Juknis kec 2016

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2016
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka efektivitas pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka
panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sumedang maka diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas pelaku-pelaku pembangunan
Kabupaten Sumedang. Sehingga prosedur perencanaan dan penganggaran daerah
diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten
Sumedang.
Demikian juga perubahan lingkungan kebijakan terutama terbitnya peraturan
perundang-undangan yang baru, belum maksimalnya kinerja pemerintah dan stakeholders
dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang serta desakan masif untuk
melaksanakan pembangunan partisipatif. Menyikapi kondisi tersebut Pemerintah
Kabupaten dan stakeholders telah merubah dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2007 dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang.
Untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaanya
diperlukan pembaharuan prosedur perencanaan dan penganggaran terutama dokumen
hasil musrenbang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tingkat
kewilayahan, penyatuan pagu indikatif kewilayahan, pagu indikatif sektoral. Demikian juga
untuk mengoptimalkan kinerja perencanaan, pengaggaran dan pelaksanaannya diperlukan
juga penentuan besarnya pagu indikatif kewilayahan, kriteria dan indikator untuk penentuan
besarnya pagu indikatif per wilayah, kriteria dan indikator dalam penentuan anggota Forum
Delegasi Musrenbang, penentuan indikator dan akuntabilitas kinerja Forum Musrenbang,
Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis
Musrenbang Kecamatan Tahun 2016Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis 1

akuntabilitas kinerja pelaksana program-program pembangunan baik sektoral maupun
kewilayahan, partispasi masyarakat dalam setiap tahapan dan proses pembangunan,
bentuk penghargaan dan sanksi bagi pelaksana program-program pembangunan untuk
memacu kinerja pembangunan Kabupaten Sumedang.
Diharapkan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan
kinerja perencanaan dan penganggaran serta implementasinya sehingga dapat mendorong
kesejahteraan rakyat melalui berbagai pelayanan pemerintah Kabupaten Sumedang.
Seiring dengan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2007 menjadi perda nomor 18
Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan pengangaran daerah Kabupaten
Sumedang terbit pula undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah, yang membawa perubahan terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi
pemerintahan kecamatan termasuk sumber penganggarannya.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;

15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya
Sunda (SPBS).
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor ……. Tahun 2016 tentang penetapan besaran dan
peruntukan pagu indikatif Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2017.
C. Pengertian
1. Musrenbang Tingkat Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku
kepentingan (stakeholders) di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan
prioritas dari desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang pada tahun berikutnya.
2. Pemangku kepentingan kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan kegiatan
prioritas dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan serta
pihak-pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintah kabupaten yang
mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah.
4. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang dibutuhkan untuk proses
pengambilan keputusan dalam Musrenbang kecamatan.
6. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman, yang memiliki
kompetensi/kecakapan substantif dan teknis serta memiliki keterampilan menerapkan
berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas memandu
musrenbang kecamatan.
7. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang
kecamatan.
D. Tujuan
Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk :

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan
menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan berdasarkan
urusan wajib (bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana, Ekonomi Koperasi, Sosial
Budaya, dll) dan urusan pilihan (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan,
Pertambangan, dll);
2. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan
fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Merumuskan Prioritas gagasan kegiatan Desa untuk usulan kegiatan yang akan didanai
oleh PIK dan PI Sektoral SKPD;
4. Merumuskan Prioritas kegiatan yang akan didanai oleh PI Sektoral SKPD Kecamatan;
5. Menyusun Daftar prioritas kegiatan desa sesuai hasil rumusan diskusi forum Musrenbang
Kecamatan yang ditandatangani pimpinan dan fasilitator musyawarah mengetahui Camat;
6. Menyusun daftar nama delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD dan Musrenbang
Kabupaten;
E. Nilai-Nilai
Musrenbang pada dasarnya merupakan proses perencanaan sebagai bagian integral dari
pembangunan untuk mencapai kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Sumedang yang mekanisme dan substansinya mengintegrasikan perencanaan dan
program pemerintah (top down) dengan aspirasi kebutuhan masyarakat (bottom up). Dengan
demikian maka melalui musrenbang akan mengahasilkan perencanaan pembangunan yang
memuat kesiapan program pemerintah dan diharapkan akan mengakomodasikan peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.
Hal ini selaras dengan nilai-nilai adiluhung budaya sunda yang telah diluncurkan di Kabupaten
Sumedang melalui kebijakan SPBS yang antara lain :
1) Nilai Filosofis

