SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
Baixar para ler offline
LATAR BELAKANG.. (1)


Urusan Wajib            Urusan Pilihan
                                                 SKPD
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

                  Kerangka
                  Regulasi
                                           INPRES No. 13/ 1998
       Kondisi
                             Kebutuhan
                                               “organisasi
    Lingkungan
      Strategis               Objektif   pemerintahan dievaluasi
                                           sekurang-kurangnya
                                           sekali dalam 1 (satu)
                                                  tahun”
LATAR BELAKANG.. (2)

   INPRES No 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan,
      Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan



  PERMENPAN No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
              Kelembagaan Pemerintah



            Tujuan Evaluasi Kelembagaan
  Tercapainya efisiensi dan          Tercapainya kinerja instansi
efektifitas dalam pelaksanaan   pemerintah yang semakin meningkat
   tugas dan fungsi instansi     dari waktu ke waktu sesuai dengan
          pemerintah              tugas dan fungsi masing-masing
1. Dimensi Kompleksitas
• Tingkat Kesesuaian Struktur Organisasi
• Tingkat Kesesuaian Eselonisasi dan Jumlah jabatan
• Tingkat Kesesuaian Penetapan Jabatan
• Tingkat Kesesuaian Pembentukan Unit Pelaksana
  Teknis (UPT) / Staff Ahli / Tenaga Ahli
• Tingkat Kesesuaian Nomenklatur Unit Yang Sudah
  Ditentukan Dalam SKPD
• Tingkat kesesuaian jabatan fungsional
2. Dimensi Formalisasi
• Tingkat kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan
  tugas setiap unit kerja
• Tingkat kejelasan dan ketegasan dalam mekanisme
  pelaksanaan kerjasama antar unit kerja
• Tingkat kejelasan dalam standarisasi proses kerja
• Tingkat kejelasan dalam standarisasi pelayanan internal
  dan eksternal
• Tingkat kejelasan dalam standarisasi keterampilan kerja
• Tingkat ketegasan dalam prioritas diklat berbasis
  kompetensi
3. Dimensi Sentralisasi
• Adanya kebijakan kepala daerah yang mengatur tentang
  kewenangan pengambilan keputusan untuk setiap tingkat
  eselon dalam SKPD
• Adanya keputusan-keputusan pimpinan instansi yang bersifat
  lintas bidang atau sektor
• Adanya keputusan-keputusan pimpinan SKPD yang bersifat
  strategis
• Adanya kewenangan pimpinan tingkat menengah (eselon
  menengah) dalam SKPD untuk membuat keputusan yang
  bersifat mendukung kinerja level pimpinan di atasnya
• Adanya kewenangan pimpinan tingkat rendah (eselon lebih
  rendah) dalam SKPD untuk membuat keputusan yang bersifat
  mendukung kinerja level pimpinan di atasnya
Metode Evaluasi
• Self-organization assessment

Tahapan Evaluasi (jadwal terlampir)
• Pengumpulan Data
• Penetapan Sampel
• Penyebaran dan Pengisian Kuesioner
• Pengumpulan Kuesioner
• Pemeriksaan Kuesioner & Melengkapi Kembali Jika Masih
  Kurang / Kosong
• Pengolahan Data & Analisis
• Penyampaian Hasil
Metode Pengolahan Data
• Terdapat 17 Butir Pertanyaan
  • Pertanyaan no 1 - 6 untuk mengukur dimensi kompleksitas (50 %)
  • Pertanyaan no 7 - 12 untuk mengukur dimensi formalisasi (25 %)
  • Pertanyaan no 13 - 17 untuk mengukur dimensi sentralisasi (25 %)

Konversi Jawaban
              JAWABAN                             SKOR
STS = Sangat Tidak Setuju                           1
TS = Tidak Setuju                                   2
S = Setuju                                          3
SS = Sangat Setuju                                  4
Cara Perhitungan
                   Konversi Pertanyaan Dimensi Kompleksitas
     PERTANYAAN             STS        TS          S           SS                  BOBOT
  Jawaban No. 1 s/d 6         1         2          3            4             50 % dibagi 6 = 8,34
  Nilai Masing-masing
                           2,085      4,170      6,255        8,340
       Pernyataan
   Jumlah Nilai Setiap
                            .......   .......    .......      .......                .......
       Pernyataan

