Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang provinsi Papua Barat meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, kondisi sosial ekonomi, dan isu-isu strategis. Provinsi Papua Barat memiliki luas wilayah 143.945,62 km2 dengan jumlah penduduk 816.280 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota. Potensi sumber daya alam yang besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk ke

1. Disampaikan oleh :
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat
Manokwari, September 2013

2. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT
• Provinsi Papua Barat
secara geografis terletak
pada :
0⁰ 00” – 4⁰,00” Lintang
Selatan dan 24⁰00” –
132⁰ 00” Bujur Timur
• Luas Wilayah :
143.945,62 Km2
• Secara administratif
pemerintahan terdiri dari
: 12 Kabuparen 1 kota
dengan 154 distrik dan
1.367 kampung.
• Jumlah Penduduk
( 2012) : 816.280 jiwa

3. • Potensi Minyak bumi (20 TB) dan Gas
alam (13 TCF) di kawasan Teluk Bintuni
dan wilayah Kepala Burung
• Tambang dan mineral : Nikel , Batubara
• Potensi batu gamping 13.92 milyard
ton, pasir kwarsa 137,5 juta ton dan
lempung untuk industri semen di
Manokwari
• Potensi Hutan Produksi 1,86 juta Ha, HP
Terbatas 1,84 juta Ha, HP Konversi 2,3
juta Ha
• Potensi hutan sagu alam 161.957 Ha
untuk pengembangan bio-ethanol di
Sorong Selatan
• Potensi lahan Pertanian /perkebunan
250.000 ha (Kelapa sawit, Kakao)
• Potensi lahan Peternakan : Bomberai
50.000 ha, Kebar 15.000 ha, Salawati
10.000 ha
• Potensi Perikanan : udang, ikan
pelagis, rumput laut
• Pariwisata : ekowisata bahari di
Kepulauan Raja Ampat dan Taman
Nasional Laut Teluk Cendrawasih
PETERNAK
AN SAPI
POTENSI WILAYAH

4. KABUPATEN :
1. SORONG
2. SORSEL
3. RAJAAMPAT
4. MAYBRAT
5. TAMBRAUW
6. T. BINTUNI
7. T.WONDAMA
8. KAIMANA
DAERAH MAJU:
KOTA SORONG
MANOKWARI
FAK FAK
DOB :
1. MANSEL
2. PEG ARFAK
KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL
DI PROVINSI PAPUABARAT

5. KEADAAN SOSIAL EKONOMI

6. STRUKTUR DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
Struktur ekonomi Provinsi Papua Barat
dengan migas didominasi oleh sektor
industri pengolahan (51,67%) terutama
berasal dari produksi LNG Tangguh, yang
hingga saat ini belum dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan
pemerintah daerah. Kontribusi sektor
pertanian (13,76%).
Laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat dengan
migas menunjukkan peningkatan signifikan dari
13,87% pada tahun 2009 menjadi 27,47% pada tahun
2010, kemudian mengalami sedikit perlambatan pada
tahun 2011 yakni sebesar 27,08%, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi ini berasal dari adanya produksi
LNG Tangguh, peningkatan ini tidak berkorelasi positif
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada
tahun 2012 LPE mengalami penurunan menjadi
15,84% .

7. Terjadi penurunan persentase penduduk miskin di
Provinsi Papua Barat dari 35,12 % pada tahun
2008, menjadi 26,67% pada tahun 2013, namun
demikian Papua Barat masih menempati urutan ke 2
propinsi termiskin.
Persebaran penduduk miskin terbanyak di
perdesaan 35,64% yang notabene merupakan
penduduk asli papua sedangkan di perkotaan
5,65%.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua
Barat mengalami penurunan dari 7,77% pada tahun
2010 menjadi 5.49% pada tahun 2012, penurunan TPT
ini bukan disebabkan oleh bertambahnya lapangan
kerja disektor formal tetapi disebabkan oleh semakin
banyaknya penduduk yang bekerja pada sektor
informal. TPT sebesar 5.49% ini didominasi oleh
pengangguran terdidik dan pengangguran usia muda.
KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

8. AMH
(93,74; RLS
8,45)
AHH (69.14) PPP (601.560)
KOMPONEN
PEMBENTUK IPM
PAPUA BARAT
TAHUN 2011
Peningkatan IPM Provinsi Papua Barat yang signifikan menempatkan Provinsi
Papua Barat pada urutan ke 29 dari 33 Provinsi. Untuk meningkatkan IPM
diperlukan upaya peningkatan daya beli dan menekan angka inflasi yang tinggi
68.58
69.15
69.65
70.22
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
2009 2010 2011 2012
PERKEMBANGAN INDIKATOR
KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

9. TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP

10. PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI TATA RUANG
1. Tata Ruang/RTRW belum efektif menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana-rencana Pembangunan (RPJMD, RENSTRA dll).
2. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman RTRW
3. Penetapan Penyelesaian RTRW Provinsi Papua Barat sedang
menunggu persetujuan substansi Menteri Kehutanan RI
1. Ego Kabupaten/Kota maupun Ego sektoral mengabaikan Arahan Tata
Ruang
2. Minimnya koordinasi antar Sektor maupun Vertikal menyebabkan
berbeda pemahaman yang berdampak pada pemanfaatan Ruang
tidak Efisien
3. Status kepemilikan tanah adat/masyarakat sering menjadi kendala
pemanfaatan ruang dalam hal pembebasan lahan
4. Kepentingan Politik sering bertentangan dengan Arahan Tata Ruang
P E R E N C A N A A N :
IMPLEMENTASI T A T A R U A N G :

11. PEMBANGUNAN (PRASARANA) WILAYAH
Minimnya infrastruktur Dasar di Papua Barat :
• Infrastruktur transportasi
• Energi
• Ketersediaan pasokan air bersih yang memadai
• Kemudahan sarana telekomunikasi
• Pengelolaan lingkungan permukiman yang sehat
• Infrastruktur sosial-ekonomi
• Irigasi yang memadai
MASIH RENDAHNYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
Belum rampungnya pembangunan Jalan Raya Trans Papua Barat
menimbulkan persoalan dalam pembangunan Provinis Papua
Barat yang merupakan infrastruktur utama dalam menggerakkan
pertumbuhan perkenomian dan mempermudah akses antar
wilayah yang terdapat di Provinsi Papua Barat

12. I4 (EMPAT) RUAS
JALAN STRATEGIS
(NASIONAL)
NAMA RUAS DAN
PANJANG
SORONG – MEGA
88 KM
SORONG –
MANOKWARI
568 KM
MANOKWARI –
BINTUNI
253 KM
FAKFAK – HURIMBER
– BOMBERAY
162 KM
II. 2 (DUA) RUAS
TAMBAHAN JALAN
STRATTEGIS
(NASIONAL)
SORONG
(SUSUMUK) –
BINTUNI
130 KM
FAKFAK – KAIMANA
– MANOKWARI
638 KM
RUAS JALAN PROVINSI
NAMA RUAS PANJANG
AIMAS – SEGET 116 KM
MEGA – SAUSAPOR 50,30 KM
MEGA - FEF 76 KM
AYAMARU – SUSWA –
FEF
115,50 KM
TEMINABUAN
KAMBUAYA
60 KM
FAKFAK – SIBORU –
SIPATNANAM
47 KM
A
B
Arfai
AmbanPami
Bakaro
Isogo
Tanggaromi
Coa
Weriangg
i
Idor
Yukase
Susumuk
Atori
Maibo
Dela

13. DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
• Kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang bijak telah
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sudah cukup
mengkhawatirkan kelestarian alam
• Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan
hidup adalah kegiatan pertambangan dan pembalakan liar.
• Beberapa kegiatan yang rawan berakibat kerusakan lingkungan
hidup adalah kegiatan pertambangan dan pembalakan liar.
• Provinsi Papua Barat memiliki hutan Tetap 69,76% dari
keseluruhan luas wilayah dan sebagian merupakan kawasan
lindung.
• Di kawasan lindung tersebut terkandung sumberdaya andalan
Provinsi Papua Barat yang berupa batu bara, minyak bumi, dan
bahan galian mineral
MASIH BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

14. - Persentase Kawasan
Lindung : 56,47%
- Luas Kawasan Lindung :
5.495.349,82 Ha
-Persentase Kawasan
Budidaya : 43,53%
- Luas Kawasan Budidaya :
4.236.100,19 Ha
PETA KAWASAN LINDUNG DAN BUDIDAYA
- Persentase Hutan
Tetap : 69,76%
- Luas Hutan Tetap :
6.904.567,91 Ha

15. KEPENDUDUKAN

16. URAIAN
PENDUDUK
ASLI PAPUA
PENDUDUK
NON ASLI
Jumlah Penduduk (jiwa) 405.074 355.348
Laki-laki 208.658 193.740
Perempuan 196.416 161.608
Persentase Penduduk
(%)
53,27 46,73
Sex Ratio (%) 106,23 119,88
Median Umur (th) 16,39 20,19
Dependency Ratio (%) 64,07 47,27
Penduduk menurut
kelompok umur (%)
0-14 37,30 30,57
15-64 60,95 67,90
65+ 1,75 1,53
Jumlah Rumah Tangga 84.747 83.333
PERSEBARAN
KEPADATAN
STRUKTUR
PENDUDUK
Demografi

