Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Konsep Negara Hukum 2.ppt
Semelhante a Konsep Negara Hukum 2.ppt (20)
Último
Último (11)
Konsep Negara Hukum 2.ppt
- 1. KONSEP NEGARA HUKUM OLEH : DENI SYAPUTRA, SH
- 2. UMUM Hukum Tertulis Hukum Tidak Tertulis Hukum Private Hukum Publik Masyarakat/Manusia H.Adm Negara H.Tata Negara H.Pidana H.Perdata H.Dagang
- 4. PENGERTIAN NEGARA Negara merupakan organisasi tertinggi dari bangunan Hukum disatu sisi dan bagunan masyarakat disisi lain. (Goerge Jellinek) Suatu masy yg diintegrasikan krn mempunyai wewenang yg bersifat memaksa & yg secara sah lebih agung dari individu atau kelompok yg merupakan bagian dari masy itu. (Harold J. Laski) Alat (Agency) atau wewenang (Authority) yg mengatur atau mengendalikan persoalan2 bersama atas nama masy. (Roger H Soltau)
- 5. COUNT’ Suatu masy yg mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dlm suatu wilayah. (Max Weber) Asosiasi yg menyelenggarakan penertiban dlm suatu masy di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yg diselenggarakan o/ pemerintah yg unt maksud tertentu diberi kekuasaan memaksa (Robert M. Mac Iver) Organisasi masy yg bertujuan mengatur dan memelihara masy tertentu dgn kekuasaan (Notohamidojo) Organisasi masy yg mempunyai daerah tertentu & kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan (Prof.Mr.Soenarko) Suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yg berada di bawah suatu pemerintahan yg sama (Prof.R. Djokosoetono,SH)
- 6. COUNT’ Suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kwibawaan yg hrs memenuhi persyaratan unsur2 tertentu yaitu pemerintahan yg berdaulat, wlayah tertentu dan rakyat yg hidup dgn teratur sehingga merupakan suatu bangsa (G. Pringgodigdo) Suatu masy manusia yg berteritorial yg diorganisasikan (Dr. WLG. Lemaire) Suatu organisasi kemasy yg dgn kekuasaannya bertujuan mengatur serta menyelenggarakan suatu masy. (Prof. Dr.JHA. Legemann) Suatu daerah teritorial yg rakyatnya diperintah o/ sejumlah pejabat yg berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan per uu an melalui penguasaan monopolistis dari kekuasaan yg sah (Prof. Miriam Budiardjo)
- 7. SEJARAH NEGARA Faktual Teoritis Faktual a. Suatu wilayah atau daerah belum ada yg menguasai, kemudian diduduki o/suatu bangsa maka daerah itu berubah menjadi Negara b. Suatu wilayah atau daerah yg semula termasuk wilayah negara tertentu, melepakan diri c. Peleburan dari beberapa negara menjadi negara baru Suatu negara pecah menjadi negara baru
- 8. COUNT’ Teoritis a. Teori Ketuhanan (segala sesuatu yg terjadi di jagad raya ini karena kehendak tuhan) b. Teori Hukum Alam (zoon politicon) c. Teori Kekuasaan (negara terbentuk karena kekuatan atau kekuasaan) d. Teori Perjanjian Masyarakat (du contract social atau pemufakatan bersama dalam rangka saling memelihara keselamatan hidup dan kepemilikan) e. Teori Organism (negara tumbuh sebagai hasil evolusi)
- 9. COUNT’ Unsur Negara 1. Rakyat/Penduduk 2. Wilayah 3. Pemerintahan 4. Pengakuan/kedaulatan
- 10. KONSEP NEGARA 1. Negara sbg Organisasi Kebaikan Bersama (PublicGood) A. Socrates (469- 399 SM) negara adalah bahwa negara bukanlah organisasi yang dapat dibuat oleh manusia untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi merupakan jalan susunan objektif berdasarkan pada hakikat manusia. B. Plato (429 – 347 SM) adalah merupakan lembaga atau organisasi yang mementingkan kebajikan (pengetahuan) umum atau kebaikan bersama. C. Aristoteles (384 – 322 SM) Negara merupalan organisasi politik yang bertujuan menggapai kebahagiaan bersama, berbentuk kebahagiaan dengan jumlah yang besar dengan itu kebahagiaan individu akan tercapai dengan tersendirinya
- 11. LANJUTAN… 2. Negara sbg Organisasi Teokrasi (langsung & tdk langsung) A. Santo Agustinus (354 – 430) Negara Tuhan dan Negara Iblis atau Negara keduniawian. B. Al Ghazali (1058 -1111) manusia adalah mahluk sosial // menganalogikan agama dan raja sebagai dua anak kembar//
- 12. LANJUTAN… 3. Negara sbg Organisasi Kekuasaan A. Niccolo Machiavelli (1469 – 1527) 1. kekuasaan dan Negara hendaknya dipisahkan dari moralitas dan Tuhan 2. kekuasaan sebagai tujuan, bukan instrunen untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas dan agama 3. penguasan yang baik harus mengejar kejayaan dan kekayaan karena keduanya merupakan nasib mujur yang dimiliki oleh penguasa 4. Negara merupakan simbolis kekuasaan politik tertinggi yang bersipat mencakup bersama.
