Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
•Transferir como PPTX, PDF•
1 gostou•1,052 visualizações
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Kabupaten melalui peningkatan kompetensi aparatur dinas sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Dibahas pula peran lembaga pelatihan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kapasitas SDM bidang tersebut.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
Semelhante a Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten (20)
Mais de prih wardoyo
Mais de prih wardoyo (11)
Strategi pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial kabupaten
- 1. STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN STARTEGI DINAS SOSIAL KABUPATEN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL APARATUR DINAS SOSIAL DAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT SEBAGAI FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN
- 2. SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL UU 11/2009, Tentang Kesejahteraan Sosial UU 13/2011, Tentang Penanganan Fakir Miskin 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial 1. Tenaga Kesejahteraan Sosial 2. Pekerja Sosial Profesional 2. Pekerja Sosial Profesional 3. Penyuluh Sosial 3. Relawan Sosial 4. Relawan Sosial 4. Penyuluh Sosial 5. Tenaga Pendamping UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 1. Pekerja Sosial Profesional 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial 3. Petugas Kemasyarakatan
- 3. DEFINISI A Social Worker is a worker professionally trained in the discipline of social work, who in performing his tasks employs the techniques, methods, knowledge and skills of his or her profesiion. Welfare worker. Worker in the social welfare field other than these defined under above, may be trained at any one of many levels of training which range from brief orientation to extended full-time courses which are considered sub-profesional. To them may be applied the generic term “welfare workers” who may be volunteer or salaried. (ECAFE –UN, 1973)
- 4. REHABILITASISOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL JAMINANSOSIAL PERLINDUNGAN SOSIAL MASALAH SOSIAL (Kemiskinan, Kecacatan, Ketunaan Sosial, Keterlantaran, Korban Bencana, Kekerasan) SUMBER DAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial) JATI DIRI DAN BUDAYA BANGSA INDONESIA (Kesetiakawanan Sosial, Gotongroyong, Musyawarah/Mufakat, Toleransi, Kolektivisme) TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA ADIL MAKMUR TERPENUHINYA HAK DASAR ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN/PENYELANGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
- 5. Dimensi Pembangunan Sosial Pemberdayaan Inklusi sosial Jaminan Sosial Dimensi Pembangunan Ekonomi Dimensi Pembangunan Lingkungan Investasi Pertumbuhan Keanekaragaman hayati Daya dukung KEBERLANJUTAN SOSIAL • Social Responsive • Social Reliable • Social resilient KEBERLANJUTAN EKONOMI KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN SOCIAL CAPITAL ECONOMIC CAPITAL SUMBER DAYA ALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDG’S)
- 6. SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIALKewajiban Negara Tanggung Jawab Masyarakat Pelayanan Sosial Dasar Pemberdayaan Masyarakat -PNPM (P2KP & PPK) - CSR (Comdev) - NGO -BAZIS/ Dana Amal -HKSN Subsidi/Kompensasi - Social Safety Net - UCT/ BLT Jaminan Sosial & Perlindungan Asistensi Sosial - PKSA (CCT) - PKH ( CCT)) - BOS - RASTRA - JSLU & JS ODK Modal SosialAksesibilitas Pemberdayaan Asuransi Sosial - Asuransi Kesehatan - Jamsostek, - Askesos Perlindungan Sosial - Pusat Rehabilitasi - Pusat layanan anak - Trauma Centre Pemberdayaan Sosial Potensi dan Sumber Perorangan, pranata dan Kelembagaan sosial Penanggulangan kemiskinan - Kota, Desa, Perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil
- 7. ISU STRATEGIS UU 11/2009 ttg Kesejahteraan Sosial & UU 13/2012 ttg Penanganan Fakir Miskin menjadi landasan konstitusi bagi negara dalam pemberantasan kemiskinan (poverty eradication), tidak hanya penanganan kemiskinan (poverty alleviation) atau penurunan kemiskinan (poverty reduction) Prioritas utama meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang paling miskin Juga UU 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah menempatkan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai salah satu urusan wajib daerah. Konsekuensinya : Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesos harus mantap dan profesional.
- 8. STRATEGI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Aktualisasi Kesetiakawanan Sosial dan Kearifan Lokal Partisipasi sosial Kemitraan sosial Advokasi sosial Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- 9. PENGUATAN KAPASITAS SDM DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA KESOS Makna : peningkatan PROFESIONALISME dan KINERJA pekerja sosial, pendamping sosial, masyarakat/ organisasi sosial/dunia usaha serta penerima pelayanan pemberantasan kemiskinan. Alasan: Tuntutan peningkatan layanan prima, akuntabilitas, transparansi, dan pendayagunaan iptek dalam pemberantasan kemiskinan. Semakin kompleksnya permasalahan kesos khususnya kemiskinan Kebutuhan orientasi hasil dan keberlanjutan program. Cara : pendidikan, pelatihan, bimbingan, studi lapang, benchmarking-studi banding, magang, pendampingan, pengkajian, penelitian dan pengembangan. STRATEGI :
- 10. PERAN BABES DIKLAT KESOS REG. III YOGYAKARTA Penyelenggara Diklat Advokasi Pengembangan Kapasitas SDM Kesos Fasilitasi Pengembangan SDM Kesos