Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
Semelhante a SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx (20)
Último
Último (20)
SUBDIT KESEHATAN SUPD III_ KEBIJAKAN SPM KESEHATAN_KALBAR_02112022.pptx
- 1. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri KEBIJAKAN SPM BIDANG KESEHATAN SESUAI PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021 IIN AFRIANI, SKM., MAP ANALIS KESEHATAN SUB DIREKTORAT KESEHATAN DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
- 2. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 1 PENDAHULUAN
- 3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia REGULASI PENERAPAN SPM Permenkes 4/2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan PETUNJUK TEKNIS (K/L TEKNIS) PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI) Permendagri 100/2018 : Dicabut PP 2/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 : Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 16 PP 2/2018: Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan Permendagri dengan berkoordinasi dengan K/L Sedang Revisi Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal UU 23/2014 Pasal 6 PP 2/2018: Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang- kurangnya memuat: Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standa Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis SPM bidang Kesehatan diatur dengan Permenkes yang berkoordinasi dengan K/L
- 4. UU 6/2021 APBN 2022 Pasal 12 Ayat (1) Huruf a DAK Fisik adalah dana APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN, berupa penyediaan Sarpras PELAYANAN DASAR publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian PN maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Pasal 12 Ayat (1) Huruf b DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PELAYANAN DASAR publik yang menjadi urusan daerah. Lanjutan……... Pasal 130 (1) : DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Pasal 144 (1) : Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). UU 1/2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 141 ayat 1 Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- 5. 5 Permendagri 17/2021: Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022 Permendagri 27/2021: Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 Permendagri 90/2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Kepmendagri 050-5889/2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Perencanaan Penganggaran Penyusunan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Permendagri 70/2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan dan Penganggaran SIPD Permendagri 81/2022: Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 Permendagri 84/2022: Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- 6. 6 NOMENKLATUR PELAKSANAAN SPM KESEHATAN PROVINSI SPM KESEHATAN PROVINSI SPM KESEHATAN KAB./KOTA
- 7. 7 NOMENKLATUR SPM KESEHATAN DALAM SIPD KEMENDAGRI KAB./KOTA PROVINSI
- 8. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2 SISTEMATIKA PERMENDAGRI 59/2021 Tentang Penerapan SPM
- 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bagian I Umum BAB II Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB III Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB IV Pelaporan BAB V Pembinaan Dan Pengawasan BAB VI Pendanaan Bagian II Tahapan Tim penerapan SPM (Provinsi) Tim penerapan SPM (Kabupaten/kota) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota Menteri melalui Bina Bangda melakukan umum sedangkan K/L melakukan pembinaan secara khusus Menteri melalui Itjen melakukan pengawasan SPM di Provinsi Pendanaan binum di pusat APBN, Pemda APBD, dan sumber lain yang sah dan tak mengikat. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan di masukkan kedalam Sistem Pelaporan SPM berbasis aplikasi. Bagian III Penghitungan Pencapaian SPM Indeks Pencapaian SPM Penerapan dan penghitungan pencapaian SPM dalam lampiran Capaian Mutu Capaian Penerima Tim Penerapan SPM -> Kep KDH Rencana aksi Penerapan SPM -> Perkada Capaian SPM merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendagri 100/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB I KETENTUAN UMUM BAB VII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Target dan Indikator Pencapaian SPM: (Ditambahkan Mutu minimal layanan dasar, untuk semua urusan) Penghitungan Pencapaian SPM (Lampiran baru) Pelaporan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Disempurnakan) Format Tahapan Penerapan SPM • Pengumpulan data • Penghitungan Kebutuhan • Perencanaan • Pelaksanaan • Rekapitulasi (Lampiran baru) Pasal 2,3 Pasal 4-13 Pasal 14,15 Pasal 16-22 Pasal 23-26 Pasal 27-28 Pasal 29 Pasal 30-31 Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan kepada Menteri melalui GWPP. Laporan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri secara triwulan. Ketentuan sistematika pelaporan SPM tercantum dalam Lampiran Pasal 1 Sistematika Isi Permendagri 59/2021
- 10. Tentang Halaman Ke- Banyak Halaman Total Halaman Bab I Ketentuan Umum 3 - 5 3 Batang Tubuh 26 Bab II Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 5 - 15 16 Bab III Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal 15 - 21 7 Bab IV Pelaporan 22 - 23 2 Bab V Pembinaan dan pengawasan 23 - 24 2 Bab VI Pendanaan 24 1 Bab VII Ketentuan Penutup 24 - 26 3 Lampiran A Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM 27 - 59 33 Lampiran 266 Lampiran B Format Tahapan Penerapan SPM 60 - 286 227 Pendidikan 76 - 115 40 Kesehatan 116 - 131 16 Pekerjaan Umum 132 - 151 20 Perumahan Rakyat 152 - 192 41 Trantibum 193 - 218 26 Damkar 219 - 232 14 Kebencanaan 233 - 254 22 Sosial 255 - 286 32 Lampiran C Penghitungan Pencapaian SPM 287 - 290 4 Lampiran D Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 290 - 292 2 Total 292 Daftra Isi Permendagri
