Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Ia menjelaskan pengertian hak asasi manusia, sejarah perkembangannya, penerapannya di Indonesia, dan prinsip-prinsip rule of law. Tujuannya adalah agar pembaca memahami konsep hak asasi manusia dan rule of law serta bagaimana penerapannya di Indonesia sebagai negara hukum.

1. MAKALAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
“HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW”
Disusun oleh kelompok 6
1) Siti Khodijah (1930203116)
2) Lefil Egito (1930203192)
3) Meilani Sawitri (1930203170)
4) Helvando (1930203152)
DOSEN PENGAMPU :
Ades Marsela, M.Pd.I
PRODI MENEJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN 2020

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia
yang dalam penerapannya berada oada ruang lingkup hak persamaan dan hak
kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.
Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu
hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.
HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada
era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hak pemenuhan hak, kita hidup
tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang.
Dalam kehidupan sehari-hari hukum tidak lepas dari kita, mulai dari nilai,
tatakrama, norma hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan.
Sayangnya hukum di Negara kita masih kurang dalam penegakannya, terutama
dikalangan pejabat bila dibandingkan dengan yang ada pada golongan menengah
ke bawah. Kenapa bisa begitu, karena hukum dineraga kita bisa dibeli engan
uang.
Ruke Of Law adalah suatu doktrin yang mulai muncul pada abad ke 19,
bersaman dengan kelahiran Negara konstitusi dan demokrasi. Rule Of Law
merupakan konsep tentang common law dimana segenap lapisan masyarakat dan
Negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum
yang dibangun diatas prinsip keadilaan dan egalitarian. Ada tidaknya Rule Of
Law dalam suatu Negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar
menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil baik sesama warga Negara
maupun pemerintah.

3. B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian HAM dan Rule Of Law ?
2. Bagaimana sejarah perkembangan HAM ?
3. Bagaimana HAM di Indonesia ?
4. Jelaskan HAM dalam Perspektif Global dan Regional !
5. Apa Konsep dan Hakikat Rule Of Law
6. Apa saja prinsip-prinsip Rule Of Law ?
7. Apa yang dimaksud dengan Indonesia adalah Negara Hukum ?
C. Tujuan
1. Mengetahui Pengertian dan Sejarah HAM dan Rule Of Law.
2. Bisa mengetahui konsep dan hakikat Rule Of Law.
3. Dapat mengetahui prinsip-prinsip Rule Of Law.
4. Bisa mengetahui bagaimana HAM di Indonesia.
5. Mengetahui HAM dalam Perspektif Global dan Regional.

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Hak Asasi Manusia
1. Pengertian dan Hakikat HAM
HAM merupakan terjemahan dari “human right” (hak manusia) dan
dalam Bahasa Belanda disebut dengan mensen rechten. Secara definitif “hak”
merupakan unsur normatif yang berfungi sebagai pedoman berperilaku
,melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia
dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara kata asasi diambil dari istilah
“leges fundamentalis” (hukum dasar) dimana dalam bahasa Belanda disebut
dengan “gron rechten” , bahasa Jerman disebut dengan “grundrechte”, dan
dalam bahasa Inggris disebut dengan “basic right”.
Beberapa ahli mendefinisikan HAM dari berbagai sudut pandang masing-
masing, seperti John Locke yang memberikan pengertian bahwa HAM adalah hak
yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan
tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak (Budiyanto, 2002 : 66). Selain itu,
Darji Darmodiharjo (2006) mengatakan, bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak
dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah
Tuhan Yang Maha Esa. Koentjoro Poerbapranoto (1976, dalam Darji
Damodiharjo, 2006) menyatakan, bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi.
Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat
dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Sementara UU No. 39 Tahun
1999 tentang HAM menyatakan,bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Y.M.E dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi
oleh negara,pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlinfungan
harkat dan martabat manusia.
Hak Asasi Manusia merupakan suatu konsep etika politik modern dengan
gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan
kemanusiaan. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi

5. seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” dari tindakan zalim
dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.
Berdasarkan definisi dan uraian tentang HAM di atas, dapat ditarik suatu
kesimpulan mengenai beberapa ciri pokok HAM, antara lain sebagai berikut :
a. Inheren atau kodrati, artinya HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau
diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis yang diberikan
oleh Tuhan Y.M.E (yang telah dianugerahkan sejak manusia masih dalam
kandungan)
b. Bersifat Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau usul-
usul sosial dan bangsa.
c. Bersifat partikular, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama
dalam kehidupan bernegara.
d. Tidak dapat diingkari dan dilanggar atau bersifat supralegal. Tidak
seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang
lain.
e. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah
itu hak sipil,politik, ekonomi dan sosial budaya.
f. Saling tergantung. Artinya, penikmatan satu hak dipengaruhi oleh
penikmatan hak-hak lainnya.
g. Transendemental. Di mana hak itu merupakan sesuatu yang teramat sangat
penting, sehingga tidak dapat untuk disepelekan.
2. Sejarah Perkembangan HAM
HAM muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan
martabatnya sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan,
perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman (tirani). HAM sebagai gagasan,
paradigma, serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba dan langsung
tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember
1948. Akan tetapi, HAM lahir melalui suatu proses yang teramat sangat panjang

6. dalam sejarah peradaban manusia yang mencapai puncaknya melalui deklarasi
HAM PBB tersebut.
Perkembangan pengakuan HAM ini berjalan secara perlahan dan beraneka
ragam, yang dapat kita lihat secara berurutan sebagai berikut :
a) Perkembangan HAM pada masa lampau,
b) Perkembangan HAM di Inggris,
c) Perkembangan HAM di Amerika Serikat,
d) Perkembangan HAM di Prancis,
e) Atlantic Charter Tahun 1941,
f) Pengakuan HAM oleh PBB ( dengan dicetuskannya Universal Declaration
of Human Rights),
g) Hasil-hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966 tentang HAM.
Berikut Penjelasannya :
a) Perkembangan HAM pada Masa Lampau
Perkembangan HAM pada masa lampau dapat diruntut sebagai berikut :
1) Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan
pada masa pemerintahan Fir’aun di Mesir (Tahun 6000 Sebelum Masehi).
2) Piagam Hammurabi di Babylonia yang memberi jaminan keadilan bagi
warga negaranya (Tahun 2100 SM).
3) Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), dan Aristoteles (384-322
SM) sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya HAM.
4) Perjuangan Nabi Muhammad Saw., yang awalnya untuk membebaskan
para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy serta banyak hak lagi
yang di atur di dalam Al-Qur’an dan Hadis (Tahun 6000 Masehi).
b) Perkembangan HAM di Inggris
Lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta
atau Piagam Agung di Inggris pada tahun 1215, pada masa pemerintahan Raja
John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan kelompok
bangsawan.

7. c) Perkembangan HAM di Amerika Serikat
Perjuangan penegakan HAM di amerika Serikat didasari pemikiran John
Locke tentang hak-hak alam seperti : hak hidup (life), kebebasan (liberty), dan
hak milik (property). John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara
absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa.
Deklarasi kemerdekaan Amerika menumbangkan kolonialisme dengan
prinsip : 1) Manusia itu dilahirkan sama, dan 2) Tuhan pencipta alam semesta
menganugerahkan kepada manusia beberapa hak yang tidak dapat dirampas
daripadanya, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak mengejar kebahagiaan.
d) Perkembangan HAM di Prancis
Perjuangan HAM di Prancis sudah dimulai sejak zaman Rousseau, dan
perjuangannya memuncak dalam Revolusi Prancis yang berhasil menetapkan hak-
hak asasi manusia yang dirumuskan dalam suatu naskah Declaration des Droits
L’homme et du Citoyen (pernyataan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga
negara) yang ditetapkan oleh Assemblee Nationale tanggal 24 Agustus 1789
(Jimmy Asshiddiqie, 2006 : 90). Deklarasi ini menyatakan, bahwa “HAM adalah
hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat
dipisahkan daripada hakikatnya”.
e) Atlantic Charter Tahun 1941
Atlantic Charter adalah sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh
Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill dan Presiden Amerika
Serikat yang bernama Franklin D Roosevelt pada tanggal 14 Agustus 1941.
Sebelumnya, Franklin D Roosevelt dalam amanat tahunannya kepada
Kongres AS pada tanggal 6 Januari 1941 telah mencetuskan sebuah doktrin yang
dikenal dengan The Four Freedom ( 4 kebebasan ), yaitu :
1) Hak kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of
speech)
2) Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan
ajaran agama yang dipeluknya (freedom of religion)