Nilai Filosofis Sumedang yaitu “Insun Medal Insun Madangan” artinya yaitu “Aku Lahir
Untuk Memberi Penerangan, memilki makna bahwa setiap warga masyarakat Sumedang
harus memiliki semangat dan tekad untuk memberikan sumbang pikiran dan karya nyata
yang terbaik dan tanpa pamrih bagi kepentingan bangsa dan Negara, meiliki mental baja
sebagai pejuang pembangunan, keberanian menegakan kebenaran serta mampu meraih
prestasi kemenangan tanpa harus mengalahkan. Dengan nilai filosofi tersebut maka setiap
warga masyarakat Sumedang diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaiknya upaya-
upaya peningkatan kesejahteraan duniawi maupun kebahagiaan ukhrowi melalui pelbagai
upaya pembangunan melalui swadaya gotong royong dan berbagai bentuk partisipasi
masyarakat lainnya. Dari sudut pandang keyakinan religius masyarakat Sumedang, peran
nyata setiap individu dalam pembangunan untuk kepentingan umum merupakan bagian
dari nilai ibadah yang bersifat mu’amalah.
2) Nilai Manajerial
Nilai manajerial Sumedang “ Rawayan Jati Sunda “ merupakan jatidiri yang harus dijaga
oleh masyarakat Sumedang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai
pengawasan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumedang yang
dibingkai dalam Visi “Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis (Sumedang SEHATI)”.
Pengejawantahan nilai manajerial tersebut, selaras dengan nilai jatidiri dan cara pandang
masyarakat Sumedang dalam dinamika kehidupannya yang dapat diuraikan pada fase
perencanaan, nilai-nilai yang dijadikan dasar, yaitu :
a. Sir Na Ning Cipta, yaitu bahwa secara hakikat yang menentukan jalan hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah kehendak Illahi, dan secara syariat,
manusia berkewajiban serta bertanggungjawab melakukan upaya yang dimulai dengan
perencanaan.

b. Sir Na Ning Rasa yaitu Kesadaran sebagai hamba Allah yang diberi tugas untuk
mensejahterakan dunia. Dimulai dengan melakukan perencanaan.
c. Sir Na Ning Karsa yaitu Kesadaran tertinggi sebagai kualitas aktualisasi amal
ibadah untuk memiliki niat dan kehendak yang mantap. Memiliki visi dan misi yang
jelas, terukur, terstruktur, tepat guna serta tepat waktu. Perencanaan yang dihasilkan
dalam fase perencanaan diwarnai dan memuat nilai tersebut diatas.
3) Nilai Operasional
Nilai operasional pembangunan daerah merujuk pada nilai operasional Sumedang Puseur
Budaya Sunda (SPBS), yaitu DASA MARGA RAHARJA, artinya sepuluh perilaku atau sifat
yang harus dimiliki oleh masyarakat Sumedang, khususnya para pemangku kepentingan,
untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga dapat
memberikan daya guna dan hasil guna yang optimal. Sepuluh perilaku atau sifat dimaksud
adalah sebagai berikut :
a. Taqwa
b. Someah (Ramah tamah)
c. Surti (Kepekaan)
d. Jembar (Bijaksana)
e. Brukbrak (Transparansi dan akuntabilitas)
f. Guyub (Keterpaduan)
g. Motekar (Kritis dan kreatif)
h. Tarapti, Taliti, Ati-ati (Efektif dan Efisien)
i. Junun-Jucung (Berkelanjutan)
j. Punjul-Luhung (Bertumpu pada pembangunan manusia)
F. Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain
adalah :
1. RPJMD dan Rencana Strategis Kecamatan;
2. Rancangan Awal RKPD;
3. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang
berisi kegiatan prioritas desa/kelurahan;
4. Rancangan awal Renja SKPD;
5. Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan Pagu Indikatif SKPD Kecamatan;
6. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan pada tahun sebelumnya;
7. Daftar usulan program strategis kecamatan yang telah disusun berdasarkan urusan;
8. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan yang akan mengikuti Musrenbang
Kecamatan;
9. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial
kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan, atau organisasi tani di tingkat
kecamatan;
G. Mekanisme
Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari:
1. Pra Musrenbang :
a. Sosialisasi arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2017 serta
mekanisme musrenbang;
b. Camat membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan, terdiri
dari unsur: Sekcam bertindak selaku Ketua Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM);
c. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
1) Pembahasan Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan;
2) Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-masing
desa/kelurahan;
3) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan;

4) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang
Kecamatan minimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa
menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
5) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang
Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok
masyarakat;
6) Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Pembangunan Kecamatan;
7) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang
Kecamatan.
8) Menyiapkan Rancangan Berita Acara Musrenbang Kecamatan yang memuat
Kegiatan prioritas yang disepakati dan Daftar nama delegasi yang terpilih;
9) Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bappeda dan
DPRD, sebagai referensi dalam forum pembahasan APBD.
2. Perangkingan prioritas usulan kegiatan dalam musrenbang kecamatan dilakukan sesuai
bidang, dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang difasilitasi oleh
FDM.
3. Tahapan Pelaksanaan :
a. Pendaftaran peserta Musrenbang;
b. Pemaparan rancangan awal RKPD oleh Bappeda;
c. Pemaparan Camat mengenai Program Strategis kewilayahan berdasarkan urusan-
urusan sebagaimana yang telah diusulkan melalui Bappeda;
d. Arahan dari perwakilan DPRD;
e. Proses musyawarah dipandu oleh fasilitator dibantu notulen dalam rangka :
1) Menetapkan kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas
pembangunan kecamatan didasarkan kepada :
- Sejauh mana usulan kegiatan tersebut selaras dengan prioritas sasaran RPJMD
tahun 2017;

- Sejauhmana usulan kegiatan tersebut memiliki nilai strategis kewilayahan di
kecamatan masing-masing yang dampaknya sangat berpengaruh bagi perguliran
ekonomi lokal kecamatan;
- Sejauhmana usulan kegiatan tersebut mampu menyerap partisipasi masyarakat
yang semakin baik (tenaga, material, pemikiran dll) yang difokuskan kepada
pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
2) Pemaparan hasil perangkingan usulan kegiatan yang dilakukan pada Pra
Musrenbang Kecamatan oleh Ketua Tim Penyelenggaran Musrenbang;
3) Diskusi penentuan besaran pagu per bidang sesuai dengan besaran PIK sekaligus
penentuan besaran pagu per usulan kegiatan yang dikonsultasikan dengan SKPD
atau tenaga teknis lainnya;
4) Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan pada tahun yang akan
datang dituangkan dalam Berita Acara beserta Lampirannya (PIK, PI SKPD, dan
program lainnya dari APBD/APBN serta usulan kegiatan yang akan dibiayai dari
partisipasi swasta dan BUMD/BUMN (CSR);
f. Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 3 orang untuk
mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Komposisi delegasi tersebut harus
terdapat perwakilan perempuan.
H. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah :
1. Daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui PIK, PI SKPD Kecamatan, PI
SKPD Kabupaten bersumber dari APBD Kabupaten Sumedang (Form-1);
2. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD
Kabupaten (PI Kewilayahan, PI SKPD Kecamatan dan PI SKPD Kabupaten), diinput
melalui RKPD Online (www.rkpdonlinesumedangkab.com).

3. Daftar usulan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dari APBD Provinsi, APBN, serta
partisipasi swasta dan BUMD/BUMN (CSR) pada tahun berikutnya (Form-2);
4. Daftar Usulan Dana Hibah dan Bansos (Form-3)
5. Daftar usulan kegiatan yang belum terdanai (Form-4);
6. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang
Kabupaten (Form-5);
7. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir pada Musrenbang Kecamatan (Form-6).
I. Ketentuan Khusus
1. Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan yang akan dilaksanakan harus memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a) Mendukung tercapainya prioritas sasaran RPJMD untuk tahun 2017;
b) Diprioritaskan sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2017 yaitu
“MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN
WILAYAH DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR”, dengan
peruntukan kecamatan wilayah perbatasan tertinggal yaitu Kecamatan Surian, Kecamatan
Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, dan Kecamatan Cibugel minimal 80% dialokasikan
untuk infrastruktur, dan 20% untuk bidang lainnya dan untuk kecamatan lainnya minimal
60% dialokasikan untuk infrastruktur, dan 40% untuk bidang lainnya. Prioritas untuk
infrastruktur adalah :
1. Penataan Infrastruktur Ibu Kota Kecamatan.
2. Jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 621/kep.272-PU/2007 tanggal 10 Juli
2007 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya; dan Keputusan Bupati
Nomor 620/KEP.348-DBMSDA/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang rencana
pengembangan jalan kabupaten.
3. Irigasi sesuai dengan kewenangan kabupaten.
4. Sarana dan prasarana air bersih diluar Program PDAM.