- 11. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 3 JENIS, MUTU, DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM KESEHATAN
- 12. SPM Provinsi 1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; 2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa(KLB) provinsi. Kabupaten/Kota 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil; 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin; 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 4. Pelayanan kesehatan balita; 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus). • Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa • Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan • Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar MUTU PELAYANAN DASAR Jenis Layanan Dasar SPM Kesehatan Sesuai Pasal 3 Pada Permendagri 59 Tahun 2021
- 13. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 1. Kesehatan (Provinsi) No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar Indikator Target Batas waktu capaian Indikator Target Batas waktu capaian Keterangan 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang akan dipenuhi) Setiap tahun Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar teknis pelayanan minimal bidang kesehatan 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah penduduk yang terdampak dan berisiko pada kondisi KLB yang akan dipenuhi) Setiap tahun Lampiran A. hal. 33- 40 Pada Permendagri 59 Tahun 2021
- 14. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM 2. Kesehatan (Kab/Kota) No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar Indikator Target Batas waktu capaian Indikator Target Batas waktu capaian Keterangan 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi) Setiap tahun Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi) Setiap tahun 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi) Setiap tahun 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi) Setiap tahun 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi) Setiap tahun 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi) Setiap tahun
- 15. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM 2. Kesehatan (Kab/Kota) Lanjutan.... No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar Indikator Target Batas waktu capaian Indikator Target Batas waktu capaian Keterangan 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi) Setiap tahun Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi) Setiap tahun 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi) Setiap tahun 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi) Setiap tahun 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi) Setiap tahun 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Setiap tahun Jumlah barang dan/atau jasa, SDM dan tata cara pemenuhan 100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang akan dipenuhi) Setiap tahun
- 16. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 4 TAHAP PENERAPAN SPM KESEHATAN
- 17. Tahapan Penerapan SPM Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Pengumpulan Data 01 02 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pengumpulan Data Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM yang tersedia. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD • Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima • Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan • Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan 03 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 04 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat: 1. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 2. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya. Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jenis dan Mutu SPM Proses Perencanaan Proses Penganggaran 4 3 2 1 5 RPJMD Renstra-PD RKPD Renja-PD APBD Integrasi ke Dokrenda Integrasi ke dalam anggaran • Permendagri 70/2019 • Permendagri 90/2019 • Permendagri 27/2021 • Permendagri 86/2017 • Permendagri 70/2019 • Permendagri 90/2019 • Kepmendagri 050/5889/2021 • Permendagri 17/2021 Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar 1. Penerima 2. Ketersediaan barang/jasa 3. Pemenuhan kebutuhan dasar 4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar • PP 2/2018 • Permendagri 59/2021 • Permen Standar Teknis OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran Program SPM Kegiatan SPM Sub-Kegiatan SPM Indikator Target Capaian Jenis Belanja SPM Objek Belanja SPM Rincian Objek Belanja SPM Sub Rincian Objek Belanja SPM Dok. Rencana Dok. Anggaran • Jumlah WN terdampak krisis Kesehatan • Jumlah WN pada kondisi KLB • Jumlah Ibu Hamil • Jumlah Balita • Jumlah anak usia sekolah dasar • Jumlah usia produktif • Jumlah usia lanjut • dst
