1. UTS Perencanaan Wilayah Pantai
“Permasalahan di sekitar wilayah pesisir dan penyelesaiannya”
Disusun Oleh:
BORIS FERDINANDO PAKPAHAN ( 21090117130070)
DEPARTEMEN TEKNIK PERKAPALAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2019
2. Pendahuluan
Latar belakang
Indonesia terletak sangat strategis ,yaitu di daerah tropis, diapit oleh dua
benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Letak yang strategis ini
menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya pesisir.
Wisata bahari, budi daya tambak, pertambangan dan pemukiman adalah beberapa contoh
potensi ekonomi yang bernilai tinggi. Tak heran apabila daerah pesisir menjadi daya tarik
bagi seluruh pihak untuk mengelola dan memanfaatkannya dari segi ekonomi maupun
politikya. Delinom (2007:2) mendefinisikan,
Daerah pesisir adalah jalur tanah darat/kering yang berdampingan dengan laut, dimana
lingkungan dan tata guna lahan mempengaruhi secara langsung lingkungan ruang bagian laut,
dan sebaliknya. Daerah pesisir adalah jalur yang membatasi daratan dengan laut atau danau
dengan lebar bervariasi.
Hutan mangrove yang ada di Jawa Timur umumnya menempati daerah muara sungai,
kawasan terbesar adalah daerah delta Brantas yang meliputi Gresik, Surabaya, Sidoarjo,
Pasuruan dan sebagian Probolinggo, karena transport sedimen yang cukup besar dari Sungai
yang bermuara disepanjang pantai tersebut lambat laun daerah tersebut membentuk tanah
yang terus maju kelaut (tanah oloran) hal ini semakin dipercepat dengan pantai yang landai
dengan ombak yang tenang. Selain di daerah tersebut terdapat di daerah sepanjang Kabupaten
Gresik bersambung ke Kabupaten Lamongan dan sampai pada Kabupaten Tuban.
Secara otomatis, dengan bertambahnya jumlah penduduk di kawasan pesisir pantai
menuntut ketersediaan lahan yang cukup untuk kebutuhan papan dan aktivitas bisnis
penunjang. Guna memenuhi kebutuhan tempat pemukiman tersebut dibuatlah kebijakan
tentang konversi lahan.
Bahwa keberadaan tanaman hutan bakau berfungsi sangat penting sebagai peredam
gelombang pasang dan angin badai, pelindung abrasi, penahan lumpur dan perangkap
sendimen agar tidak mudah longsor digerus gelombang laut. Menipisnya jumlah mangrove
akan berdampak pada rentannya kawasan pesisir pantai dari ancama bencana dari arah laut.
Daerah ini selalu berkembang dengan pesatnya pembangunan yang dilakukan berbagai
pihak. Pihak-pihak tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kerusakan lingkungan
karena aktivitas yang dilakukan di darat maupun di laut. Hal ini menjadikan ekosistem pesisir
sebagai ekosistem yang rentan terhadap kerusakan dan perusakan baik alami maupun buatan.
Penanggulangan atas permasalahan tersebut secara bijak dan tepat dapat mengurangi maupun
mencegah kerusakan yang terjadi. Makalah ini menyajikan permasalahan pesisir yang
diakibat oleh faktor alam maupun manusia beserta penanggulangannya yang tepat atas
permasalahan yang dihadapi.
3. Rumusan masalah
1. Apa saja persoalan pengelolaan pantai
2. Bagai mana cara penanganan atau pencegahan kerusakan pantai
Tujuan kegiatan
1. Mengetahui persoalan pengelolahan pantai
2. Cara penanganan atau pencegahan kerusakan pantai
A . Persoalan wilayah pantai
Dalam persoalan wilayah pantai ada beberapa faktor yang mempengarui seperti
1. Konflik kepentingan
2. Implementasi perundang-undangan yang terkait
3. Peran masyarakat
4. Model pengelolahan wilayah pesisir
5. Pelaku usahan dan pemerintah
a) Konflik kepentingan
Permasalahan yang ada adalah kerusakan ekosistem Mangrove di pantai utara Jawa
Timur yang mengakibatkan menurunnya kualitas Lingkungan Ekologi dan menurunnya
perekonomian masyarakat pesisir di lingkungan tersebut. Di antaranya, menurunnya hasil
tangkapan nelayan, intrusi air laut ke daratan, dan ancaman abrasi. Dari masalah tersebut
Pemerintah perlu mengkaji bagaimana menanggulangi kerusakan mangrove di pantai utara
Jawa Timur tersebut?, dan segera melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki kerusakan
tersebut, sehingga masyarakat pesisir / nelayan dapat sejahtera.