8. 3) Hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha
mencaapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya
(freedom feom what)
4) Hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan
persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa (negara) berada dalam posisi
berkeinginan untuk melakukan serangan negara lain (freedom from fear)
. Doktrin inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Universal
Declaration of Human Right tahun 1948.
f) Pengakuan HAM oleh PBB
Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB telah berhasil merumuskan naskah
yang dikenal dengan The Universal Declaration of Human Right (Pernyataan se-
dunia tentang HAM).
Hal yang terlihat menonjol dalam Deklarasi Universal HAM ini antara lain
adalah :
1) Hak asasi manusia adalah hak.
2) Hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia
semata-mata karena ia adalah manusia.
3) HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada
pengakuan dan penerapannya di dalam sistem hukum di negara-negara
tertentu.
4) HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski tidak
seluruhnya bersifat mutlak.
5) Hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun
pemerintah.
g) Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966
Hasil Sidang Majelis Umum PBB Tahun 1966 menghasilkan beberapa
piagam yang berkaitan dengan HAM, antara lain :

9. 1) The International on Civil Political Rights,yaitu tentang hak sipil dan
politik.
2) The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,yaitu
berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi ekonomi, sosial
dan budaya.
3) Optional Protocol, yang berisi adanya kemungkinan seorang warga negara
yang mengadukan pelanggaran HAM kepada The Human Rights
Committee PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
3. HAM dalam perspektif Global dan Regional
Dalam perspektif global, HAM merupakan isu universal bersamaan
dengan isu-isu lainnya, seperti isu demokrasi, isu lingkungan hidup, dan isu
terorisme. HAM sudah mulai dicetuskan oleh negara-negara di dunia sejak ribuan
tahun lalu yang bertujuan untuk menghapus penindasan terhadap manusia oleh
manusia lain atau penindasan oleh penguasa. Akan tetapi, dalam
perkembangannya, masih sering terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM, seperti
a. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Mussolini di Italia
Pelanggaran HAM di negara Italia tahun1924 tergolong pelanggaran HAM
terberat di dunia. Aktor utamanya adalah Benito Mussolini, yang
memimpin paham fasisme di Italia. Mussolini memerintahkan di Italia
dalam periode 1924 hingga 1943. Selama 19 tahun masa pemerintahan, ia
dikenal sebagai seorang pemimpin yang otoriter, dan tidak segan
membunuh orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Kekejaman
Mussolini ini berlaku kepada siapapun tanpa pandang bulu. Benito
Mussolini juga termasuk salah satu pencetus Perang Dunia II. Ia turut
berkoalisi dengan Adolf Hitler dari jerman untuk melawan sekutu pada
Perang Dunia II.
b. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Adolf Hitler di Jerman
Adolf Hitler dianggap sebagai salah satu pemimpin terkejam yang pernah
ada. Adolf Hitler yang merupakan pemimpin Nazi di Jerman pada periode
1930-an. Ia melakukan banyak kejahatan kemanusiaan, seperti menangkap
tokoh-tokoh politik yang menentangnya dan melakukan pembasmian pada

10. orang-orang Yahudi. Hitler sendiri memang dikenal sebagai anti-Yahudi.
Ia juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya Perang Dunia II.
c. Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina
Masalah sangketa antara Israel dan Palestina menjadi salah satu contoh
pelanggaran HAM internasional yang lainnya. Hal ini bermula ketika
Israel memperluas wilayahnya dengan menguasai sebagian besar wilayah
Palestina. Hasilnya, kini wilayah Palestina hanya tersisa sedikit saja.
Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel juga beberapa kali melancarkan
serangan, baik serangan darat maupun udara ke wilayah-wilayah Palestina.
Sudah ratusan ribu korban warga Palestina, termasuk anak-anak, wanita
atau bahkan dari negara lain yang menjadi korban. Dunia pun sempat
mengutuk tindakan Israel tersebut.
Sementara itu, dalam perspektif regional, perjuangan HAM di indonesia dimulai
dari sidang BPUPKI dan PPKI pada saat menyusun UUD 1945 yang
membicarakan tentang hak dasar manusia sehingga menetapkan 37 Pasal dalam
UUD 1945. Di antara beberapa Pasal dalam UUD 1945 itu mengatur tentang hak
asasi manusia yang harus dilindungi, seperti hak untuk hidup ayak, hak
berpendidikan, hak mendapat pekerjaan yang layak, hak memeluk agama, dan lain
sebagainya. Walapun tetap terjadi di Indonesia, seperti:
a. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Gerakan 30 september/PKI
Diantara kasus-kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa G
30 S/PKI patut dikemukakan. Peristiwa ini dikenang sebagai peristiwa
pembantaian terhadap umat islam dan pembantaian terhadap 7 orang
Jendral di Indonesia. Bahkan banyak sumber yang menyatakan bahwa
jumlah korban pada ssat itu berkisar antara 78.000 sampai dua juta jiwa.
Pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana, yakni hanya
menggunakan alat pisau atau golok.
b. Kasus pembunuhan Munir
Munir Said Thalib adalah aktivis HAM yang pernah menangani kasus-
kasus pelanggaran HAM. Munir pernah menangani kasus pelanggaran
HAM di Indonesia seperti kasus pembunuhan Marsinah, kasus Timor-