17. PERKEMBANGAN ANGKA MELEK HURUF
Pada Tahun 2012 rata-rata lama sekolah sebesar
8,45 tahun
Artinya rata-rata penduduk baru mampu
menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP.
Berarti pencapaian pendidikan di Provinsi Papua
Barat belum memenuhi Program Wajib Belajar 9
Tahun
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) &
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) 2011
Pendidikan
91.5
92
92.5
93
93.5
94
2009 2010 2011 2012
AMH
88.28
57.66
47.88
13.86
94.38
88.59
65.4
18.31
SD/MI SMP/MTs SMA/MA PT
APS
APM

18. Kesehatan
Status gizi buruk pada balita Tahun 2010 tercatat mencapai
9,1%, sedangkan gizi kurang mencapai 17,4%
36
32.7 31.6 30.5
2006 2007 2008 2009 2010
ANGKA KEMATIAN BAYI
CAKUPAN PUSKESMAS & TENAGA MEDIS
67.9
68.2
68.51
68.81
69.14
2008 2009 2010 2011 2012
AHH
58.02%
64.81% 67.90%
77.78%
24.30% 24.30% 26.31% 24.30%
57.83% 60.43%
74.06%
67.31%
2008 2009 2010 2011
Cakupan Puskesmas Cakupan Pustu Cakupan Penolong Kelahiran oleh Tenaga Medis

19. PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN STATUS KEMISKINAN TAHUN 2013
Penurunan angka kemiskinan di perdesaan pada Tahun 2012 sebesar 37.73% menjadi 35.64% di Tahun
2013 dan angka kemiskinan di perkotaan juga turun dari 5,76% menjadi 5,65%
Garis kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2013 sebesar 363.960 Rupiah per kapita per bulan, terdiri
dari garis kemiskinan makanan sebesar 287.655 rupiah dan garis kemiskinan non makanan sebesar
76.725 Rupiah
Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 5.71% di Tahun 2012 menjadi 6.35% di Tahun 2013
Indeks Keparahan Kemiskinan juga naik dari 1.71% di Tahun 2012 menjadi 2.16% di Tahun 2013
Kemiskinan
Penduduk Tidak
Miskin, 73.33
Penduduk Miskin
(Kota), 5.65
Penduduk Miskin
(Desa), 35.64
35.12 35.71 34.88
31.92
28.2
26.67
2008 2009 2010 2011 2012 2013
% penduduk miskin

20. ISU-ISU STRATEGIS

21. Isu-isu strategis
OTONOMI KHUSUS : Perlindungan, Keberpihakan, Pemberdayaan OAP
KEPENDUDUKAN : - Komposisi Penduduk Asli , - Papua dan Non Papua, - Persebaran Penduduk, -
Tidak Merata, - Persentase Penduduk Miskin Tinggi (medan yang sulit)
KUALITAS SDM : Masih rendah terutama tingkat kesehatan & pendidikan
INFRASTRUKTUR DASAR : Ketersediaannya masih minim & belum merata
LINGKUNGAN HIDUP : - Degradasi lahan dan Lingkungan, - Penangan Persampahan
PEREKONOMIAN : - Pertumbuhan ekonomi Tinggi, - Penaggulangan Kemiskinan, - Insvestasi
Rendah, - Pemberdayaan Ekonomi Orang Asli Papua,
-TATA RUANG : pengembangan struktur tata ruang, Pemanfaatan Pola Ruang (Kawasan
Budidaya), Pengembangan kawasan pesisir & Pulau-Pulau Kecil, Pengembangan kawasan strategis
SOSIAL : Belum berkembang & belum menguntungkan

22. PERMASALAHAN

23. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
KEPADATAN
PENDUDUK
SANGAT RENDAH.
peluang ekonomi
VS wilayah kurang
menarik/dihindari;
RAWAN BENCANA
Memiliki kerawanan
bencana yg sangat
tinggi;
SDA LAUT TIDAK
DAPAT
SEPENUHNYA
DIKUASAI/
DIMANFAATKAN
Secara kultural
MASIH TERPISAH
OLEH SEKAT-SEKAT
NILAI ADAT;
PEMBANGUNAN
JALAN SULIT
dengan kondisi
medan yang
bervariasi;
MINIMNYA
INFRASTRUKTUR
penyebab
kemiskinan;
SDM dan sarana
prasarana MITIGASI
BENCANA BELUM
SIAP
KUALITAS &
KUANTITAS SDM
RENDAH
belum mampu
bersaing global
Timbul berbagai
PERSOALAN
TERKAIT HAK
ULAYAT;
Terkait kehutanan:
PENURUNAN
PRODUKTIVITAS, P
ELANGGARAN, LAH
AN KRITIS;
JARAK ANTAR
WILAYAH RELATIF
JAUH 
penyediaan
infrastruktur;
AGROINDUSTRI
BELUM
TERKOORDINASI &
SULIT MENGUBAH
POLA BERTANI;
RENTAN KONFLIK
akibat kesenjangan
sosial;
PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN
MASIH SEBATAS
SKENARIO
KETIMPANGAN
WILAYAH MASIH
TINGGI