Pemanfaatan Ganda
Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai
macam kegiatan. Sementara itu, batas kegiatan perlu ditentukan. Dengan demikian
pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau diperkecil. Salah satu
contoh penggunaan wilayah untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi,
pemukiman, lokasi industri dan juga sebagai tempat pembuangan sampah dan air limbah.
Pemanfaatan ganda wilayah pesisir yang serasi dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu,
kemudian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan
telah melampaui daya dukung lingkungan. Untuk beberapa hal, keadaan ini mungkin dapat
diatasi dengan teknologi mutakhir. Akan tetapi, perlu dijaga agar cara pemecahan itu tidak
mengakibatkan timbulnya dampak negatif atau pertentangan baru.
4. Pemanfaatan Tak Seimbang
Masalah penting dalam pemanfaatan dan pengembangan wilayah pesisir di Indonesia
adalah ketidakseimbangan pemanfaatan sumber daya tersebut, ditinjau dari sudut
penyebarannya dalam tata ruang nasional. Hal ini merupakan akibat dari ketimpangan pola
penyebaran penduduk semula disebabkan oleh perbedaan keunggulan komparatif
(comparative advantages) keaadaan sumber daya wilayah pesisir Indonesia.
Pengembangan wilayah dalam rangka pembangunan nasional harus juga
memperhatikan kondisi ekologis setempat dan faktor-faktor pembatas. Melalui perencanaan
yang baik dan cermat, serta dengan kebijaksanaan yang serasi, perubahan tata ruang tentunya
akan menjurus ke arah yang lebih baik.
Pengaruh Kegiatan Manusia
Pemukiman di sekitar pesisir menghasilkan pola-pola penggunaan lahan dan air yang
khas, yang berkembang sejalan dengan tekanan dan tingkat pemanfaatan, sesuai dengan
keadaan lingkungan wilayah pesisir tertentu. Usaha-usaha budidaya ikan, penangkapan ikan,
pembuatan garam, eksploitasi hutan rawa, pembuatan perahu, perdagangan dan industri,
merupakan dasar bagi tata ekonomi masyarakat pedesaan wilayah pesisir.
Tekanan penduduk yang besar sering mengakibatkan rusaknya lingkungan, pencemaran
perairan oleh sisa-sisa rumah tangga, meluasnya proses erosi, kesehatan masyarakat yang
memburuk dan terganggunya ketertiban dan keamanan umum. Karena itu, perlu diperoleh
pengertian dasar tentang proses perubahan yang terjadi di wilayah pesisir. Dengan demikian,
pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dengan baik. Perlu
dihayati pula bahwa sekali habitat atau suatu ekosistem rusak maka sukar untuk diperbaiki
kembali.
b) Implementasi perundang-undangan yang terkait
Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah
yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi,
maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara
bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, penataan ruang
diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah
nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan
5. keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUDNRI Tahun 1945.1
Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR). UUPR mengatur bahwa masing-
masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
maupuan kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan mempengaruhi
masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, serta penyelamatan
kawasan hutan.
