1.
Kelompok 1
Agung Rizky (20405706), Desy Safitri (20405731), Dwi
Nur Aisa (20405740), Nasrani Zebua (20405743)
Akuntansi Pagi B Semester 5
AUDITING
“Analisis Kasus Fraud Audit PT
Garuda Indonesia Tbk”

2.
Pengertian
Fraud dalam Auditing
dan Akuntansi
Fraud adalah suatu kecurangan atau
tindakan penipuan yang dilakukan oleh
satu orang atau lebih untuk mendapatkan
keuntungan pribadi. Di bidang ekonomi dan
akuntansi, fraud seringkali dilakukan pada
saat penulisan laporan keuangan.

3.
Adanya Peluang
Ketika terdapat peluang,
maka disitulah ada
kesempatan yang dilakukan
oleh pelaku kecurangan.
Faktor ini biasanya
didorong karena lemahnya
internal control atau
penyalahgunaan wewenang
dalam perusahaan.
Tekanan
Terjadinya dorongan yang
menyebabkan seseorang
untuk melakukan
kecurangan yang dipicu
oleh beberapa alasan,
mulai dari dorongan
seseorang untuk melakukan
kecurangan yang dipicu
oleh alasan ekonomi,
emosional, atau nilai.
Rasionalisasi
Faktor ini terjadi ketika
seseorang melakukan
rasionalisasi atau mencari
pembenaran atas
terjadinya kecurangan. Hal
ini biasanya terjadi karena
pelaku mempertahankan
jati dirinya sebagai orang
yang dipercaya, sehingga ia
akan mencari pembenaran
atas tindakannya tersebut.
FAKTOR
YANG MENDORONG TERJADINYA FRAUD

4.
Pernyataan Palsu
Kecurangan ini sering
dilakukan oleh pihak
manajemen untuk
menutupi kondisi keuangan
yang sesungguhnya dengan
membuat rekayasa
keuangan dalam laporan
keuangan perusahaan.
Penyimpangan Aset
Kelompok ini melakukan
kecurangan dalam
penyalahgunaan aset
perusahaan. Kelompok ini
mudah dideteksi karena
dapat diukur/dihitung
dengan mudah.
Korupsi
Kelompok fraud ini sulit
dideteksi karena banyaknya
pihak yang bekerja sama
dalam menikmati
keuntungan. Didalamnya
termasuk konflik
kepentingan, penyuapan,
pemerasan ekonomi, dan
penerimaan yang ilegal.
TIGA
BENTUK FRAUD

5.
Gambaran Kasus Fraud PT. Garuda
Indonesia Tbk
PT. Garuda Indonesia Tbk adalah perusahaan
penerbangan komersial pertama di Indonesia yang
dimiliki oleh Pemerintah Indonesia atau BUMN.
PT. Garuda Indonesia Tbk telah berkembang cukup
pesat dengan memiliki 196 pesawat di Januari 2017
dengan lebih dari 600 penerbangan setiap harinya.
Namun ternyata PT. Garuda Indonesia Tbk memiliki
sisi gelapnya sendiri.
Pada tanggal 28 Juni 2019, PT. Garuda Indonesia
Tbk resmi dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi
oleh beberapa lembaga seperti Kementerian
Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa
Efek Indonesia (BEI) atas kecurangan pengakuan
pendapatan pada laporan keuangan di tahun 2018.

6.
PENGERTIAN
MANAJEMEN LABA
Manajemen laba adalah suatu
tindakan atau upaya manajer
untuk menurunkan, meratakan,
dan menaikkan laporan laba
perusahaan sesuai dengan yang
dikehendaki oleh manajemen.
Earnings Management
atau manajemen laba
merupakan campur
tangan manajemen
dalam proses
penyusunan pelaporan
keuangan eksternal,
dengan tujuan untuk
mengoptimalkan
keuntungan perusahaan.
Sulistyanto
Manajemen laba
merupakan suatu
metode dalam dunia
bisnis, keuangan, dan
akuntansi yang berwujud
tindakan manajer untuk
melaporkan laba yang
dapat memaksimalkan
kepentingan pribadi atau
perusahaan dengan
menggunakan kebijakan
akuntansi.
Scott

7.
Income Minimization
Pola manajemen ini seperti
taking a bath tapi tidak se-
ekstrim pola taking a bath.
Menjadikan laba di periode
berjalan lebih rendah
daripada laba
sesungguhnya.
Income Maximization
Pola manajemen laba ini
kebalikan dari Income
Minimization. Melaporkan
laba lebih tinggi daripada
laba sesungguhnya
Taking a Bath
Pola manajemen laba
yang melaporkan laba
pada periode berjalan
dengan nilai sangat
rendah atau sangat
tinggi
Income Smoothing
Pola manajemen laba
yang melaporkan
tingkatan laba yang
cenderung berfluktuasi
yang normal pada
periode-periode
tertentu.
Pola Manajemen Laba