24. ARAH PEMBANGUNAN

25. • Mengembangkan perekonomian rakyat melalui dukungan fasilitas ekonomi
dan permodalan kepada pelaku usaha sektor manufaktur dan UMKM.
• Membangun infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi
guna meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mendorong terciptanya
lapangan kerja yang berkualitas dengan melaksanakan program
pemberdayaan,pendampingan, pembimbingan dan perlindungan kepada
masyarakat, khususnya orang asli Papua .
• Peningkatan ketahanan pangan dengan pemanfaatan dan pengembangan
komoditi unggulan dan sumberdaya lokal seperti sagu, umbi-umbian, pala
, perikanan rumput laut , kelapa sawit dan hasil hutan.
• Pengembangan potensi pariwisata khususnya wisata bahari dan wisata alam
lainnya yang di dukung pengembangan ekonomi kreatif.
Arah pengembangan bidang ekonomi

26. 2622/09/2013
Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai
dengan Tahun 2016
(Bidang Ekonomi)
Kondisi 2012
• Tingkat kemiskinan 28.2%
• Tingkat pengangguran
terbuka 5.49%
• Pertumbuhan Ekonomi
15.84%
• Pendapatan per kapita Rp.
7.218.720,-
Target 2016
• Tingkat kemiskinan 15%
• Tingkat pengangguran
terbuka 3%
• Pertumbuhan ekonomi
yang merata (Tdk exclusive)
• Pendapatan per kapita
Rp.10.000.000,-

27. PAPUA BARAT PADA KORIDOR 6
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
KORIDOR PERHATIAN INVESTASI
1. Manokwari - Sorong
2. Teluk Bintuni
Kegiatan Investasi Utama :
1. Pertambangan dan Migas
2. Pabrik Semen
3. Peternakan Sapi
4. Pabrik Pengolahan Sagu
5. Kebun dan pabrik minyak
kelapa Sawit
6. Industri Perikanan
7. Pariwisata
Pengembangan Kawasan :
1. Kawasan Ekonomi Khusus
Sorong Aimas (Arar)
2. Kawasan Industri Petrokimia
Teluk Bintuni

28. e
Î
e
Î
eÎ e
S E L A T D A M P I E R
S E L A T S A G E W I N
S E L A T
S E L E
SELATRUMBERPON
SL. NUMANURAN
Tl. Sarereketli
T E L U K B I N T U N I
T E L U K B E R A U
Tl.Wandamen
TELUK CENDERAWASIH
Tl.
Arguni
Tl. Setassi
Tl. Kamrau
Tl. Sebakor
Tl.
Bitsyaru
Tl.
Lakahita
TL.SE
GUN
L A U T B A N D A
KOTA
SORONG
KABUPATEN
MAYBRAT
KABUPATEN
SORONG SELATAN
KABUPATEN BINTUNI
KABUPATEN
MANOKWARI
KABUPATEN RAJA AMPAT
KABUPATEN
SORONG
KABUPATEN
TAMBRAUW
KABUPATEN
TELUK WONDAMA
KABUPATEN
FAKFAK
KABUPATEN KAIMANA
#Y
#Y
#Y
L A U T A R A F U R A
#Y
#Y
#Y
#Y
#Y
#Y
AIMAS
SORONG
TEMINABUAN
AYAMARU
SAUSAPOR
MANOKWARI
%[
BINTUNI
FAKFAKFAKFAK
KAIM ANA
RASIEI
Î
KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN MIMIKA
0 250000 500000
9750000
9750000
- Cagar Alam / Suaka Margasatwa
- (HL) Hutan Lindung
- (HPT) Hutan Produksi Terbatas
- APL (Areal Penggunaan Lain)
- HP (Hutan Produksi)
- HPK (Hutan Produksi Konversi)
Kawasan Hutan :
Kawasan Non Hutan :
LEGENDA :
Batas Propinsi
Batas Kabupaten
Jalan Eksisting
Jalan Rencana
Ibukota Provinsi%[
Sungai
Î Pelabuhan
Bandar Udarae
#Y Ibukota Kabupaten
PETA KAWASAN HUTAN NON HUTAN
PROVINSI PAPUA BARAT
Fak Fak – Kaimana
- Agropolitan/Peternakan Sapi (Bomberai)
- Pertambangan/migas
- Perikanan
- Perkebunan (Pala)
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KORIDOR PERHATIAN INVESTASI PROVINSI PAPUA BARAT
Manokwari -Bintuni
-Industri Semen
- Pertambangan (batubara)
- Perkebunan
Wondama – Ransiki
- Perikanan
- Perkebunan
- Wisata Bahari (TNL . Teluk
Cenderawasih)
:
Manokwari – Sorong
- Pertambangan/migas
- Pertanian
- Peternakan (Sapi :Kebar)
Sorong-Bintuni
- KEK Arar
- Pelabuhan utama (Sorong)
- KE Teluk Bintuni
- Pertambangan/Migas
- Pengolahan Sagu alam
(Bioethanol)
KPI 1
Kep. Raja Ampat
-Pariwisata bahari
-( destinasi Nasional)
- Pertambangan
- Perikanan
KPI 6