Dasar hukum penyelenggaraan tata ruang di Indonesia diatur melalui Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU
Penataan Ruang) yang disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007. Arah
pengaturan dari UU ini adalah:
- Untuk memperkukuh ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara, demi
menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah
agar tidak menimbulkan kesenjangan
Dalam PP Nomor 32 Tahun 2019 dalam perarturan perundang-undangan yang
dimana perundangan-undangan sebagai acuan kita maka terdapat bunyi seperti berikut
a. Bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar wilayah Indonesia merupakan
modal strategis nasional untuk pembangunan yang perlu direncanakan dan
dikelola secara baik dan benar;
b. bahwa pengelolaan ruang laut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan, dan pengendalian dilakukan untuk melindungi sumber daya
dan lingkungan serta untuk memanfaatkan potensi sumber daya atau
kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional
c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan rLlang laut sebagaimana
dimaksud dalam huruf b diperlukan rencana tata ruang laut yang lebih rinci
d. bahwa rencana tata ruang laut merupakan hasil dari proses perencanaan
tata ruang laut sebagaimana diatur dalam Pasal +3 ayat (21 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan dan sebagai komplemen
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; e. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata
Ruang Laut
c) Peran masyarakat
6. Pesisir adalah sumber daya alam yang sangat penting. Berbagai aktifitas sosial
dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai
lansekap, habitat alam, dan sejarah yang tinggi, yang harus dijaga dari kerusakan secara
sengaja maupun tidak sengaja. Meningkatnya permukaan air laut dan kebutuhan
pembangunan perlu dipadukan dengan nilai-nilai khusus yang dimiliki pantai.
Perencanaan tata ruang wilayah pesisir berperan untuk menserasikan kebutuhan
pembangunan dengan kebutuhan untuk melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas
lansekap, lingkungan, habitat flora dan fauna, serta untuk membangun kawasan rekreasi
pantai. Rencana tata ruang wilayah pesisir diperlukan untuk menjaga kelestarian pantai di
satu sisi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sisi yang lain.
Artikel ini mengulas ruang lingkup perencanaan wilayah pesisir. Pertama kali akan dibahas
batasan wilayah pesisir, kemudian kebijakan-kebijakan pembangunan yang perlu diterapkan
untuk wilayah pesisir. Pada akhir tulisan akan dibahas peran berbagai instansi terkait dalam
pengembangan wilayah pesisir.
d) Model pengelolahan wilayah pesisir
Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut.
Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan
ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional
juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup
kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU 1 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014
tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam
mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal
masyarakat setempat. Sepanjang penelusuran peneliti, model pengelolaan wilayah
pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
pesisir belum terformulasikan dengan baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian
hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir
berbasis masyarakat. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal
pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan
interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal.
Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan
wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong
kemandirian mereka. Penggunaan model ini memiliki keunggulan karena peran serta
aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian
lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam
mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi,
karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. Peran serta aktif masyarakat pesisir
juga memberi harapan bagi pengentasan masalah kemiskinan yang berujung pada
terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
7. e) Pelaku usaha dan pemerintahan
Indonesia adalah negara yang memiliki kepluan dan pesisir pantai laut yang
luas dan indah,sebagian masyarakan maupun pemerintahan menjadi pesisir pantai menjadi
mata pencahrian ataupun pemasukan negara.
Ada beberapa objek wisata yanng terkenal keindahan pesisir pantai ataupun
keindahan lautnya contohnya sepaerti kepulauan raja ampat,karimun jawa,labuan bajo dan
masi banyak yang lainnya.
Pemilik usaha yang mubuka usaha di alam indonesia harus membayar pajak
kepada negara untuk memajukan objek wisata tersbut dan pemerintah dan pelaku usaha
tersebut harus memilihara alam karana dalam undang undang kita tidak boleh merusak alam.
B. Cara penanganan atau pencegahan kerusakan pantai
Pencemaran pantai sudah terjadi hampir di seluruh pantai yang menjadi objek wisata.
Diantara ciri- ciri pencemaran pantai dan pesisir yang bisa kita lihat langsung adalah
banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang pesisir dan pantai Ciri lain dari pantai yang
tercemar adalah adanya tumpahan minyak dan terganggunya keseimbangan ekosistem
pantai Agar bisa mencegah terjadinya pencemaran pantai dan pesisir yang lebih parah lagi,
kita harus tahu penyebab terjadinya pencemaran pantai. Berikut adalah uraian lengkapnya.