- 13. LANJUTAN… B. Thomas Hobbes (1588 -1645) Buku berjudul Leviathan berbunyi Homo Homini Lupus (manusia sebagai serigala terhadap manusia lainnya) dan Belum Omnium Contra Omnes (perang semua lawan semua) dua macam status manusia; status naturalis (kedudukan manusia waktu masih belum ada negara); status Civilis ( kedudukan manusia setelah ada negara sebagai warga negara).
- 14. COUNT’ 4. Negara sbg Organisasi Hukum A. Thomas Van Aquinas (1226 - 1274) Kekuasaan dan Negara tidak terlepas dari huKum kodrat atau hukum alam. Bertitik tolak dari hukum kodrat tersebut, Thomas berpendapat bahwa eksitensi Negara bersumber dari sifat alamiah manusia (bersifat sosial dan politis) B. John Locke (1632 – 1704) John Locke percaya bahwa akal senantiasa membuat manusia berperilaku rasional dan tidak merugikan orang lain. Ini karena akal budi merupakan hukum yang memiliki sifai-sifat sebagai “suara Tuhan”. C. Montesquieu (1688 – 1704) Karya - menjadi penyebab kehancuran bangsa & semangat hukum
- 15. LANJUTAN… 5. Negara sbg Organisasi Kedaulatan Rakyat / Perjanjian A. JJ. Rousseau (1712 – 1778) Negara adalah sebuah produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebnagian hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu kekuasaan bersama.
- 16. LANJUTAN… B. Al MAwardi (975 – 1059) Manusia menurut mawardi adalah mahluk lemah dan paling banyak kebutuhannya. Untuk itu manusia memerlukan kerja sama Menurut mawardi, dari segi politik, Negara itu memerlukan enam sandi utama, yaitu : 1. Agama yang dihayati, 2. Penguasa yang berwibawa, 3. Keadilan yang menyeluruh, 4. Keamanan yang merata, 5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan, 6. Harapan keberlangsungan hidup.