                    Konversi Pertanyaan Dimensi Formalisasi
    PERTANYAAN             STS          TS             S                SS             BOBOT
  Jawaban No. 7 s/d 12       1           2             3                4        25 % dibagi 6 = 4,17
   Nilai Masing-masing
                          1,0425      2,085       3,1275            4,170
        Pernyataan
   Jumlah Nilai Setiap
                           .......     .......      .......         .......              .......
        Pernyataan
Cara Perhitungan
                              Konversi Pertanyaan Dimensi Sentralisasi
     PERTANYAAN                      STS          TS              S           SS           BOBOT
Jawaban No. 13 s/d 17                  1           2              3            4       25 % dibagi 5 = 5
 Nilai Masing-masing
                                     1,25        2,50           3,75         5,00
      Pernyataan
  Jumlah Nilai Setiap
                                     .......     .......        .......      .......         .......
      Pernyataan

                       Perhitungan Nilai Akhir (Total) dan Interpretasi
          Kategori                                         Interpretasi / Penafsiran
Kategori I (Nilai 25-49,99)      =    Organisasi Kurang Efisien sehingga secara struktural membutuhkan
                                      perbaikan secara intensif.
Kategori II (Nilai 50-74,99)     =    Organisasi Cukup Efisien, secara struktural membutuhkan penyesuaian
                                      secara bertahap.
Kategori III (Nilai 75-100)      =    Organisasi Sudah Efisien tetapi secara struktural membutuhkan
                                      penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal.
JL.MT.HARYONO NO. 36
                            SAMARINDA-KALTIM
PKP2A III LAN SAMARINDA
                              (0541) - 768231

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanTri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfHairi II
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritRidho Fitrah Hyzkia
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahSiti Sahati
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptxPendampingKotaDenpas
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSyamsul Azha
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAdhy Nosho
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
 

Mais procurados (20)

Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
 
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdfPedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
Pedoman Evaluasi AKIP 88-2021.pdf
 
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem MeritPengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
Pengukuran Indeks Penerapan Sistem Merit
 
Organisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat DaerahOrganisasi Dan Perangkat Daerah
Organisasi Dan Perangkat Daerah
 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan DaerahPembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Pemerintahan Daerah
 
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
1. MENYUSUN RKPDES 2023 YG BERKUALITAS.pptx
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Sosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM DesaSosialisasi BUM Desa
Sosialisasi BUM Desa
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
Anjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerahAnjab Analis pendapatan daerah
Anjab Analis pendapatan daerah
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 

Mais de Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 

Mais de Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016Telaahan TPP Kaltim 2016
Telaahan TPP Kaltim 2016
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 