Penyebab Pencemaran Pantai
Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran pantai. Penyebab- penyebab
tersebut bisa dikarenakan faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Di bawah ini adalah
beberapa penyebab pencemaran pantai dan pesisir yang terjadi di Indonesia.
1. Abrasi Pantai
Abrasi yang disebut juga dengan erosi pantai, adalah proses mundurnya garis pantai dari
kedudukan garis pantai yang lama. Abrasi ini disebabkan oleh faktor alam seperti tiupan
angin di atas laut yang menghasilkan gelombang dan juga arus laut yang kuat. Gelombang
laut yang besar dan terjadi sacara terus- menerus dapat mempercepat proses abrasi. Selain
mengurangi jarak laut dengan daratan sehingga lahan penduduk pesisir menjadi sempit,
abrasi juga menggusur tempat berkumpulnya ikan perairan pantai sehingga menyulitkan
nelayan untuk mencari ikan di tepi laut.
2. Penebangan hutan mangrove
Masyarakat pesisir pantai menebang hutan mangrove untuk dijadikan pertambakan. Selain
itu, kayu- kayu dari pohon mangrove juga dijual dan dijadikan pondasi bangunan. Kegiatan
tersebut sangat mengganggu regenerasi dan menghambat proses suksesi hutan mangrove. Hal
ini menyebabkan terjadi abrasi, dan hilangnya beberapa ekosistem pulau
8. 3. Pencemaran sampah anorganik
Daerah dengan pencemaran tingkat tinggi merupakan daerah pesisir padat penduduk. Salah
satu sumber pencemaran ekosistem pesisir tersebut adalah pencemaran limbah kegiatan
rumah tangga, terutama sampah anorganik seperti botol plastik dan kaleng yang sangat sulit
terurai. Misalnya, untuk mengurai satu botol plastik dibutuhkan waktu sekitar 450 tahun. Hal
tersebut tentu membuat kelestarian ekosistem pantai semakin terancam.
4. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (over exploitation)
Bentuk eksploitasi pantai diantaranya adalah penambangan pasir, penambangan terumbu
karang dan eksploitasi ikan berlebihan. Banyak nelayan yang menggunakan alat penangkap
ikan yang tidak ramah lingkungan demi mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah.
Hal tersebut tentu merusak habitat terumbu karang. Kelangkaan terumbu karang dan
berkurangnya pasir laut menyebabkan bertambahnya kedalaman perairan dangkal sehingga
gelombang laut tidak bisa diredam dan sampai ke pantai dengan energi yang cukup besar.
5. Reklamasi pantai sembarangan
Peninggian muka air laut yang tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan daerah
pantai di sekitar reklamasi menjadi rawan tenggelam. Selain itu, air laut bisa naik ke daratan
sehingga air darat tercemari dan menjadi asin. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat
pesisir, terutama bagi mereka yang bercocok tanam.
Dampak yang Terjadi Akibat Pencemaran Pantai
Pencemaran pantai dan pesisir membawa dampak buruk bagi lingkungan di sekitar pantai.
Beberapa dampak dari pencemaran pantai yang telah terjadi yaitu :
Kerusakan ekosistemmangrove dan terumbu karang
Menurut Pusat Informasi Mangrove (PIM), penyebab utama pencemaran hutan mangrove
adalah ketidakpahaman masyarakat akan manfaat dari pohon yang daerah pasang surut
tersebut. Ketidakpahaman tersebut juga terjadi pada ekosistem terumbu karang
Pencemaran terumbu karang banyak disebabkan oleh kegiatan perikanan yang bersifat
destruktif seperti penggunaan bahan-bahan peledak dan bahan beracun. Selain itu, aktivitas
penambangan karang, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab,
dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi juga turut andil dalam memperburuk
habitat terumbu karang.