c) Tidak dialokasikan untuk belanja sarana dan prasarana aparatur pemerintah, tidak
digunakan untuk pengadaan lahan, tidak dilaksanakan dalam bentuk padat karya, tidak
berbentuk kendaraan bermotor, tidak berbentuk alsintan/alat mesin lainnya, tidak berupa
ternak, dan tidak berupa alat musik serta bukan pengadaan barang yang akan dihibahkan.
d) Usulan kegiatan bukan merupakan bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah.
Untuk bantuan sosial dan hibah diusulkan melalui proposal sesuai mekanisme yang
berlaku;
e) Usulan Kegiatan desa harus mengacu pada dokumen RPJM Desa dan RKP Desa,
sedangkan usulan kegiatan kelurahan mengacu pada Renstra Kecamatan dan Renja
Kecamatan.Usulan tersebut dimuat dalam dokumen hasil Musrenbang Desa/Musbang
Kelurahan atau Rekapitulasi Kecamatan;
f) Besaran usulan pagu kegiatan untuk infrastruktur dihitung berdasarkan kebutuhan teknis
lapangan.
2. Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan yang akan dilaksanakan harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah di Kecamatan;
f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
g. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di
Kecamatan;

3. Prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Prioritas 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang;
Prioritas 2 : Terwujudnya infrastrukur di kawasan pengembangan ekonomi baru;
Prioritas 3 : Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong
pengembangan wilayah;
Prioritas 4 : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat;
Prioritas 5 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan;
Prioritas 6 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
Prioritas 7 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
Prioritas 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
Prioritas 9 : Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;
Prioritas 10: Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;
Prioritas 11: Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah;
Prioritas 12: Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
Prioritas 13: Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang
akuntabel;
Prioritas 14 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan;
Prioritas 15: Lestarinya nilai-nilai kesundaan;
J. Peserta
Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan wakil dari
desa/kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala
kecamatan (misalnya : organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi
pengrajin, dan lain sebagainya)
K. Narasumber

1. Anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
2. Bappeda;
3. Perwakilan SKPD;
4. Camat;
L. Fasilitator :
Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
M. Tugas Delegasi Kecamatan
1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah
kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
2. Mengawal kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD.
3. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
di kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya),
maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu
Camat mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong
masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala,
Drs. H. Subagio, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610215 198603 1 008

FORM 5
DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA
FORUM SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN
TAHUN 2016
Kecamatan : ....................................................
Kabupaten : ....................................................
N
O
NAMA
DELEGASI
ALAMAT
(Desa/Kel, Kecamatan)
KETERANGAN
1 2 3 4

FORM 6
Berita Acara
Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kecamatan : .........................
Kabupaten : Sumedang
Berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tahun 2016 di
Kecamatan ......................... Kabupaten ......................... Provinsi ......................... , maka
pada :
Hari dan Tanggal : .................................................
Jam : .................................................
Tempat : .................................................
Telah diselenggarakan Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari
kelompok, tokoh masyarakat, desa, dan unsur lain yang terkait di kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber adalah :
A. Materi atau Topik
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : ...................................... dari .................................
Sekretaris/Notulen : ...................................... dari .................................
Narasumber : 1. .................................. dari .................................
2. .................................. dari .................................
3. .................................. dari .................................
4. .................................. dari .................................
5. .................................. dari .................................
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya
seluruh peserta Musrenbang Kecamatan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang
berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Kecamatan, yaitu :
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi/pemungutan suara (voting) *)
Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan disahkan
dengan penuh tanggung jawab agar diketahui serta dipergunakan oleh semua pihak yang
terkait sebagaimana mestinya.
..............................., tanggal ........................2016
Mengetahui,
Camat……………………….
(_____________________)
Ketua TPM,
(_____________________)
Fasilitator,
(_____________________)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musrenbang Kecamatan
NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Catatan :
*) Coret yang tidak perlu

Juknis kec 2016

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Juknis kec 2016

Semelhante a Juknis kec 2016 (20)

Último

Último (13)

Juknis kec 2016