Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang pekerjaan bawah air yang dilakukan dalam industri hulu migas di Indonesia, termasuk metode, peralatan, dan peraturan yang berlaku. Dokumen tersebut juga memberikan saran untuk meningkatkan kompetensi pekerja bawah air dan menyelaraskan peraturan yang terkait.

1. DIVISI PENUNJANG OPERASI DAN
KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI
JAKARTA, 16 JULI 2020
Pembinaan Penyelenggaraan Minyak
dan Gas Bumi Melalui Anjungan Lepas
Pantai dan Pipa Bawah Air
Oleh:
Putu Indra Mahatrisna
Manajer Kebandaran Laut dan Kemaritiman

2. Presenter
• Nama : Putu Indra Mahatrisna
• Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 1 Mei 1979
• Pendidikan :
• Magister Teknik (MT), Manajemen Gas, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
(2017)
• Sarjana Teknik (ST), Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan,
ITS Surabaya (2003)
• Jabatan & Pengalaman :
• Manajer Kebandaran Laut & Kemaritiman SKK Migas (2019 – sekarang)
• Staf Senior Perkapalan SKK Migas (2009 - 2019)
• Lead Production Engineer di J. Ray McDermott Asia Pacific (2005-2009), pengalaman proyek:
• Chevron Platong Gas II CPP Topside Construction, Thailand
• North Belut CPP Topside Construction, Natuna
• Woodside LNG Train, Phase V Expansion Project, Australia
• Junior Marine Superintendent – Proyek Pembangunan Kapal Patroli Cepat FPB 57 dan FPB
36 di Galangan Sembawang, Singapura (2003-2004)
• Sertifikasi/Keanggotaan:
• National Association of Corrosion Engineer (NACE), Texas, AS
• National Association of Underwater Instructor (NAUI), Florida, AS
• IMO OPRC (Oil Pollution Preparedness, Response, and Cooperation Convention), London,
UK
• NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety, London, UK

3. ± 1000 O&G Fields
± 30.000 Wells
126Proven Play
832Field/Structure, and
113 BBOE Discovered Vol.
Inplace
3.2 BBO and
102.9 TCFReserves
201Working Area
91 Production WA
110 Exploration WA
630Platform
~20.300km
Pipeline
750.000km2
Working Area
5X Oil Palm Plant
3LNG Plant
5LPG Plant
26FPSO/FSO/FPU
3
128
BASINS
Rp 841 Trillion Total Upstream Assets
20 Basins: Produced
35Basins: Explored & 73Basins : To Be Explored
*) Per 31 Desember 2018 dari KESDM
*) Per 31 Desember 2019
INDONESIA O&G 2019

4. CLEAR VISION
Produksi 1 Juta Barrel Oil Perhari di 2030
ORGANIZATION AS CENTER OF
EXCELLENT
Penataan Organisasi & SDM Lebih Baik
ONE DOOR SERVICE POLICY
Berperan Aktif Dalam Setiap Pengurusan Izin
COMMERSIALIZATION
Mengakselerasi Komersialiasi Potensi yang ada
DIGITALISASI
Mewujudkan Integrated Operation Center
1
2
3
4
5
TOGETHER
WE CAN !
1,000,000
BOPD
TRANSFORMASI SKK MIGAS

5. PRODUKSI
PIPA
EKSPLORASI &
PENGEMBANGAN
Pengapalan
REFINERY
DEVISA
DEPO
EXPORT
INDUSTRI
SPBU
TRANSPORTASI
EXPORT
UPSTREAM (HULU)
DOWN STREAM (HILIR)
LNG/LPG Plant
BBM
Minyak/Gas
Pengguna Akhir
Skema Operasi Usaha Hulu dan Hilir Migas

6. Platform
Fasilitas Penunjang Operasi Hulu Migas

7. Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
(TUKS) Hulu Migas
51 Terminal terdiri dari 36 Tersus dan 15 TUKS
51 Tersus dan TUKS SKK Migas

8. Jenis Pekerjaan Bawah Air di Kegiatan Usaha Hulu Migas
Berdasarkan personel / peralatan
yang digunakan; Pekerjaan
bawah air dibagi menjadi 2 yakni
A. Manned (dilakukan oleh Diver
/ Penyelam)
B. Unmanned (menggunakan
peralatan / ROV – Remotely
Operated underwater
Vehicle)
Penggelaran Pipa, Umbilical, Riser
Instalasi Platform
Pemeliharaan dan Perbaikan Pipa, Umbilical, Riser
Pemasangan Kepala Sumur
Pembongkaran Platform, Pipa, Umbilical dan Riser
Inspeksi Bawah Air FPSO/FSO (UWILD) sebagai pengganti
docking

9. Contoh Peralatan Pekerjaan Bawah Air
Surface Supplied
Breathing Apparatus
Diving Chamber

10. Jenis Pekerjaan Bawah Air di Kegiatan Usaha Hulu Migas
menggunakan ROV

11. UWILD Philosophy
- Docking substitution, conducted every
2.5 years
- To confirm hull exterior corrosion
protection system is working properly,
- Structural hull integrity is fit for
purpose
- Inspection method by Diver/Remote
Operation Vehicle (ROV)
Rules
- ABS Mobile Offshore Drilling Unit
- ABS Rules for Building and Classing
Floating Production Installations 2015
- ABS Part 7 Rules for Survey after
Construction Appendix Section 1
Underwater Inspection In lieu of
Drydocking Surveys
- Peraturan Dirjen Perhubungan Laut
No.HK.103/1/3/DJPL-17
- BKI, Bab 2 Survey Mempertahankan
Kelas 2.4.4 Survey Bawah Air
Underwater Inspection in Lieu of Dry Docking (UWILD)

