disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas) pada Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal Jakarta 15 Januari 2014

1. Pembangunan Air Minum
dan Sanitasi
di Indonesia
Direktur Permukiman dan Perumahan
Bappenas
Lokakarya Nasional Dit TRP – UN Habitat
15 Jan 2014

2. Tanggung jawab kita bersama
Sampai tahun 2015, penyediaan layanan
• Air Minum untuk 33 juta orang
• Sanitasi untuk 18 juta orang
RPJPN
2005-2025
Target
MDGs
Menuju 2020:
Universal access for water and sanitation at
lifeline level
“Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan
untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat”

3. Arahan ke depan
Manajemen aset
Menjamin
ketahanan
sumber daya air
domestik
efektifitas dan
efisiensi
pendanaan
Penyediaan
layanan baru
Keberlanjutan
sarana dan
prasarana
Sinergi air minum
dan sanitasi
sinergi dan
koordinasi
mekanisme
pendanaan
alternatif

4. Arah Kebijakan
•
Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui perwujudan
keseimbangan neraca air domestik, melalui:
– Jaga Air, yaitu strategi untuk menjaga kualitas air mulai dari sumber air sampai pada
pemanfaatannya
– Simpan Air, yaitu strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui
konservasi sumber air baku air minum
– Hemat Air, yaitu strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
yang telah ada
– Daur Ulang Air, yaitu strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai
•
•
•
Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di
perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan
pembaharuan infrastruktur terbangun
Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan
sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai
tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal
Mengembangkan mekanisme pendanaan alternatif dengan memantapkan
fasilitas pendanaan di luar mekanisme anggaran pemerintah untuk mendukung
percepatan penyediaan layanan air minum dan sanitasi

5. Sampai saat ini:
347 kab/kota
mempunyai SSK
Dampak jangka pendek:
Adanya pokja
Perencanaan
komprehensif
Peningkatan pendanaan
(APBD, masyarakat, dll)
•
•
Seluruh peserta
PPSP ke tahap 5
Target 100% di
tahun 2019
IMPLEMENTASI!
Menuju layanan sanitasi layak untuk semua
PERLU LONCATAN BESAR

6. The Quantum Leap
Peningkatan kapasitas
dan kinerja Pokja
Peningkatan kualitas
SSK
Akomodasi target
Nasional! 
meningkatkan
target di SSK
Review setelah
5 tahun
Penyiapan readiness
criteria oleh Pemda
Pendanaan!

7. Kebutuhan Pendanaan Air Minum dan Sanitasi
pada Periode 2015-2019 (Skenario Sementara)
Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019
Sumber
Pendanaan
Kebutuhan Biaya
(Rp Triliun)
Persentase
(%)
APBN
90,7
33
DAK
24,7
9
APBD/CSR/PIP
98,9
36
33
12
27,5
10
274,8
100
PDAM
KPS
Akses Sanitasi Layak 100% di tahun 2019
Total
Sumber
Pendanaan
Kebutuhan Biaya
(Rp Triliun)
Persentase (%)
APBN
200,2
52
DAK
30,8
8
APBD
75,2
20
Lainnya
76,1
20
385,3
100
Total
Sumber : Hasil Perhitungan 2013
Investasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi sangat bergantung pada kesiapan Pemda
untuk menjaga keberlanjutan fasilitas

8. Eksternal Support
Pendampingan
pemda:
peningkatan
kapasitas
Penyiapan
readiness
criteria
Implementasi
fisik dan nonfisik

9. Terima kasih

10. Pendanaan Sanitasi
Akselerasi pendanaan:
 Total 2010 = Rp 6,2 T
 Total 2014 = Rp 15,2 T
Pertumbuhan rata-rata
= Rp 2,3 T
(nominal)
= 27%
(persentase)
Dengan asumsi yang sama
2015-2019:
@ Rp 2.3 T / tahun
= Rp 110 trn
@ 27% / Tahun =
Rp 165 trn
Kebutuhan Total : Rp 385,3 T
Tantangan Pendanaan:
 APBN dan APBD perlu
≥ Rp 300 T
 Daerah : Pusat = 1.0 : 1.7
Perlu untuk:
 Meningkatkan prioritas
 Meningkatkan jenis pendapatan lain? (pajak, subsidi, dll)
 Mendapatkan dukungan non-pemerintah?