11. Timu danmasih banyak lagi. Munir meninggal pada tanggal 7 september
2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika ia sedang melakukan
perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan,
banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di pesawat
karena dibunuh, serangan jantung bahkan Munir meninggal karena
diracuni dengan Arsenikum di makanan atau minumannya ssat di dalam
pesawat. Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik jelas.
c. Peristiwa pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsidah
Marsidah merupakan salah satu buruh yang bekerja di PT. Catur Putra
Surya (CPS) yang terletak di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Masalah
muncul ketika Marsinah bersama dengan teman-teman sesama buruh dari
PT. CPS menggelar unjuk rasa, mereka menuntut untuk menaikan upah
buruh pada tanggal 3 dan 4 mei 1993. Dia aktif dalam aksi unjuk rasa
buruh, masalah memuncak ketika Marsinah menghilang dan tidak
diketahui oleh rekannya, dan sampai akhirnya pada tanggal 8 mei 1993
Marsinah ditemukan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan di sebuah
hutan di dusun jegong, kecamatan wilangan, nganjuk, jawa timur dengan
tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Menurut hasil otopsi, diketahui,
bahwa Marsinah meninggal karena penganiayaan berat.
d. Kasus Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus Trisakti merupakan salah satu kasus penembakan kepada para
mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi oleh para anggota polisi
dan militer. Bermula ketika mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti
yang sedang melakukan demonstrasi setelah Indonesia mengalami Krisis
Finansial Asia. Pada tahun 1997 menuntut Presiden Soeharto mundur di
jabatannya, peristiwa ini dikenal dengan tragedi trisakti. Dikabarkan
puluhan mahasiswa mengalami luka-luka, dan sebagian meninggal dunia,
yang kebanyakan meninggal karena ditembak peluru tajam oleh anggota
polisi dan militer/TNI. Kasus ini masuk dalam daftar catatan kasus
pelanggaran HAM di indonesia, dan pernah diproses walapun kemudian
tetap tidak ditemukan titik jelas kasus.

12. Munculnya pelanggaran-pelanggaran HAM di indonesia sebenarnya
berakar dari dua hal; pertama menurunnya pengalaman nilai-nilai sosial budaya
(pancasila) dalam masyarakat, kedua sistem politik indonesia yang tidak
demokratis. Penurunan pengalaman nilai-nilai budaya/ nilai-nilai pancasila dalam
masyarakat sejalan dengan masuknya nilai-nilai budaya asing yang berakar dari
individualisme dan liberalisme.
Pengalaman terhadap nilai-nilai sosial budaya atau pancasila oleh
penyelenggara negara dan masyarakat indonesia sebenarnya sudah memberikan
jaminan terhadap hak asasi manusia. Masalahnya sekarang adalah pengalaman
nilai-nilai sosial budaya atau pancasila itu yang jauh dari harapan. Untuk itu sudah
waktuya nilai-nilai sosial budaya atau pancasila tadi dituangkan kedalam norma-
norma yuridis yang mempunyai saksi yang jelas dan tegas. Keberadaan bab dan
pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945, ketetapan MPR tentang HAM,
undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan hak asasi manusia di
indonesia sudah merupakan langkah positif untuk itu.
Pelanggaran-pelanggaran HAM di indonesia selama ini, dan sulitnya
melakukan penyelesaian disebabkan, karena kurangnya peraturan perundang-
undangan yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam penyelesaian. Semenjak
reformasi telah ada peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan
petunjuk dalam penyelesaian masalah yang sehubungan dengan HAM di
antaranya adalah undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 9
tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Pada prinsipnya, baik secara global maupun regional, dalam rangka
menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan HAM harus dijamin, diatur, dilindungi, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam menjalankan hak
dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk terhadap; (a) pembatasan yang
ditetapkan oleh UU, dan (b) pengakuan dan kebebasan orang lain dan nilai-nilai
agama, ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat yang demokratis.