12. Inspeksi Pipeline

13. Instalasi Pipa Bawah Air
Metode instalasi Pipeline bawah laut dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi
lingkungan pada saat proses instalasi berlangsung, ketersediaan dan biaya penggunaan
peralatan instalasi, serta bentuk dan karakteristik struktur pipeline.
Metode Umum Kedalaman Catatan
S-lay 500 ft <
J-lay 500 ft – 1.000 ft
Reel lay 1.000 ft > Hanya untuk jenis
konstruksi pipa tertentu
Tow and Pull (Variation) - Tergantung Kebutuhan
Melakukan instalasi menggunakan Kapal (Ship) maupun Tongkang (Barge)

14. S-Lay Installation J-Lay Installation
Reel Lay Installation
Metode Instalasi Pipa Bawah Air

15. Gambar Metode
Concrete Coated Pipeline
Engineering Backfill on the
expose pipeline
Protection on the expose
pipeline with concrete armor
Protection on the expose
pipeline with shaped concrete
armor
Pipe in pipe
Metode Proteksi Pipeline Terhadap Jangkar Kapal
– Exposed Pipeline

16. Metode Konstruksi Pemendaman Installasi Bawah Laut
Pre-Trench
- Di terapkan pada tanah dasar laut yg cukup stabil (Cohesion soil)
- Dilakukan sebelum penggelaran Pipeline
- Biasanya dikonstruksi pada bagian shoreapproach

17. Metode Konstruksi Pemendaman Installasi Bawah Laut
Post – Trench dan Backfilling
- Hampir dapat diterapkan pada cohesion dan non-cohesion soil
- Dilakukan setelah penggelaran Pipeline
- Dapat dikonstruksi pada semua bagian sepanjang rute pipeline (shore approach,
nearshore, offshore/subsea)

18. Peraturan Terkait Pekerjaan Bawah Air
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2020
tentang Bangunan dan Instalasi di Laut
• Peraturan Menteri Perhubungan No. 71 Tahun 2013 tentang Salvage
dan/atau Pekerjaan Bawah Air
• Peraturan Menteri Perhubungan No. 129 Tahun 2016 tentang Alur –
Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan
• Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca
Operasi pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi
• Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor
300.K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur
Minyak dan Gas Bumi

19. Peraturan Terkait Pekerjaan Bawah Air
Peraturan Internasional :
• OSHA / Occupational Safety & Health Administration (Commercial
diving operations, 29 CFR Part 1910, Subpart T
• Association of Diving Contractors International (International
Consensus Standards for Commercial Diving & Underwater
Operation)
• American National Standard - ANSI/ACDE-01-2015 (Commercial
Diver Training – Minimum Standard)
Class (Regulasi Pekerjaan Bawah Air)
• Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan No Kep.64/PPK/XI/2013 tentang Pedoman
Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerjaan
Penyelaman di Dalam Air

20. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 6
Tahun 2020 tentang
Bangunan dan Instalasi di
Laut
BAB II. Kriteria Bangunan
dan Instalasi di Laut
Pasal 2. Jenis bangunan dan Instalasi di Laut untuk
kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa:
a. Anjungan lepas pantai
b. Anjungan Apung
c. Anjungan Bawah Laut
d. Pipa bawah laut migas
e. Fasilitas penunjang kegiatan usaha migas
Pasal 5. Ketentuan mengenai pendirian dan/atau
penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di Kawasan
Pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pelayaran
Pasal 19. Persyaratan teknis pendirian dan/atau
penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan
fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang minyak dan gas bumi
Peraturan Bangunan dan Instalasi di Laut

21. KEPMENTAMBEN
No. 300.K/38/M.PE/1997
PERMENHUB
No. PM 129 TAHUN 2016
Pasal 13 (3) :
Pemendaman
0 – <13 m = dipendam 2 meter
≥13m = 0 meter (digelar di sea bed)
Pasal 64 (2) :
Pemendaman
0 – <20 m = dipendam 2 meter
≥20m = 0 meter (digelar di sea bed)
Pasal 15 (1):
Dalam hal terjadi perubahan kondisi
lingkungan pada jalur pipa, Pengusaha wajib
melakukan analisis risiko untuk menetapkan
langkah pengaman tambahan
Pasal 65:
Pada lokasi tertentu dapat tidak dipendam
setelah melakukan risk assessment. Lokasi:
• Dasar perairan yang keras
• Crossing dengan instalasi eksisting
• Pengaruh terhadap daya hantar
• Daerah lain sesuai perundang-undangan
Aturan Pemendaman Pipa Bawah Air

22. Garis Besar Metode Penentuan Kedalaman Pemendaman
Installasi Bawah Laut

23. Kesimpulan dan Saran
1. Pekerjaan bawah air di Industri hulu migas memiliki prospek yang sangat
besar dan akan semakin berkembang di Indonesia sebagai negara maritim.
2. Dukungan dan bimbingan dari Dit. KPLP, Ditjen Hubla sebagai Regulator
dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan bawah air di bidang hulu migas
agar dapat terselenggara dengan aman, efektif, dan efisien sangat
dibutuhkan.
3. Keperluan peningkatan kompetensi para pekerja bawah air tidak hanya
terbatas pada kemampuan penyelaman, tetapi juga pada peningkatan
kompetensi pendukung lainnya.
4. Minimnya panduan praktek kerja bawah air yang dimiliki di Indonesia,
Pemerintah dapat mengadopsi panduan yang telah berlaku di negara-
negara maju, untuk menjamin pekerjaan bawah air yang selamat, efektif,
dan efisien.
5. Diharapkan ada sinkronisasi peraturan yang ada antar Instansi/Kementerian
sebagai bagian dari proses penyederhanaan regulasi dan kemudahan
investasi.

24. TERIMA KASIH