Ringkasan dokumen tersebut adalah: Rencana Tata Ruang Kota Samarinda bertujuan untuk mengelola pemanfaatan ruang di kota tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan fungsi ekologi dan ekonomi. Dokumen ini membahas upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam menata ruang, seperti pengendalian banjir, pengelolaan limbah, dan pembangunan berkelanjutan untuk menduk

1. “TATA RUANG KOTA SAMARINDA,
PERANANNYA DALAM MENDUKUNG FUNGSI EKOLOGIS
DAN EKONOMI SECARA KOMPREHENSIF”
Disampaikan oleh :
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Samarinda
(Seminar Lingkungan Sehari dengan Tema ‘Menyeimbangkan Fungsi Ekologi dalam Pemanfaatan Ruang
dan Mendukung Daya Dukung Lingkungan Kota Samarinda’)
A. Pendahuluan
Kota Samarinda sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang terus mengalami
pembangunan di segala aspek kehidupan, sampai saat ini masih menghadapi
permasalahan besar dalam perkembangan wilayah-wilayahnya secara internal.
Fenomena laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya arus migrasi akibat
tingginya daya tarik kota terutama dari sektor ekonomi bagi penduduk di wilayah
sekitarnya mengakibatkan terus meningkatnya kebutuhan akan ‘ruang’ kota, antara
lain untuk fasilitas perumahan, fasilitas perdagangan jasa dan sebagainya.
‘Ruang’ dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang
meliputi manusia dengan seluruh kegiatannya) dengan ekosistem (sumber daya
alam dan buatan) berlangsung. Ruang perlu ditata agar dapat memelihara
keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terutama bagi
manusia dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara
optimal.
Legalitas tentang Penataan Ruang saat ini secara nasional telah dituangkan dalam
UU No. 26 Tahun 2007, dengan isyarat agar setiap kota menyusun Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang bagi setiap
kegiatan pembangunannya. Fungsi RTRW Kota adalah untuk menjaga konsistensi
perkembangan kawasan perkotaan dengan Strategi Nasional dan Arahan RTRW
Provinsi dalam jangka panjang, menciptakan keserasian perkembangan kota
dengan wilayah sekitarnya, dan menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral
dan daerah. Muatan RTRW Kota itu sendiri meliputi tujuan, rencana struktur dan
pola pemanfaatan ruang kawasan kota, upaya-upaya pengelolaan kawasan lindung,
kawasan budidaya, kawasan fungsional perkotaan dan kawasan tertentu, serta
pedoman pengendalian pembangunan kawasan kota.
Dalam pelaksanaannya, RTRW Kota yang selayaknya menghasilkan suatu kondisi
yang ideal pada umumnya masih sulit untuk diwujudkan. Salah satu penyebabnya
adalah masalah yang terkait dengan ruang daratan yakni ‘tanah’. Pada
kenyataannya ‘tanah’ dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan baik oleh
perorangan, masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah kota itu sendiri. Di sisi
1

2. lain RTRW Kota yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah telah mengatur
fungsi-fungsi ‘tanah’ itu sendiri sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan
beberapa pertimbangan misalnya dari aspek fisik berupa kondisi topografi,
hidrologi, fisiografi dan lain sebagainya, sehingga permasalahan-permasalahan
seperti alih fungsi lahan pun tidak dapat terhindarkan. Untuk itu, dengan
mengingat hampir semua kegiatan pembangunan memang mengambil tempat di
atas tanah, maka dalam implementasi RTRW Kota diperlukan pengaturan
penggunaan dan pemanfaatan atas tanah yang tidak dapat terpisahkan satu
dengan lainnya.
B. Gambaran Umum Kota Samarinda
Ditinjau dari gambaran umumnya, Kota Samarinda sebagai ibukota Provinsi
Kalimantan Timur secara adminitratif berbatasan dengan Kabupaten Kutai
Kartanegara di bagian utara, barat, timur dan selatannya. Memiliki luas wilayah
71.800 ha, Kota Samarinda terbagi ke dalam 6 (enam) kecamatan dan 53 (lima
puluh tiga) kelurahan.
Secara topografi, Kota Samarinda yang dibelah oleh Sungai Mahakam menjadi 2
(dua) bagian wilayah, memiliki kontur tanah berbukit dan bergelombang. Hal ini
memberikan pengaruh yang cukup besar terutama terhadap tata guna lahannya
yang terbagi atas lahan pertanian sawah (yang ditanami padi baik irigasi maupun
non irigasi) seluas 8.089 ha atau sekitar 11,27%, lahan pertanian bukan sawah
(terdiri dari tegalan/kebun, ladang, lahan sementara yang tidak diusahakan, lain-
lain) seluas 26.570 ha atau sekitar 37%, serta lahan bukan pertanian (terdiri dari
rumah, bangunan dan halaman, rawa-rawa dan sebagainya) seluas 37.141 ha atau
seluas 51,73%.
Dari aspek sosial, sampai dengan data tahun 2008, Kota Samarinda memiliki
jumlah penduduk sebanyak 602.117 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk kota
sekitar 8 jiwa/ha dan angka laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 2,10% per
tahunnya. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Samarinda
Seberang dan yang terendah terdapat di Kecamatan Palaran.
Untuk aspek ekonominya, secara makro sektor PDRB Kota Samarinda terbagi atas 9
lapangan usaha yaitu pertanian (6,65%), pertambangan/penggalian (1,13%),
industri pengolahan (23,25%), listrik-gas-air minum (0,6%), bangunan/konstruksi
(7,25%), perdagangan-restoran-hotel (32,1%), pengangkutan dan komunikasi
(10%), keuangan-persewaan-jasa perusahaan (1,09%) dan jasa-jasa lainnya
(17,97%), dengan laju pertumbuhannya sekitar 6,04% per tahunnya.
C. Kedudukan Fungsi Ekologi dan Ekonomi dalam Penataan Ruang Kota
Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, pengertian Penataan Ruang adalah
suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
ruang. Penataan ruang ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik
wilayah, potensi SD Alam-SD Manusia-SD Buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya,
2