Evaluasi kelembagaan skpd

  • 1.
  • 2. LATAR BELAKANG.. (1) Urusan Wajib Urusan Pilihan SKPD KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Kerangka Regulasi INPRES No. 13/ 1998 Kondisi Kebutuhan “organisasi Lingkungan Strategis Objektif pemerintahan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun”
  • 3. LATAR BELAKANG.. (2) INPRES No 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan PERMENPAN No. 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Tujuan Evaluasi Kelembagaan Tercapainya efisiensi dan Tercapainya kinerja instansi efektifitas dalam pelaksanaan pemerintah yang semakin meningkat tugas dan fungsi instansi dari waktu ke waktu sesuai dengan pemerintah tugas dan fungsi masing-masing
  • 4. 1. Dimensi Kompleksitas • Tingkat Kesesuaian Struktur Organisasi • Tingkat Kesesuaian Eselonisasi dan Jumlah jabatan • Tingkat Kesesuaian Penetapan Jabatan • Tingkat Kesesuaian Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Staff Ahli / Tenaga Ahli • Tingkat Kesesuaian Nomenklatur Unit Yang Sudah Ditentukan Dalam SKPD • Tingkat kesesuaian jabatan fungsional
  • 5. 2. Dimensi Formalisasi • Tingkat kejelasan dan ketegasan dalam pelaksanaan tugas setiap unit kerja • Tingkat kejelasan dan ketegasan dalam mekanisme pelaksanaan kerjasama antar unit kerja • Tingkat kejelasan dalam standarisasi proses kerja • Tingkat kejelasan dalam standarisasi pelayanan internal dan eksternal • Tingkat kejelasan dalam standarisasi keterampilan kerja • Tingkat ketegasan dalam prioritas diklat berbasis kompetensi
  • 6. 3. Dimensi Sentralisasi • Adanya kebijakan kepala daerah yang mengatur tentang kewenangan pengambilan keputusan untuk setiap tingkat eselon dalam SKPD • Adanya keputusan-keputusan pimpinan instansi yang bersifat lintas bidang atau sektor • Adanya keputusan-keputusan pimpinan SKPD yang bersifat strategis • Adanya kewenangan pimpinan tingkat menengah (eselon menengah) dalam SKPD untuk membuat keputusan yang bersifat mendukung kinerja level pimpinan di atasnya • Adanya kewenangan pimpinan tingkat rendah (eselon lebih rendah) dalam SKPD untuk membuat keputusan yang bersifat mendukung kinerja level pimpinan di atasnya
  • 7. Metode Evaluasi • Self-organization assessment Tahapan Evaluasi (jadwal terlampir) • Pengumpulan Data • Penetapan Sampel • Penyebaran dan Pengisian Kuesioner • Pengumpulan Kuesioner • Pemeriksaan Kuesioner & Melengkapi Kembali Jika Masih Kurang / Kosong • Pengolahan Data & Analisis • Penyampaian Hasil
  • 8. Metode Pengolahan Data • Terdapat 17 Butir Pertanyaan • Pertanyaan no 1 - 6 untuk mengukur dimensi kompleksitas (50 %) • Pertanyaan no 7 - 12 untuk mengukur dimensi formalisasi (25 %) • Pertanyaan no 13 - 17 untuk mengukur dimensi sentralisasi (25 %) Konversi Jawaban JAWABAN SKOR STS = Sangat Tidak Setuju 1 TS = Tidak Setuju 2 S = Setuju 3 SS = Sangat Setuju 4
  • 9. Cara Perhitungan Konversi Pertanyaan Dimensi Kompleksitas PERTANYAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban No. 1 s/d 6 1 2 3 4 50 % dibagi 6 = 8,34 Nilai Masing-masing 2,085 4,170 6,255 8,340 Pernyataan Jumlah Nilai Setiap ....... ....... ....... ....... ....... Pernyataan Konversi Pertanyaan Dimensi Formalisasi PERTANYAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban No. 7 s/d 12 1 2 3 4 25 % dibagi 6 = 4,17 Nilai Masing-masing 1,0425 2,085 3,1275 4,170 Pernyataan Jumlah Nilai Setiap ....... ....... ....... ....... ....... Pernyataan
  • 10. Cara Perhitungan Konversi Pertanyaan Dimensi Sentralisasi PERTANYAAN STS TS S SS BOBOT Jawaban No. 13 s/d 17 1 2 3 4 25 % dibagi 5 = 5 Nilai Masing-masing 1,25 2,50 3,75 5,00 Pernyataan Jumlah Nilai Setiap ....... ....... ....... ....... ....... Pernyataan Perhitungan Nilai Akhir (Total) dan Interpretasi Kategori Interpretasi / Penafsiran Kategori I (Nilai 25-49,99) = Organisasi Kurang Efisien sehingga secara struktural membutuhkan perbaikan secara intensif. Kategori II (Nilai 50-74,99) = Organisasi Cukup Efisien, secara struktural membutuhkan penyesuaian secara bertahap. Kategori III (Nilai 75-100) = Organisasi Sudah Efisien tetapi secara struktural membutuhkan penyempurnaan up-dating dengan lingkungan eksternal.
  • 11. JL.MT.HARYONO NO. 36 SAMARINDA-KALTIM PKP2A III LAN SAMARINDA (0541) - 768231