Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Semelhante a Materi 1 Akuntansi Pemerintahan (20)
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
- 1. PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Oleh: Sujatmiko Wibowo, ST, M.Ak
- 2. DASAR HUKUM Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang – Undang No. 15 / 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negarara
- 3. Pengertian Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah adalah yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga- lembaga pemerintah. Pencatatan itu mencakup administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. 3
- 4. Hubungan Akuntansi Swasta, Sektor Publik dan Pemerintahan 4 Akuntansi Mikro Akt Bisnis Akt Sektor Publik Akt Pemerintah Ak Pemerintah Pusat Ak Pemerintah Daerah Akt NirLaba Makro Akt Sosial
- 5. Karakteristik Akuntansi Pemerintah Dalam akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba rugi. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu dibukukan. Akuntansi pemerintahan bersifat tidak fleksibel karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan. Tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Dimungkinkan bahwa dalam akuntansi pemerintahan itu menggunakan lebih dari satu jenis dana. 5
- 6. Peranan Akuntansi pemerintahan Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aktifa, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Transparansi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. 6
- 7. Peranan Akuntansi pemerintahan Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity) Membantu para pengguna mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan dating diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 7
- 8. Akuntansi Pemerintahan vs Swasta . 8 Aspek Perbedaan Pemerintahan Swasta Tujuan Organisasi Nonprofit Profit Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb Pembiayaan internal : modal sendiri laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal : utang bank, obligasi, penerbitan saham Akuntabilitas Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPR/MPR) Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dsb Karakteristik Anggaran Terbuka untuk umum Tertutup untuk publik Pengunaan Dasar Akuntansi Sebagian masih menggunakan Akuntansi Kas Menggunakan Akuntansi Akrual
- 9. Akuntansi Pemerintahan vs Swasta . 9 Aspek Perbedaan Pemerintahan Swasta Fokus Laporan Keuangan Fokus pada masalah finansial dan politik. Fokus pada aspek finansial Orientasi Laporan Keuangan Orientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan. Orientasi pada jangka panjang tidak dapat dilakukan secara mendetail karena dibatasi oleh adanya ketidakpastian pasar. Aturan Pelaporan Ditentukan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ditentukan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pasar modal dan praktek akuntansi. Pihak Pemeriksa Laporan Keuangan Diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Diperiksa oleh pihak auditor independen.
- 10. Akuntansi Pemerintahan vs Swasta . 10 Aspek Persamaan Pemerintahan Swasta Tujuan sama Menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan tepat waktu Konsep Akuntansi yang diakui umum Misal : konsisensi, Pengungkapan penuh, Obyektifitas, Kehati-hatian Proses Akuntansi Dari analisa dok, pencatatan dlm buku harian, buku besar, lap keuangan dsb Periode Siklus Akuntansi Sama 1 tahun takwim ( 1 Januari s.d. 31 Desember) Penggunaan Istilah sama Misal : Buku Harian, Buku Besar, Laporan Keuangan, dsb.
- 11. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Latar belakang Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka disusunlan sebuah standar akuntansi pemerintahan maka dibentuklah Komite SAP Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP. 11
- 12. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. 12
- 13. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. 13
- 14. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan. • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran • PSAP 03 Laporan Arus Kas • PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan • PSAP 05 Akuntansi Peesediaan • PSAP 06 Akuntansi Investasi • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap • PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa • PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 14
- 15. TERIMA KASIH PRODI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS PAKUAN
- 16. Tugas Individu Setiap mahasiswa wajib untuk mendapatkan satu laporan keuangan pemerintah lengkap untuk tahun terakhir, dan satu laporan keuangan swasta untuk tahun terakhir. Mahasiswa diminta untuk membandingkan: 1. Format laporan keuangan pemerintah dan swasta 2. Deskripsikan perbedaan laporan keuangan dengan menulis laporan mini riset 3. Format paper diketik dalam kertas ukuran A4 menggunakan huruf Time New Roman 12 dengan spasi 1.5.