- 17. TUJUAN NEGARA 1. Teori Kekuasaan Negara - Dianut oleh Shang Yang (523 - 428SM) “A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country which has the right way, is concerned with weaking people” dianut juga o/ Atilla, Jengis Khan, dan Timur Leak 2. Teori Pemeliharaan Agama dan Kesra -Dianut oleh Al Mawardi (975 – 1059) Tujuan Negara : a. Mempertahankan & Memelihara Agama b. Memelihara hak2 rakyat dan hukum Tuhan c. Melaksanakan kepastian hukum d. Mlndngi wlyah Islam & mmlihra khrmatan rkyt agar mrk bebas, aman jiwa raga e. Jihat thd org2 yg menentang Islam f. Membentuk kekuatan unt menghadapi musuh g. Memungut pajak & sedekah menurut ketentuan Islam h. Mengatur penggunaan harta Baitul Mal secara efektif i. Meminta nasihat & pandangan dari org2 terpercaya j. Pemerintah & Kepala Negara hrs lngsng menangani dan meneliti keadaan yg sebenarnya dlm memelihara agama & rakyat
- 18. COUNT’ Teori Pemeliharaan Agama dan Kesra - Dianut oleh Al Ghazali (1058 – 1111) Tujuan Negara : a. Melaksanakan syariat Islam b. Mewujudkan kemaslahatan rakyat c. Menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama Dianut oleh Ibnu Taimiyah (1262 – 1328) Tujuan Negara : a. Melaksanakan syariat Islam b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat lahir & batin c. Menegakkan keadilan & amanah dlm pergaulan masyarakat
- 19. COUNT’ 3. Teori Kebebasan & Kehormatan Negara - Dianut oleh Niccolo Machiavelli (1469 - 1527) Dalam buku Il Principle, Machavelli menyarankan seorang Raja dlm menjalankan pemerintahannya, unt mengabaikan kesusilaan & Agama. Bila perlu, Raja hrs licik & tdk perlu menepati janji & sebaliknya Raja hrs ditakuti o/ rakyatnya 4. Teori Perdamaian Dunia - Dianut oleh Dante Alleghiere (1265 – 1321) Dalam bukunya Die Monarchia menyebutkan tujuan negara sesungguhnya adalah menciptakan perdamaian dunia dgn jalan menciptakan UU yg seragam bagi seluruh umat manusia 5. Teori Penjaminan Hak & Kebebasan - Dianut oleh Immanuel Kant (1724 – 1804) Tujuan Negara adalah menegakkan hak2 & kebebasan warganya, bahwa rakyat & pemerintah adalah sama2
- 20. BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN Bentuk Negara Negara Kesatuan 2. Negara Federal atau Serikat 3. Gabungan Negara / Konfederasi Bentuk Pemerintahan 1. Dari Segi Jumlah Orang yg Memerintah a. Monarki - Monarki Absolut - Monarki Modern/Konstitusi b. Oligarki c. Demokrasi - Demokrasi Langsung - Demokrasi Perwakilan 2. Dari Segi Penunjukan KepalaNegara a. Monarki b. Republik
- 21. COUNT’ Sistem Pemerintahan 1. Presidensial 2. Parlementer Bentuk Ideologi Negara 1. Liberalisme 2. Konservatisme 3. Sosialisme 4. Komunisme 5. Fasisme 6. Fundamentalisme 7. Kapitalisme
- 22. IDEOLOGI NEGARA Suatu sistem kepercayaan yg memuat nilai2 & ide2 ygg diorganisir secara rapi sbg basis filsafat, sains, prog.sosial ekonomi politik yg menjadi pandangan hidup, aturan berfikir, merasa & bertindak individu atau kelompok (Microsoft Encarte Encyclopedia 2003) Doktrin yg membimbing tindakan politik, idealitas2 yg mesti diyakini sbg iman politik, tujuan yg wajib dicapai, alasan yg wajib diperjuangkan dan visi tentang masy terbaik atau ideal yg hrs diwujudkan (Ian Adams)
- 23. COUNT’ 1. Liberalisme Paham ini menempatkan kepentingan dan kebebasan individu sebagai inti pemikiran & tujuan hidup manusia 2. Konservatisme Memelihara kondisi yg ada, mempertahankan kestabilan, baik dinamis maupun statis 3. Sosialisme Paham yg menjadikan kepentingan bersama atau kebersamaan sbg inti pemikiran & fokus pergerakannya 4. Komunisme Hampir sama dgn Sosialisme 5. Fasisme = Totaliter 6. Fundamentalis 7. Kapitalisme