3. politik, hukum, hankam, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai
satu kesatuan, serta geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.
Di dalam perkembangannya, suatu pembangunan kota akan membawa konsekuensi
negatif pula pada beberapa aspek kotanya, termasuk pada aspek lingkungan atau
ekologis. Pada tahap awal, sebagian besar lahan perkotaan merupakan ruang
terbuka hijau, namun adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan
aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan
menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama pusat kota
tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks
dan berbeda dengan karakter kota secara ekologis. Tuntutan meningkatkan fungsi
ekonomi kota dengan membuka lebih banyak sektor perekonomian dan lapangan
usaha tanpa memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung kota pun turut andil
dalam mengubah ’wajah kota’. Pada akhirnya penurunan daya dukung serta
kualitas lingkungan kota tak dapat terhindarkan, dengan timbulnya masalah-
masalah kota lainnya seperti banjir, tingginya polusi udara kota, meningkatnya
kerawanan sosial dan lain sebagainya. Untuk itu, melalui penataan ruang dengan
beragam produk rencana kota, diharapkan segala akibat negatif yang ditimbulkan
akibatnya perkembangan kota dapat dihindarkan atau paling tidak diminimalisir.
D. Peranan Tata Ruang Kota Samarinda dalam Mendukung Fungsi Ekologis
dan Ekonomi Secara Komprehensif
Sesuai visi kota yang ditetapkan, perkembangan Kota Samarinda diarahkan sebagai
kota jasa, industri, perdagangan dan permukiman yang berwawasan lingkungan,
guna menciptakan ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini
pun telah dituangkan dalam rencana tata ruang kota melalui antara lain melalui
beberapa program kerja pembangunan antara lain :
 Program penyediaan air bersih
 Program perbaikan sistem pembuangan air hujan (drainase)
 Program pembuangan air limbah
 Program perbaikan sistem persampahan
 Program pengendalian banjir
Penyelenggaraan penataan ruang Kota Samarinda merupakan suatu kesatuan
proses dari merencanakan, pemanfaatan ruang, menetapkan menjadi produk
peraturan, menerapkan rencana Kota Samarinda dalam program-program
pembangunan serta mengendalikan pemanfaaatan ruang agar pelaksanaannya
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Keseluruhan proses
tersebut didukung dengan pembinaan kepada para penyelenggara institusi yang
berwenang dan langkah-langkah pengawasan termasuk pengawasan dari
masyarakat, karena pada dasarnya rencana tata ruang kota merupakan komitmen
bersama yang mengikat seluruh pihak tanpa terkecuali.
3