- 18. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Tahapan Penerapan SPM Pengumpulan Data Kesehatan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan 1 3 2 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan 4 Capaian Target SPM Kesehatan (Rekapan) 5 Sesuai Lampiran B. Format Tahapan Penerapan SPM Pada Permendagri 59 Tahun 2021 FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAH UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KAB/KOTA FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KAB/KOTA FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA
- 19. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran A Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.A.1 DATA DAERAH DAN REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI: Form Pengumpulan Data Kesehatan Halaman 116 NO. KABUPATEN /KOTA KECAMATAN DESA /KELURAHAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) KETERANGAN JENIS BENCANA SASARAN PENDUDUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN JENIS KLB JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK (SAKIT) JUMLAH PENDUDUK YANG TERDAMPAK DAN BERISIKO PADA KONDISI KLB PRA-KRISIS TANGGAP DARURAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota Kolom 3 : Diisi dengan nama Kecamatan Kolom 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan Kolom 5 : Diisi dengan jenis bencana Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terdampak krisis kesehatan pada saat pra krisis kesehatan Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan pada saat tanggap darurat krisis kesehatan Kolom 8 : Diisi dengan jenis KLB Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penduduk yang terdampak (SAKIT) Kolom 10 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berisiko/population at risk (belum sakit) Kolom 11 : Diisi dengan tambahan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik
- 20. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran A Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Form Pengumpulan Data Kesehatan Halaman 117 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan SPM.
- 21. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran A Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Form Pengumpulan Data Kesehatan Halaman 118 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan.
- 22. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran B Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN KEGIATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI: Form Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Halaman 119 NO. KEGIATAN KOMPONEN JUMLAH SATUAN HARGA SATUAN (Rp) VOLUME JUMLAH BIAYA (Rp) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana . A. Tahap Pra-Krisis Kesehatan A. Tahap Tanggap Darurat Krisis Kesehatan II. Penanggulangan KLB KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilakukan dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan dan KLB berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 3 : Diisi dengan komponen kegiatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kuantitatif dari masing-masing komponen kegiatan Kolom 5 : Diisi dengan satuan dari komponen kegiatan Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan (unit cost) dari komponen kegiatan (unit cost mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat atau aturan yang berlaku dan memperhitungkan biaya kemahalan di daerah tertentu) Kolom 7 : Diisi dengan volume/frekuensi kegiatan yang akan dilakukan Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 4 dikali kolom 6 dikali kolom 7 Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik
- 23. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran B Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/ALAT UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI: Form Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Halaman 120 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang/alat berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan barang/alat Kolom 4 : Diisi dengan jumlah barang/alat yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang dengan kolom 4 Kolom 6 : Diisi dengan satuan barang/alat Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan (unit cost ) barang/alat Kolom 8 : Diisi dengan hasil perhitungan kolom 5 dikali kolom 7 Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik
- 24. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran B Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI: Form Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Halaman 121 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kolom 3 : Diisi dengan jumlah kebutuhan jenis SDM Kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SDM kesehatan yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kolom 3 dikurang kolom 4 Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik
- 25. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran B Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Form Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Halaman 122 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat berfungsi sesuai standar Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5 Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3 Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7 Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.
- 26. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran B Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Form Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan Halaman 123 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5 Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik.