- 24. HUKUM Sesuatu yg bersangkutan dgn manusia dlm keadaan hbgnnya dgn manusia lainnya (Sudirman Kartohadiprojo) Sistem peraturan2 yg teratur & tersusun baik yg mengikat masy (Plato) Kumpulan peraturan yg tdk hanya mengikat masy tetapi juga Hakim (Aristoteles) Peraturan yg diadakan unt memberi bimbingan kpd makhluk yg berakal o/ makhluk yg berakal yg berkuasa atasnya (Austin) Refleksi Kehidupan & Penghidupan masyarakat dlm mencapai cita-citanya (Tambunan) Hukum yg berlaku disuatu masy mengatur tata tertib masy itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pd masy (Bellfroid)
- 25. COUNT’ Aturan tingkah laku para anggota masy, aturan yg daya penggunaannya pd saat tertentu diindahkan o/ suatu masy sbg jaminan dari kepentingan bersama thd org yg melanggar peraturan itu (Leon Duguit) Semua aturan yg mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kpd tingkah laku manusia dlm masy & yg menjadi pedoman penguasa negara dlm melakukan tugasnya (Mr. E. M. Meyers) Keseluruhan syarat2 yg dgn ini kehendak bebas dari org yg satu dpt menyesuaikan dgn kehendak bebas dari org yg lain memenuhi peraturan hukum ttg kemerdekaan (Immanuel Kant) Serumpun peraturan2 yg bersifat memaksa yg diadakan unt mengatur melindungi kepentingan org dlm masy (Van Kant)
- 26. COUNT’ Kmpln prturan2 yg terdiri dari nrma & sanksi (SM. Amin, SH) Himpunan petnjk hdp (printah & lrngn) yg mengatur tatatertib dlm suatu masy & shrsnya ditaati o/ slruh anggota masy yg brsngktn o/ krn itu plnggarn petunjuk hdp tsb dpt mnimbulkn tindakan o/ pmrintah atau penguasa (E. Utrecht) Suatu gejala sosial (Van Apeldoorn) Semua aturan/norma yg hrs dituruti dlm tngkh laku tndkn2 dlm pergaulan hdp dgn ancaman msti mngganti kerugian jika mlnggr aturan2 itu (MH.Tirtaamidjaja, SH) Hmpnan prturan2 hdp yg brsifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin unt berbuat atau tdk berbuat sesuatu dgn maksud unt mengatur tata tertib dlm kehidupan masy (Soerojo Wignjodipero)
- 27. SISTEM HUKUM Menurut Fuller = Principles of Legality 1. Suatu sistem hukum hrs mengandung peraturan2 2. Peraturan yg sdh dibuat hrs diumumkan 3. Peraturan tdk boleh ada yg berlaku surut 4. Peraturan hrs dirumuskan dgn susunan kata2 yg dimengerti 5. Suatu sistem tdk boleh mengandung peraturan2 yg bertentangan satu sama lain 6. Peraturan2 tdk boleh mengandung ketentuan yg melebihi apa yg dpt dilakukan 7. Tdk boleh sering merobah peraturan 8. Hrs ada kecocokan antara peraturan yg diundangkan dgn pelaksanaannya
- 28. COUNT’ Macam Sistem Hukum 1. Eropa Kontinental Tidak ada hukum selain Undang-undang (Civil Law) 2. Anglo Saxon Putusan Hakim mewujudkan kepastian hukum (Common Law) 3. Islam
- 29. HUBUNGAN NEGARA DAN HUKUM Kerangka Pemikiran 1. Ada & berlakunya hukum dibuat o/ negara & berdasarkan kehendak negara 2. Bahwa negara adl organisasi hukum yg dgn hukum itu negara memiliki kewenangan unt mengatur & mengayomi masy 3. Negara tunduk pd hukum 4. Bahwa hukum adl peraturan yg berdiri sendiri & lepas sama sekali dari kehendak negara
- 30. COUNT’ Ditinjau dari Ilmu Negara 1. Adanya negara memungkinkan lahirnya produk hukum unt ditaati o/ seluruh WN 2. Lahirnya hukum sgt mambantu negara dlm pengaturan organisasi pemerintahan negara serta pengaturan tata pergaulan rakyatnya Ditinjau dari Ilmu Hukum 1. Hukum dibuat o/ negara & negara dipayungi o/ sistem hukum unt mengatur tata kehidupan bernegara 2. Hukum diperlukan unt legitiatie kekuasaan negara 3. Kekuasaan hny akan berarti jika berada dlm kerangka peraturan hukum