Kerusakan pantai
Pencemaran tidak hanya merusak atau mematikan komponen biotik (hayati) perairan, tetapi
dapat pula membahayakan kesehatan atau bahkan mengancam nyawa manusia yang
memanfaatkan biota atau perairan yang tercemar. Selain itu pencemaran juga dapat
mengurangi keindahan perairan laut dan pesisir yang terkena pencemaran
9. Kematian sumber daya hayati
Sedikitnya terdapat 4 lokasi perairan yang mengalami kasus kematian sumber daya hayati
seperti ikan dan penyu hijau. Penyebab utama kasus kematian tersebut adalah pencemaran,
eksploitasi berlebihan dan kenaikan suhu permukaan laut.
Pencegahan Pencemaran Pantai
Untuk mencegah terjadinya pencemaran pantai, dapat dilakukan kegiatan berikut :
1. Mengelola kawasan pantai secara terpadu. Maksud dari pengelolaan secara terpadu yakni
melestarikan, memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Hal tersebut dapat diwujudkan
dengan membangun suatu konsep pengelolaan yang berbasis berkelanjutan, memiliki visi ke
depan, terintegrasinya kepentingan ekonomi dan ekologi, serta pelibatan masyarakat.
2. Kegiatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan harus menggunakan alat tangkap yang
ramah lingkungan dengan menempatkan pada lokasi yang tepat dan pengoperasian yang
benar.
3. Melakukan kegiatan pengisian pantai (beach fill) untuk membentuk garis pantai.
4. Membuat pemecah gelombang sejajar garis pantai (detached breakwater), groin dan
pembangunan sea wall secara sempurna untuk mencegah abrasi.
5. Menggunakan breakwater bentuk kubus untuk meredam gelombang besar.
6. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang serta membuat terumbu
karang buatan terutama di daerah yang telah mengalami kerusakan parah.
7. Rehabilitasi Mangrove, yakni dengan melakukan penanaman kembali hutan mangrove.
Selain itu, perlu dibuat rencana pengelolaan ekosistem yang dapat mengurangi kegiatan
penebangan oleh masyarakat terhadap hutan mangrove. Hal tersebut dapat direalisaikan
dengan melakukan pengalihan mata pencaharian masyarakat, dimana terdapat sebagian
masyarakat yang masih mencari kayu mangrove untuk Untuk mengatasi hal ini maka dapat
dilakukan upaya peningkatan potensi perikanan di daerah hutan mangrove yaitu dengan
melakukan penanaman mangrove sehingga mangrove dapat menjadi nursery ground dan
fishery ground.
8. Membuat peraturan untuk pengusaha yang akan mendirikan cottage, home stay, rumah apung
ataupun bangunan lain sejenisnya apabila bangunan tersebut didirikan di atas ekosistem
terumbu karang maupun ekosistem mangrove. Peraturan tersebut dapat berupa menanam
mangrove kembali di tempat lain dengan luas minimal sama dengan luas hutan yang
ditebang, serta peraturan tentang desain rumah apung agar sinar matahari masih mencapai
dasar perairan.
9. Membuat rencana undang- undang untuk mempertahankan ekosistem mangrove serta
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara umum.
Kesimpulan
1. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang seluruh
anggota komunitasnya (manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan abiotis)
saling berinteraksi
10. 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan di kawasan pantai Baros
menjadi permasalahan tersendiri yang harus secepatnya diatasi, agar dapat tercipta
lingkungan hidup yang bersih, seimbang dan tidak tercemar.
3. Peranan masyarakat pesisir pantai dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup
tentu sangat dibutuhkan, terutama dalam mengelola habitat mangrove yang merupakan
salah satu ekosistem vital yang terdapat di pantai.
4. Kesadaran dan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat terwujud dengan
baik apabila mendapat dukungan dari pemerintah atau pihak terkait
11. Daftar Pustaka
1. Triatmodjo Bambang, 1999, Teknik Pantai, Beta Offset, Yogyakarta.
2. https://walhijabar.wordpress.com/2008/01/10/pengelolaan-wilayah-pesisir-berbasis-
masyarakat-di-indonesia/
3. UU No. 27 Tahun 2007
4. Perpres No. 51 Tahun 2016
