Rangkuman dokumen tersebut adalah mengenai perkembangan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman serta penanganan permukiman kumuh. Dokumen tersebut membahas program-program pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan beserta rencana dan realisasinya dari tahun 2005-2009 serta hierarki dan pelaksanaan pengembangan permukiman.

1. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN
PRASARANA - SARANA DASAR
PERMUKIMAN
dan
PENANGANAN
PERMUKIMAN KUMUH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
1

2. PROGRAM
Pengembangan Permukiman
sesuai cakupan wilayah
Pengembangan Permukiman Perkotaan :
- Pengembangan permukiman Baru
(implementasi Kasiba dan Lisiba BS)
- Peningkatan kualitas permukiman existing
yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal
(kawasan kumuh perkotaan)
Pengembangan Permukiman Perdesaan :
- Pengembangan permukiman baru (Kawasan
terpadu Mandiri/KTM, Agropolitan dan pusat2
pertumbuhan lokal)
- Peningkatan kualitas permukiman perdesaan
tertinggal, terpencil, pulau kecil/terluar dan
kawasan perbatasan
2

3. RENCANA DAN REALISASI YANG DILAKUKAN DITJEN CIPTA KARYA
(TA. 2005-2009)
PENCAPAIAN KINERJA DAN RENCANA PEMBANGUNAN DITJEN CIPTA KARYA
RPJMN /
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM RENCANA TOTAL
NO PROGRAM UTAMA/PRIORITAS UNIT RENSTRA
CAPAIAN
2005-2009 2005 2006 2007 2008 2009
1 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan
a. Skala Kawasan
1. Pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan 347 79 51 11 39 38 218
2. Pengambangan Prasarana Sarana Perdesaan Kawasan 584 118 319 157 224 47 865
(DPP/KTP2D)
b. Skala Lingkungan
1. Dukungan Infrastruktur Perdesaan Desa 32,000 12,834 1,840 2,289 2,060 3,124 22,147
Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh dan
2 Nelayan
a. Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) Kelurahan 40,648 4,680 6,404 7,273 8,813 10,791 37,961
Penataan dan Perbaikan Lingkungan Permukiman (NUSSP) Kelurahan 841 94 352 412 334 181 1,373
b.
ha 2,436 803 5,340 6,069 3,530 15,742
Jiwa 465,335 79,623 520,606 376,237 320,912 1,297,378
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Unit 27,522 2,784 5,568 4,592 6,500 8,078 27,522
c.
d. Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Kelurahan 763 143 155 124 144 197 763
Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman
3 bagi MBR
a. Dukungan Kawasan Perumahan PNS/TNI-Polri/Pekerja Unit 567,569 42,657 64,874 93,840 45,917 54,199 301,487
b. Penyediaan Infrastruktur Permukiman
1. Kawasan Terpencil/Pulau Kecil/Terluar Propinsi 32 18 28 28 29 1 104
2. Kawasan Perbatasan Kawasan 92 11 47 44 44 37 183
3
3

4. HIRARKI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
TATA RUANG :
menjadi acuan dalam penyusunan Strategi Pengembangan Kota
STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA (SPK):
Sebagai acuan dan alat kendali perencanaan pengembangan
permukiman
TATA KAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
sesuai SPK dan kaidah perencanaan kawasan permukiman
yg berdimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
RENC. PENATAAN LINGK. PERUMAHAN
RUMAH SBG UNIT HUNIAN (TERKECIL)

5. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
EXISTING PERMUKIMAN BARU
Kawasan Skala besar
Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman KASIBA Sesuai
Kumuh BERAT PP 80/1999
Legal/illegal
Skala
Perkotaan
Kawasan sedang/kecil
Permukiman LISIBA BS atau
terkendali dan LISIBA bag dari
kumuh KASIBA
RINGAN sesuai PP 80/1999
mk u m ep nas a w K
a m t ui s gnu ngd
Sporadik
a
Kawasan
Permukiman
f
Kawasan (permukiman) dgn
Konservasi
fungsi utama bukan
hunian
r
a
i

6. PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
EXISTING
Kawasan Pendekatan Peremajaan
Kawasan Permukiman Kumuh
Permukiman kawasan/ lingkungan
Kumuh BERAT Pembongkaran sebag/seluruh
Legal/illegal Dilakukan onsite/offsite
Pendekatan
Kawasan
Perkotaan
perbaikan/pemugaran
Permukiman
Perbaikan Prasarana-sarana sebagai
terkendali dan prioritas
kumuh
RINGAN Pendekatan pengelolaan
dan pemeliharaan
Mempertahankan keberadaannya
Kawasan Meningkatkan sistem pengelolaan
Permukiman
Konservasi Pendekatan revitalisasi
Mengembalikan sebagaimana aslinya
Mempertahankan keberadaannya

7. PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
KOMPONEN
• Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan
Permukiman di Perkotaan dan Perdesaan
• NSPK dan SPM dan pengendalian pelaksanaan serta
penyelenggaraannya yang mengakomodasi kebutuhan
dan keterjangkauan masyarakat
• SDM, Kelembagaan, dan Peran Masyarakat terkait
dengan penyelenggaraan BangKim yang peka terhadap
keberpihakan kepada MBR
KELUARAN
• Peningkatan kualitas lingkungan permukiman di
perkotaan
• Pengembangan permukiman baru di perkotaan
• Penciptaan lapangan kerja setempat yang mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal

8. PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
• Penyusunan Strategi Pengembangan Kota (dlm wujud
peraturan lokal yg harus diacu oleh semua pelaku)
• Penetapan kawasan permukiman prioritas (yg mendesak
segera ditangani )
• Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan (area
development plan) dan strategi pengembangannya
sebagai jabaran rencana tata ruang kawasan
• Perencanaan yang memberikan kesempatan seluas
mungkin bagi MBR untuk mejangkau hunian yg tersedia
dalam perrencanaan
Optimalkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

9. PROP. JAWA TENGAH
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA
PERMUKIMAN SURAKARTA
2 Rencana Tata
1 Rencana Tata Ruang Wilayah Ruang Kota / Kab
Propinsi
6
5
Rencana Penataan 3 Rencana Detail Tata
Lingkungan Permukiman Ruang (RDTR)
4 Rencana
Penataan
Keamanan & kelayakan Kawasan
RUMAH / UNIT HUNIAN Permukiman

10. PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
 Finalisasi detail desain sesuai standard dan spesifikasi
teknis yang diijinkan termasuk muatan budaya lokal dan
antisipasi terhadap bencana alam.
 Pengutamaan KEAMANAN bangunan dan KELAYAKAN
hunian
 Keadilan didalam pemberian kesempatan mengakses
hunian murah (baik milik maupun sewa)
 Pola subsidi infrastruktur (untuk rumah milik) yang tepat
sasaran dan subsidi pengelolaan bagi rumah sewa yang
dibangun oleh pemerintah

11. Pembagian Peran Penyelenggaraan
Pengembangan Permukiman
 Pemerintah Pusat : TURBINWAS.
 Pemerintah Provinsi : koordinator penyelenggaraan
lintas kota/kabupaten dan mediator serta turut melaks.
kegiatan turbinwas
 Pem. Kota/kab : conductor penyelenggaraan
Pengembangan Permukiman bagi MBR
 Swasta dan Masyarakat : pelaku lapangan dan
pemanfaat yang saling mendukung

12. T PENYELENGGARAAN PERAN STAKE HOLDERS
A PROGRAM
H PEMERINTAH PUSAT PEMERINRAH PROVINSI PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT
A
PENGEMBANGAN
P PERMUKIMAN
Identifikasi - acuan / panduan /pedoman - acuan (regional) - acuan (lokal)) aspirasi kondisi masyarakat
1 Lokasi dan - soialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - Produk : daftar profil kawasan dan lingkungannya
permasalahan - identifikasi kawasan strategis,
Penyusunan - acuan (lokal) masukan / aspirasi
2 Rencana - Acuan/panduan/pedoman - acuan (regional) - rencana pengemb. kawasan masyarakat terhadap desain
Pengembangan - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - sos. & pemberd. masyarakat kawasan pengembangan
Kawasan - renc pengemb kawasan strategis,
- acuan /panduan/pedoman -Acuan (lokal)
Penyusunan - sosialisasi dan pendampingan - acuan (regional) -rencana tindak & matriks program masukan aspirasi
3 Rencana Tindak - renc tindak & matriks program - soialisasi dan pendampingan -Sos. & pemberd. masyarakat masyarakat dalam
dan matriks kawasan strategis, penyusunan rencana tindak
program dan matriks program
- acuan /panduan/pedoman - acuan (regional) - Acuan (lokal) Peran serta (Masukan
Penyusunan RIK
4 dan DED
- sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - RIK & DED APBN dan APBD kondisi local)
- RIK/DED kawasan strategis, - Sos. & pemberd. masyarakat
Pelaksanaan Fisik - Koordinator pelaksanaan -peran serta
dan Pengawasan - acuan /panduan/pedoman - acuan (regional) - Pelaksanaan fisik -pengawasan pelaksanaan
5 Teknik - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan - pemberdayaan masyarakat
- renc pengemb kawasan strategis,
- pemanfaatan dan penghunian partisipasi pemanfaatan dan
Pemanfaatan/ -acuan panduan/pedoman - acuan (regional) - sosialisasi & masyarakat penghunian
6 penghunian - sosialisasi dan pendampingan - soialisasi dan pendampingan 12

13. Salah satu contoh imlementasi program peningkatan
kualitas permukiman
Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan
pendekatan urban renewal dan pengembangan
RUSUNA
Diarahkan untuk menangani kawasan-kawasan kumuh
berat di perkotaan yang tidak dapat lagi ditangani dengan
peningkatan infrastruktur setempat tetapi harus dengan
penataan kembali kawasan melalui peremajaan (urban
renewal) dan pembangunan rumah susun.
13

14. Salah satu contoh imlementasi program peningkatan kualitas
kawasan tertinggal
Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil,
daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil
Diarahkan untuk mengembangkan kawasan perdesaan
untuk mengatasi ketertinggalan, keterisolasian dan
ketidakseimbangan pengembangan antar wilayah

15. HAL –HAL MENDESAK YANG PERLU
SEGERA DIRUMUSKAN
 DEFINISI KAWASAN KUMUH
 INDIKATOR KAWASAN KUMUH
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DATA BASE KAWASAN KUMUH

16. CATATAN PENUTUP
Perwujudan pengembangan permukiman yang layak
membutuhkan hal-hal sbb:
 Keterpaduan lintas sektor dan lintas institusi baik
vertikal maupun horisontal dengan melaksanakan
tupoksi dan tanggung jawab masing-masing
 Perencanaan dalam berbagai tingkatan sudah harus
memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat,
terutama MBR
 Perencanaan pola pembiayaan pembangunan harus
sejalan dengan strategi pengembangan permukiman
(subsidi infrastruktur, subsidi pengelolaan, dll)

17. TERIMA KASIH