- 31. PERSPEKTIF NEGARA HUKUM 1. Negara Hukum Liberal - Negara tunduk pd peraturan2 negara - Penguasa dlm bertindak hrs sesuai hukum 2. Negara Hukum Formil - Negara hukum demokratis - Tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu berdasar UU yg mendapat pengesahan dari rakyat 3. Negara Hukum Materiil - Tindakan penguasa hrs berdasarkan UU (asas Legalitas) - Tindakan penguasa dibenarkan menyimpang dari UU demi kepentingan warga negara (asas opportunitas)
- 32. PENGERTIAN NEGARA HUKUM Segala sikap, tingkah laku & perbuatan baik dilakukan o/ penguasa atau aparatur negara maupun yg dilakukan o/ para WN hrs berdasar atas hukum (dalam Nazmi Yunas) Segala wewenang & tindakan alat2 perlengkapan negara atau penguasa semata2 berdasarkan hukumm (dalam Nazmi Yunas) Pemerintah hny betugas membuat & mempertahankan hukum yg bersifat menjaga keamanan & keselamatan para warganya (nachtwakerstaat = Immanuel Kant)
- 33. COUNT’ Semua alat2 perlengkapan negara dlm tindaknya baik thd WN maupun dlm saling berhub. Hrs memperhatikan peraturan2 hukum yg berlaku & semua WN dlm berhubungan kemasy. hrs tunduk pd peraturan2 hukum yg berlaku (wirjoko Projodikor) Sebuah negara yg menjadikan hukum sbg panglima dlm penyelengggaraan negara (Hifdzil Alim)
- 34. CIRI/PRINSIP NEGARA HUKUM 1. Sudargo Gautama a. Terdapat pembatasan kekuatan negara thd perseorangan b. Azas Legalitas c. Pemisahan Kekuasaan 2. Friedman a. Perlindungan thd HAM b. Pemisahan Kekuasaan 3. F. Julius Stahl a. Adanya jaminan atas hak dasar manusia b. Adanya pembagian kekuasaan c. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum d. Adanya Peradilan Administrasi Negara
- 35. COUNT’ 4. A. V. Dicey a. Supremacy of law b. Equality before the law c. Human rights 5. International Comission of Jurists a. Perlindungan konstitusional b. Badan Kehakiman yg bebas dan tdk memihak c. Pemilihan umum yg bebas d. Kebebasan menyatakan pendapat e. Kebebasan berserikat/berorganisasi & beroposisi f. Pendidikan kewarganegaraan
- 36. COUNT’ 6. Jimly Ashsiddiqie a. Supremasi hukum (supremacy of law) b. Persamaan dlm hukum (Equality before the law) c. Azas Legalitas (Due Process of law) d. Pembatasan kekuasaan (Separation of Power) e. Organ2 eksekutif independen f. Peradilan bebas tidak memihak (Independent and impartial judiciary) g. PTUN (Administrative Court) h. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) i. Perlindungan HAM (Human rights) j. Bersifat demokratis (Democratische Rechtstaat) k. Berfungsi sbg sarana mewujudkan tujuan bernegara (Welfare Rechtstaat) l. Transparansi & kontrol sosial (social control)
- 37. KONSEP NEGARA HUKUM 1. Anglo Saxon = the rule of law a. Supremacy of law b. Equality before the law c. Individual rights 2. Eropa Kontinental = Rechtstaat a. Perlindungan HAM b. Trias Politica c. Pemerintahan berdasarkan peraturan hukum d. Peradilan Administrasi Negara
- 38. COUNT’ 3. Islam a. Kekuasaan yg amanah b. Musyawarah c. Keadilan d. Persamaan e. Pengakuan & perlindungan terhadap HAM f. Peradilan Bebas g. Perdamaian h. Kesejahhteraan i. Ketaatan rakyat
- 39. COUNT’ 1. Konsep Barat 2. Konsep Negara Hukum Pancasila
- 40. PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM 1. Di Negara2 Barat 2. Di Negara2 Muslim
- 41. NEGARA HUKUM DALAM KONSTITUSI RI Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”
- 42. PEMBUKAAN UUD 1945 Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
- 43. COUNT’ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
- 44. BENTUK DAN KEDAULATAN BAB I PASAL 1 1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik 2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*** 3. Negara Indonesia adalah negara hukum***
- 45. MPR BAB II PASAL 2 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.**** 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.