4. Upaya-upaya kongkrit yang sampai saat ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Samarinda terkait dengan penataan ruang dalam mendukung fungsi ekologis
dan ekonomi kota secara komprehensif antara lain :
 Meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dengan memperketat
proses perijinan terhadap guna lahan melalui program disinsentif dan insentif
 Melakukan mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang kota, yang meliputi
kegiatan pemantauan, pelaporan serta evaluasi, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan proses penertiban pemanfaatan ruang kota (diberlakukan bila terjadi
pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
kota yang ditetapkan)
 Terkait dengan bencana banjir, Pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan
konsep pengendalian banjir yang dibagi dalam 3 (tiga) bagian kegiatan yaitu:
a) Konsep pengendalian banjir daerah hulu, yaitu dengan memperbaiki kondisi
DAS yang rusak dan meningkatkan resistensi DAS untuk reduksi potensi
banjir di daerah hulu sehingga beban banjir di daerah hilir menjadi lebih
ringan
b) Konsep pengendalian banjir daerah tengah, yaitu mereduksi banjir dengan
meminimalisasi perubahan tata guna lahan, termasuk penertiban
penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang Kota Samarinda
c) Konsep pengendalian banjir daerah hilir, yaitu memperlancar aliran drainase
yang ada dengan peningkatan kapasitas alir saluran drainase dan proteksi
aliran di saluran dari pengaruh pasang air Sungai Mahakam
Ketiga konsep ini kemudian diterapkan melalui program kerja Pengendalian
Banjir Kota Samarinda dengan membaginya dalam 3 (tiga) tahapan yaitu :
a) Penanganan Jangka Pendek; mengendalikan banjir akibat hujan lokal di
lokasi rawan banjir dan meningkatkan kesadaran serta keterlibatan
masyarakat pada masalah banjir antara lain melalui pembenahan sistem
drainase, normalisasi alur sungai, pembuatan kolam retensi, sumur resapan
dan sebagainya
b) Penanganan Jangka Menengah; mengendalikan banjir dari daerah hulu dan
penataan DAS dari sungai-sungai yang melintasi Kota Samarinda antara lain
melalui pengembangan waduk/bendungan/embung pengendali banjir,
pengendalian erosi dan sedimentasi, konservasi lahan dan sebagainya
c) Penanganan Jangka Panjang; untuk mengendalikan pasang surut Sungai
Mahakam melalui pengembangan pintu air dan pompa banjir di muara anak
Sungai Mahakam serta penataan dan pengelolaan Das Mahakam secara
luas.
 Mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi yang disinyalir dapat
memberikan dampak penurunan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan
kota
4

5.  Mengarahkan pertumbuhan sosial-ekonomi pada daerah-daerah sub urban
sehingga tidak terpusat pada satu titik tertentu (pusat kota) dengan
melakukan sebaran fasilitas umum (sosio-ekonomi)
 Mengalihkan paradigma pembangunan ‘profitabilitas’ dengan paradigma
pembangunan yang berkelanjutan sehingga keseimbangan pembangunan
ekonomi kota dapat sejalan dengan pembangunan lingkungan kota yang
berkelanjutan tanpa menurunkan daya dukung kota
E. Penutup
Dalam hubungannya dengan fungsi kota (termasuk didalamnya fungsi ekologis dan
ekonomi), penataan ruang memiliki 2 (dua) fungsi pokok, yaitu mengatur dan
mengendalikan penggunaan lahan; serta meningkatkan kualitas lingkungan baik
lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Penataan ruang juga harus
mampu menjaga agar benturan-benturan kepentingan atas penggunaan lahan
dapat diatur dengan serasi dan seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan
manfaat (dampak positif) dan menjamin keberlangsungan hidup warganya.
Rencana tata ruang kota yang telah ditetapkan hendaknya tidak hanya dilihat
sebagai aspek prosedural untuk penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga
sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran
pembangunan itu sendiri, dengan mekanisme yang efektif untuk menjamin
pengalokasian sumber daya yang adil dan efisien, terutama dalam penggunaan
lahan baik untuk kepentingan pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia
usaha.
Daftar Bacaan;
 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria
 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup
 UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)
 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 PP Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda,
kotamadya Dati II Balikpapan, Kotamadya Dati II Kutai, Kotamadya Dati II Pasir
 PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara
Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang
 PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
 Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
 KepMendagri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Daerah tentang Rencana
Struktur Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kapubaten Daerah
Tingkat II
 KepMendagri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
 Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur
5

6.  Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Kota
Samarinda
 SK Walikota Samarinda Nomor 640/533/HK-KS/2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Kota Samarinda
 Samarinda Dalam Angka 2009, BAPPEDA-BPS Kota Samarinda
 Hari Sabari Yunus, Struktur Tata Ruang Kota, Yogyakarta; Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)
6

7.  Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Kota
Samarinda
 SK Walikota Samarinda Nomor 640/533/HK-KS/2008 tentang Pembentukan Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah Kota Samarinda
 Samarinda Dalam Angka 2009, BAPPEDA-BPS Kota Samarinda
 Hari Sabari Yunus, Struktur Tata Ruang Kota, Yogyakarta; Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)
6