29. ARAH PENGEMBANGAN TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Penyediaan ruang bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi dominan maupun sektor
lain yang dapat menunjang pengembangan sektor dominan pada lahan/Kawasan
budidaya.
2. Pengembangan sektor sekunder dan tersier yang mempunyai kaitan dengan sektor
primer di wilayah setempat untuk memperkuat perekonomian setiap bagian wilayah
Provinsi Papua Barat, termasuk pengembangan pusat-pusat pelayanan di daerah
pedalaman, perdesaan, dan perbatasan.
TATA RUANG
LINGKUNGAN HIDUP
1. Rehabilitasi, perlindungan dan peningkatan kualitas lingkungan Dalam rangka antisipasi
perubahan iklim
2. Maningkatkan fungsi pengendalian pengawasan dalam pemenfaatan Sumberdaya
Alam

30. A
B
Arfai
AmbanPami
Bakaro
Isogo
Fak-Fak
Nusalasi
Tanggaromi
Coa
Weriangg
i
Idor
Yukase
Susumuk
Atori
Maibo
Dela
ARAH PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
2. Menyusun sistem pengelolaan
infrastruktur dan pengelolaan
lingkungan hidup
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur
transportasi, energi, komunikasi, perumahan, air
bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang
menjangkau seluruh kampung dan dapat dinikmati
seluruh masyarakat;
3. RUAS TAMBAHAN
JALAN PROVINSI
NAMA RUAS PANJANG
BAKRO – AMBAN 9,20 KM
PAMI – ARFAI 31 KM
MAIBO – DELA 66 KM
YUKASE –
KUMURKEK
28 KM
SUSUMUK – ATORI 96 KM
ATORI – ISOGO 63 KM
WERIANGGI – IDOR 12 KM
TANGGAROMI -COA 21,50 KM
FAK-FAK -
NUSALASI
91 KM

31. Zoom Out
RENCANA JEMBATAN INARI
+ 130 Km
+ 638 Km

32. PETA ARAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN
LISTRIK DAN TELEKOMUNIKASI PETA ARAHAN PENGEMBANGAN PENGAIRAN
PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN LAINNYA
Arahan pengembangan Kelistrikan ke depan adalah penggunaan sumberdaya energi lokal (LNG)
untuk memenuhi kebutuhan listri k di seluruh Provinsi Papua Barat

33. 3322/09/2013
Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai dengan
Tahun 2016
(Bidang Sosial)
Kondisi 2012
• Rata-Rata Lama Sekolah 8.45
tahun *)
• Angka Melek Huruf 93.74*)
• Angka Harapan Hidup 69.14*)
• Angka Kematian Bayi 74 per
1000 kelahiran
Target 2016
• Rata-Rata Lama Sekolah 9
tahun
• Angka Melek Huruf 95
• Angka Harapan Hidup 71.50
tahun
• Angka Kematian Bayi 27 per
1000 kelahiran
* Angka sangat sementara

34. 3422/09/2013
Target Pencapaian Indikator Makro Pembangunan sampai
dengan Tahun 2016
(Bidang Kependudukan)
Tahun 2010
• Rasio penduduk asli Papua
dan Non Papua
Target pada Tahun 2016
• Penguatan Regulasi bagi
peningkatan Kualita SDM
OAP (Perlindungan,
Keberpihakan dan
Pemberdayaan OAP)

35. 3522/09/2013
TERIMA KASIH