- 46. MPR BAB II PASAL 3 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang- Undang Dasar.*** 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/**** 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****
- 47. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 4 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
- 48. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 5 1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.* 2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 49. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 6 1. Calon Presiden dan calon Waki Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden*** 2. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***
- 50. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 6A 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*** 2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai polotik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*** 3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang terbesar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***
- 51. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 6A 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.**** 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***
- 52. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*
- 53. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7A Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
- 54. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7B 1. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
- 55. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7B 2. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.*** 3. Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.***
- 56. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7B 4. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.*** 5. Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.***
- 57. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7B 6. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.*** 7. Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang- kurangya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.***
- 58. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 7C Presiden tidak dapat dibekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***
- 59. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 8 1. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** 2. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***
- 60. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 8 3. Jika presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****
- 61. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 9 1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sunguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebagai berikut : ……………….. 2. Jika MPR atau DPR tidak dapat emngadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*
- 62. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- 63. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 11 1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perag, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.**** 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.*** 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***
- 64. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
- 65. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 13 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 2. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.* 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 66. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 14 1. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.* 2. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- 67. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*
- 68. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA BAB III PASAL 16 Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang- undang.****
- 69. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG BAB IV Dihapus dalam Amandemen tahun2004****
- 70. KEMENTERIAN NEGARA BAB V PASAL 17 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.* 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.* 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***
- 71. PEMERINTAHAN DAERAH BAB VI PASAL 18 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah povinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.** 3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**
- 72. PEMERINTAHAN DAERAH BAB VI PASAL 18 4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.** 5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.** 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** 7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**
- 73. PEMERINTAHAN DAERAH BAB VI PASAL 18B 1. Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.** 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**
- 74. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII PASAL 19 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.** 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.** 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**
- 75. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII PASAL 20 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang2.* 2. Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* 3. Jika rancangan UU itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan UU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.* 4. Presiden mengesahan rancangan UU yg telah disetujui bersama untuk menjadi UU.* 5. Dalam hal rancangan UU yg telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak UU tsb disetujui, rancangan UU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.**
- 76. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII PASAL 20A 1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.** 2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yg diatur dlm pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.** 3. Selain hak yg diatur dalam pasal2 lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.** 4. Ketentuan lebih lanjut tentang DPR diatur dalam UU.**
- 77. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII PASAL 21 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang- undang.* 2. Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.
- 78. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII PASAL 22 1. Dalam hal ihwal kepentingan yg memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti UU. 2. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. 3. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
- 79. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BAB VII PASAL 22A Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan UU diatur dengan UU.** PASAL 22B Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yg syarat2 dan tata caranya diatur dalam UU.**
- 80. DEWAN PERWAKILAN DAERAH BAB VIIA PASAL 22C 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap propinsi melalui pemilihan umum.*** 2. Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh DPD itu tidak lebih dari sepertiga angggota DPR.*** 3. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** 4. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan UU.***
- 81. DEWAN PERWAKILAN DAERAH BAB VIIA PASAL 22D 1. DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU yg berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yg berkaitan dgn perimbangan keuangan pusat dan daerah.*** 2. DPD ikut membahas rancangan UU yg berkaitan dgn otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU yg berkaitan dgn pajak, pendidikan, dan agama.***
- 82. DEWAN PERWAKILAN DAERAH BAB VIIA PASAL 22D 3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan unt ditindak lanjuti.*** 4. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya yg syarat2 dan tata caranya diatur dalam UU.***
- 83. SUMBER-SUMBER REFERENSI Azhary, M.T. (2007). Negara Hukum: Studi tentang prinsip- prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995 Kelsen, H. (2006). General Theory of Law and State (terjemahan Nusamedia). New York: Russel & Russel. Mahfud MD. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media. Huda, N. (2005). Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press. Titik Triwulan, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Jimly Asshiddiqy, Pegantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2010
- 84. LANJUTAN… Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia, Surabaya, 2004 Ossip K. Flechthgeim(ed) Fundamental of Political Science, Ronald Press C., New York, 1952 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970 Roberto Mangabeira Unger, Law in Modern Society, Free Press, New York, 1977 Roscoe Pound, The Development of Constitutional Guarantees of Liberty, Yale University Press, New Haven, London, 1957 Sudargp Gautama, Pengertian Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983 Sri Sumantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1992 Sunaryati Hartono, Apakah the rule of Law, Alumni, Bandung, 1976