13. Ketundukan inilah yang akan menciptakan ketertiban dan keteraturan serta
menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban.
Selain itu, satu lagi upaya yang sangat menentukan perlindungan terhadap
pelanggaran HAM adalah melalui peradilan. Peradilan yang kuat akan
memberikan perlindungan yang baik terhadap HAM dan berdampak positif
terhadap tindakan-tindakan yang menjurus kepada pelanggaran HAM. Untuk
mendukung itu sekarang sudah ada undang-undang tentang pengadilan hak asasi
manusia yaitu Undang-Undang No. 26 tahun 2000.
4. HAM di Indonesia
Bangsa indonesia yang dulunya dikenal ramah tamah, rukun, gotong
royong, saling menghormati dan bersatu pada dalam semboyan Binneka Tunggal
Ika tampaknya telah mengubah wajah menjadi bangsa yang menampilkan
kekerasan, melanggar HAM dan merendahkan peradaban. Hal demikian tidak
boleh berlanjut, harud dicegah dan dikembalikan harkat martabatnya sebagai
bangsa yang besar dan berbudaya tinggi serta menjunjung tinggi HAM.
Untuk mencapai tujuan melindungi HAM setiap warga negara, negara
indonesia telah memiliki produk hukum yang mengatur tentang HAM. Beberapa
produk hukum nasional tentang HAM tersebut antara lain adalah:
a. Pembukaan UUD 1945, tentang hak untuk merdeka, hak untuk hidup
sejahtera, hingga hak memperoleh pendidikan.
b. UUD 1945 Pasal 27-34 yang mengatur tentang berbagai hak dan
kewajiban warga negara indonesia.
c. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang juga mengatur tentang
berbagai macam hak yang harus dimiliki oleh warga negara indonesia.
d. UU RI Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
Hak membahas tentang UU No. 39 tahun 1999, terdapat macam-macam HAM
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, antara lain:
a. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu hak untuk membentuk
suatu keluarga melalui perkawinan yang sah.

14. b. Hak untuk hidup, yang meliputi: (1) hak untuk hidup dan meningkatkan
taraf kehidupan, (2) hak untuk hidup tentram, aman dan damai, dan (3)
lingkungan hidup yang layak.
c. Hak mengembangkan diri yang meliputi: (1) hak untuk pemenuhan
kebutuhan dasar, (2) hak pengembangan pribadi, (3) hak atas manfaat
IPTEKS, dan (4) hak atas komunikasi dan informasi.
d. Hak memperoleh keadilan, meliputi: (1) hak untuk bebas dari perbudakan,
(2) hak atas keadilan dalam proses hukum, dan (3)hak atas hukuman yang
adil.
e. Hak kebebasan pribadi, meliputi: (1) hak untuk bebas dari perbudakan, (2)
hak atas keutuhan pribadi, (3) kebebasan memeluk agama dan keyakinan
politik, da (4) kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, (5) kebebasan
untuk meyampaikan pendapat, (6) hak atas status kewarganegaraan, dan
(7) hak kebebasan untuk bergerak.
f. Hak atas rasa aman, meliputi: (1) hak untuk mencari suaka, da (2) hak
perlindungan diri pribadi.
g. Hak atas kesejahteraan, meliputi: (1) hak milik, (2) hak atas pekerjaan, (3)
hak untuk bertempat tinggal secara layak, (4) hak jaminan sosial, (5)
perlindungan bagi kelompok rentan.
h. Hak turut serta dalam pemerintahan, meliputi: (1) hak pilih dalam pemilu,
dan (2) hak untuk berpendapat.
i. Hak wanita, meliputi:(1) hak pengembangan probadi dan persamaan
dalam hukum, dan (2) hak perlindungan reproduksi.
j. Hak anak, meliputi: (1) hak hidup anak, (2) status warga negara anak, (3)
hak anak yang rentan, (4) hak pengembangan probadi dan perlindungan
hukum, dan (5) hak jaminan sosial anak.
Selanjutnya, UU RI No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM
menyatakan bahwa “pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada
di lingkungan peradilan umum di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah
hukumnya meliputi pengadilan negeri yang bersangkutan”. Untuk daerah khusus