- 27. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran C Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PROVINSI: Halaman 124 Form Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan NO. KODE *) URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM*) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N) TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI TAHUN-N+1 TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5 1 2 3 4 5 K RP K RP K RP K RP K RP K RP 12 13 6 7 8 9 10 11 1 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat KETERANGAN: Kolom 1 : Nomor urut Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome) Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Provinsi Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program Kolom 13 : Diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
- 28. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran C Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.C.2 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI PROVINSI: Halaman 125 Form Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan NO. KODE *) URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN *) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI TAHUN- N+1 TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5 1 2 3 4 5 K RP K RP K RP K RP K RP K RP 12 13 6 7 8 9 10 11 1 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 02 02 1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) KETERANGAN: Kolom 1 : Nomor urut Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan Kolom 4 : diisi dengan indikator kinerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output) Kolom 5 : diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan Kolom 6-10 : diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Provinsi Kolom 11 : diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Provinsi Kolom 12 : diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan Kolom 13 : diisi dengan lokasi kabupaten/kota terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 29. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran C Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Halaman 126 Form Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan KETERANGAN: Kolom 1 : Nomor urut Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome) Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah NO. KODE *) URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM*) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N) TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB LOKASI TAHUN-N+1 TAHUN- N+2 TAHUN- N+3 TAHUN- N+4 TAHUN- N+5 1 2 3 4 5 K RP K RP K RP K RP K RP K RP 12 13 6 7 8 9 10 11 1 1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1 02 02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 30. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran C Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.C.4PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Halaman 127 Form Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan KETERANGAN: Kolom 1 : Nomor urut Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan Kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegaitan (output) Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan *) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 31. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran D Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.D.1 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI: Halaman 128 NO. JENIS PELAYANAN DASAR CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N) PENDANAAN (TAHUN N) PERMASALAHAN SOLUSI TARGET REALISASI CAPAIAN (%) ALOKASI ANGGARAN (RP) REALISASI ANGGARAN (RP) PERSENTASE REALISASI ANGGARAN SUMBER DANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pelayanan kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100% Kolom 6 : Diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 7 : Diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100% Kolom 9 : Diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 10 : Diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB Kolom 11 : Diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana dan/atau potensi bencana dan KLB Form Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan
- 32. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran D Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA: Halaman 129 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100% Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100% Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan kabupaten/kota Form Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan
- 33. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran E Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI PROVINSI: Halaman 130 Form Capaian Target SPM Kesehatan (Rekapan) NO. JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI) PENERIMA LAYANAN DASAR PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR CAPAIAN SPM KATEGORI TARGET REALISASI CAPAIAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KETERANGAN: Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikali 100 Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis Kolom 7 : Diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100 Kolom 9 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan) Kolom 10 : Diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan provinsi
- 34. Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran E Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA : Halaman 131 Form Capaian Target SPM Kesehatan (Rekapan) KETERANGAN: Kolom 1 : diisi dengan nomor urut Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar Kolom 3 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) Kolom 4 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikali 100 Kolom 6 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis Kolom 7 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar Kolom 8 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100 Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (secara tertimbang/sesuai pembobotan) Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota
- 35. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 5 TIM PENERAPAN SPM
- 36. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Susunan Tim Penerapan SPM Daerah PROVINSI Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Penanggung Jawab : Gubernur Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi atau sebutan lain Anggota : 1. Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar; 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Kepala inspektorat daerah; 4. Kepala dinas komunikasi dan informatika; 5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. KABUPATEN/KOTA Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Penanggung Jawab : Bupati/wali kota Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain; Anggota : 1. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar; 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Kepala inspektorat daerah; 4. Kepala dinas komunikasi dan informatika; 5. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; 6. Kepala Dinas Pemerintahan Desa; dan 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Tim Penerapan SPM daerah provinsi dankabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan kepaladaerah
- 37. Ditjen Bina Pembangunan Daerah 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN GUBERNUR yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi; 2. Melakukan koordinasi dengan sekber di tingkat pusat; 3. Melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Pemda yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan K/L pemerintah nonkementerian; 4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; 5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; 8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; 9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; 10.Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat; 11.Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi; 12.Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan LPPD provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 13.Melakukan rapat secara berkala; dan 14.Melaporkan Penerapan SPM Kepada Sekber Di Tingkat Pusat Melalui Sistem Pelaporan Spm Berbasis Aplikasi Secara Triwulan. Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Provinsi
- 38. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Tugas Tim Penerapan SPM Tingkat Kab/Kota 1. Mengoordinasikan RENCANA AKSI Penerapan SPM dalam bentuk PERATURAN BUPATI/WALI KOTA yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota; 2. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM; 3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM; 4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik; 5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; 6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; 7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota; 8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota; 9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota; 10.Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; 11.Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi; 12.Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; 13.Melakukan rapat secara berkala; dan 14.Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- 39. Sistematika Rencana Aksi 1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup 5. Sistematika Laporan Bab I Pendahuluan 1. Kondisi Geografi 2. Kondisi Demografi 3. Kondisi Perekonomian 4. Kondisi Pembangunan Manusia Bab III Kebijakan Nasional Dan Tim Penerapan SPM 1. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. 3. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1. Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar 2. Permasalahan yang Dihadapi 1. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM 2. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 3. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM Bab IV Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan Bab II Kondisi Umum Wilayah 1. Kesimpulan 2. Saran Bab VII Kesimpulan dan Saran Bab VI Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM Bab V Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM
- 40. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 6 PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM
- 41. 41 Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM). Penghitungan Pencapaian SPM Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021 (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) Penghitungan Indeks Pencapaian SPM IP SPM Capaian Mutu Pelayanan Dasar Capaian penerima Pelayanan Dasar Rata – rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis. Target dan Indikator Kinerja IPSPM = % IP Mutu Minimal Layanan Dasar Persentase dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis % IP Penerim a Layanan Dasar Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan BM Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80
- 42. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Tuntas Paripurna Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2 90 - 99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3 80 - 89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4 70 - 79 Tuntas Pratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5 60 - 69 Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6 < 60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60 Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar: Kategori Pencapaian SPM Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021
- 43. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Lampiran E Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 FORM 2.E.1 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH PROVINSI Halaman 130 & 131 NO. JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI) PENERIMA LAYANAN DASAR PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR CAPAIAN SPM KATEGORI TARGET REALISASI CAPAIAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021
- 44. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Simulasi perhitungan indeks Pencapaian SPM Contoh Simulasi perhitungan Indeks Pencapaian SPM Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Penghitungan SPM Bidang Kesehatan Provinsi
