Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia yang mencakup pengertian warga negara, azas kewarganegaraan, unsur-unsur penentu kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta karakteristik warga negara yang bertanggung jawab.

1. IV

3.  Npm: 1217051002

4.  Npm: 1217051014

5.  Npm: 1217051016

6.  Npm: 1217051054

9.  1. Pengertian dan Kewajiban Warga Negara
 2. Azas Kewarganegaraan
 3. Unsur-unsur Penentu Kewarganegaraan
 4.Tata cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia
 5. Hak dan Kewajiban Warga Negara
 6. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah
 7. Karakteristik Warga Negara yang Bertanggung-jawab

10.  Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik
kita dan penggunaannya tergantung kepada kita
sendiri.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan
dengan penuh rasa tanggung jawab.
 Warga negara : orang-orang sebagai bagian dari
suatu penduduk yang menjadi unsur negara
serta mengandung arti peserta, anggota atau
warga dari suatu negara, yakni peserta dari
suatu persekutuan yang didirikan dengan
kekuatan bersama.

11.  Asas Ius Soli adalah asas pemberian
kewarganegaraan berdasarkan tempat
kelahiran (terbatas). Contoh negara yang
menganut asas ini adalah AS, Argentina,
Banglades dan Brazil.
 Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian
kewarganegaraan berdasarkan keturunan
orang tuanya. Contoh negara yang
menganut asas ini yakni Brunai, Jordania,
Malaysia, Belanda, Cina.

12. UNSUR DARAH KETURUNAN (IUS
SANGUINIS)
 Contoh penerapan asas ius sanguinis
Negara China menganut asas ius sanguinis, maka
orang yang lahir dimanapun saja asalkan keturunan
dari orang yang berkewarganegaraan China, akan
berkewarganegaraan China juga. Jadi yang
menentukan kewarganegaraan seseorang adalah
kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak
mengindahkan dimana ia sendiri dan orang tuanya
berada dan dilahirkan.

13. UNSUR DAERAH TEMPAT KELAHIRAN (IUS SOLI)
Contoh penerapan asas ius soli; Negara Amerika
Serikat menganut asas ius soli, maka orang yang
lahir di negara Amerika Serikat akan memiliki
kewarganegaraan Amerika Serikat, tidak melihat
orang tersebut keturunan dari mana.
UNSUR KEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
Contohnya Irfan Bachdim yang berkebangsaan
Belanda ingin membela timnas Indonesia,maka
dilakukan Naturalisasi menjadi berkewarganegaraan
Indonesia melalui serangkaian proses tertentu

14. Cara untuk memperoleh Kewarganegaraan berdasarkan UU
No.12 Tahun 2006
a. Memenuhi persyaratan pewarganegaraan RI.
b. Pemohon mengajukan permohonan pewarganegaraan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan materai
secukupnya kepada Presiden melalui menteri yang
disampaikan kepada pejabat.
c. Pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat
keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam
waktu 14 hari kerja setelah pengucapan sumpah atau
pernyataan jamji setia.
d. Menteri mengumunkan nama orang yang telah
memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negar RI.
e. Ketentuan lebih lanjut tentang tata caara mengajukan dan
memperoleh kewarganegaraan RI diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

15. Bukti memperoleh kewarganegaraan
Indonesia :
Akta kelahiran
Surat bukti kewarganegaraan kutipan pernyataan
sah buku catatan pengangkatan anak asing)
 Surat bukti kewarganegaraan (petikan
keputusan Presiden) karena
permohonan/pewarganegaraan
Surat bukti kewarganegaraan (surat edaran
menteri kehakiman karena pernyataan

16. Hak Warga Negara Indonesia
 Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum
 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak
 Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata
hukum dan di dalam pemerintahan
 Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan
menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang
dipercayai
 Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan
pengajaran
 Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara
kesatuan Indonesia atau nkri dari serangan musuh
 Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan
berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan
tulisan sesuai undang-undang yang berlaku

17.  Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada
pasal 27 ayat 2
 Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan
pada pasal 28A
 Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah pada pasal
28B
 Hak untuk mengembangkan diri dan melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat
pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan hidup manusia pada pasal 28C ayat

18.  Hak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
pada pasal 28C ayat
 Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di depan hukum pada pasal 28D ayat 1 hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun. (pasal 28I ayat 1)

19.  Wajib menaati hukum dan pemerintahan.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
 Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
 Wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain. Pasal 28J ayat 1
 Wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang. Pasal
28J ayat 2
 Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD
1945

20.  Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk
berperan serta dalam membela, mempertahankan
kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh
 Setiap warga negara wajib membayar pajak dan
retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah
pusat dan pemerintah daerah (pemda)
 Setiap warga negara wajib mentaati serta
menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan
pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan
dengan sebaik-baiknya
 Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan
patuh terhadap segala hukum yang berlaku di
wilayah negara indonesia
 Setiap warga negara wajib turut serta dalam
pembangunan untuk membangun bangsa agar
bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah
yang lebih baik.

21. Kewajiban Negara
 Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 :“Negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional.”
 Adapun pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengamanatkan agar
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”
Selanjutnya menurutpasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2003 bahwa :
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan
dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya
dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara
yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

22. Hak negara/ pemerintah diantaranya :
Dipatuhi/ditaati kebijakan yang telah
dibuat untuk seluruh warga negara
Mendapat dukungan atas sistem
pemerintahannya
Mengatur sistem kepemeritahan dalam
negaranya sesuai dengan kewenangan
yang berlaku

23. 1.Rasa hormat dan tanggung jawab
2. bersikap kritis
3. Membuka Diskusi dan Dialog
4. Bersifat Terbuka
5. Rasional
6. Adil
7. Jujur