Studi ini menganalisis distribusi aparatur di tingkat kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah aparatur belum merata dan sesuai kebutuhan, serta kualifikasi aparatur masih rendah. Studi ini merekomendasikan redistribusi aparatur, peningkatan kualitas, dan dukungan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan di kecamatan.

1. KAJIAN DISTRIBUSI PENEMPATAN APARATUR DI TINGKAT KECAMATAN DI WILAYAH PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kerjasama BalitbangdaProvinsi Kalimantan Timur dengan PKP2A III LembagaAdministrasi Negara

2. Pendahuluan Pemerintah adalahorganisasi penyedia pelayanan publik (publicservices) Pemekaranwilayahdilakukanuntukmeningkatkanpelayananterhadapmasyarakat KecamatandanKelurahanmenjadiujungtombakpelayananpublik Penempatanaparaturdikeduainstansitersebutmenjadipentingkhususnyajikadilihatdarisudutpandangkuantitasdankualitasaparatur

3. SampelPenelitian* KabupatenKutai Barat : Kecamatan Barong Tongkok KecamatanMelak KecamatanSiluqNgurai KabupatenKutaiTimur : KecamatanSangatta Selatan KecamatanSangatta Utara KecamatanTelukPandan * SampelditentukanolehBalitbangdaProvinsiKaltim

4. KerangkaBerfikir

5. Perbandingan PNS Kab. Kutai Barat danKutaiTimur

8. Distribusi PNS tingkatKecamatandiKab. KutaiTimur

9. PerkembanganAparaturdiKecamatan

10. KondisiAparaturdiKecamatan Berdasarkanjumlahpenduduk yang dilayanimakaKec. Sangatta Utaramemilikibebankerja paling berat, sedangkanKec. SiluqNguraimemilikibebankerja paling ringan

11. Apakahjumlahaparatur yang adadikecamatantelahmencukupisesuaidengankebutuhan? Apakahstruktur yang adadikecamatantelahterisisemuaolehaparatur?

13. Kariersusahberkembang

15. LatarBelakangPendidikanAparaturKecamatan 62,12% SLTA kebawah 31,06% Sarjana 6,82% Diploma

16. KendalaAparaturdiKecamatan Wilayah yang terpencil Topografiwilayah yang cukupekstrim Tidakmemadainyafasilitaslistrikdan air bersih Tidakadanyakendaraanoperasional Perhatianpemerintahterhadapkendala-kendala yang dihadapaiolehaparaturkecamatan, sedikitbanyakakanmengurangikeengganan PNS untukditempatkandikecamatan.

17. Kesimpulan Kecamatanmasih kurang mendapatkan perhatian dalam hal pemenuhan kebutuhan dan pengembangan pegawai. Masih adanya keengganan sebagian pegawai untuk ditempatkan di kantor kecamatan karena keterbatasan sarana dan prasarana di wilayah dan kantor kecamatan. Persebaran aparatur cenderung tidak merata, ada beberapa kecamatan yang kelebihan pegawai, namun di sisi lain ada juga kecamatan yang kekurangan pegawai. Aparatur di kecamatan masih tergantung dengan keberadaan Tenaga Kerja Kontrak yang jumlahnya cukup banyak. Secara rata-rata pendidikan aparatur di tingkat kecamatan masih rendah, sebagian besar dari mereka berpendidikan SLTA ke bawah. Masih banyak aparatur di kecamatan yang kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan sehari-hari.

18. Rekomendasi Diperlukan redistribusi aparatur di tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan analisis beban kerja masing-masing seksi di kantor kecamatan. Pemenuhan jabatan-jabatan struktural yang kosong dengan pejabat definitif agar tugas/pekerjaan jabatan tersebut tidak dibebankan kepada pejabat lain. Peningkatan/penguatan kualitasaparaturdikecamatandalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan pelayanan publik. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di kecamatan untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif. Mengintensifkan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kecamatan, sehingga kendala-kendala yang dihadapi kantor kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bisa terdeteksi dan bisa dicarikan solusi secara cepat.