- 45. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Format Tahapan Penerapan SPM Sesuai Lampiran E Bidang Kesehatan Permendagri No. 59 Tahun 2021 Contoh simulasi perhitungan Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Ibu Hamil Penghitungan SPM Bidang Kesehatan Kab/Kota
- 46. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 7 PELAPORAN SPM
- 47. Laporan Penerapan SPM Disampaikan Gubernur, Bupati/Wali Kota Dilakukan Secara Berkala Setiap 3 Bulan Melalui Aplikasi SPM https://spm.bangda.kemendagri.go.id Aplikasi Pelaporan SPM (Pasal 19 Permendagri 59/2021)
- 48. TW I 1 Januari – 31 Juli TW II 1 Agustus – 31 Agustus TW III 1 September – 5 Oktober TW IV 6 Oktober – 5 Januari TIMELINE PENGISIAN APLIKASI Penutupan pengisian secara triwulanan yakni tanggal 5 di bulan berikutnya ! 1 Januari - 5 April 6 April – 5 Juli 6 Juli – 5 Oktober 6 Oktober – 5 Januari 2022 2023
- 49. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Forum Alur Pelaporan Penerapan SPM Aplikasi Sesuai Pasal 23 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Biro Tata Pemerintahan Provinsi Bagian Tata Pemerintahan Kab/Kota OPD Provinsi OPD Kab/Kota Sistem Aplikasi Pelaporan https://spm.bangda.ke mendagri.go.id 1. Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah provinsi 2. Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Biro Tapem Provinsi 1. Menentukan penanggungjawab pengolah data capaian SPM di masing-masing Perangkat Daerah kab/kota 2. Menyampaikan data capaian spm setiap bidang secara berkala kepada Bagian Tapem Kab/Kota 1. Bagian Tapem Kab/Kota mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM 2. Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir 1. Biro Tapem Provinsi mengoordinasikan capaian SPM per bidang setiap triwulan dengan menginput ke dalam aplikasi pelaporan SPM 2. Penginputan capaian SPM dalam aplikasi paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir Forum
- 50. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 8 KOORDINASI SPM
- 51. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Koordinasi SPM Sesuai Pasal 16 Permendagri No. 59 Tahun 2021 Menteri – Dirjen Bina Bangda mengkoordinasikan pelaksanaan SPM nasional Gubernur mengkoordinasikan pelaksanaan SPM daerah provinsi Bupati/Wali kota mengkoordinasikan pelaksanaan SPM daerah kab/kota 1. Penguatan sekretariat Bersama (Sekber) ditingkat pusat. 2. Sekber di tingkat pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 3. Anggota Kementerian/Lembaga berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat f. Sosial Pada Pasal 18, terdapat beberapa poin penting : 1. Tim Penerapan SPM daerah Provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur, sebelumnya ditetapkan melalui perkada pada permendagri 100. Pada Pasal 19 ayat 3, terdapat beberapa poin penting : KOORDINASI meliputi : 1. Penerapan, Pemantauan dan evaluasi SPM 2. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM
- 52. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 9 PENDANAAN
- 53. Pendanaan Penerapan SPM Sesuai Pasal 29 Permendagri No. 59 Tahun 2021 APBN Pendanaan Binwas Pusat APBD Provinsi Pendanaan Binwas Provinsi APBD Kab/Kota Pendanaan Binwas Kab/Kota Pendanaan juga bersumber dari sumber lainnya seperti: Dana Transfer berupa DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Desa; Dana Otsus, Dana Khusus berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah, Program Keluarga Harapan; Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Hibah, Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan; Kerjasama daerah Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 1 2 3 4 5
- 54. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 10 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- 55. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM Daerah Sesuai Pasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Pembinaan Pengawasan Umum Teknis Kemendagri K/L Teknis Umum Teknis Itjen Kemendagri Itjen K/L Teknis Gubernur Sebagai Kepala Daerah GWPP Binwas Umum dan Teknis Wali Kota Bupati KAB KOTA Gubernur Pemerintah OPD Provinsi
- 56. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 11 PENUTUP
- 57. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda CAPAIAN SPM PROVINSI TW III CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA TW III 63.13% 99.29% 85.00% 9.45% 8.18% 41.86% 36.87% 0.71% 15.00% 90.55% 91.82% 58.14% Pendidikan Kesehatan PU Pera Trantibumlinmas Sosial Capaian Terlayani Belum Terlayani 61.50% 27.70% 56.37% 19.18% 27.79% 43.26% 38.50% 72.30% 43.63% 80.82% 72.21% 56.74% Pendidikan Kesehatan PU Pera Trantibumlinmas Sosial Capaian Terlayani Belum Terlayani CAPAIAN SPM PROVINSI KALBAR PER TW III
- 58. Ditjen Bina Pembangunan Daerah bina_bangda Ditjen Bina Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda CAPAIAN SPM SELURUH BIDANG KAB/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT TW III e -SPM TAHUN 2022 Kab. Sambas Kab. Mempa wah Kab. Sanggau Kab. Ketapan g Kab. Sintang Kab. Kapuas Hulu Kab. Bengkay ang Kab. Landak Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Kota Pontian ak Kota Singkaw ang BIDANG PENDIDIKAN 70% 69% 88% 98% 79% 64% 83% 38% 91% 0% 43% 51% 16% 72% BIDANG KESEHATAN 19% 39% 0% 8% 53% 20% 55% 30% 48% 0% 64% 27% 0% 26% BIDANG PU 37% 42% 95% 50% 51% 50% 52% 80% 56% 84% 53% 27% 78% 33% BIDANG PERA 21% 50% 0% 34% 43% 0% 10% 0% 0% 10% 50% 29% 0% 22% BIDANG TRANTIBUMLINMAS 5% 12% 10% 38% 74% 50% 28% 16% 0% 33% 68% 1% 18% 35% BIDANG SOSIAL 60% 82% 89% 48% 81% 8% 54% 21% 0% 3% 50% 58% 15% 35%
- 59. 2 Memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja). Daerah Wajib melaporkan pelaksanaan Penerapan SPM yang dilakukan Secara Berkala Setiap 3 Bulan Melalui Aplikasi SPM Untuk itu diperlukan percepatan tuk pelaporan bagi daerah yang belum melaporkan kedalam Aplikasi SPM Daerah wajib menyusun rencana aksi melalui penetapan peraturan kepala daerah. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM agar mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. 3 4 1 Strategi Peningkatan Penerapan SPM www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri Daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM melalui penetapan SK Kepala Daerah. 5
- 60. www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Kemendagri