanyenya harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang
bersumber dari ajaran Islam.
4. Harus konsisten melaksanakan poin-poin di atas.
Pemilu Presiden
Pemilu Presiden berbeda dengan Pemilu Legislatif. Presiden bukanlah wakil rakyat;
kepadanya tidak bisa diberlakukan fakta wakalah. Dalam hal ini lebih tepat dikaitkan dengan
fakta akad pengangkatan kepala negara(nashb al-ra’is) yang hukumnya terkait dengan dua hal:
person (orang) dan sistem.
Terkait dengan person, Islam menetapkan bahwa seorang kepala negara harus memenuhi
syarat-syarat in’iqâd, yang akan menentukan sah-tidaknya seseorang menjadi kepala negara.
Syarat-syarat itu adalah: (1) Muslim; (2) Balig; (3) Berakal; (4) Laki-laki; (5) Merdeka; (6)
Adil/tidak fasik; (7) Mampu (yakni mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai
kepala negara). Tidak terpenuhinya salah satu saja dari syarat-syarat di atas, membuat
pengangkatan seseorang menjadi kepala negara menjadi tidak sah.
Adapun tentang sistem, harus ditegaskan bahwa siapapun yang terpilih menjadi kepala negara
wajib menerapkan sistem Islam. Ini adalah konsekuensi dari akidah seorang kepala negara
yang Muslim. Dalam Islam, tugas utama kepala negara adalah menjalankan syariah Islam serta
memimpin rakyat dan negaranya dengan sistem Islam. Memimpin dengan sistem selain Islam

4. 23/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/ 4/5
tidak akan menghasilkan kebaikan, tetapi justru menghasilkan kerusakan dan bencana. Siapa
saja yang memimpin tidak dengan sistem Islam, oleh Allah SWT disebut sebagai fasik dan
zalim, bahkan jika secara i’tiqadi menolak syariah Islam, dinyatakan sebagai kafir (Lihat: QS al-
Maidah [5]: 44, 45, 47).
Wahai kaum Muslim:
Sikap yang semestinya harus ditunjukkan oleh setiap Muslim dalam menghadapi Pemilu ini
adalah:
1. Tidak memilih calon yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan di atas; tidak
mendukung usahanya, termasuk tidak mendukung kampanyenya dan mengucapkan
selamat saat yang bersangkutan berhasil memenangkan pemilihan.
2. Melaksanakan syariah Islam secara utuh dan menyeluruh dengan konsisten; berjuang
dengan sungguh-sungguh untuk mengubah sistem sekular ini menjadi sistem Islam
melalui perjuangan yang dilakukan sesuai dengan tharîqah dakwah Rasulullah saw.
melalui pergulatan pemikiran (as-shirâ’ al-fikri) dan perjuangan politik (al-kifâh as-
siyâsi). Perjuangan itu diwujudkan dengan mendukung individu, kelompok, jamaah,
dan partai politik yang secara nyata dan konsisten berjuang demi tegaknya syariah
dan Khilafah; serta menjauhi individu, kelompok, jamaah dan partai politik yang justru
berjuang untuk mengokohkan sistem sekular.
3. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan kritik dan koreksi terhadap
para penguasa atas setiap aktivitas dan kebijakan mereka yang bertentangan dengan
syariah Islam; tidak terpengaruh oleh propaganda yang menyatakan bahwa mengubah
sistem sekular dan mewujudkan sistem Islam mustahil dilakukan; tidak boleh ada rasa
putus asa dalam perjuangan karena dengan pertolongan Allah, insya Allah perubahan
ke arah Islam bisa dilakukan, asal perjuangan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh
dan ikhlas. Yakinlah, Allah SWT pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-
Nya, khususnya dalam usaha mewujudkan tegaknya kembali Khilafah guna
melanjutkan kembali kehidupan Islam (isti’nâfu al-hayâh al- Islâmiyah), yaitu
kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariah Islam dan risalah Islam diemban ke
seluruh dunia dengan kepemimpinan seorang Khalifah. Khalifah inilah yang akan
menyatukan umat dan negeri-negeri Islam untuk kembali menjadi umat terbaik serta
memenangkan Islam di atas semua agama dan ideologi yang ada. Kesatuan umat
itulah satu-satunya yang akan melahirkan kekuatan, dan dengan kekuatan itu
kerahmatan (Islam) akan terwujud di muka bumi. Dengan kekuatan itu pula kemuliaan
Islam dan keutuhan wilayah negeri-negeri muslim bisa dijaga dari penindasan dan
penjajahan negeri-negeri kafir sebagaimana yang terjadi di Irak dan Afganistan.
4. Memilih kepala negara yang mampu menjamin negeri ini tetap mandiri dan merdeka
dari cengkeraman penjajah; mampu mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya,
bukan malah membiarkan negeri ini dalam cengkeraman dan dominasi kekuatan
asing di segala bidang; mampu meletakkan keamanan negeri ini semata di tangan
umat Islam, bukan di tangan warga negara asing; dan tidak membiarkan pengaruh
negara penjajah ke dalam institusi tentara dan polisi, apalagi mengijinkan negara
asing membuat pangkalan militer di wilayah negeri ini. Sesungguhnya Allah SWT
melarang Muslim tunduk pada kekuatan kafir (Lihat: QS an-nisa’ [4]: 141).

5. 23/3/2014 Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
http://m.hizbut-tahrir.or.id/2009/03/24/hukum-pemilu-legislatif-dan-presiden/ 5/5
Akhirnya, semua berpulang kepada umat Islam, apakah akan membiarkan negeri ini terus
dipimpin oleh penguasa zalim dengan sistem sekular dan mengabaikan syariah Islam yang
membuat negeri ini terus terpuruk; ataukah memilih pemimpin yang amanah dan menegakkan
syariah Islam sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan benar-benar akan terwujud.
Begitu juga, semua berpulang kepada umat Islam, apakah akan membiarkan negeri-negeri
Muslim tetap tercerai-berai seperti sekarang dan tenggelam dalam kehinaan; ataukah
berusaha keras agar bisa menyatu sehingga ‘izzul Islâm wal muslimîn juga benar-benar
terwujud.
Wahai umat Islam! Inilah saatnya. Ambillah langkah yang benar. Salah mengambil langkah
berarti turut melanggengkan kemaksiatan! []
Komentar Al-Islam:
Gerakan Golput Hanya Rugikan Umat (Republika, 24/3/2009).
Umat lebih rugi lagi jika Pemilu tidak ditujukan untuk menegakkan syariah Islam secara
kâffah.
Baca juga :
1. Nasyroh: Hukum Pemilu Legislatif dan Presiden
2. Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Pemilu Legislatif 2009
3. Hizbullah: CIA Intervensi Pemilu Legislatif Libanon
4. Pemilu Presiden Yaman adalah Lelucon Barat
5. Pengumuman Hasil Pemilu Presiden Mesir Ditunda