8.
KRONOLOGI
Kasus Fraud PT. Garuda Indonesia Tbk

9.
Semua berawal dari hasil laporan keuangan
Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018.
Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda
Indonesia Group membukukan laba bersih
sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33
miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS).
Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang
menderita rugi USD216,5 juta.
OJK meminta kepada BEI untuk melakukan
verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan
pendapat mengenai pengakuan pendapatan
dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain
OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai
Garuda ini juga mengundang tanggapan dari
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya
Sumadi.
Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran
direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan
keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan
bersama auditor yang memeriksa keuangan
GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (Member of BDO
Internasional).
Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan
pernyataan resmi setelah laporan keuangannya
ditolak oleh dua Komisarisnya. Maskapai
berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan
melakukan audit ulang terkait laporan keuangan
2018 yang dinilai tidak sesuai karena
memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero
Teknologi
30 April
2019
2 Mei
2019
2 April
2019
3 Mei
2019

10.
Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini
juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi.
Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru
didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan
modal tidak lebih dari Rp10 miliar dinilai berani
menandatangani kerja sama dengan Garuda
Indonesia.
Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan
terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (Member of BDO
Internasional) terkait laporan keuangan tahun
2018 milik Garuda. Sekertaris Jenderal
Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan
hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan
adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan
standar akuntansi.
Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil
oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI). Jajaran Direksi ini
dimintai keterangan oleh komisi VI DPR
mengenai kisruh laporan keuangan tersebut.
BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih
menunggu keputusan final dari OJK terkait
sanksi yang akan diberikan kepada Garuda.
Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi
intens dengan OJK. Namun BEI belum
membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu
dari manajemen bursa.
21 Mei
2019
14 Juni
2019
8 Mei
2019
18 Juni
2019

11.
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal (UU PM).
01
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)
8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian
Mengandung Sewa.
03
Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G. 7
tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.
02
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
30 tentang Sewa.
04
PELANGGARAN
ATAS KASUS YANG TERKAIT

12.
Memberikan Perintah Tertulis
kepada PT Garuda Indonesia
Tbk untuk memperbaiki dan
menyajikan kembali LKT PT
Garuda Indonesia Tbk per 31
Desember 2018 serta
melakukan paparan publik
(public expose) atas perbaikan
dan penyajian kembali LKT per
31 Desember 2018 dimaksud
paling lambat 14 hari setelah
ditetapkannya surat sanksi.
Perintah Tertulis kepada
KAP Tanubrata, Sutanto,
Fahmi, Bambang & Rekan
(Member of BDO
International Limited)
untuk melakukan
perbaikan kebijakan dan
prosedur pengendalian
mutu
Sanksi Administratif
berupa denda sebesar Rp
100 juta kepada PT
Garuda Indonesia Tbk
atas pelanggaran
Peraturan OJK Nomor
29/POJK.04/2016 tentang
Laporan Tahunan Emiten
atau Perusahaan Publik.
Sanksi denda kepada
masing-masing anggota
Direksi PT Garuda
Indonesia Tbk sebesar Rp
100 juta atas pelanggaran
Peraturan Bapepam
Nomor VIII.G.11 tentang
Tanggung Jawab Direksi
atas Laporan Keuangan.
Bursa Efek Indonesia (BEI)
resmi menjatuhkan sanksi
kepada PT Garuda
Indonesia Tbk (GIAA) atas
kasus klaim laporan
keuangan perseroan yang
menuai polemik. Beberapa
sanksi yang dijatuhkan
antara lain denda senilai
Rp 250 juta dan
restatement atau
perbaikan laporan
keuangan perusahaan
dengan paling lambat 26
Juli 2019 ini.
Sanksi Pertama
Sanksi Kedua
Sanksi Keempat
Sanksi Kelima
Sanksi Ketiga
SANKSI
YANG DIKENAKAN

13.
Kesimpulan yang Diperoleh dari
Kasus Terkait
Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia menuai
polemik karena adanya pencatatan transaksi kerja
sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam
penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi
(Mahata) dalam pos pendapatan yang seharusnya
masih menjadi piutang. Dalam kasus ini PT Garuda
Indonesia telah melanggar Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(UU PM) , Peraturan Bapepam dan LK Nomor
VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan
Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik,
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8
tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian
Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa. Dan
diberi sanksi sesuai dengan UU yang dilanggar.

14.
THANKS