15. ibukota jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan
negeri yang bersangkutan.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM yang berat, yang meliputi:
a. Kejahatan genosida; yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk mengahncurkan atau memusnakan seluruh atau sebagaian kelompk
bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
b. Kejahatan terhdapa kemanusiaan; salah satu prbuatan yang dilakukan
sebagai bagaian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukan secara langsung
terhadap penduduk sipil.
Dengan adanya berbagai produk hukum tenyang perlindungan HAM di
atas, dihrapakan HAM di indoensia akan dapat ditegakkan sehingga indonesia
kembali berjaya di mata dunia sebagai salah satu negara yang benar-benar serius
dalam menegakkan HAM.
B. Rule of Law
1. Konsep dan Hakikat Rule of Law
Rule of Law dapat diartikan ke dalam bahasa indonesia dengan "aturan
(rule)" dan "hukum (law)". Jadi konsep rule of law dikaitkan dengan negara
adalah negara yang dalam tata pemerintahannya menggunakan aturan hukum
untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusinya.
Sementara itu, Fiedman (1959) membedakan pengertian Rule of Law menjadi 2
(dua), yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara
hakiki/materiil (ideological sense). Secara formal, Rule of Law diartikan sebagai
kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya negara.
Sedangkan secara hakiki, Rule of Law terkait dengan penegakan Rule of Law,
karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law).
2. Prinsip - prinsip Rule of Law
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep rule of law tidak
bisa di pisahkan dengan konsep negara hukum. Namun demikian, negara yang

16. menganut sistem rule of law harus memiliki prinsip yang jelas. Menurut Dicey
(dalam Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007 : 97), terdapat tiga unsur yang
fundamental dalam rule of law, yaitu:
a. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak ada kekuasaan sewenang wenang, dalam
arti seseorang hanya boleh dihukum jika memang melanggar hukum
b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hal ini berlaku baik bagi masyarakat
biasa maupun pejabat negara
c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-
keputusan pengadilan.
Berdasarkan prinsip di atas, terlihat bahwa negara dengan sistem rule of
law terbatas dalam pengertian negara hukum formal, yaitu pengertian negara
hukum dalam arti sempit.
Dalam dekade abad ke-20, konsep negara dengan sistem rule of law
mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah
tujuanmya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntunan dan dinamika
perkembangan zaman. Konsep negara dengan sistem rule of law yang
dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada
negara hukum atau rechtsstaat, yaitu sebagai berikut:
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asas yangi mengandung persamaan dalam
bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
b. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak
memihak.
c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat
dipahami dan dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
d. Supremasi hukum (menjunjung tinggi hukum).
e. Pembagian kekuasaan (division of power dalam konsep trias politika) demi
kepastian hukum.
f. Pemilihan umum yang bebas.
3. Indonesia adalah Negara Hukum
Secara yudiris, Indonesia dikatakan adalah sebuah negara hukum, hal ini
disebabkan oleh pernyataan bahwa:

17. a. Negata, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga negata lainnya dalam
melaksanakan tindakan apa pun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum.
b. Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan
pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
c. Negara melindungi HAM
Adapun landasan yudiris yang memperkuat pendapat bahwa indonesia
adalah negara hukum adalah:
a. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi "negara Indonesia
adalah negara hukum".
b. Sebelum ditemukan dalam biagian penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem
pemerintahan negara (7 kunci pokok negara), yang menyatakan, bahwa "negara
Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan".
Dasar hukum lain, bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti
materil terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai berikut:
a. Pada bab XIV tentang perekonomian negara dan kesejahteraan sosial Pasal 33
dan 34 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggung
jawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.
b. Pada bagian penjelasan umum tengang pokok-pokok pikiran dalam pembukaan
juga dinyatakan perlunya turut serta dalam kesejahteraan rakyat.

18. BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus di
hormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu.
Rule of Law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa
kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diaturi melalui
suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya
dengan segala peraturan perundang-undangan.

19. DAFTAR PUSTAKA
Juliardi Budi, Pendidikan Kewarganegaraan, Grafindo persada, Depok, 2018